Ditemukan 2232 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sela seli selfi sele selft selo
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153/B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT TH INDO PLANTATIONS
64 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 153/B/PK/Pjk/2016Bahwa dalam sistem self assessment, pemeriksaan pajak merupakansalah satu bentuk pengawasan terhadap Wajid Pajak dalammemenuhi kewajiban perpajakannya, apakah telah sesuai denganketentuan yang berlaku.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 21-05-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 10-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 132/PID.SUS/2018/PT BDG
Tanggal 5 Juli 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : BUDI SETIA MULYA,SH
Terbanding/Terdakwa : SOFYAN MUNAWAR
246 — 138
  • FAJARPUTRA GALUNGGUNG (FPG) memiliki kewajiban perpajakan yaitu,menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kKewajibanperpajakannya (self Assessment) sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1)Undang Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata CaraPerpajakan yang antara lain PT.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 07-05-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 47/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 14 Juni 2021 — Pembanding/Tergugat I : GENERAL MANAGER PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance PLTG Arun
Pembanding/Penggugat : PT. PALMA NAFINDO PRATAMA,
Terbanding/Penggugat : PT. PALMA NAFINDO PRATAMA,
Terbanding/Tergugat I : GENERAL MANAGER PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance PLTG Arun
Terbanding/Tergugat II : Direktur Utama PT. Pembangkit Jawa Bali Kantor Pusat
Terbanding/Tergugat III : Manajer Administrasi dan Umum adl Pjbt. Pelak. Pengadaan PT.Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance PLTG Arun
Terbanding/Tergugat IV : Manajer Operasi,Direksi Pekerjaan adl Wakil Pengguna Barang,jasa untuk mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance PLTG Arun
Terbanding/Tergugat V : Supervisor K III dan keamanan Pelaksanaan Pekerjaan PT.Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance PLTG Arun
Turut Terbanding/Tergugat II : Direktur Utama PT. Pembangkit Jawa Bali Kantor Pusat
Turut Terbanding/Tergugat III : Manajer Administrasi dan Umum adl Pjbt. Pelak. Pengadaan PT.Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance PLTG Arun
Turut Terbanding/Tergugat IV : Manajer Operasi,Direksi Pekerjaan adl Wakil Pengguna Barang,jasa untuk mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance PLTG Arun
Turut Terbanding/Tergugat V : Supervisor K III dan keamanan Pelaksanaan Pekerjaan PT.Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance PLTG Arun
374 — 110
  • Memberikan usulan program K3 yang efektif di Unit BisnisJasa O&M sebagai masukan pertimbangan dalam menyusunkebijakan dan program K3 yang dituangkan pada RKAP,melaksanakan pendampingan Program Risk Management danmelaksanakan implementasi Self Insurance;b. Memonitor pelaksanaan dan program K3 dan mengevaluasihasilnya sesuai standar yang berlaku untuk memberikan saranperbaikan dan peningkatan efektifitas program serta banch markingke perusahaan pembangkitan terkemuka bertaraf internacional;C.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-05-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 381/B/PK/PJK/2017
Tanggal 10 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BOAR LONGYEAR
39 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan uraian di atas, berdasarkan Pasal 2Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) Undangundang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangundang Nomor 16 Tahun 2009, perundangundangan perpajakan menganut sistem self assesmentyang berarti Wajid Pajak diberi kepercayaan untukmenghitung, memperhitungkan, membayar, danmelaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnyaterutang.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 23-11-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 119/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
PT Sarana Ventura Selaras / diwakili Alamsyah
Tergugat:
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI
102 — 54
  • Bahwa tolak ukur Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea Cukaidalam melakukan verifikasi terhadap ketentuan larangandan/atau pembatasan pada pemberitahuan pabeaan yaituberdasarkan pos tarif yang diberitahukan oleh importir (dhi.Penggugat) dalam pemberitahuan pabean yang diberitahukanoleh penggugat secara self assesment.e.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 10-02-2016 — Upload : 05-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 04/PID.PRAPER/2016/PN.Bdg
Tanggal 10 Februari 2016 — YANI RS L A W A N Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Cq. Ditreskrim Um Polda Jabar
379 — 158
  • konstitusi memberi hak istimewa kepadaPOLRI untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah,menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengantindak pidana, sehingga dalam melaksanakan hak istimewa tersebut harus taatdan tunduk kepada prinsip the right of due process, dan agar konsep dueprocess tersebut dapat terjamin pelaksanaannya oleh aparat penegak hukumharus menghormati dan menjamin dengan baik doktrin inkorporasi yangmemuat berbagai hak antara lain : The right of self
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Perdata Tanah
Register : 25-04-2011 — Putus : 05-01-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 13/ Pdt.G/2011/PN.Sungg.
Tanggal 5 Januari 2012 — 1. H. ANDI MAPPABANGKA 2. H. ANDI MUCHTAR LUTFI LAWAN 1. KEPALA DESA BONTOALA 2. HANONG BIN BUNDU 3. HAMANSIA BINTI BUNDU 4. SUDDING BIN DAKO 5. SATTU BIN DAKO 6. MUDDIN BIN DAKO 7. BACCE BINTI DAKO 8. BATE BIN DAKO 9. MULIATI BINTI DAKO 10. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABUPATEN BANTAENG dahulu KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI BANGUNAN MAKASSAR, 11. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
91 — 24
  • tidak akurat dan karenaadanya Surat Keterangan No. 396/DB/VII/2006 tanggal 3 Agustus 2006 dan SuratKeterangan No. 397/DB/2006 tanggal 3 Agustus 2006 yang tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka penerbitan Surat PemberitahuanPajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Surat Tanda Terima Setoran(STTS) tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008 kepada Tergugat II s/d Tergugat IXharus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.Bahwa Negara Indonesia menganut sistem self
Pengadilan PN PAINAN Pidana Khusus
Register : 20-12-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN PAINAN Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pnn
Tanggal 9 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.CHRISTIAN ERRY WIBOWO MARYUANNA, SH
2.MUCHAMMAD ARIFIN, SH
Terdakwa:
SELFI DESMI NOVITA, S.Pt
201 — 60
  • Saksi tidak tahu kemana uangnya ditransfer.Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada selisihnnya pada waktu itu.Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah pinjaman atas nama DedengPutra.Bahwa kasirnya pada saat pencairan kredit atas nama YELPA NORAadalah Saksi.Bahwa Saksi hanya memaraf pada slip pencairan kreditnya.Bahwa Terdakwa SELFI DESMI NOVITA yang mengambil slip pencairankredit atau voucher atas nama YELPA NORA karena ada hubungankeluarga katanya.Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa uangnya oleh Terdakwa SELF
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 06-02-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK
Tanggal 26 Maret 2020 — Pembanding/Terdakwa : NAND KUMAR Diwakili Oleh : A. MUSLIM MURJIYANTO, SH.M.Hum, dkk
Terbanding/Penuntut Umum : NILA MAHARANI,SH.M.Hum.
334 — 203
  • oleh Divisi PGV (Policy Governance) Buku I, BabPersetujuan Kredit , Sub Bab : Pencairan Kredit , Sub Sub Bab :Pencairan Kredit, Indeks : 0100301, Bab : Il, Sub Bab : H, Sub SubBab : 01, Halaman : 1, Nomor Instruksi : IN/56/PGV/001, TanggalBerlaku : 07032014 yang antara lain mengatur bahwa PencairanKredit dapat dilaksanakan apabila persyaratanpersyaratan yang telahditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit (SKK) telah dipenuhi, antaraHalaman 16 dari 121 Putusan Nomor 4/PID.SUSTPK/2020/PT YYK.lain : Self
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 23-02-2008 — Putus : 06-08-2009 — Upload : 25-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1111/Pdt. G/2008/PN. JKT. Sel
Tanggal 6 Agustus 2009 — 1. PT. MAHAMERU CITRA (“MAHAMERU”) 2. PT. CENTRA AKTIVINDO. Lawam (1). CCA Management BV (“CCA l”L (2). CCA International Limited (3). CCA Holdings Limited
151 — 85
  • ., Other ) =A second self.
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Umum
Register : 28-06-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN KETAPANG Nomor 249/Pid.B/2021/PN Ktp
Tanggal 15 September 2021 — Penuntut Umum:
1.LASIDO HERITSON PANJAITAN SH
2.BAYU KUSUMA NUGRAHA SH
3.DHIMAS MAHENDRA
Terdakwa:
MARSAHADIAN Alias H IMAR Bin BAGIAN
94 — 12
  • 5.125.000,00 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 8 Oktober 2020;
    5.37 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara dengan Kode Billing 820201008652027 sebesar Rp. 5.125.000,00 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 8 Oktober 2020;
    5.38 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Rotan Tanam Hasil Budi Daya Petani Nomor: 263/SKAB/PNP/UMUM/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Pamalontian tanggal 04 Oktober 2020;
    5.39 1 (satu) lembar Self
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 03-02-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst
Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA
399 — 132
  • .,.Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.12.285.714.285, (42,200%). Dengan demikian, progress yang telahdicapai oleh debitur saat ini telah melampaui target progress proyek yangtelah dibiayai oleh Bank.
    Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyekdengan jumlahfasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.222.185.836.882, (62.68% dari nilaiproyek) sehinggaterjadideviasi positif sebesar Rp.5.082.464.095,. (1.433%) yang artinyaprogress proyek tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.2.
    Sementara itu, jumlah fasilitasyang telah ditarik oleh debitur adalah sebesar Rp. 8.600.000.000.,.Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.12.285.714.285, (42,200%). Dengan demikian, progress yang telahdicapai oleh debitur saat ini telah melampaui target progress proyek yangtelah dibiayai oleh Bank.
    DenganHalaman 251 Putusan No.32/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.memperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyekdengan jumlahfasilitas yang telah ditariktersebut adalahRp.222.185.836.882. (62,68% dari nilai proyek) sehingga terjadideviasipositif sebesar Rp.5.082.464.095.. (1.433%) yang artinya progress proyektersebut telah melampaui target yang ditetapkan.2.
    Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja AuditIntern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/OJKdan/atau hasil pengawasan otoritas lain;10.Mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yangmenyangkut anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan PejabatEksekutif;11.Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategisdi bidang kepegawaian;12.Melakukan penilaian (self assessment) atas pelaksanaan GoodCorporate Governance Bank paling kurang
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum
Putus : 23-09-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PN BLITAR Nomor 153/Pid.B/2016/PN Blt
Tanggal 23 September 2016 — AMADI Alias KOTIN
78 — 11
  • Jadi,seorang Terdakwa berhak untuk membantah dialildalil yang diajukan dalamdakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, hal manadalam ilmu pengetahuan hukum pidana asas ini disebut non self incrimination, yaituseorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akanmemberatkan/ merugikan dirinya di muka persidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa meskipun Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyangkal ataumembantah keterangan
Pengadilan PN SIDOARJO TUN Pajak
Putus : 07-12-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 270/Pid.Sus/2015/PN.Sda
Tanggal 7 Desember 2015 — DWI NOERTJAHJO
332 — 110
  • Bahwa sistim penghitungan pajak yang berlaku di Indonesia adalahmenganut sistim self assessment artinya wajib pajak diberi kepercayaan/ keleluasaan untuk menghitung sendiri dan melaporkan kepada pihakpajak, sehingga keterlibatan akuntan publik bukan merupakankeharusan. Dalam perkara ini oleh karena Terdakwa tidak membuatlaporan, maka sudah tepat apabila pihak pajak / pemeriksamenggunakan data yang ada dan terkait dengan kegiatan PT.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 22-02-2023 — Putus : 13-07-2023 — Upload : 29-08-2023
Putusan PN PALU Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal
Tanggal 13 Juli 2023 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD TRY HANDOKO, S.H.
2.NURROCHMAD ARDHIANTO, S.H.
Terdakwa:
BAHARUDIN
108 — 81
  • Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tanggal 05 Desember 2019, Masa Pajak: 12/1/2019 samapai dngan 12/31/2019, Tahun Pajak 2019;

    5. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng Warna Hijau tanggal 10 Desember 2019, Total Setoran sejumlah Rp11.590.000,00;

    6. 1 (satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun Anggaran 2019 tanggal 10 Desember 2019, Nomor 003847/SSPD/06/1/2019;

    7. 1 (satu) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah (Self

Pengadilan PN KETAPANG Pidana Umum
Register : 28-06-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN KETAPANG Nomor 250/Pid.B/2021/PN Ktp
Tanggal 15 September 2021 — Penuntut Umum:
1.LASIDO HERITSON PANJAITAN SH
2.BAYU KUSUMA NUGRAHA SH
3.DHIMAS MAHENDRA
Terdakwa:
H MUHAMMAD RUYANI Alias H RUYANI Bin H MUSRID
77 — 18
  • 5.125.000,00 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal
    8 Oktober 2020;
    5.26 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara dengan Kode Billing 820201008652027 sebesar Rp 5.125.000,00 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 8 Oktober 2020;
    5.27 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Rotan Tanam Hasil Budi Daya Petani Nomor: 263/SKAB/PNP/UMUM/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Pamalontian tanggal 04 Oktober 2020;
    5.28 1 (satu) lembar Self
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-09-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI
Tanggal 28 September 2017 — MULYATNO WIBOWO
340 — 139
  • Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur,target progress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditariktersebut adalah Rp.12.285.714.285, (42,200%). Dengan demikian,progress yang telah dicapai oleh debitur saat ini telah melampaui targetprogress proyek yang telah dibiayai oleh Bank.
    Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyekdengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.71.428.571.428, (18,32%). Sehingga progress proyek tersebut telahmelampaui target yang ditetapkan.5. Review Covenant/ Syaratsyarat Kredit :Fasilitas DebiturFasilitas di Bank DKI:Utlilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai Rp. 110.388 jutaatau 108%.
    Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur,Hal 144 Putusan Nomor : 30Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKItarget progress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditariktersebut adalah Rp.12.285.714.285, (42,200%). Dengan demikian,progress yang telah dicapai oleh debitur saat ini telah melampaui targetprogress proyek yang telah dibiayai oleh Bank.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-02-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — RAMDANI, S E , DK
36 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terdiri dari 40 orang pekerjaborongan untuk pembersihan dan penanaman, 7 orang pengawaslapangan;Peralatan yang adalah 3 unit escavator dan chainshaw 20 unit sertaperalatan pendukung untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan.Saat ini rekanan membutuhkan dana untuk pembayaran uang mukapengadaan bibit sawit sebanyak 165.000 batang;Jika dilihat tingkat pekerjaan tersebut diatas menurut kami wajar danmemungkinkan karena yang bersangkutan memulai kerja pada awalbulan September 2008 dengan menggunakan self
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-05-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN PALU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal
Tanggal 10 Agustus 2017 — I PUTU DEDI ARTONO
127 — 30
  • .2016 dari Rp740.470.000, menjadi Rp720.155.000, karenapenghematan PAGU revisi ke5 (final) berdasarkan surat telegram dariKapolda Sulteng Nomor ST/10122/IX/2016 perihal Penyesuaian AlokasiPenghematan Belanja Dalam APBNP Tahun Anggaran 2016;Bahwa karena itu Bid TI Polda Sulteng mengumpulkan data pagu realisasi keBiro Rena Polda Sulteng maka pada tanggal 8 Nopember 2016 berdasarkansurat Biro Rena Polda Sulteng Nomor B/2432/XI/2016/RorenaperihalPengesahan Revisi Anggaran Terkait Revisi Blokir Mandiri (self
    Rp740.470.000, menjadiRp720.155.000, karena penghematan pagu revisi ke5 (final); Bahwa revisi pagu anggaran tersebut didasarkan surat telegram dari KapoldaSulteng Nomor ST/10122/IX/2016 perihal Penyesuaian Alokasi PenghematanBelanja dalam APBNP TA 2016 sehingga Bid TI Polda Sultengmengumpulkan data pagu realisasi ke Biro Rena Polda Sulteng, maka padatanggal 8 Nopember 2016 berdasarkan surat Biro Rena Polda Sulteng NomorB/2432/XI/2016/Rorena perihal Pengesahan Revisi Anggaran terkait revisiblokir mandiri (self
Pengadilan PN CURUP Pidana Khusus
Register : 21-06-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 16-07-2018
Putusan PN CURUP Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp
Tanggal 10 Juli 2018 — Pemohon:
Frizal Romeo Alias Ical Bin Iskandar Zainudin
Termohon:
3.Kapolres Rejang lebong cq Tim Penyidik Perkara Pidana
4.Kajari Rejang Lebong cq Jaksa Peneliti Perkara Pidana
73 — 48
  • pemenuhan hak tersangkauntuk didengar keterangannya terhadap perkara yang dipersangkakan menurutversinya, atau dengan kata lain, keterangan calon tersangka (terlapor) yangsementara diperiksa sebagai saksi atau keterangan tersangka tidak dapat dijadikanHalaman 23 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crptumpuan pembuktian, karena tidak mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikankebersalahan tersangka atas tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya.Bahwa hal ini merupakan asas non self