terdakwa IRWAN HENDARMIN, S.Kom selaku Direktur Programdan Berita LPP TVRI, pada tanggal 28 September 2012, 05 Oktober 2012, 05Nopember 2012 dan tanggal 28 Nopember 2012 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu sejak pada Tahun 2012, bertempat di Kantor LPP TVRI di Jalan GerbangPemuda Nomor 8, Senayan Jakarta atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentulainnya yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Setiapgratifikasi kepada Pegawai Negeri atau penyelenggaran negara dianggappemberian suap

;
Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah SGD70.000,00 (tujuh puluh ribu dolar singapura) dan Rp78.500.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang telah disita KPK sejumlah SGD3.000 (tiga ribu dolar singapura) dan 1 (satu) buah handphone iPhone 13,nomor model: MNGK3PA/A,SN:CKJV9WMVYM, kapasitas128 GB,berikut sejumlah uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiag)yang telah disetor ke Rekening Penampungan KPK Perkara Suap

424

Uang sejumlah Rp350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terdapat di Bank BNI atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening virtual account 8844202201510092.

Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 23 Desember 2022 ke Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening virtual account 8844202201510092 terbilang Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah dengan nama penyetor AZHARY SH dengan keterangan tujuan Transaksi Kesanggupan Pengembalian.

Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI (8881202201510092)

Uang Sejumlah Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang disetor ke Rek. Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI (8881202201510092) oleh Pengirim Hj Haniah, pada tanggal 10/01/2023

429

1 (satu) lembar slip transaksi Bank BNI Kantor Cabang Menteng Rp. 12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tanggal 12/01/2023 atas nama Penyetor MOCHAMAD HADI LESMANA, Penerima Rek.

Penampungan KPK Perkara Suap (8844202201510092

Uang Sejumlah Rp. 12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang disetor ke Rek.

FAKTATERSEBUT MERUPAKAN UPAYA YANG SEHARUSNYA DI BERIKANAPRESIASI, BUKAN JUSTRU DI KENAKAN HUKUMAN PIDANA, KARENAFAKTA JUGA TERUNGKAP BAHWA TIDAK ADA MARK UP HARGA,SUAP, ATAU PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang di lakukan olehPemohon Kasasi/Terdakwa dalam proses pengadaan tanah a quo;Sehingga dengan demikian faktanya Pemohon Kasasi/Terdakwajustru menghemat anggaran PT.Angkasa Pura I, namun demikian JudexFacti dalam pertimbangan yang menyatakan adanya kemungkinan kerugiankeuangan negara (potential loss)

merupakan all embracingact yang merangkul semua perbuatan ke dalamnya yang sesungguhnyatidak dimaksudkan untuk itu ;Bahwa hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 1 UndangUndang No.3Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikatakanbahwa subyek tindak pidana Korupsi pada umumnya adalah PegawaiNegeri, karena dilakukan dengan mempergunakan kekuasaan ataupengaruh dalam kedudukan istimewa di dalam suatu jabatan umum,sedangkan swasta dapat menjadi subyek tindak pidana Korupsi apabila iamemberi suap

Misalnya tidak melakukan penahanankarena menerima suap;" Seseorang memiliki Kewenangan, tapi digunakannya dengan maksudyang bersifat melawap hukum. Misalnya menangguhkan penahanankarena telah menerima sejumlah uang dari penasehat hukumnya ;= Menggunakan kewenangan lain yang tidak dimilikinya. Misalnyapenyelidik melakukan penahanan, padahal penyelidik tidakmempunyai wewenang tersebut; Seseorang memiliki kewenangan, tapi dilaksanakannya denganmenyalahi prosedur.

Menetapkan agar masingmasing terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui PenasihatHukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:sudah sepantasnya jika ParaTerdakwa dibebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena uangyang diterima dari MARTEN bukanlah merupakan uang suap dan tidak adasatupun saksi ataupun dari Para Terdakwa yang mengatakan bahwa MARTENtelah menjanjikan sesuatu kepada Para Terdakwa;Setelah mendengar

Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagai dakwaan subsidiairtelah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Para Terdakwa dinyatakantelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukanpembelaan yang menyatakan sudah sepantasnya jika Para Terdakwadibebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena uang yangditerima dari MARTEN bukanlah merupakan uang suap

Lagi pulapemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutansedang melakukan dinasnya melainkan dapat juga diberikan di rumahsebagai kenalan.Menimbang bahwa pengertian unsur dalam jabatannya yangbertentangan dengan kewajibannya menurut UU Nomor 11 Tahun 1980tentang Tindak Pidana Suap bahwa pengertian dalam jabatannya yangbertentangan dengan kewajibannya dijelaskan dalam Pasal 2 UU Nomor 11Tahun 1980 yang selengkapnya berbunyi:Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada

seseorangdengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atautidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengankewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umumdipidana karena memberi suap .....+++ dst.Menimbang bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 Undangundang Nomor 11 Tahun 1980 tersebut, dijelaskan yang dimaksud dengan"kewenangan dan kewajibannya termasuk kewenangan dan kewajiban yangditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasimasingmasing.Menimbang

Dengandemikian dalam surat tuntutan, Penuntut Umum dapat mengajukan tuntutankepada Majelis Hakim agar Terdakwa yang telah melakukan tindak pidanakorupsi (suap) Pasal 12 huruf b tersebut dibebankan untuk membayar uangpengganti sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh daritindak pidana korupsi tersebut (vide Pasal 18 ayat (1) huruf b).Menimbang bahwa oleh karena didalam dalam perkara aquo, Terdakwatelah mengembalikan uang yang diterima dari dari GATOT PUJO NUGROHOmelalui saksi MUHAMMAD

Judex Facti telah mengabaikan fakta hukum yang terungkapdipersidangan.Berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan, diperoleh faktahukum adanya kerja sama yang erat antara Terdakwa ABDUR ROUFdengan saksi FUAD AMIN selaku Penyelenggara Negara dalam rangkamewujudkan tindak pidana korupsi (Suap).

ketentuan minimumancaman pidana 4 (empat) tahun yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal12 huruf b UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ;Bahwa disamping itu, putusan Judex Facti kurang dalam pertimbanganhukumnya (onvoldoende gemotiveerd) karena ada kerjasama yang erat antaraTerdakwa dengan saksi Fuad Amin (yang dilakukan penuntutan secaraterpisah) selaku penyelenggara negara dalam rangkaian tindak pidana suap

Dengandemikian, maka perbuatan Terdakwa merupakan conditio sine qua non (syaratmutlak yang harus ada) terjadinya tindak pidana korupsi (Suap) ;Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kejahatan luar biasa(extra ordinary crime) dan tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secarameluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakanpelanggaran hakhak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan telahmenimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan, masyarakat, bangsadan

Jika PPK mengetahui adanya penyimpangan dan PPKpunya kewenangan untuk mengendalikan agar penyimpangan dihentikannamun tetap membiarkan dan/atau terlibat, maka PPK dapat dimintaipertanggungjawaban atas kewenangan yang dimiliki.Bahwa terkait apakah PPK dapat dituntut pertanggungjawabannya secarapidana, maka terlebih dahulu perlu diperkuat pembuktian apakah tindakanyang dilakukan telah memenuhi unsur pidana, seperti perbuatan fiktif,rekayasa negatif, terima suap/gratifikasi dalam proses pengadaan barang

Pemberian atau penerimaan secara tidak langsung inilahyang lebih banyak terjadi pada tindak pidana suap, sebagaimana putusanMahkamah Agung Nomor 77.K/Kr/1973 tanggal 19 November 1974 yang antaralain menyatakan bahwa Terdakwa dipersalahkan melakukan Tindak PidanaKorupsi cq menerima hadiah walaupun anggapannya uang yang ia terimadalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barangbarang itu bukan Terdakwa, melainkan istri dan/atau anakanak Terdakwa;Halaman 111 dari 143 Putusan Nomor

cetakan kelima, BalaiPustaka, Jakarta, 1995, halaman 1046);Halaman 456 dari 645 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN SmrMenimbang, bahwa pengertian menerima terkait dengan penerimaansesuatu yang diberikan dapat berupa sesuatu yang berwujud, misalnya uang,mobil, televise, atau tiket pesawat terbang, maupun sesuatu yang tidakberwujud, misalnya fasilitas untuk bermalam di Suatu hotel berbintang dan lainlain;Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi rumusan kata menerimamenunjukkan bahwa tindak pidana suap

Pemberian atau penerimaan secara tidak langsunginilaanh yang lebih banyak terjadi pada tindak pidana suap, sebagaimanaHalaman 457 dari 645 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN Smrputusan Mahkamah Agung Nomor 77.K/Kr/1973 tanggal 19 November 1974yang antara lain menyatakan bahwa Terdakwa dipersalahkan melakukanTindak Pidana Korupsi cq menerima hadiah walaupun anggapannya uangyang ia terima dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pulapenerima barangbarang itu bukan Terdakwa, melainkan istri

PenyelenggaraNegara yang bersangkutan atau dengan kata lain justru Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuaidengan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan;Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya HukumPidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayumedia, April2005 halaman 192 menyatakan bahwa unsur diketahui atau patut didugaadalah unsur kesalahan si pembuat dalam korupsi menerima suap

uangdari SERNITHA alias SARAH yang keseluruhannya berjumlahRp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh jutaruptiah);Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, bahwaadanya persesuaian kehendak antara saksi DEK ARYANTO, saksi ADITYAHalaman 532 dari 645 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN SmrMAHARANI YUONO dan saksi SERNITHA alias SARAH selaku Pemberi Suapdengan Saksi ISMUNANDAR, Saksi ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH,Terdakwa, saksi MUSYAFFA dan saksi SURIANSYAH selaku Penerima Suap

pekerjaan swakelola tenaga skill, tukang, pekerja ataumaterial boleh diambil dari luar Tim Swakelola tetapi tidak boleh lebih dari50 %;Baha dalam menjalankan/melaksanakan kegiatan swakelola kunci utamaadalah ketika terjadi tanda tangan kontrak antara para pihak;Bahwa apabila dana untuk pekerjaan swakelola belum keluar dari Dinasmaka boleh berutang duluan untuk melakukan pembangunan dan rehabdan utang tersebut wajib dibayar ;Bahwa apabila utang sudah dibayar kepada yang berpiutang maka itubukan namanya suap

., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa ahli adalah sebagai ahli hukum pidana;Bahwa menurut ahli Korupsi dalam persektif terminologi korupsi diartikan:1. perbuatan yang busuk,2. perbuatan dilarang, menurut Andi Hamzah, dalam perspektif hukum,perspektif yuridis dibagi menjadi 7 kelompok yaitu korupsi yang merugikankeuangan yaitu diatur dalam pasal 2 dan 3, Korupsi suap, Korupsipenggelapan, pemerasan, pengadaan dalam jabatan, gratifikasi;Bahwa menurut ahli, perbuatan busuk

Daop 5 Purwokerto,Jalan Jenderal Soedirman Nomor: 209 Purwokerto, atau setidaktidaknya ditempattempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Purwokerto dan berdasarkan UndangUndang Nomor: 46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telahbeberapa kali menerima pemberian yang merupakan gratifikasi kepada 41 Perkara Korupsipegawai negeri atau penyelenggara yang dianggap sebagai suap

pembayaran untuk pengadaan barang danjasa tetapi barang atau jasanya tidak ada atau kurang walaupun dokumensecara administratip lengkap; Kedua:terdapat pengadaan barang dengan hargayang tidak wajar karena jauh diatas harga pasar, sehingga dapat merugikankeuangan Negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atauharga yang wajar.Korupsi didalam proses pengadaan barang dan jasa inilahyang paling banyak terjadi Indonesia.Sering kali proses pengadaan barang danjasa diikuti dengan adanya suap

Kemudian dengan mempertimbangkan kondisi PT CitilinkIndonesia yang masih belum kuat dari segi kKeuangan, Emirsyah Satarmemutuskan pengoperasian pesawat ATR72600 akan diambil alin oleh PTGaruda Indonesia, namun Dewan Komisaris kembali tidak memberikanpersetujuan, dan tanpa persetujuan dari Dewan Komisaris, Emirsyah Satarmenindaklanjuti hasil pemilinan pesawat ATR72600;Menimbang, bahwa perbuatan suap yang dilakukan terdakwademikian canggih menggunakan samaran berupa konsultan, melakukantransfer kepada

selama sembilan tahun, apabila penyuapan Rols Roice tidakHal. 298 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI.diungkap oleh Aparat Penegak Hukum Inggris dan diinformasikan keIndonesia, korupsi Garuda tidak akan terungkap;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah membentuk budayakorup pada unsur pimpinan Garuda berakibat pada pengelolaanperusahaan yang tidak professional sehingga berakibat lebih lanjut Garudaselalu merugi dan selalu disuntik kembali;Menimbang, bahwa dengan kehandalan dan pendekatan suap

Terdakwa tidak melaporkanke KPK sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yangdipersyaratkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahalpenerimaanpenerimaan itu tidak ada alas hak yang sah menurut hukum.Bahwa perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uangdimaksud haruslah dianggap suap

Judex Facti keliru dalam mempertimbangkan danmemutus, bahwa unsur setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara dianggap sebagai suap terbukti karena Judex Factimenyamakan pinjaman dan uang titipan dengan gratifikasi ;7.

Indonesia (Persero) Daop 5 Purwokerto, Jalan Jenderal Soedirman Nomor: 209Purwokerto, atau setidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dan berdasarkan UndangUndang Nomor:46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan TindakPidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telahbeberapa kali menerima pemberian yang merupakan gratifikasi kepada pegawainegeri atau penyelenggara yang dianggap sebagai suap

No. 11/Pid.SusTPK/2015/PT.DPSsekitar jumlah tersebut dan fasilitas berupa kredit sebesar Rp.19.985.000.000,(sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) yangmelebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit, yang dianggap suap karenaberhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Klungkung danberlawanan dengan kewajiban atau tugas Terdakwa selaku Bupati Klungkung,dan Terdakwa tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepadaKomisi Pemberantasan Korupsi, perbuatan tersebut

No. 74/Pid.SusTPK/2019/PN.Sby Terdakwa merasa menyesal; Terdakwa punya tanggungan keluarga; Terdakwa tidak menikmati uang hasil dari suap.