Hal ini sudah saya jelaskan pada saat saya menjadi Saksi dalam siding perkara suap KKP dengan Edhy PrabowoSUHARJITO pada hari rabu tanggal 17 Februari 2020 kemarin.Atas keterangan yang dibacakan tersebut, Saksi menyampaikan keteranganSaksi yang benar adalah saat Saksi koreksi saat sidang.

keahlian khusus dalam akuntansi, auditing, Keuangan, metodekuantitatif, beberapa area dalam bidang hukum, penelitian, keahlianinvestigasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi buktiserta untuk menginterpretasikan dan mengkomunikasikan temuan;Halaman 592 dari 1262 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt PstBahwa ruang lingkup akuntansi forensik antara lain mencakup PerhitunganKerugian Negara, analisis transaksi keuangan, analisis terkait Sumber,besaran dan nilai, serta aliran uang terkait suap

Korupsi memberi suap kepada Pegawai Negeri menurut Pasal5 Ayat (1) huruf a akan terwujud manakala pemberian itu disebabkan karena atauHalaman 1008 dari 1262 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pstberhubungan dengan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Pegawai Negeritersebut yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Apabila si pembuatmenurut Pasal 5 Ayat (1) huruf a selesai memberi hadiah, artinya hadiah telahditerima oleh Pegawai Negeri, maka korupsi telah terjadi, dengan demikian telahterjadi pula korupsi menerima suap menurut Pasal 12 huruf a (Adami Chazawi,2016:18487);Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas,dihubungkan dengan faktafakta yang terungkap di persidangan, maka diperolehfakta hukum sebagai berikut :1.

di atasPasal 5Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmatioleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapatdiyatuhkan kepada Terdakwa sepanjang pihak lain tersebut tidak dilakukanpenuntutan baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnyaseperti tindak pidana pencucian uang;Bahwa selain ketentuanketentuan tersebut di atas, terdapat pula YurisprudensiMahkamah Agung yang menyatakan bahwa Terdakwa harusmengembalikan uang suap

Suap menyuap ada 12 pasal ;3. Penggelapan dalam jabatan ada 5 pasal ;4. Pemerasan ada 3 pasal ;5. Kecurangan perbuatan ada 6 pasal ;6. Pengadaan barang dan jasa 1 pasal ;7.

perusahaan tersebut.Bahwa khusus untuk PT BPD Jateng yang digunakan adalah SK Direksi Nomor: 0071/HT.01.01/2003 Tanggal 4 maret 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa PT BankPembangunan Daerah Jawa Tengah.Bahwa cara ahli melakukan review atas pengadaan CBS PT BPD Jateng adalah denganmempelajari seluruh dokumen yang berkaitan dengan pengadaan CBS tersebut.Bahwa dalam suatu proses/kegiatan pelelangan bisa terjadi tindak pidana apabila dalamproses/kegiatan lelang pengadaan tersebut terdapat unsurunsur: Suap

; Bahwa pilihan itu ada 2 pejabat dapat mengambil bebas tapi ada pilihan; Bahwa mengenai hal tersebut merupakan anggaran bagaimana situasi secarafaktual boleh mengambil pilihan lain; Bahwa dilihat dari peristiwa tersebut harus diselesaikan dulu administrasi; Bahwa Proyek baru 80% dilaporkan 100% harus dilihat dari pemanfaatannya; Bahwa yang mengeluarkan uang itu harus mampu mempertanggung jawabkanbagaimana uang itu dikeluarkan; Bahwa akibat yang timbul adalah salah administrasi; Bahwa kalau ada suap

yangbertanggungjawab;Bahwa sifat melawan hukum harus pada orang yang punyakewenangan;Bahwa pihak swasta pada perbuatan materiil bukan hukum administrasi ;Bahwa jika ada Pegawai Negeri meminta uang kepada pihak yangberhubungan dengan jabatan tidak bisa dikenakan Pasal 2 atau Pasal 3UndangUndang Tindak Pidana Korupsi ;Bahwa pada Pasal 5 ayat (1) huruf a UndangUndang Tindak PidanaKorupsi orang yang memberi sesuatu harus aktif sampai pada tujuan ;Bahwa ada UndangUndang Nomor 11 tahun 1980 tentang TindakPidana Suap

(Satu Milyar Rupiah) selambatlambatnya 30 hari sejak putusan hakimditetapkan;Telah mendengar pula pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa terkaitdengan dakwaan pembangunan Kios, dimana terdakwa menyatakan bahwa dariseluruh alat bukti, keterangan saksisaksi, suratsurat, petunjuk dan pemeriksaanterdakwa, tidak terbukti saya menerima hadiah ( Suap) atau janji yang terkaitdengan jabaran terdakwa dalam melayani pedagang yang mempunyai kewajibanmembayar pengembalian kerugian daerah (Kasus listrik di pasar

Sedangkan terhadapbentukbentuk tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam pasalpasal berikutnya, tidak memerlukan unsur atau syarat dapatmerugikan keuangan atau perekonomian negara, seperti Suap dangratifikasi, misalnya Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 12B UUNomor 20 Tahun 2001 yang mengubah UU Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Bahwa Pungli dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,dirumuskan dalam Pasal 12 huruf e, yakni : Dipidana dengan pidanapenjara seumur

Korupsi dengan keuangan negara ada 2 pasal ;Suap menyuap ada 12 pasal ;. Penggelapan dalam jabatan ada 5 pasal ;234. Pemerasan ada 3 pasal ;5. Kecurangan perbuatan ada 6 pasal ;6. Pengadaan barang dan jasa pasal ;7.

Saksi SURYONO PANE, SH : - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; - Bahwa saksi mengerti, diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi pelapor sehubungan dengan perkara dugaan korupsi pemberi dan penerima suap pada saat proses Pemilu Legislatif tanggal 09 april 2014 dan saksi menjabat sebagai Ketua Panwaslu Kab. Pasuruan ; - Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Panwaslu sejak tahun 2000 sampai dengan bulan Desember tahun 2014.

- Yang dilaporkan telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi selaku Pemberi suap adalah saksi Hj. Agustina Amprawati, ST Binti Sudibyo selaku Caleg nomor urut 8 dari Partai Gerindra dapil II Jatim, sedangkan yang di laporkan sebagai penerima suap adalah 13 PPK yaitu terdakwa Endang Sutriani Binti ( PPK Kec. Winongan Kab. Pasuruan) dan sdr. Moch. Tauchid (PPK Kec. Prigen Kab. Pasuruan), Sdr. Imam Taufik (PPK Kec. Purwosari Kab. Pasuruan), Akhmad Khumaedi (PPK Kec. Gempol Kab.

- Bahwa yang dilaporkan telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi selaku Pemberi suap adalah saksi Hj. Agustina Amprawati, ST Binti Sudibyo selaku Caleg nomor urut 8 dari Partai Gerindra dapil II Jatim, sedangkan yang di laporkan sebagai penerima suap adalah 13 PPK yaitu Sdr. Moch. Tauchid (PPK Kec. Prigen Kab. Pasuruan), sdr. Imam Taufik (PPK Kec. Purwosari Kab. Pasuruan), Akhmad Khumaedi (PPK Kec. Gempol Kab. Pasuruan), sdr. Lutfillah, (PPK Kec. Lekok Kab. Pasuruan), Sdr.

- Bahwa yang diduga telah menerima suap dari saksi Hj. Agustina Amprawati, ST Binti Sudibyo antara lain Mohammad Tauhid (PPK Prigen non aktif), Suhudi Rohmad, SE (PPK Wonorejo), Imam Taufik (PPK Purwosari), Eko Widiyanto, S.Pd (PPK Sukorejo), Ahmad Humaidi (PPK Gempol) Sujarwanto A.Md (PPK Bangil), Lutfllah A.Md, SPd (PPK Lekok), Ansori Huzaimi (PPK Kraton) Edi Riyanto (PPK Pohjentrek), Mustaim JS (PPK Gondang Wetan), Endang Sutriani (PPK Winongan), M.

- Bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasuruan terkait adanya dugaan 12 PPK yang diduga menerima suap dari saksi Hj.

dima puluh) kotak beserta isi alat pertukangan.15. 1500 (seribu limaratus) lembar tikar Plastik.16. 300 (tiga ratus) Kotak P3K.17. 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) buah Popok Bayi Kecil18. 1620 (seribu enam ratus dua puluh) pak pempes bayi standar.19. 250 (duaratus lima puluh) Pak Odol Besar.20. 250 (duaratus lima puluh) Pak Sikat Gigi.21. 250 (duaratus lima puluh) Pak Sabun Mandi.Barang bukti dalam perkara ini yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara lain yaituperkara Gratifikasi dan atau Suap

Gratifikasi 1 pasal;e Inti tipikor ada suap menyuap kerugian ini konteks pidana keperdataan terkait barang danjasa , dimana sering yang terlibat barang dan jasa dan penyelenggaraan lelang dan dilihatfakta yang ada spefikasi bangunan harusnya sekian tapi tidak dilakukan, dan keuntungandiperuntukan memperkaya diri sendiri itu bisa dikatakan tipikor;e Bahwa kalau beramai ramai bisa dikatakan porporasi dan Majelismengaitkan pada fakta dipersidangan;2. Prof. DR.

Menyatakan Terdakwa FILIPUS DJAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.

Gratifikasi 1 pasal;o Inti tipikor ada suap menyuap kerugian ini konteks pidana keperdataanterkait barang dan jasa , dimana sering yang terlibat barang dan jasadan penyelenggaraan lelang dan dilihat fakta yang ada spefikasibangunan harusnya sekian tapi tidak dilakukan, dan keuntungandiperuntukan memperkaya diri sendiri itu bisa dikatakan tipikor;Bahwa kalau beramai ramai bisa dikatakan porporasi dan Majelis mengaitkan pada faktadipersidangan;2. Prof. DR.

dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal penerimaan itu tidak ada alas hak yang sahmenurut hukum.Bahwa perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang yang seluruhnya sebesar Rp7.162.500.000,00 (tujuh miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) haruslah dianggap suap

Cara jaringan tersebut jelas tidak bisa tersentuh olehpemantauan maupun penyadapan KPK meskipun mereka para penegak hukumtersebut mendapatkan pendapatan bulanan ataupun pendapatan lain dari keanggotaangroup tersebut khususnya untuk anggota utama (yang semuanya non Jepang), danbisa jadi group jaringan tersebut lebih anti suap namun mereka mendapatkanmanfaat dalam bentuk lain maupun mendapatkan uang dari keanggotaan tersebut.Bagi kita yang hanya mementingkan diri sendiri hal ini tentunya bukanlah suatuyang

korupsi selama jasa konstruksiada kejahatan tidak tunduk tindak pidana korupsi tidak bisa dikatakaan tindak pidanakorupsi;Bahwa batasan dari penyalahgunaan sesuaiasas legalitas dalam ranah tipikor yaitu :o Tindak pidana korupsi ada 30 jenis perbuatan dibagi 7 jenis :Korupsi yang mengakibatkan kerugian NegaraSuap menyuap ada 12 pasal;Penggelapan disektor public ada 5 pasal;Pemerasan ada 3 pasal;Perbuatan curang 6 pasalPengadaan barang dan jasa pasal;IN DW FF YNGratifikasi 1 pasal; Inti tipikor ada suap

Suatukerugian negara akan dinilai tindak pidana dalam pengadaan barangdan jasa jika ada unsur penipuan, ada unsur suap dan ada unsurpaksaan ke pihak lain;Pada halaman 173 : (Kerugian Total Loss).Metode ini biasanya digunakan untuk menghitung kerugian keuangannegara, atas penerimaan yang tidak disetor (sebagian atau seluruhnya),pengeluaran yang tidak didasarkan pada peraturan perundangundangan, pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai spesifikasidan tidak dapat dimanfaatkan;Kerugian total ini juga

pembayaran untuk pengadaan barang danjasa tetapi barang atau jasanya tidak ada atau kurang walaupun dokumensecara administratip lengkap;Kedua:terdapat pengadaan barang dengan hargayang tidak wajar karena jauh diatas harga pasar, sehingga dapat merugikankeuangan Negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atauharga yang wajar.Korupsi didalam proses pengadaan barang dan jasa inilahyang paling banyak terjadi Indonesia.Sering kali proses pengadaan barang danjasa diikuti dengan adanya suap

kepadaTerdakwa adalah dimotifasi oleh pihak yang menyatakan bersediamembantu Terdakwa untuk dana Pembangunan sarana dan prasaranapenyelenggaran PON dimaksud dengan imbalan sejumlah uang; Bahwa Terdakwa tidak ternyata memperoleh atau tidak menikmatiuntuk diri sendiri dari tindak pidana yang dilakukan;Dari pertimbangan hal yang memberatkan maupun yang meringankantersebut tidak satupun terkait dengan dakwaan Kesatu seolaholahperbuatan yang didakwakan hanya dakwaan Kedua dan Ketiga yaituterkait dengan suap

ADHI KARYA dan rekanantersebut adalah bentuk tindak pidana suap pasif (suap penerima) terlepasdari untuk apa uang tersebut diterima, terlebih dalam perkara a quoTerdakwa menerima untuk kepentingan pribadinya sebesarRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

kehidupanbermasyarakat dan berNegara;Bahwa tindak pidana Korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa terkaitdengan pengesahan BKT IUPHHKHT menurut Pemohon Kasasi /Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyaidampak yang cukup luas tidak hanya karena menimbulkan kerugiankeuangan Negara yang cukup besar tetapi juga terkait dengan kelestarianhutan, yang tentu saja akan berdampak pada sosial ekonomi masyarakatkhususnya masyarakat Provinsi Riau;Di samping itu terkait dengan dakwaan tindak pidana suap

kekurangan dana PON bersumberdari APBN;Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut didasarkan padakekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian oleh karena judex factihanya merujuk kepada faktafakta berdasarkan surat tuntutan ansich,yang oleh Penuntut Umum diambil sepotongsepotong pada bagian faktafakta yang memperkuat tuntutan atau dakwaannya saja, sedangkanterhadap faktahukum selain dan selebihnya yang juga terungkap dipersidangan tidak dipertimbangkan;Fakta lain yang dimaksud adalah tentang hubungan suap

Suap menyuap ada 12 pasal ;.