ELELE ALPHA alias UZOpositif mengandung narkoba, maka pada tanggal 18 Desember 2014 sekitarjam 19.00 WIB petugas TIMPORA melakukan penggeledahan di ApartemenMargonda Residence 2 Blok H Kamar Nomor 1929 Kota Depok Jawa Baratdan kamar Nomor 1917 tempat tinggal Terdakwa UZOMA ELELE ALPHAalias UZO untuk mencari paspor milik Terdakwa UZOMA ELELE ALPHAalias UZO;Bahwa dalam penggeledahan di tempat Terdakwa UZOMA ELELE ALPHAalias UZO yaitu di Apartemen Margonda Residence 2 Blok H Kamar Nomor1929 dan Nomor 1919

No.2717 K/PID.SUS/20151929 dan Nomor 1919 Kota Depok, petugas TIMPORA telah menemukan 1(satu) buah tas jinjing/traveler bag warna hitam garis kuning yang disimpandi bawah tempat tidur yang didalamnya berisi, yaitu :1.

ELELE ALPHA alias UZOpositif mengandung narkoba, maka pada tanggal 18 Desember 2014 sekitarjam 19.00 WIB petugas TIMPORA melakukan penggeledahan di ApartemenMargonda Residence 2 Blok H Kamar Nomor 1929 Kota Depok Jawa Baratdan kamar Nomor 1917 tempat tinggal Terdakwa UZOMA ELELE ALPHAalias UZO untuk mencari paspor milik Terdakwa UZOMA ELELE ALPHAalias UZO;Bahwa dalam penggeledahan di tempat Terdakwa UZOMA ELELE ALPHAAlias UZO yaitu di Apartemen Margonda Residence 2 Blok H Kamar Nomor1929 dan Nomor 1919

S. 1919 No. 81 pada tanggal 18Nopember 2003; Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga awalnya rukundan damai selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, hingga terjadipertengkaran mulut;Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung, dimanaPenggugat tinggal dirumah mertunya dan hidup bersama mertuanya di Kolakaselama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, yang selanjutnya Penggugat inginhidup mandiri sehingga Penggugat Pindah bersama dengan Tergugat dirumahmertunya yang

16 Juni 2014, kecuali terdapathalhal yang diakui secara tegas dan terang kebenarannya oleh Tergugat; 2 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka (satu), dapat Tergugattanggapi sebagai berikut : bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan yang sah, menurut kepercayaan agama Kristen padatanggal 18 Nopember 2003, di Gereja Pentakosta di Indonesia Pematangsiantar,yang kemudian dicatatkan berdasarkan akta perkawinan Nomor 250/2003,menurutstbld 1917, Nomor 130 jo S. 1919

S. 1919 No. 81;e Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di Karuniai 2 (dua)orang anak, anak pertama bernama JORDAN EDUARDO RUMENDONGlahir dipematangsiantar pada tanggal 9 Agustus 2004,dan anak keduabernama JUSTIN VINCENCIUS RUMENDONG lahir di Pematangsiantarpada tanggal 8 Agustus 2008;e Bahwa selama Penggugat bekerja di Bali dan Tergugat bekerja di Kolaka,kedua orang anaknya tinggal bersama dengan Penggugat, dan Tergugatsendiri sering pergi kebali untuk menengok kedua orang anaknya;e

Sitaba dan Zainuddin padatanggal 29 Desember 1919 berdasarkan jual beli yang bertulis lontarayang telah diterjemahkan oleh Balai Penelitian Bahasa Nomor345a/B.2/BPB/1998 tanggal 5 Juni 1998 atas nama Perkumpulan BiangTek Tong.

Sitaba danZainuddin pada tanggal 29 Desember 1919 berdasarkan perjanjian jualbeli yang bertulis lontara yang telah diterjemahkan oleh Balai PenelitianBahasa Nomor 345a/B.2/BPB/1998 tanggal 5 Juni 1998 untukperkumpulan Biang Tek Tong dan setelah Perkumpulan Biang Tek Tongmembubarkan diri maka memberikan kuasa penuh kepada liem TiongTak dan memberikan pengakuan aquit dan Descharge atau ganti rugikepada semua pengurus perkumpulan Biang Tek Tong yang sehinggaberalin kepada Orang Tua Penggugat kemudian

Sitaba dan Zainuddin pada tanggal 29Desember 1919 berdasarkan perjanjian jual beli yang bertulis /ontara yangtelah diterjemahkan oleh Balai Penelitian Bahasa Nomor345a/B.2/BPB/1998 tanggal 5 Juni 1998 untuk perkumpulan Biang TekTong dan setelan Perkumpulan Biang Tek Tong membubarkan diri makaberalin kepada Orang Tua Penggugat kemudian beralin secara wariskepada Penggugat berdasarkan surat wasiat Nomor 26 tanggal 17 Januari1953, maka sangat jelas telah terbukti bahwa Penggugat mempunyaikepentingan

penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan bapak hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas Kematian Bapak Pemohon tersebut ke dalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas Imam Soeprapno agar kematian tersebut dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No.130 Jo Stbl. 1919

pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Untuk melakukan Pencatatan atas kematian Ibu Pemohon tersebut kedalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas Nakmah, dicatat dalam daftar kematian tambahan untuk golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl 1917 No. 130 Stbl 1919

Tergugat I dan Tergugat IItelah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut ;Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis tidak perlu lagi menguraikansecara panjang lebar pengertian dari perbuatan melanggar hukum, akan tetapi sejakadanya putusan Hooge Raad dalam perkara Lindenbaum Cohen,arres H.R.31 Januari1919, yang telah menjadi Yuresprudensi tetap Mahkamah Agung, dimana pada saat initelah diterima oleh peradilan di Indonesia sejak adanya putusan perkara LindenbaumCohen tersebut diatas pada tahun 1919

terdapat 4(empat) kriteria perbuatan melanggarhukum yaitu :1 bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;2 melanggar hak subyektif orang lain;3 melanggar kaidah tata susila;4 bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihatian yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;Menimbang, bahwa dari ke4 ( empat ) kriteria diatas menurut putusan H.R 31Januari 1919 tersebut, adanya suatu perbuatan melanggar hukum

dialihkan menjadi atas namaTERGUGAT dan diagunkan kepada TURUT TERGUGAT tanpa persetujuanPENGGUGAT;11.Bahwa akibat perobuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tersebut,maka dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum melanggar pasal 1365 KUHPerdata, yakni : Tiapperbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut;Bahwa hal ini dikuatkan lagi dengan Yurisprudensi HogeRaad 1919

tanggal31 Januari 1919, yaitu :e Bertentangan dengan Hak Subyektif orang lainTERGUGAT tanpa hak telah mengalihkan kepemilikan rumah/tanahtersebut dan mengagunkan kepada pihak TURUT TERGUGAT dan olehkarenanya TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melanggar HakSubyektif PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah yaitu : Rumah/Tanahyang merupakan hajat hidup dan modal (harta kekayaan) milikPENGGUGAT beserta keluarga besarnya tidak dapat dibagi atau dijualatau dipindah tangankan dimana hal ini sangat merugikan

Gugatan PENGGUGAT Kabur dan RancuBahwa PENGGUGAT mendalilkan menurut Yurisprudensi Hogeraad1919 tanggal 31 Januari 1919 bahwa perbuatan TERGUGAT adalahbertentangan dengan Hak Subyektif orang lain, bertentangan dengankewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kaidahkaidah moral, danbertentangan dengan kepatutan, tanpa sekalipun PENGGUGATmenjelaskan perbuatan TURUT TERGUGAT yang mana yangbertentangan dengan dalil tersebut.

Bahwa pasal 1356 Kitab Undangundang Hukum Perdatamendefenisikan Perbuatan Melawan hukum adalah Tiap perbuatan yangmelanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkanorang yang menimbulkan kerugian itu. karena kesalahannya untukmenggantikan kerugian tersebut;Bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung Belanda SH.R 31Januari 1919 pengertian melawan hukum diperluas menjadi tidak hanyapada undangundang tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut: Melanggar Undangundang, artinya

Bahwa dengan mengacu pada kronologi yang telah Penggugaturaikan dalam posita tentang duduk perkara di atas, maka Terugat danHalaman 8 dari 75 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN TpgTergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yangterkualifikasi dalam pasal 1365 KUHPerdata dan Putusan MahkamahAgung Belanda tahun 1919 (H.R 31 Januari 1919).Tergugat dan Tergugat Il telan sah melakukan perbuatan yang melanggarperaturan perundangundangan dan melanggar hak subjekstif Penggugatyang berakibat

(tigaratus empat puluh ribu meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak GunaBangunan No. 10, tanggal 11 Januari 1999.Bahwa, Tergugat II tidak akan menanggapi dalil gugatan Penggugat padaangka 15 (lima belas) halaman 9, karena pada pokoknya hanyamenjelaskan mengenai definisi dari perbuatan melawan hukum menurutPasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan putusan MahkamahAgung Belanda tahun 1919 (H.R 31 Januari 1919).Bahwa, dalildalil gugatan Penggugat pada angka 16 (enam belas) danangka 17 (tujuh

1556 / K / VI/ 2008 / SPK Unit Illtertanggal 17 Juni 2008, dengan dugaan telah dilakukannya tindak pidanapenggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP;Bahwa kemudian berdasarkan Surat dari Polda Metro Jaya Nomor :B/11245/IX/2008/Ditreskrimum tertanggal 9 September 2008, kantorPertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan Blokir padaBuku Tanah Hak Milik No. 1684;PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;222noenonnecen nnnPengertian Perbuatan Melawan Hukum ; 11.Bahwa sejak Arrest Lindenbaum v Cohen 1919

berikut:Mengenai apa yang diartikan dengan onrechtmatig dalam Pasal 1365BW (1401 BW Ned.) pada tahun 1883 Hoge Raad menafsirkanonrechtmatig sebagai een daad of verzuim in strijd met des dadersrechtsplicht of inberuk makend op eens anders recht (berbuat atau tidakberbuat bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat ataumelanggar hak orang lain)(Sudikno Mertokusumo, Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah,(Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019, hal. 17).Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sejak tahun 1919

, diartikan secaraluas dimana perkataan melawan hukum bukan hanya untuk pelanggaranperundangundangan tertulis sematamata, melainkan juga melingkupiatas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalampergaulan hidup masyarakat;Menurut Munir Fuady, menyebutkan sebagai berikut:Lihat putusan Hoge Raad negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalamkasus Lindenbahum versus Cohen.

Dengan demikian, sejak tahun 1919,tindakan onrechmatige daad tidak dimaksudkan hanya sebagaionwetmatige daad saja. Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda, dandemikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikanHalaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2020/PN MIg15.16.secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatanperbuatan sebagaiberikut:1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.2.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untukmengesahkan status suami Pemohon sebagai anak dari ayah bernamaSUHANDA SUTANDI dan ibu bernama ISAH MUHARDI ;Menimbang, bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah untukpengesahan anak atas nama Pemohon tersebut ;Menimbang, bahwa orang tua suami Pemohon (SUHANDA SUTANDI danISAH MUHARDI) merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahansecara adat di pada tahun 1919 dan telah disahkan berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Barat

anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah sertarasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon isteri adalah benaranak biologis dari lakilaki tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anakmenurut BW lakilaki tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anakkandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan ;Menimbang, bahwa orang tua suami Pemohon (SUHANDA SUTANDI danISAH MUHARDI) merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahansecara adat di pada tahun 1919

(TeguhPrasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian KebijakanKriminalisasai dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 3132) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N.

J. 1919, W. 10365berpendapat, antara lain sebagai berikut : "onrechmatig tidak lagi hanya berartiapa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengankewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengantata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat."(Leden Marpaung,AsasTeoripraktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 44). Suatuperbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggarundangundang yang ditetapkan oleh hukum.

Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual bell,menukar atau menyerahkan narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabilasalah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagiMenimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau

Pengadilan Negeri Surabaya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan atas Kematian orang tua Pemohon tersebut ke dalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Markuat, agar kematian orang tua Pemohon dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919

Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan atas Kematian orang tua Pemohon tersebut ke dalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama SITI KALSUM, agar kematian orang tua Pemohon dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama HENDRY, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 27 Agustus 1979, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3465/JB/1979, menurut stbld. 1917 no.130jo.1919 no.81, dalam pencantuman nama ibu Pemohon tertulis Sumery Rita menjadi Kwan Siu Teng;

Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Untuk melakukan Pencatatan atas kematian Bapak Pemohon tersebut kedalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas Alm Ngadimun, dicatat dalam daftar kematian tambahan untuk golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl 1917 No. 130 Stbl 1919

Tanpa hakMenimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau hal tidak berbuat yangbertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap seharihari yangdiperlukan dalam lalu lintas masyarakat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tidakmempunyai atau memiliki Kewenangan untuk itu dimana perbuatan tersebutbertentangan dengan undangundang dan seharusnya

Memberi dispensasi kepada anak PEMOHON yang bernamaSYAHRUL RAMADHAN bin SURYONO untuk menikah denganseorang perempuan bernama NINUK SAFITRI binti SURATNO;3. .Membebankan biaya perkara menurut hukum;ATAUApabila Majlis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapbkan KuasaPemohon datang menghadap sendiri di persidangan;Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya Nomor125/Pdt.P/1919/PA.PwrHalaman 3 dari 6 putusan Nomor 125/Pdt.P/2019/