Ditemukan 262 data
SRI SUKENI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
63 — 112
Bahwa mengenai Posita Gugatan Penggugat angka 20 s/d 22 danangka 24 s/d 25 yang menyatakan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Sidoarjo (Tergugat) telah melanggara. UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria ;b. Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah ; c. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 ;d. AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama AsasKecermatan dan Asas Kepastian Hukum) ;Perkara Nomor : 133/G/2018/PTUN.SBY.
59 — 10
bewijs theorie) menentukan bahwa Hakim hanya bolehmenjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatifditentukan oleh undangundang dan didukung pula oleh adanya keyakinan Hakimterhadap eksistensinya alatalat bukti tersebut;Menimbang, bahwa pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan : alat bukti yangsah ialah :a Keterangan Saksi;b Keterangan Ahli;c Surat;d Petunjuk;e Keterangan Terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal melanggara
79 — 30
mengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan terdakwa Mansyur bin Ahmad, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pembunuhan yang diikuti olehsuatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempermudahpelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya daripidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barangyang diperolehnya secara melawan hukum sebagaimana yang didakwakan dalamdakwaan pertama Penuntut Umum melanggara
85 — 12
SUMBER CIPTA MULTINIAGA Tahun 20112013yaitu melanggara ketantuan Tentang Kewajiban dasar KaryawanPasal 20 huruf b dan d yang berbunyi Setiap KaryawanPerusahaan mempunyai Kewajibankewajiban dasar : huru b).Mentaati Peraturan Perusahaan, tata tertib dan keputusanperusahaan dan Huruf d). bekerja dengan jujur dan tertib untukkepentingan perusahaan, Juga PENGGUGAT melanggarketentuan Pasal 24 Tentang Larangan Dasar Dalam HubunganKerja Dengan Perusahaan yaitu dalam ayat (2) huruf b yaitu Karyawan dilarang
130 — 59
Putusan No. 11/PID/2020/PT.DPSBahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam amarputusannya menyatakan Menyatakan terdakwa NYOMAN TANAYA telahterbukti melakukan tindak pidana melakukan pengaduan Fitnah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 317 KUHP, yangmana menurut kami Penuntut Umum tidak tepat.Bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana Penipuan melanggara pasal 378 KUHP,berdasarkan alat bukti keterangan saksi yang telah dihadirkan
87 — 49
Menyatakan tindakan Tergugat mengakui tanah sengketa sebagaimiliknya lalu memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja ProvinsiSulawesi Tenggara merusak dengan cara membongkar bangunan milikPenggugat adalah perbuatan melanggara hukum;. Menyatakan tindakan Tergugat merusak bangunan Penggugat telahmenimbulkan kerugian materil sebesar Rp. 900.000.000, (sembilanratus juta rupiah) dan kerugian inmateril sebesar Rp. 10. 000. 000.000, (sepuluh milyar rupiah);.
113 — 58
Menyatakan Terdakwa MASRUHI alias RUHIK bin HASANUDIN, bersalahmelakukan tindak pidana telah melakukan beberapa perbuatanmeskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaisatu perbuatan berlanjut yaitu bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan,padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaanpingsan atau tidak berdaya melanggara pasal 286 KUHPJo Pasal 64ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;2.
169 — 70
Bahwa berdasarkan hasil investigasi tersebut TERGUGAT terbukti melakukantindakan tidak patut yakni menghamili saudari MARIANCE THEODORIS tanpapernikahan yang sah dan bertanggung jawab, hal mana melanggara pasal 5 ayat(90 lampiran perjanjian kerja bersama antara PT.PLN (persero) dengan serikatpekerja PT.PLN (Persero Nomor : 140.1PJ/040/DIR/2010 dan Nomor : DPP002.PJ/SPPLN/201Otentang peraturan disiplin pegawai yang berbunyi :Melakukan halhal yang dapat menurunkan kehormatan,martabat dan citraperseroan
44 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dinyatakan melanggara sumpah/janji jabatan dan/ataumelanggar kode etik DPRD;d. Tidak melaksanakan kewajiban anggota DPRD;e.
53 — 27
Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya,menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudianhari;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan alternatif subsidairitas, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Primair: melanggara Pasal 81 ayat (2) UU No.
57 — 20
Agadalah pernikahan dibawah tangan atau Nikah Siri, dan tindakan iniadalah pelanggaran hukum berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentangpelaksanaan UndangUndang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan;dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah; Bahwa gugatan yang ajukan oleh Penggugat adalah upaya yang dilakukanpenggugat untuk meloloskan diri penggugat dari pelanggaran Hukumyaitu melanggara PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan danperceraian bagi PNS.
Vera Senjaria, SH
Terdakwa:
1.EPODIUS Als EPO Als PAK GUNDALENG Anak Alm EFFENDI
2.DONO Als PAK BELA Anak Alm ANYON
4.JULIUS DARMAN SUITO Als PARDI Anak ANDREAS LOPIN
5.SURYANTO Als UTOH Anak ASOT
6.SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak Alm AGUS
7.FIRMANTO Als ITAM Anak AENDI
92 — 34
dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba Bahwa Tugas pokok Ahli selaku Analis Teknis Pertambangan Dirjen MinerbaProvinsi Kalimantan Barat adalah melakukan aspek sebagai berikut: Menganalisa Teknis penambangan mineral dan batubara; Melakukan kajian kelayakan teknis penambangan; Bahwa Badan Usaha, Koperasi ataupun Persorangan wajib memiliki IzinUsaha Pertambangan dan apa bila pelaku usaha penambangan yang tidakmemiliki Izin Usaha Pertambangan tidak diperbolehkan melakukan usahapertambangan karena melanggara
H.M. Bambang Sunaryo, S.H., M.H.
Termohon:
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
165 — 118
Azas Kepastian Hukum adalah dengan tidak menerbitkan suratkeputusan setelah 7 (tujuh) hari pengajuan Pergantian antar waktudari Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya, makaPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuktelah melanggara peraturan perundangundangan. Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN.Sby, halaman 10 dari halaman 50b. Asas pelayanan yang baik bahwa dengan tidak memberikaninformasi maka termohon telah melanggar AAUPB dan perundang undangan yang berlaku.12.
Terbanding/Terdakwa : Drs. H. SILMI, M.Pdi.
171 — 76
Hal 23 dari 39 Halhukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancampidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Jaksa PenuntutUmum melanggara ketentuan pasal 11 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi ;3. Menjatuhkan hukuman seringan ringannya kepada Terdakwa Drs.H. Silmi, MPdi ;4.
34 — 11
harijanto tjiwi djaja 26122013Menyatakan tidak sah saksi pengugat dalam perkara ini adalah supiah danbudi karena terbukti masih ada ikatan keluarga dengan kades m.sidikMenyatakan sah m.nur memimpin pemerintah desa sb.jaya pada saat surattergugat I diterbitkan mengacu dengan PP.72 dan PP 73 th 2005 pasal 17 ayat2aMembatalkan semua tuntutan pengugat karena tidak mempunyai buktibuktidan dasar hukum yang kuat dan menanggung semua biaya akibat perkara ini.Menghukum pengugat karena telah terbukti terlah melanggara
24 — 6
Teknis pelaksanaan operasi penertiban umum danketentraman masyarakat dalam menjalankan tugas "Penertibandilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadapperaturan, tindakan peringatan dan penghentian sementara, penyegelan,pemasangan garis Satpol PP, pembongkaran, pengamanan buktipelanggaran bagi kegiatan yang melanggara Perda/PeraturanWalikota/Keputusan Walikota dan produk hukum lainnya".
59 — 40
Notaris di Jakarta.Bahwa dalam gugatannya Penggugat poin (3) menyatakan bahwa Tergugatdalam menerbitkan objek sengketa tidak mempertimbangkan asalusul tanahsehingga Tergugat melanggara Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Pendaftaran tanah.
81 — 45
Bahwa dengan demikian uraian alasan yang telah disampaikandiatas nampak tindakan Tergugat dalam menerbitkan suratkeputusan obyek sengketa a quo, diantaranya telah melanggara. TELAH MELANGGAR PASAL 4 DAN PASAL 9 PERATURANPEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 1999, karena diantaranyatelah menetapkan luas tanah yang bukan merupakankewenangan dari Tergugat;b.
85 — 6
tidakbertanggng Jawab kepada Penggugat atas akses jalan masukkerumah Penggugat dan anak cucunya sehingga menimbulkanketidak nyamanan seperti Turut Tergugat Il memarkir mobil ambulandidepan rumah Penggugat, akibatnya cucunya ketakutan, terganungakses jalan keluar masuk rumah Penggugat dan anak cucunya,sehingga tindakan Tergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat llsecara renteng mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiimaupun moril, atau dengan kata lain telah melakukan suatuperbuatan yang melanggara
102 — 54
Bahwa Tergugat juga melanggara asas kecermatan yang terkandung dalamAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), karena tidakmemperhatikan prasyaratan pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara ; Dalam Pokok Perkara ;1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum ProvinsiMaluku Utara Nomor : 07.b/Kpts/KPUPROV.029/Tahun 2011 tertanggal 18 Juli2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten