Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-02-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 121/Pid.Sus/2013/PN.Tip.Smg
Tanggal 3 Februari 2014 — AHDIYAT RIDHO, S.Sos. Bin DANURI
94 — 54
  • Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perobuatan menyalahgunakankewenangan, karena terdakwa telh melaksanakan tugas sesuai dengantupoksinya, kalaupun ada keterbatasan dalam pelaksanaannya haltersebut dikarenakan adanya kebijakan Walikota Semarang yangmengakibatkan tumpang tindin kewenangan antara terdakwa denganPanitia yang dibentuk oleh Kepala Dinas PSDA dan ESDM;3.
    perbuatan yangmenyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telahdiuraikan di atas, maka pendapat dari Penasihat Hukum terdakwa yangmenyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatanmenyalahgunakan kewenangan, karena terdakwa telah melaksanakantugas sesuai dengan tupoksinya, kalaupun ada keterbatasan dalampelaksanaannya hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan walikotaSemarang yang mengakibatkan tumpang tindin
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-08-2016 — Putus : 10-04-2017 — Upload : 09-08-2017
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Mpw
Tanggal 10 April 2017 — SRI DARWATI PT Angkasa Pura II Persero Cabang Pontianak Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Kalimantan Barat KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak
155 — 40
  • telah melakukan perbuatan yang bukanmenjadi kewenangannya terlebih lagi hal tersebut dijadikan pertimbanganoleh Tergugat Ill didalam surat keputusannya;Bahwa tindakan tergugat yang miminta kepada Tergugat Il dan tindakanTergugat NM kepada Tergugat Ill untuk meminta pencabutan danpembatalan sertifikat Hak Milik 301/Desa Arang Limbung, sekarang DesaLimbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan alasanmelaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dansertifikat tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 24-12-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472 K/TUN/2013
Tanggal 24 Desember 2013 — KOPERASI PENGEMBANGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA vs BUPATI MANDAILING NATAL
195 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian, proses pengukuran kadasteral terhadaptanah/lahan Penggugat telah selesai, di mana dari area lahan/tanahperkebunan luas 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar), yang telah diterbitkanpeta bidang tanah atas nama Penggugat adalah seluas 5.607,74 Ha,sementara sisanya seluas 4.392,26 Ha masih tumpang tindin denganarea lahan perusahaan lain.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Pertanahan
Register : 11-08-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 02-02-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 34/G/2016/PTUN.MTR
Tanggal 10 Januari 2017 — HERLAN KUSDINAR, S.P. vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH dan NI MADE SUCI MARTINI
73 — 27
  • bahwa dengan demikian, pengujian kepentinganPenggugat untuk mengajukan gugatan a quo harus dilihat dari ada atautidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukumsebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa, serta tujuan yang hendakdicapai Penggugat melalui proses gugatan atau upaya hukum tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki bidang tanahyang terletak di Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan dinyatakan tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-07-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 P/HUM/2018
Tanggal 30 Oktober 2018 — PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN - SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA )PD. FSPPP - SPSI PROVINSI SUMATERA UTARA)., DKK VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
289 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jlka hal tersebutdibiarkan terjadi maka akan terjadi tumpang tindin kewenanganyang bersifat lintas sektoral yang pada akhirnya akan mengganggupenyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. (videPutusan MA No. 49P/HUM/2017 halaman 4950).6. Bahwa di dalam pertimbangan Putusan MA No. 49P/HUM/2017,ketentuan tentang fungsi ekosistem gambut dinyatakan bertentanganHal. 21 dari 108 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 25-08-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — NURIA VS HENDRAWAN SUBIANA DAN I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. BOGOR., II. H. ANWARI;
77 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • gugatan Penggugat pada bagian Illtentang pengajuan sesuai tenggang waktu, halaman 3 dan 4 sertapada bagian V tentang alasan gugatan point 3 huruf (e) yang intinyaSurat Tergugat kepada Penggugat tanggal 15 Juni 2012 perihalpermohonan untuk dikeluarkannya gambar hasil ploting yang isinyamenyatakan bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 6/Sentul danSertipikat Hak Milik Nomor 3/Sentul tersebut overlap dengan objeksengketa;Bahwa, mengenai sengketa overlaping atau sengketa batasbatastanah yang tumpang tindin
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-05-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 54/PDT/2018/PT BJM
Tanggal 9 Agustus 2018 — Abdul Galib BIn H. Abd Rajak - dkk lawan Muhadi Bin Kusnan - dkk
85 — 67
  • Perwatasan Atas Tanah Nomor: 171/HM/BLSIIIE/1979 atasnama pemilik Nurlela Hayati;Bahwa Bukti T.24 Surat Keterangan Hak Milik Adat/Perwatasan AtasTanah Nomor 74/HM/BLS/IIIE/BB/1982 atas nama ABDUL GALIB yangkemudian dalam rentang waktu puluhan tahun setelah kepemilikanPARA PEMBANDING Il s/d V/dahulu TERGUGAT Il s/d VI, tidak puladilakukan balik nama dan tidak dapat didaftarkan menjadi sertipikat hakmilik karena objek disebutkan oleh PARA PEMBANDING Il s/d Vi/dahuluTERGUGAT Il s/d VI berada atau tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-09-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 343 PK/Pdt/2016
Tanggal 28 September 2016 — I. PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk., dk ., II. PT KARABHA DIGDAYA, III. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA vs PT SWAKARYA ADISEJAHTERA, dkk
193 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan terbukti dan terpenuhinya azas nebis in idem dalamperkara a quo, dan mengingat ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata,gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima, karena mempunyai persamaan dengansubjek dan objek perkara yang telah pernah diputus sebelumnya denganputusan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta agar memberikankepastian kepada para pihak yang berperkara dan menghindari adanyakeputusan yang saling tumpang tindin yang hanya
Pengadilan PN ROKAN HILIR Pidana Umum
Register : 13-12-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 676/Pid.B/2019/PN Rhl
Tanggal 4 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.ZULHAM PARDAMEAN PANE, S.H.
2.MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
3.NIKY JUNISMERO, SH
Terdakwa:
M. NAJI. L Bin LAHAKIM
113 — 102
  • Terdakwa telah melakukan pemalsuan terhadap SuratKeterangan Tanah sehingga mengakibatkan tumpang tindih lahan antarakelompok tani dengan tanah Kadiman Nainggolan dan Maulana Saragihdi Desa Putat; Bahwa Saksi tinggal dan menetap di Teluk Mega namun saat masihkecil Saksi tinggal di Desa Putat dan baru pindah ke Teluk Mega setelahSaksi menikah dan Saksi tidak tahu sejarah pembentukan Kelompok TaniMaju Bersama dan Saksi baru bergabung pada tahun 2007 sampaidengan sekarang; Bahwa lahan milik Saksi tumpang tindin
    karenabertentangan dengan UU No 41 tahun 1999 diubah menjadi UU No 19tahun 2004 tantang Kehutanan dan Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo pasal 17ayat (2) huruf b UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan dan didalam PP No 45 tahun 2004tentang Perlindungan Kawasan Hutan; Bahwa ahli menerangkan alas hak yang diterbitkan dalam kawasanhutan, tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak dapat dipergunakandalam membuat laporan pidana; Bahwa ahli menerangkan apabila terjadi tumpang tindin
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 25-02-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 09-03-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 24/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 10 April 2019 — Pembanding/Penggugat : H. SAINI KINAR Diwakili Oleh : H. SAINI KINAR
Terbanding/Tergugat XXI : Kepala Kantor Pertanahan Kab.Paser BPN
Terbanding/Tergugat IV : DARSONO S
Terbanding/Tergugat XIX : MARTONO BADAT
Terbanding/Tergugat II : PT. TRASINsDO MURNI PERKASA
Terbanding/Tergugat XVII : FITRIANI H
Terbanding/Tergugat XV : HAIRUN
Terbanding/Tergugat XIII : MOCH. RASID RIDHA
Terbanding/Tergugat XI : FATIMAH HANUM
Terbanding/Tergugat IX : RAMSIAH
Terbanding/Tergugat VII : DHARMA ILVAN M
Terbanding/Tergugat V : M. ZAINI P
Terbanding/Tergugat XX : IMAM GHAZALI
Terbanding/Tergugat III : SA ID AKHMED, S.H.,M.Kn.,
Terbanding/Tergugat XVIII : OKTIVANI EKA MAYASANTI Y
Terbanding/Tergugat I : PT. KIDECO JAYA AGUNG
Terbanding/Tergugat XVI : SUMARYANTO
Terbanding/Tergugat XIV : YUSNI
Terbanding/Tergugat XII : YUSWANTO
Terbanding/Tergugat X : EF. MATONDANG alias EDWIN FAJAR MATONDANG
Terbanding/Tergugat VIII : MINI MARWATI
Terbanding/Tergugat VI : MARIYO
64 — 48
  • sehingga menjadi dasar Judex FactieHakim TingkatPertama menolak eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding, disisi lainmenyatakan bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikankeberadaan obyek sengketa;Hal itu diperkuat oleh keterangan para saksi, baik para saksi yang diajukanPenggugat/Pembanding maupun para saksi yang diajukan oleh ParaTergugat/Para Terbanding, kKesemuanya dapat disimpulkan bahwa letakobyek sengketa berdasarkan Bukti P8 (termasuk buktibuktiPenggugat/Pembanding lainnya) tidak tumpang tindin
Pengadilan PN SANGATTA Perdata
Register : 26-03-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 17-09-2018
Putusan PN SANGATTA Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Sgt
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
129 — 62
  • Tergugat Il kepada Tergugat tidak tumpang tindin dengan lahanKelompok Tani Uyaan Babea; Bahwa sekali lagi Penggugat tegaskan, bahwa letak tanah milikTergugat yang berasal dari membeli milik Tergugat II seluas 447 Haadalah di KM 6 Kecamatan Bengalon, bukan di KM. 17 KecamatanBengalOn;; 29 202 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa oleh karena itu tidak benar dan tidak beralasan hukum apabilaTergugat beranggapan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuurTentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 14-07-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 02-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 22/PID.TPK/2015/PT BJM
Tanggal 22 September 2015 — Pembanding/Terdakwa : DR. H.SYAHRIANI, M.Si Bin SYAHRAN Diwakili Oleh : M. ADIWIRA SETIAWAN,S.H
Terbanding/Jaksa Penuntut : Kamin. SH.,MH
146 — 65
  • Akhmad Saleh dan dinyatakan tumpang tindin dengan tanah milik SAPLI SANJAYA (Selaindiakui kepemilikan oleh para pemilik tersebut diatas juga diakui kepemilikannya olehSapli Sanjaya), sehingga EKO WIDOWATI menyuruh untuk berdamai dengan SapliSanjaya. Setelah melakukan perdamaian, kemudian para pemilik tanah memberikansurat kuasa kepada SAPLI SANJAYA sehingga Sapli Sanjaya telah menerima kuasalebih dari 1 orang dan terdakwa DR. H.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-09-2015 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 13-08-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 202/Pdt.G/2015/PN Pbr
Tanggal 1 Juni 2016 — SUPARTININGSIH Vs Rajab Ahmad, Dkk
107 — 31
  • Tumpang tindin sebagian dengan Sertifikat Hak Milik No. 2405 seluas 50 m2.d. Tumpang tindih sebagian dengan Sertifikat Hak Milik No. 2522 seluas 22 m2.e. Diatas tanah tersebut ada jalan, untuk akses masuk ke Sertifikat Hak MilikNo. 3470 an. IBNU MASUD, SE.f. Batas sebelah Timur terkena jalan seluas A.51 M2 B. 172 M2.g.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 13-02-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 14-04-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 31/G/2015/PTUN.SBY
Tanggal 30 Juli 2015 — Penggugat:
H. USMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK
124 — 44
  • Bahwa Obyek Sengketa yang tidak memuat data fisik yang tidak benarkarena terjadi kesalahan obyek dan tumpang tindin memuat data yuridisyang benar karena terjadi kesalahan subyek, menurut ketentuan Pasal62 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertahanan NasionalRepublik Indonesia No.3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan PengkajianDan Penanganan Kasus Pertahanan, yang berbunyi lengkapnyasebagaimana dikutip pada poin 16 diatas, juga termasuk mengandungHal.16 dari 98 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-07-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1082 K/Pdt/2017
Tanggal 11 Juli 2017 — DJAMUDDIN SIHOMBING NABABAN vs JASOLO SIHOMBING, dkk
149 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., halaman 5 sebagaidasar pertimbangan putusan mengutip memori banding dalam halaman 16yang pada pokonya menyatakan tandatangan dipalsukan serta dalil surat tanahtumpang tindin dan bukannya persoalan pidana, serta mengutip kontra memoribanding Tergugat I, Tergugat Il, dan Tergugat Ill yang pada pokonyamendalilkan tanah tersebut sudah dijual.Bahwa, memperhatikan putusan Majelis Hakim Pengadilan TinggiBangka Belitung tersebut sama sekali tidak ada relevansi antara kutipan dalilmemori banding, dengan
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 10-05-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 18/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 6 September 2017 — LAMSANA SIRAIT, DKK MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU DAN DIANE AMANDA, DKK
149 — 84
  • Pasal 31 ayat (1) dan pasal 35 PermentAgraria/ Kepala BPN No. 3 tahun 1997, telah menyebabkantumpang tindin bukti kepemilikan sehingga menyebabkankekacauan dan ketidakteraturan dalam melaksanakan tugas danwewenangnya sebagai penyelenggara Negara;. Azas Kepentingan UmumBahwa Tergugat tidak memperhatikan kepentingan umum dengantidak menerapkan sikap selektif dan objektif sebagaimana AzasKepentingan Umum;.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 26-07-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PTUN MEDAN Nomor 73/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 17 Januari 2022 — Penggugat:
ZAKA NUR ALAMSYAH RITONGA, SH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Intervensi:
1.TEKARDJO ANGKASA
2.MARIANA LIM
3.DRS.BENNY BASRI DAN MIE MIE MARIANI
250 — 181
  • DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi juga merupakan dalildalilbantahan TergugatII Intervensi dalam pokok perkara, sehingga tidakdiulangi lagi dalam pokok perkara ini.Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya padahalaman (11) dan (12) alasan gugatan Penggugat pada pokoknya :2.1.Menyatakan bahwa adanya kesalahan prosedur, kesalahanpenerapan peraturan, kesalahan subjek hak, kesalahan objekhak, kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas, terdapattumpang tindin hak
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 27-07-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 9/G/2021/PTUN.PGP
Tanggal 25 Nopember 2021 — Penggugat:
Ir. Toni
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung
Intervensi:
Sjachroedin Pagar Alam
195 — 142
  • berdasarkan pertimbangan di atas, berkaitandengan substansi Objek Sengketa yang mengembalikan dan tidakmenindaklanjuti Berkas Permohonan Nomor: 20438/2018 atas namaPenggugat dikarenakan tanah yang dimohonkan haknya tersebut telahterdapat tanah terdaftar telah sesuai dengan ketentuan AUPB, dikarenakanTergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa telah dengan cermatmemperhatikan semua informasi ataupun dokumen, khususnya dokumensertipikat Hak Milik Nomor: 111 atas nama Tergugat Il Intervensi yangtumpang tindin
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 16-07-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 50/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 16 September 2020 — Penggugat:
PT. Sunindo Property Jaya
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah
Intervensi:
ANIK RAHMAWATI
324 — 470
  • untuk memperoleh informasiyang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentangpenyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikanperlindungan atas hak asasi pribadi, golongan danrahasia Negara.Bahwa tindakan Tergugat yang penerbitan suratkeputusan objek sengketa melanggar Asas Keterbukaankarena Tergugat telah bersikap diskriminatif dan tidaknetral dalam melakukan pengecekan / pengukuran ulangSertifikat Hak Milik No. 1520/Ngesrep yang tumpangtindin diatas SHGB No. 165/Ngesrep seluas 6.400 M2dan tumpang tindin
Pengadilan PN KASONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-09-2016 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 12-04-2018
Putusan PN KASONGAN Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Ksn
Tanggal 17 Mei 2017 — Perdata - Mirhanudin Melawan - PT. Bisma Dharma Kencana
308 — 140
  • Pelepasan tanah disertai penyerahan pembayaran rekognisi dalam halTanahnya berupa tanah ulayat, sepanjang kenyataanya hak ulayattersebutmasih ada.Menimbang, bahwa dalam kasus tumpang tindin hak kepemilikantanah di dalam tanah yang telah dikeluarkan izin lokasinya, perusahaan harusmelakukan pembebasan tanah untuk memperoleh tanah tersebut.