• Bin SANURIbeserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukanpemeriksaan lebih lanjut ;Bahwa ketika saksi dan rekanrekan Polri melakukan penangkapan danmelakukan penggeledahan kami menemukan dan mengamankan barangbukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi Kristalkristal putin yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) bungkus plastikklip kecil yang berisi Kristalkristal putih yang diduga Narkotika jenisshabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam Surya isi 16,2

• pembukuan CV. cenderung merugi, tetapi sejak saksi T3 memegangAdmin, keadaan CV. mulai berkembang;Pendapatan 1 rit berkisar 6sampai 8 juta kotor, kalau pengiriman 1 bulan sampai 8 rit hingga berkisarRp.48 juta kotor, tetapi penghasilan tidak dapat terkumpul sebab antaraOperasional kantor dengan rumah tangga hingga biaya pendidikan anakanak menjadi satu, sehingga terkadang sampai minus; Bahwa saksi T3 mengetahui perusahaan punya hutang yang sampaisaat ini belum terbayar kepada Mutiara Trans 24 juta, 16,2

  Bahwa berdasarkan petunjuk saksi T3perusahaan punya hutangyang sampai saat ini belum terbayar kepada Mutiara Trans 24 juta,67PT.Khalifa 16,2 juta dan PT Dharma Lautan sebesar Rp. 50 Juta, tetapiberdasarkan petunjuk saksi T3 juga penghasilan perusahaan tidak dapatterkumpul sebab operasional kantor dengan rumah tangga hingga biayapendidikan anakanak menjadi satu.2.

• ketidakhadiran tanpa izin yang sah dariKomandan Satuan Yonzipur 1/DD.Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi3 di dalampersidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkanseluruhnya.Saksi4:Nama lengkap : Muhammad Syahroni Nasution.Pangkat/NRP : Sertu/21090262170288.Jabatan : Danru III Satlak Gakkumwal.Kesatuan : Denpom I/5 Medan.Tempat, tanggal lahir : Binjai, 19 Februari 1988.Jenis kelamin : Lakilaki.Kewarganegaraan : Indonesia.Agama : Islam.Tempat tinggal : ASrama Pomdam 1/BB Blok KI1 Jl.Medan Binjai KM. 16,2

• Bin SANURIbeserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukanpemeriksaan lebih lanjut ;Bahwa ketika saksi dan rekanrekan Polri melakukan penangkapan danmelakukan penggeledahan kami menemukan dan mengamankan barangbukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi Kristalkristal putin yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) bungkus plastikklip kecil yang berisi Kristalkristal putih yang diduga Narkotika jenisshabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam Surya isi 16,2

• berada dalam tahanan ;

• Menetapkan barang bukti berupa :
• 1 (satu) buah gelang emas putih dengan mata berlian dan mutiara warna gold dan

hitam dengan berat 8,4 gram,

• 1 (satu) cincin berlian mutiara gold berat 5 gram,
• 1 (satu) gelang kolong batu berlian berat 15,9 gram,
• 1 (satu) gelang emas kuning mutiara berlian 16 gram,
• 1 (satu) gelang berlian eropa emas alloy putih 16,2

• 2 Pak rokok sampurna kretek, 1 pak rokok asamgaram, 4 Pak rokok Dji Samsu 12, 2 Pak rokok Gudang Garam merah ,1 Pak rokok magnum hitam, 8 Bungkus rokok Malboro Filter Black, 7Bungkus rokok Danhil Putih, 6 Bungkus rokok Repil , 1 Pak rokok DjiSamsu 16, 2 Pak rokok surya pro merah, 1 Pak rokok liga , 14 bungkusrokok liga, 4 bungkus magnum biru, 7 bungkus rokok A satu, 3 pakmalboro putin ligth, 1 pak rokok malboro ice brust, 4 pak rokoksempurna mentol, 1 pak rokok sempurna 12, 4 pak rokok sempurna 16,2

• 3635 018 9 82,142 42INV1811002000 11/30/2 1/14/20 1,1 1,119,818 RIKA ACCU 6042 018 19 19,825 25INV1810002000 10/24/2 12/8/20 1,9 1,910,119 RIKA ACCU 4171 018 18 10,138 38INV1812002000 12/22/2 2/5/201 2,5 2,579,220 RIKA ACCU 2294 018 9 79,291 91INV1812002000 12/13/2 1/27/20 3,6 3,653,821 RIKA ACCU 0816 018 19 53,805 05INV1811002000 11/30/2 1/14/20 9,3 9,312,622 RIKA ACCU 5741 018 19 12,678 78INV1810002000 10/13/2 11/27/2 10,3 10,366,323 RIKA ACCU 1637 018 018 66,380 80INV1810002000 10/24/2 12/8/20 16,2

• Bin SANURIbeserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukanpemeriksaan lebih lanjut ;Bahwa ketika saksi dan rekanrekan Polri melakukan penangkapan danmelakukan penggeledahan kami menemukan dan mengamankan barangbukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi Kristalkristal putin yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) bungkus plastikklip kecil yang berisi Kristalkristal putih yang diduga Narkotika jenisshabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam Surya isi 16,2

• 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) paket shabu dengan berat :

  1 (satu) buah paket shabu dengan berat 1,30 gram dibungkus dengan bekas permen kiss;

  2 (dua) buah paket shabu dengan berat masing-masing 0,76 gram dibungkus dengan permen kopi kapal api;

Bahwa barang bukti shabu berat keseluruhan 16,2

• 115 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PT MDNUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 12 ayat(1) dan (2) disebutkan :(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antaradaerah Provinsi, daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilanpuluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :a. 16,2

  Selatan berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 12 ayat(1) dan (2) disebutkan :(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antaradaerah Provinsi, daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilanpuluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :a. 16,2

  :(1) Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimanadimaksud Pasal 1 dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerahdengan imbangan sebagai berikut :a. 10% untuk Pemerintah Pusat;b. 90% untuk Daerah.(2) Jumlah 90% (sembilan puluh per seratus) yang merupakanbagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diperinci sebagal berikut :Halaman 95 dari 115 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PT MDNa. 16,2% untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan;b. 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

• Bina Karya Nuansa Sejahtera ;d O1 12 16,2 LU dan 118 13 58,4 BT adalah di Pinggir Anak, SungaiManubar dan di sekitarnya terdapat bekasbekas tebangan dan jalan sarad, titikkoordinat tersebut terletak di luar Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) maupun ArealPerkebunan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera di sebelah selatan dengan jenak +500 meter dari batas areal perkebunan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera ;e O1 12?

  Bina Karya Nuansa Sejahtera ;d O1 12 16,2 LU dan 118 13 58,4 BT adalah di Pinggir Anak, SungaiManubar dan di sekitarnya terdapat bekasbekas tebangan dan jalan sarad, titikkoordinat tersebut terletak di luar jin Pemanfaatan Kayu (IPK) maupun ArealPerkebunan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera di sebelah selatan dengan jenak +500 meter dari batas areal perkebunan PT.

• 1 (satu) plastik warna hitam kode C berisi narkotika jenis ectasy

  1000 butir / 478,9 gram

  10 butir / 5,4 gam

  990 butir/ 484,8 gram

  Jumlah

  3.019 butir / 1.468,8 gram

  30 butir / 16,2 gram

  2.989 butir / 1.452,6 gram

• 2018KalungModel 18 10.0/10.0 Halaman 19 dari 68 halaman, Putusan Nomor 78/Pdv/2019/PT SMG 14 13136781701 Nopember 14 Nopember Kalung Rp Maret86 0096107 2017 2017 1 Rantai 18 10,33/10,33 3.740.000 201814 13136781701 Nopember 14 Nopember Kalung Rp Maret87 0096115 2017 2017 1 Rantai 18 9,98/9,98 3.620.000 201814 Kalung 13136781701 Nopember 14 Nopember Rantai Rp Maret88 0096149 2017 2017 1 Masinal 18 14,8/14,8 5.360.000 201814 13136781701 Nopember 14 Nopember Kalung Rp Maret89 0096156 2017 2017 1 Milano 18 16,2

  /16,2 5.870.000 201814 13136781701 Nopember 14 Nopember Kalung Rp Maret90 0096131 2017 2017 1 Mrican 18 14,8/14,8 5.360.000 201815 Kalung 14136781701 Nopember 15 Nopember Model Rp Maret91 0096636 2017 2017 1 Pipih 20 16,0/16,0 6.450.000 201815 14136781701 Nopember 15 Nopember Gelang Rp Maret92 0096800 2017 2017 1 Model 18 8,0/8,0 2.900.000 201815 14136781701 Nopember 15 Nopember Kalung Rp Maret93 0096792 2017 2017 1 Milano 18 12,0/12,0 4.350.000 201815 14136781701 November 15 November Kalung Rp Maret94

• dilindungi dan makin meningkatnya aktifitas manusia ditempat tersebutkarena dijadikan lahan pertanian dan harus adanya izin Menteri KehutananNomor 579/Menhutll/2014 tanggal 24 Juni 2014 jo Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1076/MENLHKTL/KUH/PLA/3/2017Tanggal 03 Maret 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan KawasanHutan di Propinsi Sumatera Utara.Berdasarkan pengambilan titik koordinat dilokasi pembukaan jalan tersebutyaitu pada titik kordinat 1) N 02" 27" 19.0 .E 99" 04"16,2

• bangunansebagaimana tersebut diatas bertentangan dengan :1.Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) UndangUndang Nomor: 33 tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menentukan bahwa danabagi hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90 % untukdaerah, sebagaimana pula diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor: 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi danBangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa bagiandaerah sebagai berikut :a. 16,2

• .2015 didasarkan pada ketentuan dalam UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah, dimana dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) disebutkan :(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah Provinsi,daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (Sembilan puluh persen)untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :a. 16,2

  dasar hukumnya adalah ketentuan dalam UndangUndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) disebutkan :(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah Provinsi,daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (Sembilan puluh persen)untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :a. 16,2

  2015 didasarkan pada ketentuandalam UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 12 ayat (1)dan (2) disebutkan :(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah Provinsi,daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (Sembilan puluh persen)untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :a. 16,2

  dasar hukumnya adalah ketentuan dalam UndangUndang Nomor 33Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) disebutkan :(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah Provinsi,daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (Sembilan puluh persen)untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :a. 16,2

• Bangunan sebagaimana tersebut di atas bertentangandengan:110Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menentukan bahwa dana bagihasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90 % untuk daerah,sebagaimana pula diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunanantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa bagian daerah sebagaiberikut:a 16,2

  Bangunan sebagaimana tersebut di atas bertentangandengan :128Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menentukan bahwa dana bagihasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90 % untuk daerah,sebagaimana pula diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunanantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa bagian daerah sebagaiberikut :16,2

• Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 0105/SPTSPPHAT/V/2008 tanggal 8 Mei 2008 (Bukti P.112) seluas 20 Haatas nama Asikin;:Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 0106/SPTSPPHAT/V/2008 tanggal 8 Mei 2008 (Bukti P.113) seluas 20 Haatas nama Ardiwi:Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 0067/SPTSPPHAT/V/2008 tanggal 8 Mei 2008 (Bukti P.114) seluas 20 Haatas nama Diim:Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 0107/SPTSPPHAT/V/2008 tanggal 8 Mei 2008 (Bukti P.115) seluas 16,2

  Diim (Bukti P114);Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 0107/SPTSPPHAT/V/2008 tanggal 8 Mei 2008 seluas 16,2 Ha a.n. Nadi (Bukti P115);Halaman 55 dari 75 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2016116.117.118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 0068/SPTSPPHAT/V/2008 tanggal 8 Mei 2008 seluas 15,9 Ha a.n.

• Bangunan sebagaimana tersebut di atas bertentangandengan :1 Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) UndangUndang Nomor: 33 Tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menentukan bahwa danabagi hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90 % untukdaerah, sebagaimana pula diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor : 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi danBangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa bagiandaerah sebagai berikut :a 16,2

  Bangunan sebagaimana tersebut di atas bertentangandengan :281 Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) UndangUndang Nomor: 33 Tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menentukan bahwa dana bagihasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90 % untuk daerah,sebagaimana pula diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 16Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunanantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa bagian daerah sebagaiberikut :a 16,2

• Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) UndangUndang Nomor: 33 tahun2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menentukanbahwa dana bagi hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunansebesar 90 % untukdaerah, sebagaimana pula diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor : 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi danBangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa bagiandaerah sebagai berikut :0022a. 16,2 % untuk daerah propinsi yang bersangkutan dandisalurkan

  bertentangan dengan :1.Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) UndangUndang Nomor: 33 tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menentukan bahwadana bagi hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90 %untuk daerah, sebagaimana pula diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor: 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil PenerimaanPajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah, bahwa bagian daerah sebagaiDEP IKUE o nnn nnn nnn nnn nmin enim nine meena. 16,2