Ditemukan 6225 data
11 — 11
Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2021/PA Una.Miskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014tentang petunjuk tekhnis PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sehingga segala biayayang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon II;2.
16 — 10
danPemohon II telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaranbiaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telahdiperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 269/Pdt.P/2021/PA.Una.tertanggal 02 Agustus 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMANomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi MasyarakatMiskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014tentang petunjuk tekhnis
108 — 53
Selain itu, Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim YangTerhormat agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahuluwalupun terdapat upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi dariTergugat (Uitvoerbaar Bij Voorad), Permohonan ini adalah sesuai denganPasal 191 ayat (1) RBG dan Pedoman Tekhnis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum dan Perdata Knusus Mahkamah Agung RI (BukuIl, edisi 2007), halaman 86 butir 4 huruf a dan b.Berdasarkan fakta, bukti, dan dasar hukum yang telah
55 — 4
Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendabaik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya, barang itusepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telah dicuri olehTerdakwa atau telah berpindah tempat.
56 — 25
permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana Penetapan Ketua PengadilanAgama Andoolo Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Adl. tanggal 10 Juni 2020, jo SuratKeputusan Kuasa Pengguga Anggaran Pengadilan Agama Andoolo NomorW21A6/343/KU.01/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020, hal mana telah sesuaidengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman LayananHukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis
152 — 44
Bahwa, terhadap pelaksanaan pengembalian pembatalan pembelian rumah dari keduahak Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II tersebut hingga saat ini belum dapatterlaksana, oleh karena halhal yaitu adanya kendala tekhnis dari kebijakan PemerintahHalamanDaerah/Kota Surabaya dalam hal menerbitkan site plan, sehingga mempengaruhipengajuan a lokasi dana pembangunan di Proyek Perumahaan City Home, termasukpengembalian uang Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II.
19 — 10
Huruf E Angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 129/KMA/SK/VIV/2019 tentang Petunjuk Tekhnis Administrasi Perkaradan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan secaraelektronik dilaksanakan atas persetujuan para pihak setelah proses mediasidinyatakan tidak berhasil.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohonmenyatakan mempertahankan maksud dan isi permohonannyaMenimbang, bahwa alasanalasan perceraian yang dikemukakan olehPemohon dalam surat permohonan
Jainudin Jailan bin Jailan Majid
Termohon:
Fitriani binti Haedar Wisnu
20 — 17
Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkanhambatan geografis atau tekhnis.
248 — 79
MM.dalam Bimbingan Tekhnis Ekonomi Syariah di Balai DiklatPemerintah Propinsi Jambi Tanggal 4022015, selain menjelaskanasas personalitas kelslaman H. DR. Amran Suadi, SH. M.Hum.MM. juga menguraikan seluk beluk mengadili dan memutusHal. 10 dari 37 Hal. Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT BTNperkara sengketa ekonomi syariah.
Bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT(Kreditor) dengan PENGGUGAT (Debitor) sebagai pihak yang telahmenerima dan menikmati uang kredit pembiayaan dari TERGUGAT yangdidasarkan Perjanjian Pembiayaan danguna menjamin pengembaliankredit pembiayaan dimaksud, PENGGUGAT telah secara sadarmemberikan beberapa jaminan dan telah dibebani Hak Tanggungan; yangsecara hukum tekhnis eksekusinya telah tertuang didalam Akta PemberianHak Tanggungan.
22 — 4
orang yangmelakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaanpemiliknya, baik seluruhnya maupun sebahagian dengan demikian barang ituharus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupanekonomi seseorang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang / benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
89 — 49
TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara menentukan : Tergugat adalah badan ataupejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkanwewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkannya kepadanya yangdigugat oleh orang atau bandan hukum perdata.Menimbang, bahwa mengenai isu hukum ke 2 (dua) 2.1. dan 2. 2dapat diberikan pertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut :Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pengangkatanPerangkat Desa secara tekhnis
23 — 14
Pemohon danPemohon II telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaranbiaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telahdiperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 201/Pdt.P/2021/PA.Una.tertanggal 24 Mei 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis
Terbanding/Penggugat : Negara RI, Cq. Kementerian Hukum & HAM, Cq. KANWIL Kementerian Hukum & HAM Sualwesi Selatan, Cq. Balai Harta Peninggalan Makassar Diwakili Oleh : Drs. Muhsini, SH
Turut Terbanding/Tergugat : Ahmad Umar
Turut Terbanding/Tergugat : Asse Saleha Binti Lahu
Turut Terbanding/Tergugat : Sulaemana Bin Lahu
Turut Terbanding/Tergugat : Dorahing Bin Lahu
Turut Terbanding/Tergugat : H. Supu Bin Lahu
Turut Terbanding/Tergugat : Hasnah Nur Binti Lahu
62 — 35
Ruppa Anggota Tekhnis Hukum Balai Harta PeninggalanMakassar, berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Perintah Penugasanmasingmasing tertanggal 20 Desember 2011 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dibawah register No:53/SK/Dal/Pdt/X11/2014 /PN. Maros tanggal 23 Desember 2011; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT, DAN1.
YUSNI FEBRIANSYAH EFENDI, SH
Terdakwa:
RISWANDI SUSANTO Bin SUPARDIN RAHMI.
270 — 77
diterima, termasuk biaya penggandaan SPPB danpemasangan bowplank (semacam pembatas yang dipakai untukmenentukan titik bidang kerja pada sebuah proyek pendirian bangunanatau rumah, bowplank juga dapat berfungsi sebagai tempat penetuantitik membuat dan meletakkan ukuran bangunan yang akn didirikan dansebagai media bantu bagi proses pembuatan pondasi).Bahwa sebenarnya RAB dan gambar teknis untuk Semua pekerjaan DAKmasingmasing sekolah di Aceh Barat Tahun Anggaran 2018 dibuat olehsaksi RUSLI selaku Tim Tekhnis
PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimanadimaksud dalam pasal 3, diwajibkan menyusun rencana kegiatandan membuat daftar kebutuhan yang diperlukan besertaspesifikasinya, jumlah dan perkiraan harga yang menjadi bagian/lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini denganHalaman 37 dari 98 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2019/PN Bnamengacu kepada petunjuk Tekhnis DAK Fisik dan petunjukOperasional:;d.
PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimanadimaksud dalam pasal 3, diwajibkan menyusun rencana kegiatandan membuat daftar kebutuhan yang diperlukan besertaspesifikasinya, jumlah dan perkiraan harga yang menjadi bagian/lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini denganmengacu kepada petunjuk Tekhnis DAK Fisik dan petunjukOperasional:;d.
Aceh Barat tahun 2018 dan Saksijuga tidak pernah mengikuti rapat ataupun pertemuan mengenaipembentukan tim tersebut;Bahwa kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan T.A 2018 Pada kegiatanrehabilitasi dan pembangunan' sekolah/SKB dilaksanakan denganketentuan swakelola yang artinya dikerjakan oleh masingmasing kepalasekolah penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan T.A 2018 sesuai denganPeraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atasperatutan presiden nomor 123 tahun 2016 tentang petunjuk tekhnis
14 — 10
Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkanhambatan geografis atau tekhnis.
HERDIANTO, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD GANTI Alias GANTI Bin YUSUF Alm
42 — 22
hukum dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwatersebutbertentangan dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku (hakobyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif).halaman10 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN RhlMenimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
24 — 4
diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnya maupunHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2016/PN Thtsebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yangmempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang / benda itu seluruhnya atau sebahagianmilik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifatnilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
93 — 9
MAK PAR sebagaimana termuat dalam suratdakwaan Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan danmengakui sehat jasmani dan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatasmaka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis yuridis barangsiapa menunjukkepada terdakwa SYAFARUDIN pgl.
dibawah kekuasaanorang yang melakukan atau yang mengakibatkan barangberada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnyamaupun sebahagian dengan demikian barang itu harusditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilaididalam kehidupan ekonomi seseorang;Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atausebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain,yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifatnilai tekhnis
47 — 30
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sediaanfarmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika,sedangkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 56 (limapuluh enam) butir obat jenis carnophen, dan 15 (lima belas) butir obat jeniscarnophen, berdasarkan Surat Laporan Pengujian NomorLP.Kar.K.17.1369 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DiBanjarmasin tanggal 10 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh DeputiManajer Tekhnis