Ditemukan 1873 data
112 — 20
Yusuf, letak objek dimaksud SHM Sementara No. 1232tanggal 25 September 1982 adalah tumpang tindin dengan SHMSementara 1234 a.n. Wahyu Wijaya;9.
Terbanding/Terdakwa : PARUNTUNGAN TAMBUNAN, S.Sos Als TAMBUNAN Bin BANGUN TAMBUNAN
48 — 20
Batas pemilikan tanah jelas (tidak sengketa).Halaman 47 dari 96 Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRh.Calon lokasi tidak tumpang tindin dengan program/proyek laindan atau program/proyek sejenis di tahun sebelumnya.Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatandengan calon lokasi serta berkeinginan untuk bersawah.Prasarana penunjang dan kelengkapan lainnya tersedia.4. Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah, butir C.
141 — 78
bahwaterkait dengan obscuur libel adalah telah ditolak sebagaimana pertimbangan dalameksepsi, kemudian terkait dengan Legal Standing, telah pula dijelaskan olehPenggugat dalam gugatannya yaitu kapasitas penggugat adalah mewakiliPemerintah Kota Banjarbaru, maka dengan berdasarkan hal tersebut MajelisHakim menolak materi pokok perkara tersebut;Menimbang, bahwa terkait dengan mekanisme perolehan tanah melaluiMekanisme Prosedur yang Tidak benar dan memaksakan kehendak, karenaterbukti terjadi Tumpang Tindin
198 — 71
. 548/Gembor atas nama PENGGUGATseluas 12.610 M*sebagaimana dalil Posita angka 1 sampai dengan angka3 dan angka 14, namun PENGGUGAT sama sekali tidak menyebutkannama jalan serta batasbatas tanah yang diakui PENGGUGAT sebagaimiliknya tersebut, sehingga tidak diketahui secara jelas dan pastidimanakah sebenarnya letak tanah milik PENGGUGAT dan apakahmemang benar tanah yang diyakini milik PENGGUGATsebagaimanaSertifikat Hak Milik No. 548/Gembor tersebut adalah bidang tanah yangsama dan telah tumpang tindin
Pembanding/Penggugat II : Muhammad Saleh Diwakili Oleh : H ABDUL HAKIM, S.H., M.Hum
Pembanding/Penggugat III : Rahman Diwakili Oleh : H ABDUL HAKIM, S.H., M.Hum
Pembanding/Penggugat IV : Muhammad Arif Diwakili Oleh : H ABDUL HAKIM, S.H., M.Hum
Terbanding/Tergugat : PT. Kaltim Prima Coal
192 — 146
Mawardi;Bahwa tanah perwatasan yang = merupakanpenguasaan/penggarapan KT Karet Lestari yang tidakterjadi tumpang tindih/diaku pula oleh Pihak lain yaituseluas 3 Hektar.Bahwa atas tanah perwatasan KT Karet Lestari yangterjadi tumpang tindin pengakuan seluas 14,7 hektar,telah disepakati/terjadi penyelesaian bahwa KT KaretLestari mengakui atas tanah pewatasan tersebutmerupakan penguasaan/penggarapan masingmasingyaitu:Hal. 17 dari 83 hal. Put. No. 108/PDT/2020/PT.SMRa. Abdul Malik;b. Sudirman CS;c.
1.BAGAS SASONGKO, SH
2.ARJUNA BUDI S TAMBUNAN, SH,.MH
Terdakwa:
OBAY SUHAEMI bin AHYAR
88 — 41
., ternyata tanah tidak bisa Saksi kuasalkarena tumpang tindin dengan PT. Misori Utama di atas tanah yang Saksi belltersebut. Padahal, Sdr. Sutrisna, Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh, dan Saksi AfrianaPurbohadi, SH. M.Kn. telah meyakinkan Saksi bahwa tanah tersebut tidakbermasalah;Bahwa Saksi baru mengetahui terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan atasnama PT.
Pembanding/Penggugat II : Lisia Diwakili Oleh : HANRY SULISTIO
Terbanding/Tergugat I : CAHYADI GUY
Terbanding/Tergugat II : SINTIAWATI HARYONO
Terbanding/Tergugat III : MARTUA PARULIAN SINAGA,S.H
Terbanding/Tergugat IV : MARIEL SIMANJORANG,S.H
Terbanding/Tergugat V : ISMAWAN HERU ANGGORO,S.H
Terbanding/Tergugat VI : M.GUGUS PERDANA,ST
Terbanding/Tergugat VII : APRIL TONAPA,ST
Terbanding/Tergugat VIII : Abdullah, ST
194 — 107
Oleh karena itu seharusnya penyelesaiansengketa tumpang tindin a quo dilakukan oleh Lisia denganSintiawati Haryono selaku pemegang haknya.
1.YAP LING LI
2.UMAR
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
2.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU
3.INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
239 — 547
permasalahan tersebut.Bahwa berdasarkan Pasal 107 Peraturan Meteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaandan pasal 11 ayat (2), Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasioanl RI Nomor 11 Tahun 2016 tentangPenyelesaian Kasus Pertanahan, penyelesaian Sengketa Konflik atastanah yang merupakan kewenangan Kementerian meliputi salah satunyaadalah dikarenakan : tumpang tindin
331 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat LXXVI) tidak tumpang tindin sebagaimana diuraikan dalampeta situasi terlampir;16.Bahwa selanjutnya terhadap objek sengketa tersebut Tergugat LXpadatanggal 10 Oktober 2011 mengajukan surat pengaduan Nomor021/Arsip/X/2011 kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan(Tergugat LXXVIII);17.Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011 Tergugat LXXVIII menanggapi suratpengaduan Tergugat LX dengan mengadakan rapat intern dengan NotulenRapat Nomor 01/15/NOT/PPSKP/2011 dengan hasil kesimpulan:a.
115 — 66
mengusulkan untuk penerbitan sertifikat kepada Tergugat ll,atas nama Tergugat Il, Turut Tergugat , lL dan sekarang Penggugat merdalilkan bahwa+ 300.000 M2 sebagian tanah yang dibeli oleh Tergugat adalah milik Penggugat yang iasebut sebagai Objek Sengketa.Bahwa jika daiil Penggugat sebagian tanah yaitu seluas + 300.000 M2 (objek sengketa)yang dibeli oleh Tergugat I menurut Penggugat adalah tanah milknya berdasarkanHibah yang secara melawan hukum tersebut, atau dengan kata lain ada terdapattumpang tindin
Terbanding/Penggugat : PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, TBK
Turut Terbanding/Tergugat I : JACK MULYANA HUSODHO
Turut Terbanding/Tergugat II : FRANCISCA HUSODHO
Turut Terbanding/Tergugat III : ANDREAS HUSODHO
Turut Terbanding/Tergugat IV : DANNI ARTONO
Turut Terbanding/Tergugat V : TIENTJE JUSRAN
365 — 292
HR Rasuna Said Blok X5, Kav.12, Kuningan Timur, Setiabudi, Jak Sel, SHMRS No.2227/X/Kuningan Timur pada tanggal 10 Desember 2018.Bahwa sehubungan dengan terjadinya hambatan pemenuhankewajiban Tergugat VI berdasarkan perjanjian, direksi Tergugat VItelah melaporkan masalah fundamental yang menjadi hambatan bagiTergugat VI, yakni di antaranya adalah masalah perizinan karenaterjadinya perubahan aturan hukum dalam bisnis Perseroan danterjadinya tumpang tindin hak atas lahan tambang, dimana haltersebut
109 — 55
adalah lahan kelompok tani;Bahwa Ketua kelompok taninya adalah bapak saksi sendiri Saleh Bin Marhat tapisiapasiapa anggotanya saksi tidak tahu;Bahwa lahan kelompok tani ini termasuk yang 50 hektar itu;Bahwa saksi tidak tahu kapan kelompok tani itu terbentuk;Bahwa seingat saksi lahan itu diperoleh selain dengan cara tebas tebang sendirioleh Bapak saksi juga ada yang diupahkan kepada orang lain;Bahwa seingat saksi terghadap lahan tersebut pernah ada masalah yaitu adanyalahan kelompok tani itu tumpang tindin
Terbanding/Penggugat : Mamat Bin Teman
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat XI : Kepala Kelurahan Bojong Menteng
Turut Terbanding/Tergugat IX : Menteri Pekerjaan Umum
Turut Terbanding/Tergugat VII : Olim Bin Acep
Turut Terbanding/Tergugat V : Arga Bin Tabeng Ahliwaris Armah Binti Sebih
Turut Terbanding/Tergugat III : Onih Bin Bengkok Ahli Waris Dan Ahliwaris Pengganti Sebih Bin Kemon
Turut Terbanding/Tergugat I : Eddy Wahyudi
Turut Terbanding/Tergugat XII : Walikota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat X : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat VI : Iroh Binti Barok Ahli Waris Barok Binti Sebih
Turut Terbanding/Tergugat IV : Rumalam Alias Erom Binti Alam Ahli Waris Dan Ahliwaris Pengganti Sebih Bin Kemon
Turut Terbanding/Tergugat II : Muhammad Umar Masjkuri,SH.
57 — 24
Sebelah Utara : Saluran Air / kali Bekasi Sebelah Timur =: Jalan Raya Cipendawa/ Tanah Rekson SitorusHalaman 86 dari hal 89 perkara Nomor. 252/Pdt/2019/PT.BDG Sebelah Selatan : Tanah milik Samit/Kodok Sebelah Barat : Saluran Air / Kali Bekasi2. bahwa objek sengketa sebidang tanah seluas kurang lebih 5200 M2 ( Limaribu dua ratus meter persegi ) tumpang tindin dan atau berada / terletakdiatas dan atau merupakan bagian dari sebidang tanah seluas kurang lebih18.400 M2 ( delapan belas ribu empat ratus
1.Siswanto
2.Robert Jeri Turnando
3.Arianto
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,
261 — 210
Berdasarkan Surat Sanggahan dari Kantor Hukum BHP Law Firm kuasadari KUD Minangan Ogan tanggal 17 Maret 2021, tumpang tindin dengansertipikat yakni:1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 530, tanggal 15 April 2004, Surat UkurNomor: 207/Gn.Meraksa/2004, luas 20.000 M? atas Nama Sainawa;2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 167 Surat Ukur Nomor: 150 luas 20.000M?
Terbanding/Terdakwa : KAMIDEN SITORUS Bin ELMAN SITORUS
48 — 12
Kondisi tanah sesuai untuk pertumbuhan tanaman padi.Halaman 51 dari 94 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRd.Status kepemilikan tanah jelas, misalnya: tanah milik atautanah rakyat (marga) atau tanah negara yang diijinkan untukdigarap oleh petani.Q Batas pemilikan tanah jelas (tidak sengketa).f.Calon lokasi tidak tumpang tindin dengan program/ proyeklain dan atau program/proyek sejenis di tahun sebelumnya.Q.
1.SUMADI atas nama Kelompok Tani Pribumi Kabupaten Kubu Raya
2.AGUSTINUS, S.Pd atas nama Kelompok Tani Pribumi Kabupaten Kubu Raya
Tergugat:
1.PT SUMATRA UNGGUL MAKMUR
2.ANDI
3.SALEH BIN M AMIN
4.HERMAN BIN ASWAT
5.SULAIMAN
Turut Tergugat:
1.KEPALA DESA PUNGGUR KECIL
2.CAMAT SUNGAI KAKAP
3.POLSEK SUNGAI KAKAP
4.KORAMIL SUNGAI KAKAP
5.DEREK YAHYA WALLLY, S.Sos
101 — 12
Pada tahun 2016 TERGUGAT tepatnya bulan puasamenyampaikan bahwa tanah garapan PENGGUGAT tidak dapat diprosesdengan alasan bahwa lahan PENGGUGAT tumpang tindin dengan tanahbupati Kubu Raya yaitu Rusman Ali seluas 100 hektar.54.
Bahwa pemaparan dari TERGUGAT yang menyatakan bahwaLahan garapan PENGGUGAT tumpang tindin dengan lahan GarapanTERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V.71. Bahwa PENGGUGAT Sumadi berdebat dengan PihakTERGUGAT sebagaimana Point 70.72. Bahwa Satu demi satu MUSPIKA menyampaikan solusi mulaiKapolsek, Danramil, dan Kepala Desa Punggur Kecil.73.
Hasilnya di lapangan bahwa di lokasi pertama tanah TurutTERGUGAT V benar tumpang tindin dengan tanah garapan Harunasedangkan lokasi kedua Eksavator bekerja bukan bekerja di tanahgarapan TERGUGAT Il tetapi mengerjakan lahan milik PENGGUGATdengan anggota kelompok FRANSISKUS, SUNARDI, SUNARDI,PHILIPUS MIMIN, VINSENSIUS BONJEL, ITA, ANDREAS ANDOT, F.KANCIL B, MARSELINA, MUHIDIN, THUMI, IDRIUS, FRANSISKUS BENI,SUMARNINGSIH, EMELIANI MEGAWATI, EMELIANI MEGAWATI, ITA,HELARIANA, SUMARJI, MAGDALENA RENA,
115 — 72
No.49HGUBPNRI2009 tanggal 25 Maret 2009, sepanjang yang berkaitandengan lahan HGU No.77/Desa Pasar Singkuang yang tumpang tindin denganlahan warga Penggugat I/UPT Singkuang SPI Kec. Muara Batang Gadis Kab.Mandailing Natal, seluas +303,47 Ha;8.
Menghukum Tergugat III untuk meninjau ulang Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia No. 49/HGU/BPN RI/2009 tanggal 25Maret 2009, sepanjang yang berkaitan dengan lahan HGU No. 77/Desa Pasar ISingkuang yang tumpang tindin dengan lahan warga Penggugat I/UPTSingkuang , Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal,seluas + 303,47 Ha;8.
198 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang dijabatSutrisno dan dibantu seorang Staf Asisten bernama Sardiman Saragih yangmemimpin beberapa orang Mandor;Bahwa dalam jabatan Terdakwa selaku General Manager atau PimpinanKebun KKPA tersebut, Terdakwa bertanggung jawab atas segala KegiatanPerencanaan, Pembiayaan, dan Pengelolaan Kebun untuk mencapai hasilproduksi yang optimal;Bahwa penandatanganan MoU tersebut di atas sebagai tindak lanjut upayapenyelesaian perselisihnan lahan masyarakat tiga persukuan di Desa BatangNilo Kecil yang tumpang tindin
98 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Masuk ke dalam atau tumpang tindin dengan Lahan Usaha Il(Perladangan) seluas 47,34 ha (empat puluh tujuh koma tiga puluh empathektar);c.
HERMAWAN TAMARA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
Intervensi:
1.Drs. SUTARDJO HADI PURWANTO
2.AHMAD SYARIF, BA
3.SARPANI
4.NURLELA
5.MARIA YUNIDA
6.YUSNIDA
7.YUSUP EFFENDI
146 — 56
wilayah, atas permintaanseseorang; Bahwa hadir ketika pengembalian batas dilaksanakan, karena diundangnamun saksi lupa kapan waktunya; Bahwa saksi tahu dengan tugu yang berwarna merah karena dibuat olehTapem Kota Palembang dan saksi juga dilibatkan; Bahwa Syarif bukan warga saksi, melainkan warga Kabupaten Banyuasin; Bahwa saksi tidak tahu berapa luas wilayah saksi sebagai Lurah, karenahanya tahu batas wilayah dari Ketua RT; Bahwa saksi pernah konfirmasi ke Ketua RT mengenai adanya sertipikattumpang tindin