Ditemukan 10643 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1999 1119 1019 1319 1959 1979 1989 1991 1969
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Perdata
Register : 09-02-2012 — Putus : 05-03-2012 — Upload : 22-03-2015
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 44/Pdt.P/2012/PN.SGT
Tanggal 5 Maret 2012 — PARIYANTI
30 — 3
  • Bangka di Sungailiat;Bahwa Pemohon mohon akan perbaikan Akte Kelahiran pemohontersebutBahwa untuk sahnya ganti nama Pemohon tersebut diharuskan adaPenetapan dari Pengadilan Negeri Sungailiat ;Menimbang, bahwa dari seluruh hal hal yang telah dipertimbangkan diatas, ternyatapermohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka biaya biaya yang timbul dalam permohonan inidibebankan kepada Pemohon ;StbldMengingat, pasal pasal dari peraturan Undang Undang yang bersangkutan terutama1917 No.130 Jo Stbld 1919 No. 81
    Bahwa untuk sahnya perbaikan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebutdiharuskan ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sungailiat ;Menimbang, bahwa dari seluruh hal hal yang telah dipertimbangkan diatas, ternyatapermohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka biaya biaya yang timbul dalam permohonan inidibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, pasal pasal dari peraturan Undang Undang yang bersangkutan terutamaStbld 1917 No.130 Jo Stbld 1919 No. 81, serta peraturan perundang undangan lain yangbersangkutan ;MENETAPKANMengabulkan
Pengadilan PN BINJAI Perdata
Register : 22-06-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 16-11-2018
Putusan PN BINJAI Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Bnj
Tanggal 1 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
83 — 19

    1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
    2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan Verstek;
    3. Menyatakan demi hukum antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk hidup bersatu dalam rumah tangga yang rukun, damai dan harmonis;
    4. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Stbld.1716 No.130 Jo.1919
Pengadilan PN MENGGALA Pidana Khusus
Register : 11-07-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Mgl
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA DWI GUNANDA,SH
Terdakwa:
MUJI SURYADI Alias ULUN Bin SUNARDI.
102 — 88
  • pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakimberkesimpulan unsur Barang siapa tersebut telah terpenuhi menurut hukum;Ad.2 Yang Tanpa hak menguasai, membawa atau menyimpan mempunyai dalammiliknya senjata penikam atau senjata penusuk:Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur tanpa hak (onrechmatig)dalam pasal ini adalah berkaitan dengan unsur melawan hukum (wederrechtelitjk)yang telah ditetapkan dalam uraian unsur oleh pembuat undangundang.Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919
    J. 1919, W. 10365 berpendapat, antaralain sebagai berikut:Onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lainatau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yangbertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulanmasyarakat.(Leden Marpaung. 2005. AsasTeoriPraktik Hukum Pidana.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 25-10-2013 — Putus : 02-01-2014 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 129/PDT.G/2013/PN.Yk
Tanggal 2 Januari 2014 —
25 — 1
  • TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannyatertanggal 24 Oktober 2013, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 2013, dibawahRegister Perkara No. 129/ PDT.G/2013/PNYK, mengajukan gugatanterhadap Tergugat dengan alasaan sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan denganTergugat pada tanggal 9 Oktober 2000, sebagimana Kutipan AktaPerkawinan No 95/C/2000 dari daftar perkawinan menurut S 1917No 130 Jo 1919
    Menyatakan dan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugatdan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 95/C/2000 dari daftar perkawinan menurut S 1917 No130 Jo 1919 No81 antara XXX dengan YYY , yang diterbitkan oleh Kantor CatatanSipil Kota Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 2000 tersebut, putuskarenaPECL lan; =~ =n nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnnnnnsMemerintahkan panitera Pengadilan Negeri yogyakarta untukmengirimkan salinan resmi putusan perkara a quo kepada kantorCatatan Sipil Kota
Pengadilan PN TOBELO Perdata
Register : 13-06-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PN TOBELO Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN TOB
Tanggal 26 Juli 2019 — Penggugat:
FENI DWI KUNIAWANTI
Tergugat:
HITLER JONATAN BAWUES
56 — 38
  • Kontemporer, Rosa Agustina dalambukunya Perbuatan Melawan Hukum, M.A.Moegni Dyjojodirjo dalam bukunyaPerbuatan Melawan Hukum dan L.C.Hofmann dalam bukunya Het NederlandschVerbintenissenrecht, maka pada Hakekatnya anasir atau unsur perbuatan melawanhukum mencakup:Harus adanya suatu perbuatan;Perbuatan itu harus melawan hukum;Adanya kesalahan dari sipelaku;Ada kerugian;Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu denganORWNPkerugian;Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad Belanda tahun 1919
    melalui Arresttanggal 31 Januari 1919 menafsirkan bahwa bahwa, seseorang dapat dikatakanmelakukan Melawan Hukum jika:Melawan hak orang lain;Bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat;Bertentangan dengan kepatutan;Bertentangan dengan kesusilaan;PwWNPHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN TobMenimbang, bahwa dalam perkara gugatan aquo ternyata adanya perbuatanTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana Tergugat telahmeminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.40.000.000,00
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 05-07-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 2477/Pdt.G/2019/PA.Bks
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 1
  • Putusan No.2477Pdt.G/2019/PA.Bks.dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1919/85/XII/2014, tertanggal 08Desemebr 2014;2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempattinggal di Xxxx , Kota bekasi3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telahberhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (bada dukhul), dansudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Faradiba Jasmine Muntasirlahir di Bekasi 20 Agustus 20164.
    Putusan No.2477Pdt.G/2019/PA.Bks.Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dalamsidang karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa:1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, ternyata cocokdengan aslinya (P.1);2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1919/85/XII/2014, tertanggal 08Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanBekasi
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 23-01-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 6/PDT/2017/PT TJK
Tanggal 12 April 2017 — Pembanding/Tergugat II : Ir. H. TRIONO ARIFIN
Terbanding/Penggugat : MAWARTI USMAN
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Wilayah Lampung
Turut Terbanding/Tergugat I : NY. AIDA
Turut Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG
91 — 47
  • Bahwa selain itu, akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan27.Para Tergugat telah mengakibatkan pula hilangnya kepercayaanrelasi/rekan bisnis Penggugat dan memunculkan penilaian negatif darimasyarakat disekitar objek sengketa sehingga Penggugat merasadirugikan secara moril (imateril) yang Penggugat nilai sebesar Rp1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah)Berdasarkan Putusan Hoge Raad 1919 arrest 31 Januari 1919(Standaard Arrest) dalam Linden Baum Cohen Case, yang kaidahnyaadalah perluasan suatu
    Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana31.telah dipaparkan dalam dalildalil di atas telah memenuhi unsur dari4 (empat) unsur suatu Perbuatan Melawan Hukum berdasarkanPutusan Hoge Raad 1919 arrest 31 Januari 1919 maupun pasal 1365KUH Perdata.Bahwa suatu perbuatan disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukumtidak diwajibkan atau disyaratkan memenuhi 4 (empat) unsur Perbuatanmelawan Hukum seluruhnya, cukup dengan dipenuhinya salah satuunsur Perbuatan Melawan Hukum di atas secara alternatif
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Waris
Register : 29-09-2011 — Putus : 07-06-2012 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 527/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 7 Juni 2012 — ASRUL HARUN, SH.M.Kn, beralamat di Jalan Jambrud No. 16 Rt.007 Rw.002 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M e l a w a n : 1. ASKIM HARUN, beralamat di Jalan Gedung Hijau Raya No.59 PondokIndah Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elbasri, SH dan Slamet Abdul Qohar, SH.MH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ELBASRI, SH & PARTNERS berkantor di Gedung Hijau Raya No.,3 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 November 2011 selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. CHUFRAN HAMAL, SH, Pensiunan Notaris, beralamat di Jalan Puri Indah Blok D9/16 Rt.012 Rw.04 Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elbasri, SH dan Slamet Abdul Qohar, SH.MH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ELBASRI, SH & PARTNERS berkantor di Gedung Hijau Raya No.,3 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 November 2011 ,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; 3. ELVINA MAISYARAH, SH, Pekerjaan Notaris sebagai pemegang protocol Notaris dari Chufran Haman, SH, beralamat di Jalan Cideng Timur No.68 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;
249 — 95
  • AktaWasiat tersebut, karena ibunda Penggugat (Hj.Zaidah) tidak ada dihadapanTergugat II pada saat itu, sehingga tidak mungkin Penggugat mengakui adanyaAkta Wasiat tersebut yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya,kepada Tergugat dan Tergugat II ;10.Bahwa akhirnya selama + 4 (empat) tahun lamanya, perselisihan paham antara11Penggugat dengan Tergugat tidak kunjung selesai, maka Penggugatmelaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib pada tanggal 30 Juni 2004,di Polda Metro Jaya No.Pol. 1919
    Bahwa dasar/alasan gugatan Penggugat angka (10, 11, 12, 13) Penggugatmendalilkan adanya perbuatan tipu muslihat, memasukkan keterangan palsudalamm akta otentik yang telah dilakukan oleh Tergugat Il bersamasamadengan Tergugat I, hal ini telah dilaporkan oleh Penggugat ke Polda Metro Jayadengan laporan No.1919/K/V1./2004/SPK Unit II tertanggal 30 Juni 2004, setelahmelakukan pemeriksaan buktibukti dan saksisaksi termasuk memintaketerangan ahli, maka penyidik berkesimpulan tidak ada Tindak Pidana yangdilakukan
    1990) ;18.Bahwa Tergugat dan Tergugat Il menolak dengan tegas dalil yangdikemukakan Penggugat diatas karena sekali lagi Penggugat telah mengarangsuatu cerita fiktif dan berhilusinasi terhadap pembuatan AKtaAkta tersebut,untuk itu Tergugat dan Tergugat II menantang Pengguat untuk membuktikandalilnya tersebut diatas (pasal 163 HIR) ;19.Bahwa selanjutnya didalam gugatan Penggugat angka (10, 11, 12, 13) padaintinya mengatakan : hasil penyidikan dari penyidik Polda Metro Jayaberdasarkan laporan LP.Pol 1919
    Penggugat membuat laporan ke Polda Metro Jayadengan laporan Pol Nomor:1919/K/V1/2004/SPKtanggal 30 Juni 2004, dengan laporan keteranganpalsu dan penipuan, kemudian Laporan tersebutdihentikan oleh Penyidik (SP3);b. Terhadap Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut,Penggugat mengajukan Permohonan Pra Peradilanke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan padaakhirnya Permohonan tersebut ditolak olehPengadilan Negeri Jakarta Selatan ;c.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 03-05-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 289/Pid.B/2021/PN Mtr
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.NURUL SUHADA, SH
2.HJ.BAIQ SRI SAPTIANINGSIH,SH.
3.NI MADE SAPTINI
Terdakwa:
MASNUN
67 — 63
  • (TeguhPrasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian KebijakanKriminalisasai dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 3132) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N.
    J. 1919, W. 10365berpendapat, antara lain sebagai berikut :"onrechmatig tidak lagi hanya berartiapa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengankewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengantata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat."(Leden Marpaung,AsasTeoripraktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 44). Suatuperbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggarundangundang yang ditetapkan oleh hukum.
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 03-04-2013 — Upload : 13-11-2013
Putusan PN MEULABOH Nomor 16 / Pen.Pid / 2013/ PN. Mbo
Tanggal 3 April 2013 — HASBALLAH Bin SAILLAH. YS
75 — 2
  • Dengandemikian disimpulkan bahwa Terdakwa mengetahui atau yang patut disangkanyabahwa sepeda motor tersebut diperoleh karena kejahatan.Bahwa terhadap hal tersebut diatas telah pernah diputuskan dalam Arrest HogeRaad tanggal 26 Mei 1919 (N.J. 1919 halaman 697.W.10426): bahwa untukmemenuhi unsur opzet ini adalah cukup dengan adanya semacam penglihatanatau pengetahuan mengenai halhal yang untuk pasal 480 KUH Pidana dapat dipersamakan dengan mengetahui.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 02-03-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 128/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 3 Juni 2020 — Pembanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Bangkalan Diwakili Oleh : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan
Terbanding/Penggugat : MUNADI
Terbanding/Tergugat I : SUHRIYAH HANAFI ALIAS H. ZAINI
Terbanding/Tergugat II : SARIMIN
Terbanding/Tergugat III : PURAWI
38 — 32
  • Bahwa berdasarkan putusan Hoge raad pada Negeri Belanda tanggal31 Januari 1919 yang memberikan pengertian definitif tentangperbuatan melawan hukum yang menjelaskan bahwa yang di sebutdengan perbuatan melawan hukum mengandung 4 (empat) Kriteriayaitu:1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain;2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnyasendiri;3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;4.
    Bahwa perbuatan P.Suhriyah al Hanafi (Tergugat 1) yang menyertifikattanah tersebut tanpa seizin penggugat yang merupakan pemilik sahHalaman 8 dari 32 Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT SBY24.28.26.dari tanah tersebut telah memenuhi salah satu unsur dari putusan hogeraad pada Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 tentang penafsiranperbuatan melawan hukum, maka perbuatan P. Suhriyah al Hanafi(Tergugat 1!)
    Tanpa seizin dansepengatahuan Munadi (Penggugat) yang juga mempunyai hak atastanah tersebut, telah memenuhi salah satu unsur dari putusan hogeraad pada Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 tentang penafsiranperbuatan melawan hukum, maka perbuatan Sarimin (tergugat Il)merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Munadi(Penggugat);Bahwa perbuatan Purawi (Tergugat Ill) yang memberikan tanahtersebut Tanpa Hak kepada P.
    Suhriyah al Hanafi (Tergugat I) Tanpaseizin dan sepengatahuan Munadi (Penggugat) yang mempunyai hakatas tanah tersebut, telah memenuhi salah satu unsur dari putusanhoge raad pada Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 tentangpenafsiran perbuatan melawan hukum, maka perbuatan Purawi(Tergugat Ill) merupakan perbuatan melawan hukum yang sangatmerugikan Munadi (Penggugat);Bahwa perbuatan tergugat I, tergugat II dan tergugat III telah memenuhiunsurunsur perbuatan melawan hukum yang sangat merugikanMunadi
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Umum
Register : 24-10-2022 — Putus : 06-12-2022 — Upload : 07-12-2022
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1919/Pid.B/2022/PN Lbp
Tanggal 6 Desember 2022 — Penuntut Umum:
NORA SARI DEWI NASUTION
Terdakwa:
HERIANTO alias HERI
27 — 11
  • 1919/Pid.B/2022/PN Lbp
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum
Register : 28-08-2020 — Putus : 28-08-2020 — Upload : 09-08-2022
Putusan PN BLITAR Nomor 1919/Pid.C/2020/PN Blt
Tanggal 28 Agustus 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Siswanto
Terdakwa:
Aditya P
16 — 10
  • 1919/Pid.C/2020/PN Blt
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 28-01-2020 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 206/Pdt.P/2020/PN Sby
Tanggal 20 Februari 2020 — Pemohon:
Mariyana
19 — 2
  • Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Untuk melakukan Pencatatan atas kematian Ibu Pemohon tersebut kedalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas Nakmah, dicatat dalam daftar kematian tambahan untuk golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl 1917 No. 130 Stbl 1919
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 18-11-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 2058/Pdt.P/2021/PN Sby
Tanggal 14 Desember 2021 — Pemohon:
Achmad Prasetyo
26 — 6
  • Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang Telah mempunyai kekuatan hulum tetap kepada Kepala Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan atas kematian Karmin (ayah Pemohon) tersebut ke dalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Karmin, agar kematian Karmin, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indenesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 09-07-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 21-09-2018
Putusan PN BOGOR Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Bgr
Tanggal 19 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
122 — 27
  • Fransiskus Bogor pada tanggal 10 Juni tahun 2006, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 101/2006 pada tanggal 10 Juni tahun 2006 tercatat pada Stbl.1917-130 Jo 1919-81 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
  • Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan sah Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor paling
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 12-02-2020 — Putus : 09-03-2020 — Upload : 24-03-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 367/Pdt.P/2020/PN Sby
Tanggal 9 Maret 2020 — Pemohon:
SEPTIAN WULANDARI
25 — 9
  • JO STBL.1919 No. 81. dengan sebuah Akta Kematian yang menerangkan bahwa di Surabaya pada tanggal 08 Oktober 2000 telah meninggal dunia seorang laki-laki bemama SAIFUL EFENDI.
  • Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 116.000,-(Seratus enam belasRibu Rupiah) ;
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 27-10-2021 — Putus : 22-11-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 1846/Pdt.P/2021/PN Sby
Tanggal 22 Nopember 2021 — Pemohon:
BENJAMIN IBRAHIM
21 — 5
  • resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kapendududkan dan Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas kematian saudara kandung Pemohon tersebut kedalam Buku Regiter Pencatatan Sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas Jusak Ibrahim, agar kematian Jusak Ibrahim, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indnonesia menurut Stbl. 1917 no. 130 Jo Stbl. 1919
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 09-11-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 03-04-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 1956/Pdt.P/2021/PN Sby
Tanggal 23 Nopember 2021 — Pemohon:
NURIJAH
38 — 1
  • Heri Nurtjahjo yang meninggal dunia pada tanggal 14-08-1998 Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya;
  • Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas Kematian anak Pemohon tersebut kedalam Buku menerbitkan akte kematian atas Heri Nurtjahjo, agar kematian Heri Nurtjahjo, dicatat dalam Jo Stbl.1919
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 26-10-2023 — Putus : 08-11-2023 — Upload : 08-11-2023
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 900/Pdt.P/2023/PN JKT.TIM
Tanggal 8 Nopember 2023 — Pemohon:
Sri Selowarni
50 — 0
  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
    2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mencatatkan kematian yang terlambat untuk Ibu Pemohon ;
    3. Memerintahkan kepada pejabat, atau pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan Kematian Ibu Kandung Pemohon yang terlambat pencatatannya dalam Daftar Kematian Warga Negara Indonesia menurut STBLD. 1971 No. 130 Jo.1919