Penerbitan Jaminan Perusahaan Linsen Dan Jaminan Perusahaan NelsonMelanggar Anggaran Dasar Penggugat;lsBerdasarkan Pasal 4 Undangundang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) sebuah perseroan tunduk pada UUPT,Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan lainnya.

Nomor 1005 K/Pdt/2016Selaku Direksi Penggugat;1.Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (2) UUPT, Direksi menjalankanpengurusan sesuai dengan "kebijakan yang dipandang tepat", dalambatas yang ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan.Dalam penjelasan Pasal 92 ayat (2) UUPT tersebut disebutkan yangdimaksud dengan "kebijakan yang dipandang tepat" adalah kebijakanyang didasarkan pada kelaziman dunia usaha;.

Pasal 97 (1) UUPT, Direksi bertanggung jawab atas pengurusanPerseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 (1) UUPT. Lebihlanjut Pasal 97 (2) menyatakan bahwa pengurusan sebagaimanadimaksud pada Pasal 97 (1) diatas, wajib dilaksanakan oleh setiapanggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.Selanjutnya berdasarkan Pasal 97 (3) UUPT setiap anggota Direksibertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yangbersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;.

Penerbitan Jaminan Perusahaan Linsen Dan Jaminan Perusahaan NelsonMelanggar Anggaran Dasar Penggugat ;1.Berdasarkan Pasal 4 Undangundang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas ("UUPT") sebuah perseroan tunduk pada UUPT,Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan lainnya.

Pasal 97 (1) UUPT, Direksi bertanggung jawab atas pengurusanPerseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 (1) UUPT. Lebih lanjutPasal 97 (2) menyatakan bahwa pengurusan sebagaimana dimaksudpada Pasal 97 (1) diatas, wajib dilaksanakan oleh setiap anggota Direksidengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya berdasarkanPasal 97 (3) UUPT setiap anggota Direksi bertanggung jawab secarapribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalahatau lalai menjalankan tugasnya;.

11 November 2002 tersebut sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 69 ayat (2) UUPT 1/1995.Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 69 ayat (5) UUPT 1/1995,penyelenggaraan RUPS yang dilakukan tanpa didahului pemberiansurat tercatat kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalamPasal 69 ayat (2) UUPT 1/1995, keputusan RUPS tersebut dianggapsah jika dihadiri oleh seluruh pemegang saham dengan hak suaradanmendapatkanpersetujuan dengan suara bulat, yang dikutipdengan lengkap sebagai berikut :dalam hal pemanggilan

Sehingga jelas keputusan RUPSLB11 November 2002 tersebut diambil dengan tidak memenuhiketentuan pelaksanaan dalam Pasal 69 ayat (5) UUPT 1/1995.Berdasarkan faktafakta di atas, secara nyata RUPSLB 11 November2002 yang dilaksanakan Tergugat telah melanggar ketentuan hukumyang berlaku baik ketentuan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (5)UUPT 1/1995.

PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING (ATAUSETIDAKTIDAKNYA GUGATAN PREMATURE) KARENASEBAGAIMANA DALAM PASAL 62 UUPT TAHUN 2007 (YANGMERUPAKAN LEX SPESIALIS DARI PASAL 61 UUPT) DIATURHal 16 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKIBAHWA APABILA PARA PENGGUGAT SELAKU PEMEGANGSAHAM DARI PT.

Hanya untuk halhal yang diatur di luarketentuan Pasal 62 UUPT sajalah maka pemegang saham dapatmengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap Perseroan.Sedangkan untuk tindakantindakan spesifik yang telah diaturdalam Pasal 62 ayat (1) huruf (a), (b), dan (c) UUPT telahdiamanatkan oleh UUPT bahwa upaya hukumnya adalah denganmeminta sahamnya dibeli oleh Perseroan dengan harga wajar.14.Sehingga menurut hemat Para Tergugat, sesungguhnya ParaPenggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukanGugatan a

KODEL SEBAGAIMANA DIATUR' DALAMKETENTUAN PASAL 79 UUPT.

Hal ini sesuai denganketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT, yaitu:Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5) :a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris.

Bahwa dalam Permohonannya tertanggal 14 April 2016, Pemohon selainmendasarkan pada Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3) AnggaranDasar Perseroan PT Bumi Sebidang Alas, juga mendasarkan padaPasal 80 ayat (2) UUPT.

Penetapan perubahan anggaran dasar, (vide: Pasal 19 ayat (1)UUPT):b. Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya; (vide:Pasal 38 ayat (1) UUPT);Penambahan modal perseroan; (vide: Pasal 41 ayat (1) UUPT);. Pengurangan modal perseroan; (vide: Pasal 44 ayat (1) UUPT);. Persetujuan rencana tahunan; (vide: Pasal 64 ayat (2) UUPT);> 09 Q2 0Pengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan; (vide: Pasal 68ayat (1) dan (2) UUPT):g.

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuanganserta laporan pengawasan dewan komisaris; (vide: Pasal 69 ayat (1)UUPT):h. Penetapan penggunaan laba; (vide: Pasal 71 UUPT);i. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris; (vide: Pasal94 jo. Pasal 105 jo. Pasal 111 UUPT);j. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan; (vide: Pasal 127 ayat (1) UUPT);8.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (3) huruf b UUPT jelas diaturbahwa Penetapan Ketua Pegadilan Negeri tentang PenyelenggaraanRUPS memuat juga ketentuan mengenai:a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu .. dst...b.

, kami kutipsebagai berikut:Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewankomisaris;Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam UUPT organ perseroan yang diakui secarategas hanyalah terbatas pada 3 (tiga) organ tersebut di atas yaitu rapat umumpemegang saham, direksi, dan dewan komisaris, tidak ada organ perseroan selaindari ketiga organ tersebut, dan penyebutan istilah pelaksana harian Direksi tidakdibenarkan dan tidak diakui dalam UUPT;Dapat ditarik beberapa poin penting dari Pasal

1 butir 5 Juncto Pasal 98 ayat (1),Pasal 103 serta Pasal 1 butir 2 UUPT ini, sebagai berikut:Hal. 7 dari 16 hal.

Bahwa UUPT tidakmembenarkan dan mengakui adanya organ selain 3 (tiga) organ sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 butir 2 UUPT sebagaimana telah kami kutip di atas danyang berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan hanyalah Direksi;Bahwa dalam hal terjadi kekosongan kekuasaan (Vacuum Of Power) di dalamkepengurusan perseroan dikarenakan tidak adanya Direksi, maka berdasarkan Pasal118 ayat (1) dan (2) UUPT, kami kutip sebagai berikut:1 Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan

Pasal 157 ayat (3) UUPT mengaturdan menyebutkan:Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturanperundangundangan, dalam jangka waktu I (satu) tahun setelah berlakunya undangundang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undangundangint;Mengingat UUPT mulai diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007, maka jelaslahbahwa anggaran dasar Penggugat yang sampai dengan bulan November 2009 ini masihHal. 9 dari 16 hal. Put.

dapat diterima (Niet Onvantkelijk Verklaard);Selanjutnya di dalam Pasal 157 ayat (4) UUPT diatur dan dinyatakan:Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusanpengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan;Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) UUPT dimaksud, maka dalam hal perkara iniberjalan terus dan/atau gugatan penggugat diterima, kami (Tergugat I) mereserve(mencadangkan

Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan a quo denganmendasarkan pada ketentuan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 79 ayat (2)UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)yang pada pokoknya menyatakan 1 (satu) atau lebih Pemegang Sahamyang bersamasama mewakili 1/10 atau lebih pemegang Saham dapatmeminta diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Selengkapnya berikut Kami kutip Pasal 80 ayat (1) UUPT dan Pasal 79ayat 2 UUPT:Pasal 80 ayat (1) UUPT:(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris

RUPS diterima.Bahwa sampai dengan batas waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal79 ayat (7) UUPT, Dewan Komisaris TERMOHON tidak juga melakukanpemanggilan RUPSLB ;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuanPasal 80 ayat (1) UUPT, maka PEMOHON mengajukan permohonan aquo kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar untuk memberikanizin kepada PEMOHON melakukan pemanggilan RUPSLB ;Selengkapnya ketentuan Pasal 80 ayat (1) UUPT berbunyi sebagaiberikut:(1) Dalam hal Direksi atau Dewan

;Bahwa meskipun TERMOHON INTERVENSI sedang dalam prosesPKPU, TERMOHON INTERVENSI dapat mengajukan permohonanRUPS oleh karena hak keperdataan TERMOHON INTERVENSI tetapada sebagai Debitor sebagaimana dilindungi oleh Pasal 79 UUPT,halmana permohonan RUPSLB telah diajukan berdasarkan Pasal 79 jo.Pasal 80 UUPT.

paling lambat tanggal 27 Januari 2019 sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 79 ayat (7) UUPT ;Selengkapnya ketentuan pasal 79 ayat (7) UUPT berbunyi sebagaiberikut:(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Bahwa sampai dengan batas waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal79 ayat (7) UUPT, Dewan Komisaris TERMOHON INTERVENSI II

Pasal 79 ayat (5) dan(7) UUPT.

80 ayat 2 UUPT, Ketua PengadilanNegeri setelah memanggil dan mendengar Pemohon, Para TermohonHalaman 3 dari 19 hal.

Bumi Ulu Talo, juga mendasarkan pada Pasal 80ayat (2) UUPT. Adapun Pasal 80 ayat (2) UUPT berbunyi:Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon,Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohonmempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;2.1.

Penetapan perubahan anggaran dasar; Vide: Pasal 19 ayat (1)UUPT);b. Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya;(vide: Pasal 38 ayat (1) UUPT);Penambahan modal perseroan; vide: Pasal 41 ayat (1) UUPT);Pengurangan modal perseroan; vide: Pasal 44 ayat (1) UUPT);Persetujuan rencana tahunan; Wide: Pasal 64 ayat (2) UUPT);Pengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan; ( vide:Pasal 68 ayat (1) dan (2) UUPT);g.

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporanoa0keuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris; ( vide:Pasal 69 ayat (1) UUPT);h. Penetapan penggunaan laba; vide: Pasal 71 UUPT);i. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris; de:Pasal 94 juncto Pasal 105juncto Pasal 111 UUPT):j. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, danpengambilalihan; Vide. Pasal 127 ayat (1) UUPT)3.2.

Pasal 111 UUPT. Dengankata lain, pengajuan penetapan penyelenggaraan RUPS LB a quoakan i//usoir atau siasa;3.5.

Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan penetapan di atas sangatkeliru dan tidak benar, karena dalam pertimbangan hukumnya Hakimtidak memperhatikan, tidak menerapkan dan bahkan bertentangandengan ketentuan UndangUndang No.1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) sebagaimana sejak 16 Agustus 2007diubah dengan UndangUndang No.40 Tahun 2007 (UUPT BARU).Dalam pertimbangannya, Hakim menyebutkan bahwa alasanpermohonan pembubaran Perseroan tidak dapat diterima adalahsehubungan adanya putusan Pengadilan

Seyogyanya bila permohonanpembubaran Perseroan dikabulkan, maka kemudian akan ditunjukLikuidator yang bertugas guna membereskan asset Perseroan(likuidasi) dan menyelesaikan kewajiban Perseroan sesuai denganUUPT sebagaimana telah diubah dengan UUPT BARU. Dengandemikian, dengan adanya pembubaran tidak sertamerta kewajibanPerseroan dianggap selesai, melainkan ada mekanisme likuidasiPerseroan sesuai dengan UUPT sebagaimana telah diubah denganUUPT BARU;.

terhadap PutusanPenetapan aquo untuk dibatalkan dan mengadili sendiri denganmengabulkan permohonan pembubaran Perseroan yang diajukanoleh Para Pemohon Kasasi dan menunjuk likuidator sebagaimanadimohonkan dalam permohonan sesuai dengan UUPT sebagaimanatelah diubah dengan UUPT BARU;Keberatan Il:tidak cukup memberikan pertimbangan hukum dengan tidakmenerapkan ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf b UndangUndang No.1Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (sekarang Pasal 146 ayat (1)huruf c UUPT BARU);Bahwa

Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG danPasal 23 ayat (1) UndangUndang No.14 Tahun 1970 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.4 Tahun 2004(sekarang menjadi Pasal 25 ayat (1) UndangUndang No.4 Tahun 2004)dan UUPT sebagaimana telah diubah dengan UUPT BARU;Putusan Penetapan Hakim aquo juga bertentangan dengan SuratEdaran Mahkamah Agung RI No.03 Tahun 1974, tanggal 25 Nopember1974, yang menegaskan bagaimana seharusnya Hakim memberikanpertimbangan hukum sesuai dengan Pasal 23 ayat

sebagaimanatelah diubah dengan UUPT BARU;Hal. 9 dari 11 hal.

yang belum memperolehstatus badan hukum bubar karena hukum" dan pemberesannyadilakukan oleh Pendiri";Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT, PerseroanTerbatas PT.BK.

Pasal 7 ayat (4) UUPT yaitu tidakditerbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukumperseroan dikarenakan tidak diajukan kepada Menteri paling lambat 60(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani maka berlaku ketentuan Pasal 10 ayat (9) UUPT, yaitu "aktapendirian menjadi batal" sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan"perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karenahukum";Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam UUPT a quo, tentunyapertimbangan

hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan TingkatPertama jelas terbukti keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnyamenyatakan "tidak berbadan hukum konsekuensinya untukpembubarannya tidak akan tunduk pada UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas" (UUPT);Bahwa hal ini mengabaikan azas hukum "lex specialis derograt lexgeneralis" dalam UUPT dan terbukti menyimpangi ketentuan hukum,khususnya pada Pasal 10 ayat (9) UUPT;Bahwa tentu saja pembatalan Akta Pendirian Perseroan danpembubaran

Interprise Indonesia yang belum berbadan hukum, diPengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah hukum perseroan,berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (9)UUPT Jo. Pasal 146 ayat (1) UUPT tentunya "Majelis Hakim TingkatPertama dan Tingkat Banding harusnya mengabulkan gugatanPenggugat untuk pembatalan akta pendirian perseroan terbatas danpembubaran perseroan" namun hal ini tidak dilakukan;8.

Enterprise Indonesia tidak berdasar hukum dengan menggunakanPasal 1338 KUHPerdata, mengingat melanggar ketentuan Pasal 1 angka 1,Pasal 7 ayat (4), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (9) UUPT Jo.

Permintaan tersebutdisampaikan baik dalam RUPS Tahunan, RUPS LB maupun melaluiSirkuler Resolusi Pengganti RUPS ;Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT menyebutkan :Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonanpemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasanPerseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan ;Pasal 142 ayat (1) huruf c UUPT :Pembubaran Perseroan terjadi berdasarkan penetapan Pengadilan ;Bahwa selain Perseroan tidak menyesuaikan AD II nya dengan UUPT,ORGAN PERSEROAN JUGA

TIDAK BERFUNGSI KARENA ParaTermohon TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBANNYASEBAGAIMANA AD Il DAN UUPT.

CarolinMikho dan Telison pada pinsipnya sangat menyadari adanya ketentuanpasal 157 ayat (8) UUPT yang mensyaratkan Perseroan untukmenyesuaikan anggaran dasarnya dengan UUPT ; Bahwa Judex Facti telah melanggar dan tidak mempertimbangkanketentuan UUPT yang berlaku dalam penetapannya, sehinggamenyebabkan penetapan Judex Facti menjadi cacat hukum.Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT:"Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas :c.

PANGGILAN RUPS DAN/ATAU RUPSLB OLEH DIREKSI.Sesuai Pasal 79 UndangUndang No. 40 Tahun 2007, tentang PerseroanTerbatas (selanjutnya disebut UUPT). Direksi atau Direktur II telahmengundang secara sah Rapat Umum Luar Biasa Para pemegangHal. 4 dari 23 hal. Put.

Pembubaran perseroan dapat terjadi:c. berdasarkan penetapan pengadilan.Bahwa kelanjutan dari ketentuan UUPT Pasal 142 ayat (1) huruf ckemudian diatur didalam UUPT Pasal 146 ayat (1) huruf c, yang dikutipsebagai berikut:Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/201 11.2.(1). Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas:c.

No. 2038 K/Padt/201 1dengan patut, sehingga telah menemui jalan buntu untukmemutuskan apakah perseroan dilanjutkan atau dibubarkan.Dan PEMOHON KASASI sebagai Direksi, mempunyaikewenangan untuk menjalankan perseroan sesuai UUPT Pasal92 ayat (1) Jo.

MAS sesuai UUPT Pasal 142ayat (1) huruf c jo Pasal 146 ayat (1) huruf c beserta penjelasannya.2.

Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisarisberdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.Oleh karena itu pertimbangan Judex Factie tersebut diatas telah salah,keliru dan bertentangan dengan UUPT Pasal 146 (1) huruf c besertapenjelasannya.Didalam UUPT tidak ditentukan atau tidak ada jumlah kuorum untukmembubarkan perseroan, yang ditentukan adalah siapa yang berhakmengajukan permohonan pembubaran perseroan, dan dengan alasan apaperseroan dibubarkan.Hal. 16 dari 23 hal.

Pelanggaran Terhadap Undang Undang Nomor: 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Khususnya Tentang RapatUmum Pemegang Saham dan Proses Pengambilalihan Saham SecaraLangsung Dari Pemegang Saham.

Bahwa berdasarkan UUPT maka salah satu organ dalam perseroan adalahRapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam Pasal 78 ayat (1) UUPTditentukan bahwa RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnyayang dalam penjelasannya, dinyatakan bahwa: yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenalsebagai RUPS luar biasa ; Bahwa dalam menyelenggarakan RUPS lainnya sesuai dengan ketentuanPasal 78 Ayat (4) UUPT ditentukan : RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan

NAGA PERMAAI ; Menghibahkan seluruh saham milik Bapak ULRICH PETER NEU; Menegaskan kembali susunan komposisi kepemilikan saham daripemegang saham perseroan ; Mengubah seluruh anggaran dasar perseroan untuk disesuaikandengan undangundang nomor 40 tahun 20107 tentang UUPT ;Bahwa UUPT telah menentukan dalam hal pengambilalihan saham secaralangsung dari pemegang saham maka tahapan pertama yakni membuatrancangan pengambilalihan tidak perlu dibuat sebagaimana ditegaskandalam Pasal 125 ayat (7) dan ayat

(8) UUPT yang menyatakan :Pasal 125(7) Dalam hal pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegangsaham, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)tidak berlaku ; (8) Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wayjibmemperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang diambil alihtentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuatoleh Perseroan dengan pihak lain;Bahwa UUPT mewajibkan kepada para pihak yang mengambilalih untukmengumumkan rencana kesepakatan

pengambilalihan saham dalam 1(satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan daripersero disamping itu pengumuman ini sekaligus bertujuan untukmemberitahukan kepada kreditor tentang adanya pengambialihan sehinggakreditor dapat mengajukan keberatan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal127 UUPT ; Bahwa terhadap pengambilalihan saham tersebut harus dibuatkan AktaPengambilalihan yang dibuat dihadapan notaris hal ini sesuai denganketentuan Pasal 128 UUPT, selanjutnya para pihak memberitahukanpengambilalihan

PenyelenggaraanRUPS sebagaimana Pasal 79 ayat (1) UUPT, dapat dilakukan ataspermintaan (Sebagaimana diatur Pasal 79 ayat 2 UUPT) :a. 1 (Satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (Sepersepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatujumlah yang lebih kecil; ataub.

UUPTTANPA TERLEBIH DAHULU adanya permintaan penyelenggaraanRUPSLB kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimanaditentukan dalam Pasal 79 ayat (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) UUPT,yang bunyinya dapat dikutip sebagai berikut :a.

Pasal 79 ayat (2) UUPT :Penyelenggaraan RUPS sebagaimana ayat (1), dapat dilakukanatas permintaan : 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yangbersamasama mewakili 1/10 (Sepersepuluh) atau lebih darijumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasarmenentukan suatu jumlah yang lebih kecil atau Dewan Komisaris.b. Pasal 79 ayat (3) UUPT :Hal.15 dari 44 Halaman Penetapan No.246/Pdt.P/2017/PN.Jkt.

Pasal 79 ayat (4) UUPT :Surat tercatat sebagaimana dimaksud ayat (3) yang disampaikanoleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada DewanKomisaris.d. Pasal 79 ayat (5) UUPT :Direksi wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima.e. Pasal 79 ayat (6) UUPT :Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana ayat (5) : a).

Pantoru Masyang telah disesuaikan perubahannya dengan UUPT adalahmerupakan kaidah hukum yang menjadi pedoman bagi PT.

penjelasanpasal 105 ayat 1 UUPT yang menyatakan bahwa seorang Direkturperseroan dapat diberhentikan dengan alasan yang tepat.

Hal ini bearti TERGUGAT rekonpensi telah melanggar ketentuanPasal 100 ayat 1 UUPT yang mewajibkan Shintia membuat risalahRUPS;.Jadi TERGUGAT rekonpensi /Shintia telah melanggar Pasal 9 ADPerseroan ( Vide Bukti T1a, Vide Bukti T3a) Pasal 78 ayat 1 UUPT,Pasal 90 Ayat 1 UUPT dan Pasal 100 UUPT. Hal ini bearti TERGUGATHal 32 dari hal 69 Putusan No. 100/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utrrekonpensi /Shintia telah melakukan PMH terhadap PARAPENGGUGAT rekonpensi:;..

Oleh karena itu mohonHal 35 dari hal 69 Putusan No. 100/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utragar PARA TERGUGAT rekopensi dinyatakan telah melakukan PMHterhadap PARA PENGGUGAT rekopensi yaitu melanggar Pasal 9 ADperseroan , Pasal 79 ayat 1 UUPT, Pasal 90 ayat 1 UUPT dan pasal 100ayat 1 UUPT:..

Menyatakan TERGUGAT rekopensi sampai dengan TERGUGAT rekopensiVI (Shintia,Seiichi Aurianto,Liauw Ronald, Tarmidji,kKent Dika dan Yenny) telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap PARA PENGUGATrekopensi karena melanggar Pasal 9 AD , Pasal 79 ayat 1 UUPT, Pasal 90ayat 1 UUPT dan Pasal 100 ayat 1 UUPT;3.

PKAB, jadi tidak benar dalil ParaPenggugat yang menyatakan bahwa penambahan agenda rapat tentangpemberhentian Shintia selaku Dirut adalah PMH karena sudah sesuaidengan ketentuan Pasal 78 UUPT; Bahwa pemberhentian Penggugat dilakukan oleh RUPS dan sesuai Pasal 75 UUPT dan Pasal 105 UUPT, olehkarena dalil Para Penggugat tentang PMH adalah kabur atau tidak jelas danmohon untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;3.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 40 Tahun 2007tentang perseroan Terbatas (UUPT) telah diatur hakhak pemegang sahamminoritas. Bentukbentuk hak pemegang saham minoritas tersebut adalahsebagai berikut:7.1.

PreEmptive Right adalah hak untuk meminta didahulukan atauhak untuk memiliki lebin dahulu atas saham yang ditawarkan.Hak tersebut diatur dalam pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) UUPT No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.7.4. Derivative right adalah kewenangan pemegang saham minoritasuntuk menggugat Direksi dan Komisaris yang mengatas namakanperseroan.Kewenangan atau hak tersebut diatur dalam pasal 79 ayat (2) jo.Pasal 144 ayat (1) UUPT No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas.7.5.

Pasal 114 ayat (6) jo.Pasal 138 (3) UUPT No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.8. Bahwa pada saatPenggugat (Ir.

BAB IV Bagian KetigaPasal 70 sampai dengan Pasal 73 UUPT).7. Bahwa dalam poin 7 Gugatannya, Penggugat telah menggunakan Pasal 61ayat (1) UUPT sebagai dasar menggugat Tergugat dan Tergugat II.Bahwa Pasal 61 ayat (1) UUPT berbunyi:Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroanke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yangdianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusanRUPS, Direksi, dan/ atau Dewan Komisaris. ad7.1.

Bahwa hak pemegang saham untuk memeriksa kegiatan perseroantelah diatur dalam BAB IX Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 UUPT,yaitu haruSs mengajukan permohonan terlebin dahulu kepadaPerseroan dalam RUPS (Vide: Pasal 138 ayat (4) UUPT), tentunyasetelah memenuhi kewajibannya sebagai pemegang saham ialahmenyetorkan uang pengambilan/ pembelian saham sebagaimanadiharuskan oleh Pasal 48 ayat (2) dan (3) UUPT jo. Pasal 18 ayat (1)Anggaran Dasar Perseroan jo.

Vinytex, dimana berdasarkan ketentuan Pasal142 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), yangmengatur tentang alasanalasan untuk pembubaran PerseroanTerbatas, untuk jelasnya bunyi Pasal 142 UUPT, adalahsebagai berikut:Pasal 142:1) Pembubaran Perseroan terjadi:a.

dalam ketentuan Pasal 146 ayat (1) UUPT,yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 146 (1) PengadilanNegeri dapat membubarkan Perseroan atas:a.

Pasal146 ayat (1) huruf c dan Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c,butir a dan c UUPT;PT. Vinytex tidak melakukan usaha kurang lebih selama 5 tahun. (VidePenjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UUPT);qsBahwa PT.

Pasal 80 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) adalah tidak tepat karena:a.

Bahwa demikian juga halnya denganketentuan Pasal 86 ayat (5) UUPT, adalahHal. 23 dari 30 hal Put.

Dimanaberdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPT, perubahan anggaran dasartersebut harus ditetapkan dalam RUPS.

Bahwa Pasal 88 UUPT mengatur penyelenggaraan RUPS apabila kuorumkehadiran tidak tercapai, yaitu dengan mengurangi kuorum kehadirantersebut pada RUPS kedua.

Putusan Nomor 2020 K/Pdt/201535.36.Bahwa tahapan dilaksanakannya RUPS berdasarkan UUPT adalahsebagai berikut:a. Meminta dilakukannya RUPS kepada Direksi (Pasal 79 ayat (2)UUPT);b. Apabila Direksi tidak menanggapi permintaan pelaksanaan RUPS,maka Pemegang Saham dapat memintakan diadakannya RUPSkepada Dewan Komisaris (Pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT);c.

Apabila kuorum RUPS pertama tidak tercapai maka akandilaksanakan RUPS kedua (Pasal 88 ayat (2) UUPT);f.

Pasal88 UUPT.

Perubahan susunan Pengurus Perseroan (Direksi danKomisaris);Bahwa berdasarkan ketentuan UUPT, RUPS yang diselenggarakanoleh Dewan Komisaris hanya boleh membicarakan masalah sesuaidengan agenda yang tercantum dalam Surat Undangan RUPS. Halini sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Ayat (2), (3), (6), (7), dan(9) UUPT, yaitu sebagai berikut:Pasal 79 Ayat (2), (3), (6), (7), dan (9) UUPT (kutipan):(2).

Nomor 1738 K/Pdt/2015Hal ini karena Surat Undangan RUPSLB tertanggal 2 Mei 2011tidak memenuhi unsurunsur yang disyaratkan oleh undangundang, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 82 UUPT,yaitu sebagai berikut:Pasal 82 UUPT (kutipan):(1). Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPSdiadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS;(2).

Eco tidak pernah diminta secara resmi dan sahbaik dari salah satu Pemegang Saham maupun Dewan Komisaris PT.Eco untuk menyelenggarakan RUPSLB tertanggal 21 Mei 2011tersebut;Berdasarkan Pasal 79 ayat (2) dan (3) UUPT, sebelumdiselenggarakannya RUPS untuk pertama kalinya permintaan ataspenyelenggaraan RUPS harus disampaikan kepada Direksi secararesmi dan sah;Pasal 79 Ayat (2) dan (8) UUPT (kutipan):Halaman 7 dari 28 hal. Put. Nomor 1738 K/Pdt/2015(2).

Eco (in casu Tergugat Il),hal ini tentunya bertentangan dengan UUPTPemanggilan RUPS dalam hal ini melalui Surat Undangan RUPStidak dapat hanya dilakukan oleh seorang Komisaris, karenaketentuan UUPT mensyaratkan bahwa pemanggilan harus dilakukanoleh Dewan Komisaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Ayat(5) dan (6) UUPT, yaitu sebagai berikut:Pasal 79 Ayat (5) dan (6) UUPT (kutipan):(5).

Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansiyang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Pasal 58 ayat (1) UUPT (kutipan):(1).

Perubahan susunan Pengurus' Perseroan (Direksi danKomisaris).Bahwa berdasarkan ketentuan UUPT, RUPS yang diselenggarakanoleh Dewan Komisaris hanya boleh membicarakan masalah sesuaidengan agenda yang tercantum dalam Surat Undangan RUPS. Hal inisebagaimana diatur dalam Pasal 79 Ayat (2), (3), (6), (7), dan (9)UUPT, yaitu sebagai berikut:Pasal 79 Ayat (2), (3), (6), (7), dan (9) UUPT (kutipan):(2).

, yaitu sebagai berikut:Pasal 82 UUPT (kutipan):(1).

ECOuntuk menyelenggarakan RUPSLB tertanggal 21 Mei 2011 tersebut.Berdasarkan Pasal 79 Ayat (2) dan (3) UUPT, sebelumdiselenggarakannya RUPS untuk pertama kalinya permintaan ataspenyelenggaraan RUPS harus disampaikan kepada Direksi secara resmidan sah.Pasal 79 Ayat (2) dan (3) UUPT (kutipan):(2).

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Ayat (5) dan (6)UUPT, yaitu sebagai berikut:Pasal 79 Ayat (5) dan (6) UUPT (kutipan):(5). Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.(6).

, yaitu sebagai berikut:Pasal 61 UUPT (kutipan):(1).

Bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (2) UUPT No. 40 Tahun 2007,pengajuan pemeriksaan terhadap perseroan kepada PengadilanNegeri adalah (i) berbentuk permohonan yang berdiri sendiri, bukanberbentuk provisi dalam suatu Gugatan (ii) serta putusannyaberbentuk penetapan akhir, bukan penetapan sela sebagaimanadalam provisi. Hal ini tunduk pada Hukum Acara pemeriksaan khususberdasarkan UUPT No. 40 Tahun 2007.2.2.

Bahwa PARA PENGGUGAT sebagaimana dikemukakan di dalamPosita No. 11 Gugatannya dan provisinya antara lain memintapemeriksaan terhadap perseroan oleh Auditor berdasarkan Pasal138 ayat (1) huruf a UUPT No. 40 Tahun 2007 karena didugaperseroan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum.3.2.

Bahwa di dalam Pasal 138 UUPT No. 40 Tahun 2007 sebagaimana jugadikemukakan oleh PARA PENGGUGAT di dalam Posita No. 11 Gugatannya, diatur ketentuanketentuan mengenai hak Pemegang Saham untukmengajukan pemeriksaan terhadap perseroan (audit investigasi).5.2. Bahwa Pasal 138 UUPT No. 40 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut :Hal 13 dari 57 hal Put.

No. 426/Pdt/2020/PT DKI5.3.6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a,dan ayat (4) tidak menutup kemungkinan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal menentukan lain.Bahwa pemeriksaan terhadap perseroan yang diajukan oleh PARAPENGGUGAT dalam perkara ini patut untuk ditolak, karena tidakmemenuhi ketentuanketentuan Pasal 138 ayat (1) UUPT No. 40 Tahun2007 tersebut di atas, antara lain sebagai berikut :a.Bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (1) UUPT No. 40 Tahun 2007tersebut

No. 40 Tahun 2017, RUPSTahunannya sendiri diadakan dalam jangka waktu paling lambat6 bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir (in casu tanggal30 Juni 2019).Bahwa antara lain di dalam Pasal 72 ayat (1) UUPT No. 40Tahun 2007 telah diatur mengenai pembagian divideninterim,Hal 24 dari 57 hal Put.

") sebuah perseroan tunduk pada UUPT, Anggaran Dasar dan peraturanperundangundangan lainnya.

Lebih lanjut Pasal 4 UUPT tersebut menjelaskanbahwa perseroan wajib mentaati asas itikad baik, kepantasan, kepatutan dan prinsiptata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 92 ayat (1) UUPT, Direksi menjalankan pengurusanperseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuanperseroan.

, Direksi menjalankan pengurusan sesuaidengan "kebijakan yang dipandang tepat", dalam batas yang ditentukan dalam UUPT danAnggaran Dasar Perseroan.

pengurusan harus sesuai dengan "kebijakan yangdipandang tepat", dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroanyang didasarkan pada kelaziman dunia usaha.2 Pasal 97 (1) UUPT, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 (1) UUPT.

.6 Oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti bersalah dan lalaidi dalam menjalankan tugas kepercayaan (fiduciary duty) sebagaimana disyaratkan olehVasal 92 jo Vasal 97 (1) UUPT dan bertindak melampaui kewenangan Tergugat I, TergugatII dan Tergugat III selaku Direksi Penggugat pada saat itu dengan melanggar Pasal 13Anggaran Dasar Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat HI berdasarkan Pasal97 ayat (3) UUPT harus menanggung akibat kerugian dan atau akibat hukum