putusan Pengadilan Militer IIl16 Makassar Nomor 115K/PM.IIIl16/AD/VIII/2016 tanggal 21 September 2016 yang amarnyalengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Hasbil, Kapten Caj, NRP. 636769 tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja secara bersamasama menempatkan atau membiarkan seorangdalam keadaan sengsara padahal menurut hukum yang berlaku baginyaatau persetujuannya dia wajib memberikan kehidupan, perawatan ataupemeliharaan kepada orang itu jika pembiaran

tentang Penetapan Hari Sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan ahli dan terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa BAMBANG HERMANTO bin AZARUDDIN pegl.BAMBANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja melakukan pembiaran

RIKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Bambang.Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik di PolresSijunjung sehubungan dengan perkara Pembiaran yang dilakukan oleh terdakwa.Bahwa semua keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam Berita AcaraPemeriksaan atas nama saksi dan telah saksi tandatangani adalah benar.Bahwa benar saksi mengetahui adanya perkelahian antara

Bambang tindakannya berada diluar wilayah kerja dan telahmelakukan kejahatan pembiaran terhadap orang yang perlu mendapatkanpertolongan adalah merupakan pelanggaran kode etik dan karena terkait dengantindak pidana maka harus diserahkan pada Satuan Reskrim Polres tempatkejadian perkara.Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan ahli menyatakan tidak tahu.Bahwa terdakwa membenarkan keterangan ahli ini;Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksisaksi dan ahli, dalam perkara iniPenuntut Umum juga

2014 tentang Penetapan Hari Sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan ahli dan terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa RIKI KURNIAWAN Pgl.RIKI Bin MOH.RASYID terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengajamelakukan pembiaran

dahulu ia harus melakukan Tindakan Pertama di tempatkejadian Perkara seperti berusaha untuk melerai dan mengamankan situasidisekitar Tempat kejadian Perkara, tetapi apabila anggota Polri tersebut tidaksanggup melakukan tindakan pertama tersebut karena keterbatasanwewenangnya maka ia harus meminta bantuan kepada satuan Kepolisiansetempat dengan cara melaporkannya terlebih dahulu.Bahwa terhadap kasus yang dilakukan oleh terdakwa tindakannya berada diluarwilayah kerja dan telah melakukan kejahatan pembiaran

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pembatalan perkawinan secara sepihak yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara Tergugat I melarikan diri (kabur) dari rumah sebelum hari perkawinan dengan Penggugat I dan pembiaran dan dukungan yang telah dilakukan oleh Tergugat

II dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum;

PETITUMBerdasarkan atas halhal yang telah kami sampaikan sebagaimanatersebut diatas, maka kami dengan ini mohon kiranya Pengadilan NegenTangerang berkenan untuk menjatuhkan dalam putusannya adalahsebagai berikut.Menerima dan Mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum(PMH) dariPenggugat Untuk Seluruhnya;Menyatakan Perbuatan Pembatalan Perkawinan Secara Sepihakyang telah dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara Tergugat melarikan diri (kabur) dari rumah sebelum hari perkawinan denganPenggugat dan tindakan pembiaran

Putusan nomor 897/Pdt.G/2017/PN.Tng.DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknyamendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan MelawanHukum (PMH) kepada Para Penggugat dengan cara Tergugat melarikandiri (kabur) dari rumah sebelum hari perkawinan dengan Penggugat dantindakan pembiaran dan dukungan yang telah dilakukan oleh ParaTergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan

Putusan nomor 897/Pdt.G/2017/PN.Tng.melarikan diri (kabur) dari rumah sebelum hari perkawinandengan Penggugat dan pembiaran dan dukungan yangtelan dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat Ill adalahPerbuatan Melawan Hukum;Menyatakan pembatalan perkawinan secara sepihak yangtelah dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara Tergugat melarikan diri (kabur) dari rumah sebelum hari perkawinandengan Penggugat dan pembiaran dan dukungan yangtelan dilakukan oleh Tergugat Il dan Tergugat Ill adalahPerbuatan Melawan

Hukum;Menyatakan pembatalan perkawinan secara sepihak yangtelah dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara Tergugat melarikan diri (kabur) dari rumah sebelum hari perkawinandengan Penggugat dan pembiaran dan dukungan yangtelah dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat Ill adalahPerbuatan Melawan Hukum;Menyatakan pembatalan perkawinan secara sepihak yangtelah dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara Tergugat melarikan diri (kabur) dari rumah sebelum hari perkawinandengan Penggugat dan pembiaran dan dukungan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HABIBA WATORA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembiaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Penyidik untuk segera melakukan penahanan terhadap Terdakwa;
4. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah hardish berisikan video CCTV

1. Menyatakan terdakwa Eridon Hendri Bin Mayuhar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembiaran hewan ternak sapi miliknya merusak tanaman di lahan milik orang lain.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari.

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk sebagian ;
2. Menyatakan tindakan penghentian penyelidikan oleh TERMOHON terkait dugaan Tingak Pidana Korupsi dalam bentuk Gratifikasi merupakan pembiaran terhadap suatu tindak pidana, oleh karena itu penghentian penyelidikan tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melanjutkan proses hukum terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk sebagian ;
2. Menyatakan tindakan penghentian penyelidikan oleh TERMOHON terkait dugaan Tingak Pidana Korupsi dalam bentuk Gratifikasi merupakan pembiaran terhadap suatu tindak pidana, oleh karena itu penghentian penyelidikan tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melanjutkan proses hukum terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Gratifikasi yang melibatkan Direktur PDAM Endedan 7 (tujuh) Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) KabupatenEnde untuk meloloskan Peraturan Daerah (PERDA) Inisiatif Penyertaan Modalkepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Ende, dan dengandihentikannya proses penyelidikan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalambentuk Gratifikasi tersebut, TERMOHON telah menciptakan kerugian terhadapPEMOHON yang sebagai korban dari kejahatan penyalangunaan kekuasaansehingga Negara telah melakukan pembiaran

termuat di dalam dalil Jawaban Kuasa Termohon, melainkanaturan tersebut di atur di dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian pertimbangan di atas,maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terhadap alasanalasan Jawabandari Kuasa Termohon angka 3 adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;Menimbang, bahwa terkait langsung dengan permohonan Pemohon,karena tindakan pengehentian penyelidikan oleh TERMOHON terkait dugaantindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi merupakan pembiaran

Menyatakan tindakan penghentian penyelidikan oleh TERMOHONterkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk Gratifikasimerupakan pembiaran terhadap suatu tindak pidana, oleh karena itupenghentian penyelidikan tersebut adalah tidak beralasan menuruthukum;3.

Menyatakan bahwa tindakan pembiaran yang dilakukan Tergugat sehingga Penggugat kehilangan haknya atas objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi dengan perincian 70 (tujuh puluh) hektar dikalikan Rp. 100.000.000.-(seratus juta rupiah) per 1 (satu) hektar sebesar Rp. 7.000.000.000.- (tujuh milyard) rupiah kepada Penggugat ;5.

Menyatakan bahwa tindakan pembiaran yang dilakukan Tergugat sehingga Penggugat kehilangan haknya atas objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi dengan perincian 70 (tujuh puluh) hektar dikalikan Rp. 100.000.000.-(seratus juta rupiah) per 1 (satu) hektar sebesar Rp. 7.000.000.000.- (tujuh milyard) rupiah kepada Penggugat ;

5.

M E N G A D L I

Menyatakan Terdakwa ADITYA PRATAMA ASARU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBIARAN TERHADAP MINUMAN KERAS DI TEMPAT KARAOKE;

Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Memerintahkan kepada Petugas Satpol PP Kota Samarinda untuk segera membuka penyegelan NAV KARAOKE di Jalan RE Martadhinata No.088 RT.05 Samarinda Kota Samarinda

Setelahbersangkutan;membaca berkas perkara beserta suratsurat yangHalaman 1 dari 30 Putusan Nomor 27/Pat.G/2019/PN NgqwSetelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterimadan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 5Agustus 2019 dengan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Ngw telah mengajukangugatan sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 Penggugat melaporkan kepadaTergugat tentang tindak pidana dugaan pembiaran

Suhastama Admaja, S.SI yang dianggap oleh Penggugattelah melakukan pembiaran terhadap tindakan Kepala Desa Jatipuro yangtelah mengangkat dan melantik beberapa Perangkat Desa Jatipuro.

Penggugat kepadaTergugat I, demikian juga Para Tergugat berhak mengajukan buktibukti untukmemperkuat dalildalil jawaban atau bantahannya;Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidakdisangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti halhal sebagai berikut:Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini terkait dengan penangananlaporan dugaan terjadinya tindak pidana pembiaran sesuatu oleh CamatHalaman 24 dari 30 Putusan Nomor 27/Padt.G/2019/PN NgqwKarangjati (Drs.

BuktibuktiPenggugat tersebut bersesuaian dengan buktibukti surat yang diajukan ParaTergugat (bukti T1 sampai dengan T12 dan bukti T14 sampai dengan T16).Dari buktibukti tersebut diketahui bahwa atas laporan Penggugat mengenaidugaan terjadinya tindak pidana pembiaran oleh pejabat, dalam hal ini CamatKarangjati, maka pihak Polsek Karangjati (Tergugat I) telah mengambil langkahlangkah dan proses hukum sesuai dengan hukum acara yang berlaku denganmengambil berbagai tindakan mulai dari pembuatan surat

Perselisihan tajam terjadi yang disebabkankarenae Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam kehidupan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat selama kurang lebih 10 (Sepuluh) tahun terakhir, halini terlinat Tergugat tidak pernah terlihat melakukan ibadah sholat, dankekewajiban ibadah umat muslim pada umumnya.e Tergugat tidak pernah bisa untuk menjadi pemimpin yang baik dalam rumahtangganya, hal ini tampat tidak pernah ada aturan didalam rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sehingga yang terlihat adalah pembiaran

yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidakbisa menjadi imam yang baik dalam kehidupan rumah tangga Penggugatdan Tergugat selama kurang lebih 10 (Sepuluh) tahun terakhir, hal initerlihat Tergugat tidak pernah terlihat melakukan ibadah sholat, dankekewajiban ibadah umat muslim pada umumnya dan Tergugat tidakpernah bisa untuk menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangganya,hal ini tampat tidak pernah ada aturan didalam rumah tangga Penggugatdan Tergugat sehingga yang terlihat adalah pembiaran

pertengkaran sejak tahun 2006; Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bisa menjadi imam yangbaik dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selamakurang lebih 10 (sepuluh) tahun terakhir, hal ini terlinat Tergugat tidakpernah terlihat melakukan ibadah sholat, dan kekewajiban ibadah umatmuslim pada umumnya Tergugat tidak pernah bisa untuk menjadipemimpin yang baik dalam rumah tangganya, hal ini tampat tidakpernah ada aturan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugatsehingga yang terlihat adalah pembiaran

seringterjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak bisa menjadiimam yang baik dalam kehidupan rumah tangga Penggugat danTergugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun terakhir, hal ini terlihatTergugat tidak pernah terlinat melakukan ibadah sholat, dan kekewajibanibadah umat muslim pada umumnya Tergugat tidak pernah bisa untukmenjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangganya, hal ini tampattidak pernah ada aturan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugatsehingga yang terlihat adalah pembiaran

pertengkaran yang terus menerus, hal ituterjadi karena Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 10 (Sepuluh) tahunterakhir, hal ini terlihat Tergugat tidak pernah terlihat melakukan ibadah sholat,dan kekewajiban ibadah umat muslim pada umumnya Tergugat tidak pernahbisa untuk menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangganya, hal ini tampattidak pernah ada aturan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugatsehingga yang terlihat adalah pembiaran

Andre, dan Anak VII Sulton Udin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembiaran dan kekerasan terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.