onrechmatigedaad) adalah dalam ranah hukumperdata;Bahwa parameter orang melakukan perbuatan melawan hukum adalahbertentangan dengan Undangundang atau peraturan perundangundangan ;Bahwa subyek delik dalam pasal 2 dan 3 UU Tipikor adalah orang ataukorporasi ;Bahwa suatu perbuatan bisa dipidana jika memenuhi semua unsur delik yangdilakukan ; 022 222002 2220555Bahwa pembuat kebijakan tidak dapat dipidana ;Bahwa apabila ada putusan salah maka ada upaya dimintakan pembatalan,kecuali dapat dibuktikan adanya unsur suap

, saya kan sudah bikin perjanjian jual beli, yang harganyaakan dibayar di tahun 2012.Tentang saya menerima uang Rp 5 juta dari Elsye Parerung tersebut, sayaberkeberatan jika pemberian itu dianggap sebagai suap. Karena saya tidakpernah negosiasi dengan Elsye Parerung sebagai pemilik tanah. Waktu itu sayamenolaknya berulang kali, bahkan dengan kesal saya lalu berdiri membuka pintuagar Elsye Parerung meninggalkan ruangan saya.

ERDIANTO, SH.M.Hum.Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang hukum pidana; Bahwa dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis tindak pidana korupsiyaitu Korupsi dalam arti Umum (yaitu perbuatan melawan hukum,untuk memperkaya diri atau orang lain yang merugikan keuangannegara); suap, gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang;; Bahwa peristiwa hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibathukum; Bahwa peristiwa hukum dapat dibagi 2 (dua) yaitu peristiwa hukumyang merupakan perbuatan subyek hukum ada peristiwa

Bahwa perbuatan Terdakwa jelas tidak mendukung upayapemerintah untuk menegakkan prinspi pemerintah yang baik dan bersihsehingga praktik suap di kalangan hakim sangat menciderai lembagaperadilan dan memupus kepercayaan masyarakat luas pada lembagaperadilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan; Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut Penuntut Umum memohonkepada Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima permohonanbanding ini dan

Djoko Pramono telah terbuktibersalah "menerima dan memberi suap sebagaimana Pasal 11 jo Pasal13 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHP dalam Dakwaan Kesatu Kedua dan Kedua. Dan kemudian MajelisHakim dalam perkara ini menyatakan barang bukti berupa uang sebesarRp. 1.800.000.000, yang disita dari Terdakwa Drs.

gangguan yang dapat timbul dari objekperjanjian kerjasama pemanfaatan aquo ;Bahwa perbuatan TERDAKWA hanyalah melakukan perjanjian kerjasamapemanfaatan excavator dan mempunyai iktikad baik yang melandasi suatuperjanjian baik pra kontraktual, kontraktual dan pasca kontraktual ;Bahwa semua tuntutan yang telah diajukan oleh penuntut umum tidak dapatdibuktikan oleh penuntut umum secara signifikan terkait kerugian negara manayang dilimpahkan ke TERDAKWA;Bahwa dalam perjanjian a quo tidak terdapat praktek suap

tersebut diberikan sebagai akibat ataudisebabkan karena telah melakukakan atau tidak melakukan sesuatu jugamerupakan unsur alternatif karena terdapat kata atau sehingga apabila salah satuunsur telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan ;Menimbang , bahwa Adami Chazawi dalam bukunya Hukum Pidana Materiildan Formil Korupsi di Indonesia, penerbit Bayumedia, April 2005 halaman 192menyatakan bahwa unsur diketahui atau patut diduga adalah unsur kesalahan 403si pembuat dalam korupsi menerima suap

kesengajaanakan perbuatan sedangkan kata patut diduga menunjukkan adanya suatu kealpaanakan perbuatan tersebut ;Menimbang , bahwa yang dimaksud berupa kesengajaan adalahberupa diketahuinya bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat ataudisebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalamjabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ;Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya HukumPidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, penerbit Bayumedia, April 2005,mengatakan bahwa suap

Terhadap alasanalasan Terdakwa :Mengenai alasanalasan kasasi ad. 1 dan 2:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidaksalah menerapkan hukum karena halhal sebagai berikut : Sekalipun telah dapat diselesaikannya masalah politis Bank Indonesia danAmandemen UndangUndang Bank Indonesia dapat meningkatkan ratingIndonesia di dunia internasional adalah merupakan hasil perbuatan ParaTerdakwa, akan tetapi telah dilakukan perbuatanperbuatan yang bersifatkolektif dengan memberikan uang suap

dalam pengawasan Bank Indonesia dan menjadi obyekpemeriksaan dari BPK dan harta kekayaannya menjadi bagian darikekayaan Negara ; Judex Facti juga telah cukup mempertimbangkan tentang penyertaan yangdimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ; Selanjutnya walaupun RDG tanggal 03 Juli 2003 dan tanggal 22 Juli 2003tidak ada satu perintah membagibagi uang kepada mantan Direksi BankIndonesia dan Anggota DPR, akan tetapi fakta hukum telah ternyata bahwaAnggota DPR Komisi IX telah menerima pembagian uang semir/suap

UndangUndang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1)ke 1e KUHPidana, sementara SPJ Pencairan dana Desa tahap keduamasih belum di SPJkan karena kegiatan masih belum selesaidilaksanakan, bahkan pada saat Terdakwa ditahan dan hasil AuditKerugian Negara masih belum ada dan masih belum diterima olehTerdakwa, hal ini dibuktikan dalam penahanan Terdakwa tertanggal 28Februari 2018 dan hasil Audit baru terbit pada Bulan Maret 2018.Bahwa sepanjang tidak melakukan menerima suap

faktafaktapersidangan begitu juga pada saat pemeriksaan Terdakwa;Bahwa Terdakwa menjalankan pembangunan semenisasi sesuai denganaturan dan kebijkasanaan dalam mempertanggungjawabkan dana DesaHilifalago yang sudah dicairkan tersebut.Bahwa akibat karena kantor kepala Desa tidak ada maka semua prosesadministrasi tidak berjalan dengan baik, hal ini merupakan ranah HukumPerdata dan Hukum Administrasi Negara yang memerlukan Prinsip Kehatihatian (bukan Hukum Pidana), sepanjang tidak melakukan menerima suap

terpisah),31sekitar bulan September 2006 sampai dengan bulan Pebruari 2007, atau setidaktidaknya pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor DPRDKabupaten Trenggalek di Jalan Ahmad Yani Nomor 4 Kabupaten Trenggalek atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, telahmelakukan atau turut serta melakukan yaitu gratifikasi kepada pegawai negeriatau penyelenggara negara dianggap pemberian suap

Terhadap penerimaan = gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut diatas,Terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsidalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan undangundang, padahal penerimaan itu tanpa alas hak yang sah menurut hukum.Perbuatan Terdakwa menerima uang seluruhnya sejumlah US $ 98,400(sembilan puluh delapan ribu empat ratus dolar AS) dan SGD 49,000 (empatpuluh sembilan ribu dolar Singapura) haruslah dianggap suap karenaberhubungan dengan jabatan

Lebih lanjut dikemukakan bahwa korupsi pegawai negeripemberi Suap pada pegawai negeri menurut Pasal 5 ayat (1) huruf b akanterwujud manakala pemberian itu disebabkan karena atau berhubungandengan apa yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut yangbertentangan dengan kewajibannya. Apabila si pembuat menurut Pasal 5ayat (1) huruf b selesai memberi hadiah, artinya hadiah telah diterima olehpegawai negeri, maka korupsi telah terjadi.

1980 tentang Tindak Pidana Suap.Pengertian dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannyadijelaskan dalam Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 1980 yang selengkapnyaberbunyi : "Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepadaseseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuatsesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanandengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentinganHalaman 314 Putusan No.92/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.umum dipidana karena memberi suap

penyidik dan saksi yang mengalami kejadian ini,saksi meyakini ada, dan kejadian penyerangan tersebut tidak mungkinterkait hal pribadi dengan saksi, karena ini melibatkan orang banyakdengan adanya proses pengamatan, pengintaian, dan eksekutor, halini bersesuaian dengan hasil invetigasi yang dilakukan oleh KomnasHAM yang mengatakan Bahwa serangan terhadap saksi dilakukandengan terorganisir dan sistematis; Bahwa pada saat kejadian penyerangan terhadap saksi, saksisedang dalam penanganan perkara terkait suap

mengetahui perihal adanya pemberian uangterkaitkegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah (LPJP) AnggaranPendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumut TAHal 283 dari 688 hal.Put.No.44/Pid.SusTpk/2019/PN.Jkt.Pst2012, pengesahan terhadap Perubahan APBD (PAPBD) Provinsi SumutTA 2013, pengesahan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014,pengesahan terhadap PAPBD Provinsi Sumut TA 2014, pengesahanterhadap APBD Provinsi Sumut TA 2015,Bahwa saksi hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara suap

perbuatan menerima dari suatu pemberian, dimana kekuasaanatas benda/hadiah telah beralih secara nyata ke tangan atau kedalamkekuasaan penyelenggara negara yang menerima;Menimbang, bahwa unsur menerima hadiah yang dimaksud dalampasal 12 huruf b ini adalah menerima sesuatu yang berupa bendabenda(berwujud atau tidak berwujud) yang bernilai ekonomi atau berharga,Hal 483 dari 688 hal.Put.No.44/Pid.SusTpk/2019/PN.Jkt.Pstberguna, atau bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagipenerima, bahwa suap

Roeslan Saleh, op.cit., hlm. 8283).Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbanganhukum mengenai unsur "padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiahtersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atautidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya di atas, bahwa unsur ini adalah unsur kesalahan si pembuatdalam korupsi menerima suap Pasal 12 huruf b ini.

Sepanjang hal tersebut berjalan secara normal,terlepas dari adanya persekongkolan jahat antara Kontraktor dengan Pengawas,selama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terlibat persekongkolan jahat itu,tidak ada suap, pekerjaan itu selesai pada jangka waktunya, maka selama itupula menurut pendapat ahli tidak bisa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidakbisa diminta bertanggungjawab, kecuali pada ketika tapi apabila PejabatPembuat Komitmen (PPK) ikut persekongkolan jahat bersamasama denganpenyedia jasa dan Konsultan

lain dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berdasarkan Surat KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/XII/2010 tanggal 28Desember 2010 tentang pelimpahan berkas perkara pidana korupsi dari PengadilanNegeri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, maka PengadilanTindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat berwenang untuk mengadilinya, melakukanatau turut serta melakukan perbuatan setiap gratifikasi kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara dianggap pemberian suap

penyidik dan saksi yang mengalami kejadian ini,saksi meyakini ada, dan kejadian penyerangan tersebut tidak mungkinterkait hal pribadi dengan saksi, karena ini melibatkan orang banyakdengan adanya proses pengamatan, pengintaian, dan eksekutor, halini bersesuaian dengan hasil invetigasi yang dilakukan oleh KomnasHAM yang mengatakan Bahwa serangan terhadap saksi dilakukandengan terorganisir dan sistematis; Bahwa pada saat kejadian penyerangan terhadap saksi, saksisedang dalam penanganan perkara terkait suap

Sepanjang hal tersebut berjalan secara normal,terlepas dari adanya persekongkolan jahat antara Kontraktor dengan Pengawas,selama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terlibat persekongkolan jahat itu,tidak ada suap, pekerjaan itu selesai pada jangka waktunya, maka selama itupula menurut pendapat ahli tidak bisa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidakbisa diminta bertanggungjawab, kecuali pada ketika tapi apabila PejabatPembuat Komitmen (PPK) ikut persekongkolan jahat bersamasama denganpenyedia jasa dan Konsultan

pertanggung jawaban Badan Usaha MilikNegara;Bahwa Tindakan Pengurus dan pegawai Yayasan Bapelkes KrakatauSteel telah menerima pemberian saham dari perusahaan yangmempunyai kerja sama dengan Yayasan Bapelkes tidak dapatdibenarkan secara hukum dan merupakan perbuatan melawan hukumdalam sifat hukum pidana karena melanggar Pasal 5 Ayat 2 dan atauPasal 12 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001 yang memperbaharui UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,karena merupakan tindak pidana suap

Kemudian kalu memang terbuktidisitu ada tipuan, paksaan, dan suap maka diidentifikasi kepada ranahhukum pidana;Halaman 631 dari 1283 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2019/PN SrgBahwa jadi Pasal 53 UU nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan diaturapabila empat hal terjadi (1) yayasan merugikan karena melanggar UUatau melanggar UUD; (2) yayasan merugikan pihak ketiga kemudia; (3)merugikan Negara; (4) adanya kelalaian yang dilakukan oleh Pengurusmaka si oknum yang merasa dirugikan tersebut mengajukan penetapanke

Jika yang dipersoalkan adalah kerugianNegara akibat tipuan, paksaan dan suap diserahkan kepada hukumpidana;Bahwa apabila muncul resiko kerugian ada cara untuk menanggulangikerugian tersebut menurut Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara diserahkan terlebin dahulu terhadap prinsipprinsip hukum perdata sehingga penyelesaian melalui hukum perdata,namun apabila terjadi resiko investasi atau kesalahantatacarakewenangan maka penyelesaian harus melalui jalur administrasi.

Pertukaran itulah yangmenunjukkan apabila ada perseoalan dengan uang itu adalah persoalanBUMN, sedangkan apabila ada permasalahan dengan saham maka ituadalah permasalahan dengan Negara;Bahwa apabila atas wewenang prosedur adalah merupakan wewenangadministrasi sedangkan apabila ada tipuan, paksaan dan suap makamasuk ke ranah pidana.

Apakah itu pidana umum ataukah tipikortergantung dari unsurunsur yang dipenuhinya;Bahwa unsur melawan hukumnya ini apakah termasuk ke dalam ranahhukum pidana atau perdata atau hukum administrasi;Bahwa untuk mengidentifikasai perbedaan hukum administrasi danhukum pidana adalah adanya paksaan, tipuan dan suap hal itu menurutteori dalam hukum administrasi Negara, jadi tidak mempersoalkanapakah itu uang Negara atau bukan;Bahwa karena pendirian Yayasan/BUMN ini disasarkan pada AktaNotaris dan perjanjian

Kelas II 4/6, 5/10.50 (lima puluh) kotak beserta isi alat pertukangan.1500 (seribu limaratus) lembar tikar Plastik.300 (tiga ratus) Kotak P3K.1350 (seribu tiga ratus lima puluh) buah Popok Bayi Kecil1620 (seribu enam ratus dua puluh) pak pempes bayi standar.250 (dua ratus lima puluh) Pak Odol Besar.250 (dua ratus lima puluh) Pak Sikat Gigi.250 (dua ratus lima puluh) Pak Sabun Mandi.Barang bukti dalam perkara ini yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara lain yaitu perkaraGratifikasi dan atau Suap