tidak dengan hormat (PTDH)terhadap Penggugat.

Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPRnamun Tergugat akan menjelaskan bahwa Keputusan TUN berupa SkepKapolda Papua Nomor : Kep/195/BA/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinasKepolisian Negara Republik Indonesia terhadap 3 (tiga) orang anggotaPolri yang didalamnya termasuk Penggugat a.n.

Menyangkut Prosedural :Bahwa penerbitan Objek gugatan (Keputusan Kapolda Papua Nomor:Kep/195/BA/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesiaterhadap 3 (tiga) orang anggota Polri yang didalamnya termasukPenggugat a.n.

Direkomendasikan diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH)sebagai Anggota Polri.Bahwa Kemudian Penggugat /Pelanggar a.n.

Sehingga pernyataan Penggugat ini adalahpernyataan yang mengadaada sehingga sudah selayaknyadi kesampingkan.12.Terhadap dalil Penggugat No. 17 mendalilkan bahwa padaupacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadapPenggugat. Tempat bertugasnya Penggugat dinyatakan diPolresta Jayapura.

Atasan Ankum, sebelum Atasan Ankum mengeluarkan SuratPenolakan Keberatan Atas Putusan PTDH, namun kenyataannya sebelumadanya keputusan penolakan dari Atasan Ankum Nomor : SPKK PTDH/04/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012, ternyata Kasat Brimo Polda Maluku selakuAnkum telah mengajukan Usulan Pemberhentian Tidak Dengan HormatPutusan No.25/G/2013/PTUN.ABN Hal. 5 dari 52 halaman(PTDH) dari Dinas Polri atas nama Penggugat kepada Kapolda Malukuselaku Atasan Ankum sesuai Surat Nomor : R/12/V/2012/SAtbm tanggal

Bahwa selain itu, usulan PTDH atas nama Penggugat tersebut dilakukansebelum adanya tanggapan / penolakan terhadap keberatan yang diajukanoleh Penggugat, yang mana usulan tersebut dikeluarkan pada tanggal 24 mei2012 sedangkan Surat penolakan selaku Atasan Ankum pada tanggal 27 juni2012. Dengan demikian, usulan PTDH tersebut yang merupakan salah satutahapan dikeluarkannya Objek Sengketa telah inprosedural.c.

Nomor :SPKK PTDH/04/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 (Fotokopisesuai Aslinya) ; BuktiT16: Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 TAHUN 2006 Tentang Kodetik Profesi Polri (Fotokopi dari Fotokopi) ; BuktiT17: Peraturan Kapolri No.

;Bahwa Tergugat memiliki wewenang secara delegatif menerbitkan objeksengketa dalam perkara ini ;Bahwa Ankum wajib secara administratif meneruskan usulan PTDH kepadaKapolda Maluku tanpa harus menunggu keberatan ditolak atau diterima ;Bahwa hasil sidang Komisi Kode Etik sudah final ;Bahwa Kapolda tidak bisa mengubah Keputusan Komisi Kode Etik karenabersifat final ;Bahwa lamanya proses PTDH dari laporan sampai putusan tidak menjadimasalah untuk pembinaan, sehingga tidak bertentangan dengan AAUPB ;2.

Briptu WILLY SOPACUA Nrp. 88020013 dan tidakmenggunakan dasar Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tanggal 24 Mei2012 (bukti P5,T1, T10, T14);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terdapat fakta hukumbahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah denganmendasari pada Usulan PTDH tanggal 18 Maret 2013 dan tidak menggunakan dasarUsulan PTDH tanggal 24 Mei 2012;Menimbang, bahwa Ahli atas nama Prof. Dr. S. E. M. Nirahua, S.H.

Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN BL14.15,berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara RepublikseIndonesia .

Namun,setelah Penggugat kembali berdinas, absensiPenggugat tertulis tidak hadir tanpa keterangan.Walaupun Penggugat telah diputus PTDH oleh KKEP,namun Penggugat tetap berdinas sebagaimanabiasanya ; dan Penggugat sempat ditunjuk olehWalikota Metro untuk mengikuti Porprov. 2010 diKabupaten Tulang Bawang mewakili Kota Metro, untukHal 10 dari 57 Hal.

Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN BLBUKTIBUKTIBUKTIT 6:T 7T 8:pertimbangan atas usulan pengakhirandinas anggota Polri berupa PTDH an.Bripda Denny Maruf Syuhada Pratama.( Sesuai dengan aslinya ) ;Fotocopy Nota Dinas No.Pol. : R/ND91/XII/2010/Bidkum tanggal 2Desember 2010 perihal SaranPertimbangan atas usulan pengakhiranDinas Anggota Polri Berupa PTDH A.n.Brigpol Denny Maruf Nrp. 86070915 BaPolres Metro ( Sesuai dengan aslinyaFotocopy Surat Kapolres MetroNomor : B/3922/XI11/2010/ Sipropamtanggal 22 Desember

Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN BLBUKTIBUKTIBUKTIBUKTIT 31T 32T 33T 34Oktober 2010 perihal PermohonanPenerbitan Surat Keputusan PTDH a.n.Bripda Denny Maruf (Sesuai denganaslinya) : Fotocopy Keputusan Kode EtikPolri Nomor : Kep/59/X/2010 tanggalO05 Oktober 2010 ( Foto copy darifotocopy ) 5Fotocopy Telegram KapolresMetro No. Pol.

persyaratan untuk penerbitanSkep PTDH kepada Kepala Kepolisian Daerah LampungHal 89 dari 57 Hal.

Yusuf, anggota Polres Sidrap dan BripkaZainal anggota Polres Parepare, mereka berteman (cs) waktuditangkap hasil pengembangn dari Kalimantan salah satuHalaman 11 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKSpemasok sabu ke Sidrap dengan barang bukti kiloan, sudahmenjalani hukuman tapi tidak di proses PTDH;b. Bripka Junaedi ditangkap di Polres Palopo sudah menjalanihukuman lebih dari dua tahun tapi tidak di PTDH;c.

Aipda Solasmon ditangkap disalah satu Polsek di Makassarsudah menjalani hukuman lebih dari dua tahun serta barangbukti sabu ada ditangannya bahkan sudah naik pangkat dantidak di PTDH;Sehingga Tergugat tidak menjalankan asas Kepastian hukumberupa penerapan hukum yang sama setiap pelanggar hukumdalam lingkup instansi Tergugat, namun tidak dilakukan Tergugattanpa alasan yang jelas ;Asas Akuntabilitas, secara tidak bertanggung jawab Tergugatmelakukan PTDH kepada Penggugat, namun tanggung jawab itutidak

, adalah tidak benarhal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang terhadap teman Penggugattersebut telah dilakukan proses Sidang Komisi Kode Etik Polri tingkatPolres dengan putusan rekomendasi PTDH dan saat ini sedang prosesbanding ditingkat Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri tingkat Polda ;15.

Tahti PolresSidrap, tanggal 21 April 2020;sesuai dengan aslinya surat dari KepalaKepolisian Resor Sidrap, Nomor:R/207/VI/HUK.12/2020, tanggal 08 Juni 2020, perihal:Rekomendasi Penerbitan SK PTDH, yang ditujukankepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan ;: Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Berkas,yang diserahkan oleh Ishak Ifa, S.Sos.

Suyati ; Bahwa saksi tidak hadir menjadi saksi di pengadilan Negeri, karenabersamaan akhir semester sekolah ; Bahwa dalam proses PTDH, saksi tidak hadir (tidak terlibat di PTDH));Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan,meskipun telah diberi kesempatan ;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukanKesimpulannya masingmasing secara elektronik pada persidanganelektronik tanggal 27 Juli2021 ;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara inimenyatakan tidak mengajukan

Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor :Kep/46/1/2014 tanggal 17 Januari 2014 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Briptu Andika Ramadhani,Nrp.88050104, Kesatuan Ba Sat Sabhara Polres Tebing TinggiPolda Sumutsebagai objek sengketa, berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik PolriPolres Tebing Tinggi Nomor : Putusan KKEP/03/IX/2013/KKEP tanggal 05September 2013, yang menyatakan Penggugat telah melanggar pasal 13 PP RINo.2 tahun 2013

DinasPolri terhadap Briptu ANDIKA RAMADHANT, Nrp.88050104, Kesatuan BaSAT SABHARA Polres Tebing Tinggi Polda Sumut ; 3Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep /46/I/ 2014tanggal 17 Januari 2014 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Briptu ANDIKARAMADHANI, Nrp.88050104, Kesatuan Ba.

PURBA danperkara tidak masuk dinas secara tidak sah tanggal 1, 8, 9, 10, dan 15 Juli 201339yang telah dituangkan dalam laporan Polisi Nomor : LP/45/VIII/2013/Sabharatanggal 13 Agustus 2013 ; Bahwa berdasarkan dalil dalil yang diuraikan diatas bahwa SubstansiPemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) Penggugat dari dinas Polritelah terpenuhi sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 13 PP nomor 2 Tahun2003 Tentang Peraturan disiplin anggota Polri, sehingga dalil Penggugat yangmenyatakan PTDH Penggugat

) harus melalui Sidang Komisi Kode EtikProfesi Polri ( KKEP ),maka berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf cPeraturan Kapolri nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan TataKerja Komisi Kode Etik Polri memberi kewenangan kepada KKEP untukmemeriksa pemberhentian tidak dengan hormat ( PTDH ) anggota Polri daridinas Polri ( ic.

Photo copy Surat Kapolda Sumatera Utara Nomor : Kep/46/I/2014/ tanggal 17Januari 2014 perihal pemberhentian tidak dengan hormat(PTDH) Briptu Andika Ramadhani dari Dinas Polri, selanjutnyadiberi tanda (Bukti T35) ; Menimbang, bahwa kedua belah pihak ada mengajukan Saksisaksi dalamperkara ini ; Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan saksi,untuk mendukung dalildalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi,sebagai berikut :1.

pemberitahuan sebelum menerima Surat keputusan PTDH(Pemberhentian Tidak Dengan Hormat); Bahwa saksi dan Penggugat di PTDH karena kasus tipikor; Bahwa saksi tidak pernah mendapat undangan dan tidak pernah hadirdalam sidang Majelis Kode Etik PNS; Bahwa masih ada PNS di Kabupaten Tolitoli yang terlibat kasus korupsitapi belum diberhentikan;Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN.PL Bahwa Penggugat pernah menjabat sebagai Sekretaris DinasKesehatan Kabupaten Tolitoli dengan Pangkat dan

MULUK, Tempat Tanggal Lahir, Tolitoli, 11111962, Jenis kelaminLakilaki, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Kompleks BTN.Nopi Blok A No.10, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, KabupatenTolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Agama Islam Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil (dahulu) dan sekarang Wiraswasta.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi adalah salah ASN dari 27 ASN yang di PTDH oleh BupatiTolitoll; Bahwa alasan atau dasar Penggugat di PTDH karena melakukan tindakpidana korupsi saat

masih bertugas di Dinas Kesehatan KabupatenTolitoli; Bahwa Penggugat di Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli menjabatsebagai Sekretaris Dinas; Bahwa setelah menjalani hukuman, Penggugat aktif kembali sebagaiPNS; Bahwa setelah bebas dari lapas, Penggugat melaksanakan tugaskembali sebagai PNS di Kantor SKB (Sanggar Kegiatan Belajar); Bahwa tidak ada pemberitahuan kepada 27 ASN yang di PTDH jikaakan diterbitkan Surat Keputusan PTDH; Bahwa Penggugat selama aktif kembali sebagai PNS memperoleh SKPpada

di Dinas Kesehatan;Bahwa SK PTDH atas nama Penggugat tidak pernah diverifikasi diBagian Hukum Pemkab Tolitoli;4.

dan konsep SK PTDH kepada Bupai; Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada surat yang berisiusulan PTDH atas nama Penggugat dari PyB (Setda) kepadaPPK (Bupati);Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikanpendapat terakhir berupa kesimpulan, masingmasing pada Persidangantanggal 23 Oktober 2019, yang isi lengkapnya terdapat dalam berita acarasidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segalasesuatu yang

Surat Edaran Menteri PendayagunaanAparaur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia NomorB/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang PetunjukPelaksanaan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah DijatuhiHukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan HukumTetap.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019Tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan PTDH olehPPK terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi HukumanBerdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap;c.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019Tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan PTDH olehPPK terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi HukumanBerdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap,yang pada angka 5 (lima) Surat Edaran a quo menyebutkan bahwaTerhadap PPK dan PyB yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH,dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpamemperoleh

itu diserahkan tidak persamaankarena ada beberapa orang juga dan alamat tidak jelas, sedangkan SKPTDH itu diserahkan oleh Pegawai saya kepada Penggugat dan saya tidakmengecek kapan Pengguat menerima SK PTDH tersebut, padahal sayaHalaman 51 dari 80 halaman PUTUSAN Nomor 41/G/2019/PTUNABNkatakan kepada Pegawai saya bahwa harus diserahkan kepada yangbersangkutan, saya tidak tahu kapan waktu yang sebenarnya SK PTDH itudiserahkan oleh staf saya kepada yang bersangkutan, tetapi yang jelassetelah bulan

;Bahwa saksi menyatakan peran Sekda tidak terlalu karena kKewenangan adapada Bupati;Bahwa saksi menyatakan pernah membicarakan SK PTDH dengan Sekdasekedar saja, tetapi Kepala Bagian Hukum yang langsung ke Bupati;Bahwa saksi menyatakan SK pemberhentian ke 12 orang tersebut bedabeda tanggalnya; Bahwa saksi menyatakan saya lupa, tetapi bedabeda; Bahwa saksi menyatakan saya tahu bahwa SK PTDH itu sama;Bahwa saksi menyatakan karena proses SK PTDH yang sudah duluan itusudah jelas, lalu ada yang menyusul

;Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan dari MENPANRB tersebut,dalam kaitannya dengan yang telah terjadi pada Penggugat, makaada 2 (dua) kaidah penegasan yang seharusnya difahami dandilaksanakan oleh pihak Tergugat, yakni :m@ Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) PNS terhitungmulai tanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS ;m@ Bahwa Surat Keputusan 3 (tiga) Menteri a quo, hanya berlakuefektif / mengikat terhadap PNS yang melakukan suatu kejahatandalam jabatan atau) yang berhubungan dengan

jabatanberdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap setelah terbitnya Surat Kesepakatan 3 (tiga) Menteri yang ditandatangani / diterbitkan tanggal 13 September 2018 ;Bahwa berkaitan dengan kaidah Petunjuk Pelaksanaan di atas, apayang telah Tergugat berlakukan dalam PTDH Penggugat sebagaiPNS dalam perkara in casu, terbukti telah bertentangan dengankaidah Petunjuk Pelaksanaannya tersebut, yakni :mM Objek Sengketa yang menyatakan Penggugat DiberhentikanTidak Dengan Hormat (PTDH)

tidak terhitung mulaitanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS, yaitu ditandatangani tanggal 20 Desember 2018, akan tetapi diberlakukanHalaman 17 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMDsurut, terhitung tanggal 31 Mei 2018.

tanggal 2 Oktober ;Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T6, saksi menyatakan benar SOPPTDH ;Bahwa saksi terlibat langsung terkait penerbitan SK objek sengketaPenggugat sebagai Kepala Sub Bidang Administrasi Aparatur ;Bahwa terlibat langsung dalam hal pengonsepan SK draf,mengverifikasi permasalahan ;Bahwa setelah itu ada rapat tim koordinasi terkait PTDH Penggugat ;Bahwa pada saat rapat Tim saksi sebagai anggota ;Bahwa tugasnya anggota tim pada PTDH itu saksi yangmempersentasikan masalah;Bahwa yang hadir

, alasan Tergugat untukmemberlakukan mundur SK PTDH yakni ditetapkan tanggal 20Desember 2018 tapi diberlakukan surut sejak tanggal 31 Mei 2018terhitung inkracht pengadilan ;Bahwa didalam SK PTDH tidak ada satu kalimat pun yangmenyuratkan salah satu dasar hukum penetapan SK PTDH adalah SKBupati tentang pemberhentian sementara sebagai salah satu dasarhukumnya memang tidak dituangkan di PTDH karena format sepertiitu dan tidak perlu menuangkan SK pemberhentian sementaranya ;Bahwa di dalam salah satu

Bahwa Obyek Gugatan adalah Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Metro Jaya atau Surat Keputusan KapoldaMetro Jaya Nomor : Kep/665/1X/2013, tanggal 11 September2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (yangdalam hal ini dikenal dengan istilah PTDH) dari dinas Polriatas nama Brigadir Tofan Andi Sulaksono Nrp. 79110664 ataudisebut juga sebagai Penggugat ;Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Kapolda Metro JayaNomor : Kep/665/IX/2013, tanggal 11 September 2013tentang PTDH atas nama Penggugat,

atas diri Penggugat adalah Surat KeputusanKapolda Metro Jaya Nomor : Kep/665/IX/2013, tanggal 11September 2013 tentang PTDH atas nama Penggugat tidakmemenuhi ketentuan yang ada pada hukum acara, yaitu SuratSurat Keputusan Kapolda Metro Jaya Nomor : Kep/665/1X/2013, tanggal 11 September 2013 tentang PTDH atasnama Penggugat Surat Keputusan Kapolda Metro JayaNomor : Kep/665/IX/2013, tanggal 11 September 2013tentang PTDH atas nama Penggugat Telegram Kapolri Nomor: STR/81/1I/2012, tanggal 7 Februari

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan KapoldaMetro Jaya Nomor : Kep/665/1X/2013, tanggal 11 September2013 tentang PTDH atas nama Penggugat yang ditetapkan diJakarta, tertanggal 11 September 2013 ;6.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKapolda Metro Jaya Nomor : Kep/665/IX/2013, tanggal 11September 2013 tentang PTDH atas nama Penggugat SuratKeputusan Kapolda Metro Jaya Nomor : Kep/665/IX/2013,tentang PTDH dari dinas Polri atas nama Penggugat yangditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2013 danmewajibkan Tergugat mengembalikan harkat, martabat dankedudukan Penggugat sebagai anggota Polri ;ll TENTANG JAWABAN TERGUGATA. DALAM POKOK PERKARA1.

;Bahwa dengan adanya upaya hukum banding yangdiajukan oleh Penggugat kepada Kapolda Metro Jayaselaku Pejabat pembentuk Komisi Banding melaluisekterariat KKEP maka Kapolres Metro Jakarta Selatanmengirimkan surat kepada Kapolda Metro JayaNomor : R/106/V/2013/Restro Jaksel, tanggal 31 Mei2013 perihal saran pertimbangan PTDH atas namaBripka Riyadi dan Brigadir Topan Andi Sulaksono ;Bahwa Kapolres Metro Jakarta Selatan mengirim suratkepada Kapolda Metro Jaya Nomor : B/1470/V1I/2013/20.21.Restro Jaksel

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sulawesi Utara No.Pol : Skep/SAHLUR01.PTDH/1I/2009, tanggal 23 Januari 2009 ~itentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRIatas nama DWI WALUYO yang diterbitkan oleh Tergugat ;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi UtaraNo.Pol : Skep/SAHLUR01.PTDH/1I/2009, tanggal 23Januari 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormatdari Dinas POLRI atas nama DWI WALUYO;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Hak, Martabat5.

Menerima Surat Keputusan Kapolda Sulut No.PolSKEP/SAHLUR/O1 PTDH/I /2009, tanggal 23 Januari 2009Tentang Pemberhentian Tidak Dengan MHormat Dari DinasPolri An. DWI WALUYQMenimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihakPenggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 06 Juli2009, dan dari pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknyatertanggal 27 Juli 2009.

Bukti P. 2: Petikan Surat Keputusan No.Pol : Skep/SAHLUR01.PTDH/I/2009 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas. Polritanggal 23. Januari 2009 atas nama DWIWALUYO ; 220272 r errr rrr rere rere ree3. Bukti P. 3 : Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 2003 TentangPeraturan Disiplin Anggota Kepolisian NegaraRepublikIndonesia 5 4 Bukti P. 4 : Pengajuan Keberatan Atas Putusan KomisiKode Etik Profesi Polri atas nama DWI WALUYOtanggal 27 Oktober 2008 ;5.

PolSkep/SAHLUR01.PTDH/1I/2009 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari DinasPolri tanggal 23 Januari 2009 atas nama DWIWALUYO ; 2. Bukti T2 : Salinan Surat Keputusan No. PolSkep/SAHLUR01.PTDH/I 2009 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari DinasPOLRI tanggal 23 Januari 2009 atas namaDWI WALUYO ; 3. Bukti T3 : Salinan Lampiran Surat Keputusan KAPOLDASULUT NO. POL: SKEP/SAHLUR/01.PTDH/I/2009Tanggal 23 Januari 2009 = atas nama DwiWaluyo; 4.

Pasal 22 ayat (1) huruf a Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentangKode Etik Profesi Polri yang berbunyi Sanksi administrative beruparekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana denganancaman hukuman pidana 4 (empat) tahun atau lebih dan telahdiputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;15.

Helmi Zarmansyah tanggal 4 Juli 2019 (fotokopi darifotokopi);Fotokopi Surat dari Ketua Komisi Selaku Ketua Ketua SidangNomor: R/101/VII/HUK.12.10/2019, tanggal 11 Juli 2019 yangditujukan kepada Kapolres Aceh Tengah, Perihal SaranPertimbangan dan Rekomendasi Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) a.n.

Pemberhentian TidakDengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masadinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang Anggota PolriHalaman 45 dari 65 HalamanPutusan Perkara Nomor: 5/G/2021/PTUN.BNAkarena telah terbukti melakukan Pelanggaran KEPP, disiplin dan/atau tindakpidana.

PTDH sebagai anggotaPolri.;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) PERKAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 mengatur : (2) Sanksi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g bersifat mengikatsejak keputusan ditetapkan oleh pajabat Polri yang berwenang.

;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) dan (2) PerpolriNomor 1 Tahun 2019, mengatur : (1) Pengajuan permohonan PtDH padatingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b diajukankepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh : a. Kepala Satuan Kerja diLingkungan Polda;dan b. Kapolres; (2) Pengajuan Permohonan PTDH padatingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadapanggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Polda, Polres, danPolsek.

dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:1.Bahwa Tanda Terima Salinan Skep Kapolda Jatim NomorSKEP/181/II/2005 tertanggal 8 Maret 2005 tentang PTDH

Pol. : Skep/181/II/2005 tertanggal 08 Maret 2005, Tentang :Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri Jawa Timuratas nama Penggugat (IDA BAGUS KETUT SUCITA) NRP 73100400,secara otomatis Batal Demi Hukum ;Bahwa apalagi dalam Pemeriksaan Sidang Komisi Kode Etik ProfesiKepolisian Negara RI. Dilakukan dengan tanpa adanya tahaptahapantersebut diatas, juga Penggugat tidak diberi hak sama sekali sebagaiTerperiksa sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran KeputusanKapolri No.

Pol. : Skep / 181 / Ill / 2005 tertanggal 08 Maret 2005,Perihal : Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas PolriJawa Timur, secara otomatis Batal Demi Hukum ;Apalagi dari 5 (lima) hal tersebut Penggugat tidak diberi kesempatan samasekali untuk mendapatkan haknya selaku Terperiksa pada waktu itu,sehingga keputusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian NegaraRI terkesan dipaksakan akibatnya karena telah menghilangkan hakPenggugat maka sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara

PolSkep/181/II/2005 tanggal 08 Maret 2005 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama BRIPDA IDA BAGUSKETUT SUCITA yang asli kepada yang bersangkutan pada hari Kamisbulan April 2005, seharusnya Penggugat sudah mengetahui atas SuratKeputusan yang dijadikan obyek perkara aquo, sampai adanya gugatanyang diajukan Penggugat tanggal 24 Juli 2012 berarti sudah lebih dari 90(sembilan puluh) hari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5Tahun 1986 yang diubah dengan UU No

Putusan Nomor 451 K/TUN/2013atas nama Bripda Ida Bagus Ketut Sucita Nrp. 73100400 dijatuhi sanksiberupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polridan Surat Keputusan Kapolda Jatim Nomor : Kep/181/IlIV2005 tanggal08 Maret 2005 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri atas nama Ida Bagus Ketut Sucita, karena datang kePolres Situbondo dan meminta surat Keputusan tersebut kepada AKPSuharto jabatan Kasubagmin Polres Situbondo dan oleh PolresSitubondo baru diberikan

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berpendapat lain, mohonkeputusan yang seadiladilnya (Ex aeque et bono) ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak semua dalildalil yang diajukanoleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang Tergugat akui secara tegas dalamjawaban ini ;Bahwa benar Penggugat secara inperson (ABRIPDA KOMSAKOREA) NRP 78071053, TA Sat Brimob Polda Sumut telah di PTDH

Skep/403/IX/2008 tanggal 25 September 2008perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas PolriAn.

Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Polda Sumut ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menguatkan putusan PTDH terhadap Penggugatdengan mengeluarkan Surat Keputusan No. Pol : Skep/403/IX/2008 tanggal 25September 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinasPolri An. ABRIPDA KOMSA KOREA (Penggugat) NRP. 78071053 TA SatBrimob Polda Sumut ;Bahwa secara formal benar Penggugat secara Inperson telahmenerima Surat Keputusan Kapolda Sumut No. Pol.

Skep/403/IX/2008,tanggal 25 September 2008 tentang Pernberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri yaitu pada hari jumat tanggal 18 September 2009 ;Bahwa berdasarkan dalil Tergugat tersebut mohon kiranya kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kepastianhukum bagi Tergugat kiranya dapat secara tegas untuk menolak dalilPenggugat dan menyatakan sah secara hukum Surat Keputusan Kapolda SumutNo. Pol.

Skep/403/IX/2008 tanggal 25 September 2008 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri An. ABRIPDA KOMSA KOREA,NRP 78070153 TA Sat Brimob Polda Sumut ;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah menjatuhkan putusan dalam perkara No. 114/G/2009/PTUNMDNtanggal 26 Maret 2010 dengan amar sebagai berikut :Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;Hal. 9 dari 16 hal. Put.

Penggugat telah mengajukan gugatan dengansurat gugatannya tertanggal 26 Mei 2015, yang diterima dan terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 26Mei 2015, dengan Register Perkara Nomor: 25/G/2015/PTUNPLG, dan telahditerima perbaikannya secara formal pada tanggal 29 Juni 2015, yang padapokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut:OBJEK GUGATAN:e Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor:Kep/38/ II/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH

II/2015,tentang Objek Gugatan berikutHalaman 4 dari 67 halaman, Putusan Perkara No. 25/G/2015/PTUNPLG.Lampirannya, Penggugat terima pada tanggal 10 Maret 2015.Kemudiangugatan didaftarkan pada tanggal 26 Mei2015 pada Pengadilan TataUsaha Negara Palembang.Dengan demikian, maka pengajuan gugatanini masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Danbahwa Penggugat mendapatkan Salinan Keputusan PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH

Bangka Belitung, dan Tergugat tidak pernahmemberikan Salinan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) kepada Penggugat, sampai dengan Penggugat mengajukangugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ini;Bahwa, Penggugat telah dinyatakan lulus Pendidikan Polri di SPNBETUNG dengan Reg. No.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian DaerahKepulauan Bangka Belitung Nomor: Kep/38/II/2015 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas KepolisianNegara Republik Indonesia,atas nama Safran Indra Jaya, tertanggal 11Februari 201 53 2222222222 nnn enon nn nnn nnn nnn nnn nn nen nnnnnnee3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala KepolisianDaerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor: Kep/38/II/2015 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas KepolisianNegara Republik Indonesia atas nama Safran Indra Jaya,tertanggal 11Febritari 20 1 5)j

Tenggang Waktu Gugatan : Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 37 / / 2013, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH)tertanggal 21 Januari 2013, diterima oleh istri Penggugat An.

Hingga Tergugat menerbitkan KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polriterhadap Penggugat ;Asas Kepastian Hukum, Bahwa Tergugat sebagai AtasanPenggugat, dilingkungan Kedinasan POLRI yang merupakanPenegak Hukum seharusnya, semestinya menghormati normaatau ketentuan Hukum yang berlaku, bahwa tindakan TergugatMenerbitkan Surat Keputusan PTDH terhadap Pengggugat yangmana , secara Yuridis telah salah dan keliru dalam menerapkanDasar Hukum, dimana Penggugat disebutkan MelanggarKetentuan

Pol. : Kep / 37 / 1 / 2013tertanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDINSILALAHI, dengan Pangkat Bripbka Nrp 72110047, Jabatan /Kesatuan Ba Polres Pematang Siantar ;Asas Kecermatan, Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang telahmenjatuhkan sanksi PTDH kepada Penggugat, nyatanyatamencerminkan ketidakcermatan, Ketidaktelitian dalampertimbangan Hukumnya, karena secara Hukum AdministratifPemerintahan yang Notabene sebagai suatu Institusi

Menyatakan BATAL atau TIDAK SYAH, Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 37 / 1/2013, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama ENDISYAWALUDDIN SILALAHI, Pangkat / Nrp : Bripka / 72110047,Jabatan/Kesatuan Ba Polres Pematang Siantar ;3.

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah SumateraUtara Nomor :Kep/37/l/2013, Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat ( PTDH ) dari dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDINSILALAHI , Pangkat Bripka, Nrp. 72110047, Jabatan/Kesatuan Ba PolresPematangsiantar tertanggal 21 Januari 2013;3.

; Bahwa saksi mengetahui Seri Paga menerima SK PTDH yaitu sekitar bulanMei; Bahwa mulai berlakunya SK tersebut adalah mulai tanggal 30 April; Bahwa yang menyerahkan SK tersebut kepada Penggugat ialah pada waktu itudiserahkan oleh bagian Kepegawaian yang diwakili oleh teman merekabernama Semuel Ayamiseba di BKD yang diterima secara kolektif untuk 3orang; Bahwa saksi mengetahui alasan mengapa mereka di PTDH karena adanyaPutusan Pengadilan Manokwari karena perkara korupsi; Bahwa menurut saksi yang dimaksud

;Bahwa menurut saksi yang dipanggil ada 5 orang pada saat itu;Bahwa menurut saksi dari kelima nama ada 3 orang dan 2 orang tidak di PTDHkarena menurut Bupati Abraham Baibaba tidak kenakan PTDH karena sudahmemasuki masa pensiun dan nanti akan dikoordinasikan kembalikan.sedangkan Kumalawati karena namanya memang tidak ada dari BKN;Bahwa menurut saksi yang dari BKN ada 7 nama tapi yang di 1 putusan yangnama kami berlima khusus dari Dinas Pendidikan;Bahwa menurut saksi SK PTDH tersebut atas usul siapa

saksi didalam putusan tersebut tidak ada disebutkan kerugiankeuangan Negara, bahkan di dalam putusan itu tidak ada disebutkan uangpengganti atau denda yang dibebankan kepada kami;Bahwa setelah itu kami kembali berdinas seperti biasa;Bahwa pada bulan Oktober kami dipanggil oleh Bupati dan disampaikan bahwaakan ada PTDH karena adanya putusan pengadilan, tetapi Bupati pada waktuitu menyampaikan akan membantu dan berusaha agar PTDH tidak terlaksanakarena Bupati tahu persis bahwa kelima orang tersebut

dan Bupati Sampaikan bahwa akan tetapmelakukan PTDH sesuai petunjuk BKN Pusat dan mempersilahkan kami untukke PTUN.

silahkan di PTUN kan saja;Bahwa dari 2 kali pertemuan itu Bupati tidak ada menjelaskan tentangprosedur PTDH kepada saksi dan Penggugat;Halaman 32 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR Bahwa menurut saksi pada waktu itu Bupati tidak menyampaikan bahwa untukdilakukan PTDH jika dijatuhi hukuman 2 tahun dan pada waktu itu kami jugatidak mengetahui aturannya sehingga kami menerima saja;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalildalilJawabannya, Tergugat telah mengajukan buktibukti

harus diaturdengan Peraturan Pemerintah;Bahwa Ahli menyatakan berkaitan dengan PTDH, sesuai pasal 89 Undangundang Nomor 5 Tahun 2017 tentang ASN, tindakan pemerintah tersebutharus merujuk kepada UndangUndang dan bukan SK Bersama, karenasesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, kebijakan pemerintahitu hanya berlaku diinternal pemerintahan karena tidak memenuhi peraturanperundangundangan;Bahwa Ahli menyatakan dalam pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999, delik penyalagunaan kewenangan dan

jawab kepada Kepala Daerah dalam rangkapenyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;Bahwa saksi menyatakan yang mengusulkan adalah SKPD Propinsi;Bahwa saksi menyatakan SKPD dan OPD sama saja, dan berdasarkanPP Nomor : 18 Tahun 2016 maka pada tanggal 10 Januari 2017 makaistilan SKPD dirubah menjadi OPD;Bahwa saksi menyatakan setelah menerima draft, maka ditelaah dandikaji substansi PTDH nya, ada beberapa aturan yang tidak berlaku lagi(muatan hukumnya) yang dipakai pada konsideran SK PTDH dan Sayakoordinasikan

lalu dikembalkankepada BKD;Bahwa saksi menyatakan saksi tidak pernah tahu tentang ada rapatuntuk menelaah siapa saja yang diusulkan untuk PTDH;Keterangan Saksi ROSA YULIANA IMOLIANA;Bahwa saksi menyatakan tahu tentang gugatan SK PTDH;Bahwa saksi menyatakan sebagai Kasubag Evaluasi dan PengkajianProduk Hukum Daerah;Bahwa saksi menyatakan menyatakan menjabat sejak tahun 2016;Bahwa saksi menyatakan proses SK PTDH bulan Mei 2019 sudah ada diBiro Hukum;Bahwa saksi menyatakan ya, saksi yang ditugaskan

oleh Kabag sebagaiSaksi Pertama Tergugat untuk berkoordinasi dengan BKD, setelahmelihatada dasar hukum yang tidak berlaku lagi;Bahwa saksi menyatakan ya, selanjutnya saksi melakukan koordinasi;Bahwa saksi menyatakan setelah saksi sampaikan dan tanyakan tentangdasar hukum yang tidak berlaku, maka ditanggapi bahwa ini form khususuntuk SK PTDH dan dipakai diseluruh Indonesia;Bahwa saksi menyatakan format dari Kementerian Dalam Negeri dansudah disetujui sebagai format acuan untuk berlaku di seluruh

dibuat SK PTDH, diberikan ke BKDuntuk proses tanda tangan, saksi tidak tahu apa ada usul dari Sekda;Halaman 24 dari 50 Halaman Putusan Nomor 11/G/2019/PTUN.ABN Bahwa saksi menyatakan 2 (dua) orang yang diusulkan yaitu FRANKYKAREL HITIPEUW dan ANNA WAIRATTA; Bahwa saksi menyatakan diusulkan pertengahan Mei 2019, tapitanggalnya lupa; Bahwa saksi menyatakan tidak ada keterlibatan permintaan data, hanyapenyiapan draft; Bahwa saksi menyatakan sebelum menerima berkas, tidak ada rapathanya terima draft

kemudian setelah itu, konsep surat tersebut saksiHalaman 64 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPRserahkan kepada Sekretaris dan Kepala Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Keerom untuk diperiksa;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Bupati Keerom berkoordinasi denganBadan Kepegawaian Daerah Keerom untuk merumuskan Surat KeputusanPTDH atau tidak karena saksi hanya diperintahkan oleh atasan langsung untukmembuat konsep Surat Keputusan PTDH;Bahwa konsep Surat Keputusan PTDH dibuat oleh saksi

bersama denganstafnya;Bahwa konsep surat keputusan PTDH yang dibuat oleh saksi sudah mengikutiaplikasi BKN;Bahwa saksi tidak tahu jika dalam konsideran Surat Keputusan PTDH tersebutterdapat beberapa pasal atau undangundang yang sudah tidak berlaku lagi;Bahwa sepengetahuan saksi karena tidak ada tata dinas yang pasti sehinggadasar hukum yang tercantum dalam Surat Keputusan PTDH tersebutdidapatkan dari Internet;Bahwa konsep surat keputusan PTDH sudah sesuai dengan lampiran dalambukti T8 tetapi contoh

Form PTDH sebelum diterbitkannya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014, 2. Form PTDH setelah berlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 dan 3.

Form PTDH setelah berlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017sehingga karena peristiwa atau diterbitkannya Putusan Mahkamah Agung padaTahun 2011 maka dasar hukum yang digunakan adalah dasar hukum sebelumditerbitkannya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;Bahwa menurut pendapat Ahli, dasar hukum yang digunakan oleh PPK untukmenerbitkan surat keputusan PTDH kepada Penggugat dalam perkara iniadalah UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 Jo.

Bahwa Tergugat kemudian menerbitkan objek sengketa (vide bukti suratP7=T1) dan menyampaikan objek sengketa tersebut melalui Surat KeputusanBupati Keerom Nomor 800/176/BUP, Perihal : Penyampaian SK PTDH PNSKab.

Pada bulan Juni 2017 Penggugat disidangkan KKEP diPOLDA SUMSEL dan Keputusannya PTDH. Dan Penggugat bersamarekan kerja di BRIMOB BRIPTU Riki Perdana dan Keputusannya jugaPTDH. Kamipun samasama mengajukan banding; Penggugat menyerahkan berkas permohonan banding PenggugatK@Pad a: nnnnnnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn cnn n nnn na nnn cnn nn cas1. KAPOLDA > yang menerima Herlan; ======+==2. IRWASDA ; Yano menerina FUEL; 3. KARO SDM > yang menerima SARI; 4. KABID KUM > yang menerima M. SUBHAN, 5.

Hal ini perlu dijelaskan kepadaPenggugat bahwa perbuatan Penggugat tersebut telah melanggarPeraturan Perundangundangan yang berlaku di institusi Polri yaitumelanggar Pasal 14 ayat 1 huruf (a) PP Nomor 1 Tahun 2003 danPasal 7 ayat 1 huruf (g) Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang KodeEtik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan sanksihukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri(PTDH) karena tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Pimpinanselama 30 (tiga puluh) hari secara

Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Polri sudahsesuai, dengan prosedur dan tata cara pemberhentian anggota Polridan Tergugat tidak sewenangwenang dalam mengambil Keputusanuntuk menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Penggugat Helwani.

Bukti P7 :Surat Keterangan Sudah bertempat tinggal di asrama brimobRt. 36 Rw. 11 Kelurahan Bukit Lama Palembang (fotokopisesuai dengan aslinya); Surat Keputusan Kapolda Sumsel Nomor: KEP/845/X1I/2017tanggal 30 November 2017 tentang Pemberhentian TidakHormat (PTDH) dari Dinas Polri an.

Bukti T12:Surat Perintah Pembentukan Komisi Kode Etik ProfesiKepolisian Republik Indonesia No.: Sprin/155/V1/2017 tanggal8 Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); Hasil Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi KepolisianRepublik Indonesia atas nama HELWANI Nomor:PUT/23/V1/2017/KKEP Direkomendasi PTDH tanggal 14 Juni2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); Daftar absensi (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); Surat Keputusan Kapolri No.

Paulus NoyaNomor: 523.000/11/DKP tanggal 20 Januari 2020Tentang PTDH PNS Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan HukumTetap;Menimbang, Pihak Penggugat di persidangan mengajukan 1 (satu)orang saksi, yang bernama : 1). ELI RADJA, S.H., yang di bawah sumpah/janjitelah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:1).

No. 11 tahun 2014,kemudian kami ambil keputusan PTDH;Bahwa saya tahu karena BKN sudah kerja sama dengan lembaga antitipikor sehingga itu langsung terbit SK PTDH, untuk daftar namanamayang tersangkut tipikor;Bahwa saya tahu ada 12 orang yang tersangkut tipikor;Bahwa dari 12 orangorang itu sudah menjalani hukuman pidana danterakhir Sudah ingkrah;Bahwa saya tahu dari 12 orang ini Semua sudah keluar penjara;Bahwa pernah Sekda perintahkan secara lisan hal itu disampaikankepada BKD;Bahwa pada saat proses

berdasarkan ketentuan pasal pasal sepertidimaksud;Bahwa saya tidak tahu dasar PTDH kepada Penggugat;Bahwa yang saya tahu alasan PTDH kepada Penggugat adalah kitamerajuk kepada putusan perkara pidana;Bahwa saya tidak tahu terkait telaah pidana tipikor atau sudah melakukantindak pidana harus dikenakan PTDH berdasarkan pasal sekian;Bahwa laporan itu hanya secara lisan;Bahwa tidak ada laporan secara tertulis;Bahwa setelah laporan itu langsung di klop dengan mendelegasikanuntuk menerbitkan SK;Bahwa mendelegasikan

berdasarkan ketentuan pasal pasal sepertidimaksud;Bahwa saya tidak tahu dasar PTDH kepada Penggugat;Bahwa saya tahu alasan PTDH kepada Penggugat adalah kita merajukkepada putusan perkara pidana;Bahwa Saya tidak tahu terkait telaah pidana tipikor atau sudah melakukantindak pidana harus dikenakan PTDH berdasarkan pasal sekian;Bahwa Laporan itu hanya secara lisanBahwa Kepala Dinas Perikanan;Bahwa ya setelah Penggugat menjadi tersangka kasus tipikor;Bahwa setelah tersangka kasus Tipikor baru pemberhentian

saya di Halmahera Utara sebagai Sekretaris BKD;Bahwa Jabatan saya sejak tanggal 31 Juni 2019;Bahwa Saya tahu tentang proses penerbitan objek sengketa PTDH;Bahwa Saya terlibat dalam proses pembuatan objek sengketa PTDH;Bahwa Sejak kami menerima surat dari BKN kami laporkan kepadaKepala BKD bersama Sekda melakukan konsultasi ke BKN, KASN danKorpri;Bahwa Saya lupa tanggal dan bulan, tetapi tahun 2018;Bahwa Saya tidak tahu hasil konsultasi dengan Kepala BKD dan Sekda;Bahwa Selanjutnya sekitar bulan