Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa apabila telah terbukti terjadi adanya perselisihanyang teruS menerus antara suami istri, sehingga tidak dapat didamaikan lagi,maka tidak perlu dibuktikan lagi tentang apa dan siapa penyebab terjadinyaHal. 42 dari 53 halPutusan Nomor 2093/Pdt.G/2020/PA.Ptpercekcokan dan perselisihan tersebut (Vide Yurisprudensi Nomor : 3180K/Pdt/1985, tanggal 24 Desember 1986);Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, telah terbuktibahwa rumah tangga Pemohon Konvensi

Termohonsudah tidak mungkin dipertahankan;Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon denganTermohon sudah tidak ada harapan untuk merukunkannya kembali, makamengenai faktor penyebab maupun siapa yang menjadi penyebab perselisinansebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannyamaupun yang disampaikan Termohon dalam jawabannya, maka menurutmajelis hal tersebut tidak perlu lagi dipersoalkan untuk dipertimbangkan secarakhusus dan mendalam sebagai mana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 3180K

Pilg.guilt tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanyatidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yangmenyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yangterpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yangteradi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3180K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 juga dinyatakan, bahwa pengertiancekcok yang terus

No.3180K/Pdt/1985 yang menyatakan pengertian cekcok yang terusmenerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepadapenyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannyaadalah benar dan terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehinggatidak dapat didamaikan lagi junto yurisprodensi MA.

Putusan Mahkamah Agung RI, nomor 3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, menjadi pertimbangan dikabulkannyagugatan perceraian karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadiperselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus tanpa menitikberatkansiapa yang memulai perselisihan dan pertengkaran tersebut;Dalam RekonvensiBahwa Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi yang padapokoknya sebagai berikut:1.

Oktober 1991, yang antara lain isinya menyatakan BahwaMahkamah Agung berpendapat kalau judex factie berpendapat alasanperceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 telah terbukti, maka hal ini sematamata ditujukan kepada perkawinan itusendiri tanoa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinyaperselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180K

YurisprudensiYurisprudensi :a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 38K/AG/1990 menyebutkanbahwa Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalamrumah tangganya , adalah semata mata ditujukan kepada pecahnyaperkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalamhal terjadinya perselisihnan dan pertengkaran tersebut , maka sudahmemenuhi isi pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 3180K

masalahsikap yang dapat diubah, dan hal tersebut tidaklah serta merta dapatdijadikan dasar untuk memutus hubungan perkawinanini, karena hal ini tidaksesuai dengan pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapatdidamaikan lagi (onheelbare tweespalt), karena bukanlah ditekankankepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan akan tetapi melihatkenyataannya, apakah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerusyang tidak dapat didamaikan lagi (sebagaimana ditegaskan dalamYurisprudensi MARI No. 3180K

Nomor 3180K/Pdt/1985 yang diambil alih sebagai pendapat majelishakim bahwa cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan adalahbukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akantetapi melihat dari kenyataannya terbukti adanya cekcok terus menerus,sehingga tidak dapat didamaikan lagi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikanPemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangansesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, bahkanHalaman

(Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 3180K/Pdt/1985 tertanggal 28 Februari 1987 Jo. Yurisprudensi Nomor :266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo.

(Vide : Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985 tertanggal 28 Februari 1987Jo. Yurisprudensi Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo.Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo.Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim sangatlahmemahami dan menghargai sikap serta keinginan Termohon Konvensi untukHIm. 33 dari 51 him. = Put.

Oktober 1996, dinyatakan,Di antaradoktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah matrimonial guilt tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), olehkarenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yangbersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akantetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahul keadaansenyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3180K

yang melatarbelakangi tentangpenyebab terjadinya perselisinan dan pertengkaran tersebut, dapat disimpulkanbahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan danpertengkaran terus menerus, sehingga dirasa mustahil apabila Pemohon danTermohon masih diharuskan untuk hidup rukun lagi, sedangkan faktanya antaraPemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak adahubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami isteri;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180K

dalamYurisprudensiYurisprudensi :a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 38K/AG/1990menyebutkan bahwa antara suami istri teruS menerus terjadiperselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hiduprukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata mata ditujukankepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpoa mempersoalkansiapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan danpertengkaran tersebut , maka sudah memenuhi isi pasal 19 fPeraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 3180K

Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi Tergugat pada prinsipnyasejalan dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang Penggugat danTergugat sebagai suami istri dan telan memperoleh 3 orang anak, adapunmengenai bantahan Tergugat terhadap dalildalil Penggugat maka kedua saksiTergugat tersebut tidak ada yang mengetahuinya, olehkarenanya makabantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 3180K

perkara ini bukan lagiditekankan kepada siapa yang bersalah serta penyebab perselisihan danpertengkaran yang harus dibuktikan, melainkan dari fakta tersebut telahPutusan nomor 1062/Pdt.G/2018/PA.BkI, Halaman 38 dari 65mengindikasikan putusnya ikatan batin yang merupakan sendi utama rumahtangga antara Pemohon dan Termohon, dan apabila ikatan batin tersebut telahputus, maka rumah tangga tidak mungkin lagi dapat dipertahankankeutuhannya (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 3180K

Putusan Nomor94/PDT/2013/PT.DKI, tanggal 23 Juli 2013 Jo Putusan Nomor 3180K/Pdt/2015 tanggal 25 Februari 2016, Gugatan PT Progisa Utama (TergugatIV gugatan a quo ) dinyatakan tidak dapat diterima dengan pengertiandalam putusan Nomor 217/Pdt/G/2010/PN.Jkt.Ut tanggal 16 Maret 2011 Jo.Putusan Nomor 94/PDT/2013/PT.DKI, tanggal 23 Juli 2013 Jo PutusanNomor 3180 K/Pdt/2015 tanggal 25 Februari 2016, (Tergugat IV gugatan aquo) dalam pertimbangan hukum dan amar putusan tidak ada yangmenyebutkan PT Progisa

Putusan Nomor 1780/Pdt.G/2020/PA.SlwMenimbang, bahwa mengenai terdapatnya perbedaan versi antaraPenggugat dan Tergugat perihal terjadinya pertengkaran dan perselisihanantara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman padaYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180K/Pdt/1985 tanggal 28Januari 1987, kaidah hukumnya berbunyi: "Pengertian cekcok yang terusmenerus yang tidak dapat didamaikan (onheelbare tweespalt) bukanlahditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapimelihat

JoNo.3180K/Pdt/ 2018 Jo No. 26/PDT/Eks/ 2018/ PUT/PN.Bdg JoNo.28/DEL/2019/ PN.Jkt.Sel antara Dimaz Mirza Putra Pramudya, dkksebagai Pemohon Lelang melawan PT. Gracia Griya Kencana dan PT.Royal Premier International sebagai Termohon Lelang;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menambahkanpada saat chaos tetap mencoba untuk mediasi namun sudah tidak bisa lagiketika ditahan;3.