Bahwadalam akad nikah antara Pemohon Idan Pemohon Il yang bertindaksebagai wali nikah adalah ayah Pemohon Il yaitu AYAH PEMOHON II dansaksi nikah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupaNomor Perkara :00164/Pdt.P/2016/PA.PbgHalaman 1 dari 9 halamanuang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dan hingga sekarang ini Pemohon dan Pemohon II belum pemah bercerai;Bahwa dalam akad nikah Pemohon dengan Pemohon Il tidak adalarangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupunperaturan

danPemohon II (PEMOHON Il) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 1993Nomor Perkara :00164/Pdt.P/2016/PA.PbgHalaman 2 dari 9 halamandihadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATENPURBALINGGA;3. Memerintahkan Pemohon dan Pemohon Il untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Karangmoncol Il, KABUPATEN PURBALINGGA,; 4.

Bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahanpada tanggal 14 Mei 1993 di rumah orang tua Pemohon II di dihadapanPetugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol Il,KABUPATEN PURBALINGGA, namun setelah selesai akad nikahPemohon dan Pemohon II belum mendapatkan buku Kutipan AktaNikah; Nomor Perkara :00164/Pdt.P/2016/PA.PbgHalaman 6 dari 9 halaman2.

Membebaskan Para Pemohon dari biaya yang timbul dalam perkara ini ;Nomor Perkara :00164/Pdt.P/2016/PA.PbgHalaman 8 dari 9 halamanDemikian diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 M bertepatan dengantanggal 23 Syawal 1437 H, oleh saya Drs. H.

Mahmud HD, M.H.Panitera Pengganti,ttdHeru Wahyono, S.H.Rincian Biaya Perkara :NIHILNomor Perkara :00164/Pdt.P/2016/PA.PbgHalaman 9 dari 9 halaman

Putusan Nomor 1231/B/PK/Pjk/2020penerbitan Surat Tagihan Pajak PPN Nomor 00164/107/14/092/16 MasaPajak Juli 2014 sehingga Penggugat mohon agar Surat Gugatan inidikabulkan dan Surat Tagihan Pajak PPN Nomor 00164/107/14/092/16 MasaPajak Juli 2014dari Tergugat dibatalkan demikian juga Surat KeputusanNomor KEP00701/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 16 Oktober 2017, sehinggapembayaran atas STP tersebut dapat dikembalikan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan pada tanggal 19

Pengadilan Pajak Nomor PUT118051.99/2014/PP/M.XVIIIBTahun 2019, tanggal 16 Mei 2019 , yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00701/NKEB/WP.J.19/2017tanggal 16 Oktober 2017 tentang tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSurat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00164

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00701/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 16 Oktober2017 tentang tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00164/107/14/092/16tanggal 5 Oktober 2016 Masa Pajak Juli 2014, atas nama PTNissan Motor Indonesia, NPWP 01.081.679.1092.000, beralamatdi Kawasan Industri Kota Bukit Indah Blok

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00164/107/14/092/16 tanggal 5 Oktober2016 Masa Pajak Juli 2014, atas nama PT Nissan MotorHalaman 3 dari 7 halaman.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor KEP00701/NKEB/WPJ.19/2017tanggal 16 Oktober 2017 tentang tentang Pembatalan Ketetapan Pajakatas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00164/107/14/092/16 tanggal 5

Kabupaten Agam,dan sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruhwilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tesebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa bukti berupa surat, maupun para saksi yang diajukandipersidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24Agustus 2015 M. telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar diHalaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 00164

KET/NTU2015yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Multiara,Kabupaten Agam, tanggal 24 Agustus 2015;Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 00164/Pdt.G/2015/PA LB9.

Bahwa Tergugat tidak ridha lagi atas perlakuan Tergugat yangtelah meninggalkan Penggugat tanpa diberi nafkah dan tidakmemperdulikan Penggugat selaku istrinya, lalu menyerahkan uangsepuluh ribu rupiah dan mohon putusan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas dapatdisimpulkan fakta hukum sebagai berikut :Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 00164/Pdt.G/2015/PA LB1.

SyaifulBahri, SH. sebagai Ketua Majelis, Syahrullah, SHI, MH. dan Muzakir, SHI.Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 00164/Pdt.G/2015/PA LBsebagai Hakimhakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum oleh Ketua Majelis tesebut pada hari itu juga, dengan dihadiri olehHakimhakim anggota dan dibantu oleh Dra. Um Abdiah sebagai PaniteraPengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;Hakim Hakim Anggota Hakim KetuaSyahrullah, SHI. MH Drs.

Materai Rp. 6.000,Jumlah Rp. 281.000,Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 00164/Pdt.G/2015/PA LBHalaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 00164/Pdt.G/2015/PA LB

Bahwa dalam posita poin 5 Para Pelawan menyebutkan telah menerimasertifikat hak milik Nomor : 00164 an.

padahaldalam sertifikat hak milik nomor : 00164 luas + 162 m?5. Bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatanrekonpensi terhadap SHM nomor : 00164 yang telah dijadikan agunanpada perkara terdahulu untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi,yang pada intinya adalah sebagai berikut:1.

dan bersertifikat nomor : 00164 an.SUMARNI Bt. RIBUT dan M. SHOLEH Bin ANSOR terletak di DesaPamulihan Larangan Brebes berbatasan dengan: Sebelah Utara : Tanah nya SEYU Sebelah Timur : Tanah nya RASJA Sebelah Selatan : Tanah nya KUNDORO Sebelah Barat : Jalan DesaMohon diterangkan sebagai Tanah Obyek Sengketa;3. Bahwa tanah rumah sebagai Tanah Obyek Sengketa diatas sekarangditempati / dihuni anak nya bernama Ny.

Bahwa Tergugat dan Il meminjam uang pada Penggugat katanyaakan digunakan untuk usaha dagang dengan meminjamkan sebidangtanah beserta bangunan rumah permanen terletak di Desa PamulihanLarangan Brebes dasar catatan di Desa persil No. 36 d Sertifikat HakMilik No. 00164 an SUMARNI M.

Menyatakan bahwa terhadap SHM nomor 00164 lIuas +162 m? adalah sahsebagai agunan terhadap hutang Penggugat Rekonpensi ;3. Menghukum kepada siapa saja yang menerima hak atas tanah objeksengketa untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi dalamkeadaan kosong dan tanpa beban hukum siapapun.4.

FARHAN, Laki-laki, lahir di Pekanbaru, tanggal 15 April 2020

untuk menandatangani AktaPeralihan Hak di hadapan Pejabat berwenang, atas" 1(satu)unit bangunan rumah tinggal permanen type 36, yang berdiri di atas sebidang tanah Sertipikat Haki Milik Nomor : 5401/Kulim, luas tanah 108 M2, Surat Ukur Nomor: 00164/2012, tanggal 23 Mei 2012 terletak Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau, terdaftar atas nama Pemohon (TILAMRIA SIREGAR);

3.

Bahwa semasa perkawinan PEMOHON mempunyai harta berupa 1 (Satu) unitbangunan rumah tinggal permanen type 36 yang berdiri di atas sebidang tanahSertipikat Hak Milik Nomor : 5401/Kulim, luas tanah 108 M2, Surat UkurNo.00164/2012, tanggal 23 Mei 2012 terletak di Kelurahan Kulim, KecamatanTenayan Raya,Kota Pekanbaru, terdaftar atas nama PEMOHON (TILAMRIASIREGAR);6.

umur/belumdewasa menurut hukum, sehingga belum mampu bertindak sendiri dimukahukum, untuk itu mohon Pengadilan menyatakan PEMOHON TILAMRIAHalaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 192/Pat.P/2020/PN PbrSIREGAR yang berhak sebagai wali dari anak PEMOHON yang masihberada dibawah umur bernama MHD FARHAN untuk menanda tangani AktaPeralihan Hak atas:1 (Satu) unit bangunan rumah tinggal permanen type 36 yang berdiri di atassebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor :5401/Kulim, luas tanah 108 M2,Surat Ukur Nomor: 00164

Untuk menanda tangani Akta Peralihan Hak dihadapan pejabatberwenang atas 1 (Satu) unit bangunan rumah tinggal permanen type 36,yang berdiri di atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor:5401/Kulim, luas tanah 108 M2, Surat Ukur Nomor : 00164/2012, tanggal23 Mei 2012, terletak di Propinsi Riau, Kota Pekanbaru, KecamatanTenayan Raya, Kelurahan Kulim, terdaftar atas nama PEMOHON(TILAMRIA SIREGAR).

HIDIR;Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud akan menjual 1 (Satu) unitbangunan rumah tinggal permanen type 36, yang berdiri di atas sebidang tanahSertipikat Haki Milik Nomor : 5401/Kulim, luas tanah 108 M2, Surat Ukur Nomor:00164/2012, tanggal 23 Mei 2012 terletak Kelurahan Kulim Kecamatan TenayanRaya Kota Pekanbaru Propinsi Riau, terdaftar atas nama Pemohon (TILAMRIASIREGAR) tersebut;Menimbang, bahwa telah terbukti anak Pemohon yang bernama : M.FARHAN, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 15 April 2011

Oleh karena itu anak Pemohon yang belumdewasa dalam rangka melakukan perbuatan hukum dapat diwakili oleh Pemohonbaik untuk melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan;Menimbang, bahwa telah terbukti asset/harta berupa 1 (satu)unitbangunan rumah tinggal permanen type 36, yang berdiri di atas sebidang tanahSertipikat Haki Milik Nomor : 5401/Kulim, luas tanah 108 M2, Surat Ukur Nomor:00164/2012, tanggal 23 Mei 2012 terletak Kelurahan Kulim Kecamatan TenayanRaya Kota Pekanbaru Propinsi

Putusan Nomor 319/B/PK/Pjk/2021 Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, seharusnya tidak adadasar diterbitkannya STP Nomor 00164/107/14/052/15.

Sehingga, STPNomor 00164/107/14/052/15 dan KEP4343/WPJ.07/2015, tanggal 18Desember 2015 seharusnya dibatalkan menjadi nihil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan surat tanggapan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.77063/PP/M.1A/99/2016, tanggal 14 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP4343/WPJ.07/2015, tanggal 18 Desember 2015

, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014Nomor 00164/107/14/052/15, tanggal 26 Mei 2015, atas nama PT MattelIndonesia, NPWP 01.069.505.4052.000, alamat Jalan Jababeka V Kavling46, Kawasan Industri Cikarang, Bekasi, sehingga Sanksi Denda Pasal 14ayat (4) UU KUP harus dibatalkan dan menjadi Nihil;Menimbang, bahwa sesudah putusan

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP4343/WPJ.07/2015, tanggal 18 Desember 2015 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak April 2014 Nomor 00164/107/14/052/15, tanggal26 Mei 2015, atas nama PT Mattel Indonesia, NPWP 01.069.505.4052.000, alamat Jalan Jababeka V Kavling 46, Kawasan IndustriCikarang Harjamekar, Cikarang Utara,

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu gugatan terhadap Surat Keputusan Nomor KEP4343/WPJ.07/2015 tanggal 18 Desember 2015, tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak April 2014,Nomor 00164/107/14/052/15, tanggal 26 Mei 2015, tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil

Pemohon telah didengarketerangannya di persidangan yang pada pokoknya Pemohon memohon Penetapandari Pengadilan Negeri Batang untuk mengijinkan Pemohon untuk membetulkantahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 367/1992 tanggal 15 April 1992yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang dari sebelumnyatercatat lahir pada tanggal 17 Februari 1992 menjadi lahir pada tanggal 07 Februari1992 agar sesuai sebagaimana tercatat pada Surat Keterangan Pengganti KTP No:3325/SKT/20190812/00164

Foto copy Surat Keterangan Pengganti KTP atas nama AZHAR HANIF AZ ZAINdengan No: 3325/SKT/20190812/00164 yang dikeluarkan tanggal 12 Agustus2019, diberi tanda (P1);2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga ABDULLAH ZAINIdengan Nomor: 3325082402073141 yang dikeluarkan tanggal 12 Agustus 2019,diberi tanda (P2);3. Foto copy Surat Kelahiran atas nama AZHAR HANIF AZ ZAIN dengan Nomor:474.1/21/VII/1992 yang dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2019, diberi tanda (P3);4.

Pengadilan Negeri Batang yaitu untuk memperbaiki Kutipan AktaKelahiran Nomor: 367/1992 tanggal 15 April 1992 yang dikeluarkan oleh KantorCatatan Sipil Kabupaten Batang, tercatat atas nama AZHAR HANIF AZ ZAIN lahirdi Batang pada tanggal 17 Februari 1992 seharusnya menjadi atas nama AZHARHANIF AZ ZAIN lahir di Batang pada tanggal O7 Februari 1992 agar sesuaiPenetapan Nomor: 70/Pdt.P/2019/PN Btg, Halaman 3 dari 8 Halamansebagaimana tercatat pada Surat Keterangan Pengganti KTP No:3325/SKT/20190812/00164

bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah untukmerubah tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran memperbaiki Kutipan AktaKelahiran Nomor: 367/1992 tanggal 15 April 1992 yang dikeluarkan oleh KantorCatatan Sipil Kabupaten Batang, tercatat atas nama AZHAR HANIF AZ ZAIN lahir diBatang pada tanggal 17 Februari 1992 seharusnya menjadi atas nama AZHARHANIF AZ ZAIN lahir di Batang pada tanggal O7 Februari 1992 agar sesualsebagaimana tercatat pada Surat Keterangan Pengganti KTP No:3325/SKT/20190812/00164

dari 8 Halaman Bahwa benar, maksud Pemohon mengajukan permohonan diPengadilan Negeri Batang yaitu untuk memperbaiki Kutipan Akta KelahiranNomor: 367/1992 tanggal 15 April 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor CatatanSipil Kabupaten Batang, tercatat atas nama AZHAR HANIF AZ ZAIN lahir diBatang pada tanggal 17 Februari 1992 seharusnya menjadi atas nama AZHARHANIF AZ ZAIN lahir di Batang pada tanggal 07 Februari 1992 agar sesuaisebagaimana tercatat pada Surat Keterangan Pengganti KTP No:3325/SKT/20190812/00164

Sebidang tanah dan bangunan ruko sebagaimanatercantum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00164,yang terletak di Kota Batam, atas nama Pewaris;6. Bahwa Alm.

Menyatakan terhadap sebidang tanah dan bangunan rukosebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :00164, yang terletak di Kel. Bengkong Indah, Kec. Bengkong, atasnama Pewaris diletakkan sita jaminan (Conversatoir Beslag);2. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan sebidang tanahdan bangunan ruko sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor : 00164, yang terletak di Kel. Bengkong Indah, Kec.Bengkong, atas nama Pewaris;DALAM POKOK PERKARA:1.

Menyatakan Penggugat Ill berhak mendapat duaberbanding satu dengan anak perempuan atas sebidang tanah danbangunan ruko sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor : 00164, yang terletak di Kel. Bengkong Indah, Kec.Bengkong, atas nama Pewaris yang perhitungannya 34/96 bagian;7. Menyatakan Tergugat berhak mendapat seperdelapanbagian atas sebidang tanah dan bangunan ruko sebagaimanatercantum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00164, yangterletak di Kel.

Menyatakan pembagian yang adil kepada Penggugat ,Penggugat II, Penggugat Ill, Penggugat IV, Tergugat, atas sebidangtanah dan bangunan ruko sebagaimana tercantum dalam Sertipikat HakGuna Bangunan Nomor : 00164, yang terletak di Kel. Bengkong Indah,Kec. Bengkong, atas nama Pewaris;9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segeramengosongkan sebidang tanah dan bangunan ruko sebagaimanatercantum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00164, yangterletak di Kel. Bengkong Indah, Kec.

XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.di atasnya, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 00164, karena harta tersebut dibeli dengan uang bawaan Tergugatjauh sebelum Tergugat menikah dengan almarhum Pewaris.

berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00164 atas nama SUMARNI Binti RIBUTadalah merupakan HARTA BAWAAN dari orang tua SUMARNI Binti RIBUTyang bentuk peralihannya adalah berdasarkan AKTA HIBAH Tanggal05122006, Nomor : 615/HB/XII/LRG/2006 yang dibuat oleh Deviyanti Rosita,SH selaku PPAT ;Bahwa berdasarkan putusan dalam perkara Nomor : 31/Pdt.G/2011/PN.Bbs Jo.

Gugatan Para Pelawan kurang Pihak1 Bahwa Terlawan I menolak seluruh alasan hukum dari Para Pelawan untuk seluruhnya,kecuali yang diakui kebenarannya;2 Bahwa dalam posita poin 5 Para Pelawan menyebutkan telah menerima sertifikat hakmilik Nomor : 00164 an.

padahal dalam sertifikat hakmilik nomor : 00164 luas + 162 m?

oleh Tergugat I / II pinjaman uang sebesaritu akan dikembalikan tanggal 31 Desember 2012, memang belum jatuh tempodengan meminjamkan harta kekayaan berupa tanah beserta rumahnya di DesaPamulih larangan Brebes, persil 36 d I SHM No. 00164;Bahwa Tergugat I / If mempunyai kekayaan berupa sebidang tanah diatasnyaberdiri rumah tinggal dasar catatan di Desa Persil No. 36d I luas kurang lebihnyaada 162 m2 dan bersertifikat nomor : 00164 an.

Samsudin sc Suriah dan yangmenerima Sumarni binti Ribut diberi tanda P1;2 Fotocopy Sertifikat hak milik no. 00164 atas nama Sumarni binti Ribut diberi tandaP2;213 Fotocopy sertifikat hak tanggungan nomor 13546 atas nama PT. Bank Danamondiberi tanda P3;4 Fotocopy sertifikat hak tanggungan nomor 00543 atas nama PT.

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurut MajelisPUT.53883/PP/M.XII B/99/2014Gugatan2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP2117/WPJ.07/2013 tanggal 11 Oktober 2013 tentang PembatalanKetetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00164/107/11/055/12 tanggal 14 Juni 2012 Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2011;bahwa permohonan

Penggugat tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalamPasal 23 dan Pasal 32 Undangundang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 40 ayat(1) dan ayat (3) serta Pasal 41 Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 00164/107/11/055/12 Tanggal 14 Juni 2012 Masa Pajak April s.d.

;bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan di atas, Majelis berpendapat bahwaKeputusan Tergugat Nomor: KEP2117/WPJ.07/2013 tanggal 11 Oktober 2013 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor: 00164/107/11/055/12 tanggal 14 Juni 2012 Masa Pajak Januari sampaidengan Maret 2011 adalah Surat Keputusan yang materinya dapat diajukan gugatan;bahwa XX, Jabatan: Presiden Direktur, selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor:267/PTEI/ACCT/XI/13 tanggal

tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir denganUndangundang Nomor 42 Tahun 2009, dan peraturan perundangundangan lainnyaserta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;Memutuskan Mengabulkan gugatan Penggugat atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP2117/WPJ.07/2013tanggal 11 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00164

terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 00164/Kelurahan ElaEla tanggal28 Januari 2013, Surat Ukur Nomor: 167/ElaEla/2012 tanggal 26 Desember2012, seluas 11.807 m?

Sertpikat Hak Milik Nomor: 00164/Kelurahan ElaEla tanggal 28 Januari 2013,Surat Ukur Nomor: 167/ElaEla/2012 tanggal 26 Desember 2012, seluas 11.807 m2atas nama Nur Efendy.2.

Danterlepas dari hal tersebut Para Penggugat juga mengetahui keberadaan Sertpikat Hak MilikNomor: 00164 sewaktu mengajukan Gugatan pada Pengadilan Agama Bulukumba denganNomor: 233/Pdt.G/2013/PA.BLK melalui Eksepsi dan Jawaban yang diajukan oleh orang17tua Tergugat Intervensi (Nur Efendy) tertanggal 18 Juni 2013.

Sertpikat Hak Milik No. 00164/Kel.Elaela tertanggal 28 Januari 2013 surat ukur nomor167/Ela ela/2013 tanggal 26 Desember 2012 seluas 11807 m? atas nama Nurefendy(vide bukti 718, TIl Int 1)2. Sertipikat Hak Milik No. 00165/Kel.Elaela tertanggal 19 Maret 2013 surat ukur nomor177/Ela ela/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 seluas 300 m? atas nama H. Muhammad Nur( vide bukt 119, Tll.Int 7).3.

Sertpikat Hak Milik No. 00164/Kel.Elaela tertanggal 28 Januari 2013 surat ukur nomor167/Ela ela/2013 tanggal 26 Desember 2012 seluas 11807 m? atas nama Nurefendy(vide bukt' T18,TIl Int.1).2. Sertipikat Hak Milik No. 00165/Kel.Elaela tertanggal 19 Maret 2013 surat ukur nomor177/Ela ela/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 seluas 300 m? atas nama H.Muhammad Nur( vide bukti T19, Tll.Int 7).3.

Bahwa nama tersebut diatas benarbenar Warga Kelurahan KebonsariKecamatan Jambangan Kota Surabaya Propinsi Jawa Timursebagaimana mana tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor125606/99/00164; Berdasarkan uraian dan alasanalasan tersebutdiatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan NegeriSurabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :3. Mengabulkan permohonan Pemohon ;4.

Fotocopy Kartu Keluarga No. 125606/99/00164 atas nama Kepala KeluargaDEDY SUMARDI PADMASANTOSA, Drs., yang dikeluarkan oleh Camat JambanganKota Surabaya, tertanggal 26 Agustus 2000, bukti P 2 ;3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 147/1991, yang diterbitkan oleh KepalaKantor Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 10 Mei 1991, bukti P 3 ;4.

ANGGRAINI PADMASANTOSA dirubah dan dibaca menjadi ELISABETANGGRAINI; Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan,Kota Surabaya ; Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan iniadalah berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon pada AktaKelahiran No.501/2000, milik anak Pemohon tersebut, yang diterbitkanoleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa bukti surat P 2 dan P 4yaitu Kartu Keluarga No. 125606/99/00164

Putusan Nomor 5294/B/PK/Pjk/2020Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01201/NKEB/WPJ.04/2018 tanggal 06 Agustus2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib PajakMasa Pajak Agustus 2016 Nomor: 00164/107/16/011/18 tanggal 08 Februari2018, atas nama : PT Brilliant Ecommerce Berjaya, NPWP 73.625.848.4451.000, dengan alamat di Lippo Kuningan Lantai 21, Jalan HR Rasuna

Dengan mengadili sendiri:3.13.23.33.4Atau:Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01201/NKEB/WPJ.04/2018 tanggal 06 Agustus 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan WajibPajak Masa Pajak Agustus 2016 Nomor 00164/107/16/011/18tanggal 08 Februari 2018, atas nama : PT Brilliant EcommerceBerjaya, NPWP 73.625.848.4451.000, dengan alamat di LippoKuningan

Lantai 21, Jalan HR Rasuna Said Kavling B12,Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2016Nomor 00164/107/16/011/18 tanggal 08 Februari 2018, atas nama:PT Brilliant Ecommerce Berjaya, NPWP 73.625.848.4451.000,dengan alamat di Lippo Kuningan Lantai 21, Jalan HR

bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor : KEP01201/NKEB/WPUJ.04/2018 tanggal 06Agustus 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak Masa Pajak Agustus 2016 Nomor: 00164

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (Semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor : KEP01201/NKEB/WPJ.04/2018tanggal 06 Agustus 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak AtasSurat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Agustus 2016 Nomor:00164/107/16/011/18 tanggal 08 Februari 2018 oleh Majelis HakimPengadilan Pajak

Sertipikat Hak Milik No. 00163/Pagar Jaya dan No. 00164/Pagar Jaya,keduanya atas nama Penggugat/Ricky Yunnaraga yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Turut' Tergugat IV/Kementerian Agraria TataRuang/Badan Peratanahan Nasional/Kantor Pertanahan KabupatenPesawaran;dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan Tergugat Ill, Tergugat Ill dan Tergugat IV telah melakukanperbuatan melawan Hukum;Menyatakan Surat Sporadik atas 2 (dua) bidang tanah tertanggal 12Nopember 2003 atas nama Tergugat Il dan atas nama Tergugat

Nur;Sebelah Barat berbatasan dengan : Manridho;Menyatakan Tergugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi telahMelakukan Perbuatan Melawan Hukum.Menyatakan Penerbitkan Sertipikat Hak Milik (GHM) Nomor 00163 danNomor 00164, atas nama Fajaruddin, Sy, S.Pd., yang telah dialihkankepada Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan Penerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00163 danNomor 00164, yang didasari pembuatan/ penerbitan Sertipikat Hak Milik(SHM) berupa Surat Pernyataan Penguasaan

Fisik Bidang Tanah(Sporadik) yang secara melawan hukum, maka Sertifikat Hak MilikNomor00163 dan Nomor 00164 atas Nama Fajaruddin yang telah dialihkankepada Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum;Menyatakan surat surat berkenaan dengan penetbitkan hak Sertifikat HakMilik (SHM) Nomor 00163 dan Nomor 00164 dan sebagai dasar peralihanhak yang didasari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00163 dan Nomor00164 termasuk Akta Jual Beli Nomor 73 dan Nomor 74 tertanggal 18 Juni2015, yang

Sertipikat Hak Milik No. 00163/Pagar Jaya dan No. 00164/Pagar Jaya,keduanya atas nama Penggugat/Ricky Yunnaraga yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Turut Tergugat I/Kementerian Agraria Tata Ruang/BadanPeratanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran;dengan segala akibat hukumnya; Menyatakan Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IV telah melakukanperbuatan melawan Hukum; Halaman 11 dari 16 hal.

Bahwa,atas fasilitas kreditnya telah menjaminkan beberapa bidang tanahberikut bangunan, sesuai SHM No : 00164/Kel. Sambongpari, atasnama Ai Frida Limiaty dan SHM. No : 00582/Kel. Mulyasari, atas namaSonny Dharmaloka;2. Bahwa, Jaminan SHM. No. 00164/Kel. Sambongpari, atas nama AiFrida Limiaty, terletak di Kel. Sambongpari, Kec. Mangkubumi, KotaTasikmalaya dan SHM. No. : 00582/Kel. Mulyasari, atas nama SonnyDharmaloka, terletak di Kel. Mulyasari, Kec.

No : 00164/Kel. Sambongpari, atas nama Ai Frida Limiatydan SHM. No : 00582/Kel.

BahwaDalam gugatan Pembantah mempermasalahkan Objeksengketa SHM No. 00164/Kel. Sambongpari an. Aifrida Limiatydan SHM No. 00582/Kel. Mulyasari an. Sonny Dharmaloka,yang mana Pembantah mengaku Objek sengketa dimaksuddijaminkan kepada Terbantah II atas fasilitas kredit yangPembantah dapatkan dari Terbantah II;Berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 04403/2012mengikat objek Hak Tanggungan Peringkat ke1 SHM No.00164/Kel. Sambongpari an.

Sertifikat Hak Milik No. 00164/Kel. Sambongpari an. AijfridaLimiaty;2. Sertifikat Hak Milik No. 00109/Kel. Mulyasari an. SonnyDharmaloka;Halaman 17 dari 30 hal putusan No 98/PDT/2018/PT.BDG.8.9.101112BahwaBahwaBahwaBahwaBahwa3. Hak Tanggungan ke I dengan SHT No. 04403/2012;4.

Sertifikat Hak Milik No. 00164/Kel. Sambongpari an. AifridaLimiaty;6. Sertifikat Hak Milik No. 00109/Kel. Mulyasari an. SonnyDharmaloka;7. Hak Tanggungan ke I dengan SHT No. 04403/2012;8.

PT ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG, selaku Perusahaan Penanggung Polis Asuransi Marine Cargo Nomor PST.0151/2012-00164, dkk.

Bahwa apabila dibaca isi gugatan Penggugat tertanggal 21 Januari 2013jelas terlinat bahwa Penggugat nyatanyata tidak memiliki legal standinguntuk mengajukan gugatan langsung kepada Tergugat II selaku Brokerdari Perusahaan Asuransi, karena baik PT Multi Cargo Service (TurutTergugat) selaku Pengangkut dan Penggugat selaku pemilik barangtidak pernah memberitahukan kepada Perusahaan Asuransi mengenaikeberangkatan kapal, sedangkan dalam Polis Marine Cargo Nomor PST0151/2012 00164 yang pernah diterbitkan

Bahwa sebelum dilakukan Pembatalan Polis Marine Cargo Nomor PST0151/2012 00164, Tergugat II selaku Broker telah menyampaikan sarankepada Tergugat untuk segera menghubungi pihak PT Multi CargoService (Turut Tergugat) selaku Tertanggung untuk meminta ketegasanmengenai tanggal keberangkatan kapal, ternyata menurut Tergugat ,Pihak Tertanggung yaitu Turut Tergugat tidak memberikan kabarsehingga jadwal keberangkatan kapal menjadi tidak jelas dan selaluditundatunda;7.

Bahwa munculnya gugatan Penggugat selakupemilik barang akibat pembatalan asuransi merupakan gugatan error inpersona, seharusnya yang digugat adalah Turut Tergugat selakuPengangkut;Bahwa karena PT Multi Cargo Service (Turut Tergugat) tidak pernahmengajukan keberatan atas pembatalan Polis Marine Cargo Nomor PST0151/2012 00164.

makabarangbarang yang hilang tersebut bukan menjadi objek asuransi;Bahwa terjadinya pembatalan Polis Marine Cargo Nomor PST0151/201200164 sudah lebih dulu terjadi sebelum barang materiiil hilangdi atas kapal hilang sesuai gugatan Penggugat, maka dasar tuntutanPenggugat sesuai Polis Marine Cargo Nomor PST 0151/201200164harus ditolak, karena tidak ada relevansinya;Bahwa kalaupun seandainya Polis Marine Cargo Nomor PST 0151/201200164 belum dibatalkan, namun dalam lampiran Polis Marine CargoNomor PST 0151/2012 00164

Padahal Penggugat bukan merupakan pemilik PolisMarine Cargo Nomor PST 0151/2012 00164 dan Turut Tergugat bukanlagi selaku Tertanggung di Perusahaan Asuransi sehingga tuntutanPenggugat dalam gugatannya harus ditolak;V.

Asli dan fotocopy Kartu Indentitas Pensiun (KARIP), Nomor 00164/00000011203/0 tanggal 18 Oktober 2006, atas nama Ningsih, (Bukti P3);4. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3172LT060920190072, tanggal 6 September 2019, atas nama Otih Yunengsih, (Bukti P4);5. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga WNI, Nomor 2302.065942,tanggal 20 Maret 2009, atas nama Ny. Ningsih, (Bukti P5);6. Asli dan fotocopy Buku Tabungan BTPN (Bank Tabungan PensiunanNasional) atas nama Ningsih, (Bukti P6);7.

karena saksi adalah keponakanPemohon ;Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga dari Kartu Keluarga Nomor :3172023110180025 atas nama Otih Yunengsih;Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172LT060920190072tertanggal 06 September 2019, tertulis nama Pemohon Otih Yunengsih, lahirdi Bogor, 19 September 1954;Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohonyang lama tertulis nama Pemohon Ningsih, lahir di Bandung, 19 November1948;Bahwa berdasarkan Kartu Identitas Pensiun Nomor : 00164

Kartu Tanda Penduduk,Provinsi DKI Jakarta Jakarta Utara, atas nama Otih Yunengsih, Bukti P2berupa Kartu Keluarga Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok, KotaJakarta Utara atas nama Kepala Keluarga Otih Yunengsih, dan bukti P4 berupaKutipan Akta Kelahiran Nomor 3172LT060920190072 tanggal 6September 2019, atas nama Otih Yunengsih, tertulis tempat dan tanggal lahirPemohon adalah Bogor, tanggal 19 September 1954 ;Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P3 berupa Kartu IndentitasPensiun (KARIP), Nomor 00164

Sertifikat Hak Milik Nomor 00163/Pagar Jaya dan Nomor 00164/PagarJaya, keduanya atas nama Penggugat/Ricky Yunnaraga yangditerbitkan/dikeluarkan oleh Turut Tergugat II/Kementerian AgrariaHalaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 1937 K/Pdt/2019Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional/Kantor PertanahanKabupaten Pesawaran;dengan segala akibat hukumnya;. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukanperbuatan melawan Hukum;.

Menyatakan penerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00163 danNomor 00164, atas nama Fajaruddin, Sy, S.Pd., yang telah dialinkankepada Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kekuatan hukum;7.

Menyatakan penerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00163 danNomor 00164, yang didasari pembuatan/penerbitan Sertifikat Hak Milik(SHM) berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) yang secara melawan hukum, maka Sertifikat Hak Milik Nomor00163 dan Nomor 00164 atas nama Fajaruddin yang telah dialihkankepada Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum:;8.

Menyatakan suratsurat berkenaan dengan penerbitan hak Sertifikat HakMilik (SHM) Nomor 00163 dan Nomor 00164 dan sebagai dasar peralihanhak yang didasari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00163 dan Nomor00164 termasuk Akta Jual Beli Nomor 73 dan Nomor 74 tertanggal 18Juni 2015, yang sebelumnya didasari dengan akta pengikatan jual bellidan akta kuasa jual dan suratsurat lainnya dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum,;Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 1937 K/Pdt/20199.

:1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put011349.99/2019/PP/M.XB Tahun2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;2.Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put011349.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3.Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Nomor 00164

Menetapkan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Nomor 00164/207/17/051/19, tanggal 26 April2019, Masa Pajak Oktober 2017, adalah batal demi hukum;4.4 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semuabiaya dalam perkara a quo.Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 10 Februari 2021, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak

Putusan Nomor 1838/B/PK/Pjk/2021Permohonan Wajib Pajak terkait Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00164/207/17/051/19, tanggal 26 April 2019;Bahwa pokok sengketa yang diperiksa di dalam persidangan adalahpermohonan Penggugat terkait Permohonan pembatalan ketetapan pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf d karena Permohonan Wajib Pajak, yang tidak disetujui olehPenggugat;Bahwa Penggugat tidak menyetujui hasil temuan Tim Pemeriksa(Tergugat) dan berpendapat

usahaPemohon Banding;bahwa Majelis berpendapat berdasarkan fakta yang ada, koreksi atas kredit pajak sebesarRp.216.916.688,00 baru muncul pada Keputusan Keberatan yang sebelumnya dalam SKPtidak terdapat koreksi dimaksud;bahwa dalam Surat Keberatan Pemohon Nomor: FinGA/35/I0/2010 tanggal 25 Maret 2010,Pemohon tidak mengajukan keberatan atas kredit pajak karena dalam Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKPMasa Pajak Nopember 2008 Nomor: 00164

Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan PajakPenjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 18 Tahun 2000;Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan TerbandingNomor: KEP454/WPJ.07/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKPdan/atau JKP Masa Pajak Nopember 2008 Nomor: 00164/207/08/052/10 tanggal 13 Januari2010