Ditemukan 2282 data
Urut Berdasarkan
Putus : 03-02-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 3 Februari 2014 — PRIYONO SANJOYO Bin ARIYADI SANJOYO
87 — 58
87 — 58
Seharusnya hanya PUM/Bendaharayang diperbolehkan mengambil sendiri dana pada rekening khusus tersebut ;12.Pengeluaran dana dari rekening khusus per 30 september 2010 mencapaiRp100.198.100, yang semuanya dicatat sebagai pengurang dana untukpekerjaan DED dan Supervisi kegiatan senilai Rp 262.142.000, ;13.Penyerapan keuangan rendah karena PPK tidak membuat surat ke KonsultanPerencana untuk mengajukan termin pembayaran,padahal pekerjaan sudahselesai ;14.Dalam rekening khusus terdapat jasa/giro/bunga,
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 1136 — 285
- Tentang : Pemerintahan Daerah
ReePRESIDENREPUBLIK INDONESIA6Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnyadisingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batasmaksimal anggaran yang diberikan kepada PerangkatDaerah untuk setiap program sebagai acuan dalampenyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerjaPerangkat Daerah.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakuisebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periodetahun anggaran yang bersangkutan.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yangdiakui sebagai pengurang
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
316 — 229
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
316 — 229
Bahwa oleh karena, penambangan di areal tersebut merupakan perbuatanillegal, maka semua hasil yang ditambang di area tersebut seharusnyamerupakan milik negara, beban yang dikeluarkan untuk menghasilkanBarang milik negara tersebut tidak dapat dibebankan atau tidak dapatdiperhitungkan sebagai pengurang dari nilai barang yang seharusnyamenjadi milik negara tersebut.
Bahwa Pajak, Royalti dan kewajiban terhadap negara lainnya adalahmerupakan penerimaan Negara, Oleh karena itu jumlah yang telahdisetorkan ke (Kas) Negara tersebut dapat menjadi pengurang kerugianNegara. Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh oleh Penyidik bahwa terdapatfakta bahwa PT.
Bahwa Persediaan pada tahun 2018 ahli dan tim audit perhitungkansebagai pengurang, tetapi persediaan pada tahun 2019 tidak diperhitungkankarena sesuai dengan keterangan Sdri. Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H.kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, bahwa RKAB yangtidak sah adalah RKAB tahun 2019, 2020 dan 2021, serta penyimpangandari ketentuan.Halaman 290 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN. Kdi Bahwa berdasarkan hasil audit, diperoleh informasi terkait peran dariSdr.
Putus : 03-02-2014 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 123/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG Tanggal 3 Februari 2014 — PUGUH SUSILO, ST Bin SUWANDI
50 — 17
50 — 17
Seharusnya hanya PUM/Bendaharayang diperbolehkan mengambil sendiri dana pada rekening khusus tersebut ;12.Pengeluaran dana dari rekening khusus per 30 september 2010 mencapaiRp100.198.100, yang semuanya dicatat sebagai pengurang dana untukpekerjaan DED dan Supervisi kegiatan senilai Rp 262.142.000, ;13.Penyerapan keuangan rendah karena PPK tidak membuat surat ke KonsultanPerencana untuk mengajukan termin pembayaran,padahal pekerjaan sudahselesai ;14.Dalam rekening khusus terdapat jasa/giro/bunga,
Register : 03-03-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 42/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST Tanggal 24 Mei 2017 — Pidana Korupsi
- FAHMI DARMAWANSYAH
397 — 235
397 — 235
Pst.saksi terima tersebut karena berdasarkan catatanMUHAMMAD ADAMIOKTA uang saksi terima adalah pengurang dari jatah 2% untuk Bakamla;Bahwa saksi tidak pernah mendapat pengarahan dari Kabakamla untuk diarahkan pemenangpemenang dalam pengadaan proyek Satmon danlainnya;Bahwa bentuk pengurusan anggaran yang dilakukan oleh ALI FAHMIHABSYI yaitu pada saat rapatrapat mengenai anggaran beliau selalu ikut,beliau juga aktif menanyakan adminisirasi persuratan dalam pengurusananggaran yang mana persuratan di
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
338 — 232
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
338 — 232
Bahwa oleh karena, penambangan di areal tersebut merupakan perbuatanillegal, maka semua hasil yang ditambang di area tersebut seharusnyamerupakan milik negara, beban yang dikeluarkan untuk menghasilkanBarang milik negara tersebut tidak dapat dibebankan atau tidak dapatdiperhitungkan sebagai pengurang dari nilai barang yang seharusnyamenjadi milik negara tersebut.
Bahwa Pajak, Royalti dan kewajiban terhadap negara lainnya adalahmerupakan penerimaan Negara, Oleh karena itu jumlah yang telahdisetorkan ke (Kas) Negara tersebut dapat menjadi pengurang kerugianNegara. Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh oleh Penyidik bahwa terdapatfakta bahwa PT.
Bahwa Persediaan pada tahun 2018 ahli dan tim audit perhitungkansebagai pengurang, tetapi persediaan pada tahun 2019 tidak diperhitungkankarena sesuai dengan keterangan Sdri. Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H.kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, bahwa RKAB yangtidak sah adalah RKAB tahun 2019, 2020 dan 2021, serta penyimpangandari ketentuan.Halaman 290 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN. Kdi Bahwa berdasarkan hasil audit, diperoleh informasi terkait peran dariSdr.
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1309 — 1659
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1309 — 1659
Bila demikian halnya, maka semua hasil yang ditambangdi area tersebut seharusnya merupakan milik Negara.Bahwa Oleh karena, penambangan di areal tersebut merupakan perbuatanillegal, maka semua hasil yang ditambang di area tersebut seharusnyamerupakan milik negara, beban yang dikeluarkan untuk menghasilkanBarang milik negara tersebut tidak dapat dibebankan atau tidak dapatdiperhitungkan sebagai pengurang dari nilai barang yang seharusnyamenjadi milik negara tersebut.
Bahwa Pajak, Royalti dan kewajiban terhadap negara lainnya adalahmerupakan penerimaan Negara, Oleh karena itu jumlah yang telahdisetorkan ke (Kas) Negara tersebut dapat menjadi pengurang kerugianNegara. Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh oleh Penyidik bahwa terdapatfakta bahwa PT.
Bahwa Persediaan pada tahun 2018 ahli dan tim audit perhitungkansebagai pengurang, tetapi persediaan pada tahun 2019 tidak diperhitungkankarena sesuai dengan keterangan Sdri. Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H.kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, bahwa RKAB yangtidak sah adalah RKAB tahun 2019, 2020 dan 2021, serta penyimpangandari ketentuan.Halaman 302 dari 538 halaman, Putusan No. 44/Pid.SusTPK/2021/PN. Kdi Bahwa berdasarkan hasil audit, diperoleh informasi terkait peran dariSdr.
Putus : 01-08-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 1 Agustus 2018 — Irffan Supriadi
131 — 20
131 — 20
.378/SK/DIRKKON/2013.Bahwa Bahwa saksi tahu syarat pemberian Kredit Purna Bakti : Calondebitur : Pihak yang terkait dalam proses penyaluran kredit Purna Bhaktipada KCP yaitu AO tugasnya menerima permohonan kredit, memeriksakelengkapan persyaratan kredit, menganalisa kredit (dihitung jumlahgajinya, usianya, maksimum plafond kredit, jika take over makaanalisanya juga menghitung berapa jumlah angsurannya, melakukan BIHalaman 156 Putusan No. 36/Pid.Sus/TPk/2018/PN.Bdgcheking untuk mendapatkan faktor pengurang
Register : 24-01-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk Tanggal 22 Maret 2017 — Ir. H. Amiruddin Noor Bin H. Bachtiar
63 — 18
63 — 18
Rp. 515.957.798,47, Nilai Kerugian Keuangan Negara (ABC) Rp. 3.816.319.963,26, dalam Laporan Hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuanganNegara dimaksud sesuai prosedur penugasan dan keahlian kami yangdiperhitungkan sebagai pengurang kerugian keuangan negara adalahPajak Pertambahan Nilai (PPN) sejumlah 10% dari nilai kontrak yaitusejumlah Rp. 515.957.798,47, yang telah disetor ke kas negara dansedangkan keuntungan rekanan pelaksana tidak diperhitungkan karenaHalaman 139 dari 200 Putusan
Register : 11-10-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 69/PIDSUS.TPK/2016/PN.KPG Tanggal 7 Februari 2017 — FRANSISKUS MALAR,ST
58 — 41
58 — 41
(September 2014s/d April 2015) Him. 170 dari him. 182, Putusan Nomor 69/PIDSUSTPK/2016/PN.KPG 14 : 2April 2015 334.000,00 : Nasi bungkus/ konsumsi15 = 1 April 2015 333.000,00 : Nasi bungkus/ konsumsi16 : 3April 2015 600.000,00 : Konsumsi17 3 April 2015 333.000,00 : KonsumsiTOTAL 50.100.000,00 Menimbang, bahwa terkait biayabiaya non teknis yang tidak dianggarkandalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dikeluarkan oleh Terdakwamaka layak dan adil apabila hal tersebut dihitung sebagai faktor pengurang
Register : 01-12-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 132/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg. Tanggal 23 Februari 2015 — AIDIL MAKMUR RAMBE Bin H. MASRIFIN RAMBE
101 — 23
101 — 23
Olehkarena itu dari kerugian negara sejumlah Rp.1.165.185.000, (satu miliyar seratusenam puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), telah terjadipengembalian sejumlah tersebut, maka uang pembayaran tersebut dihitungsebagai pengurang dari uang pengganti kerugian negara sejumlahRp.1.165.185.000, (satu miliyar seratus enam puluh lima juta seratus delapanpuluh lima ribu rupiah). Jika ada kelebihan dikembalikan kepada Saksi H. DodyJatnika, SE. Sementara kerugian negara dari CV.
Register : 06-10-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 63/PIDSUS.TPK/2016/PN.KPG Tanggal 7 Februari 2017 — Drs. HILBERTUS BUGIS
70 — 31
70 — 31
SAEM, dengan demikian adalah layak danadil apabila hal tersebut dihitung sebagai faktor pengurang dalam menghitungkerugian keuangan negara karena senyatanya Terdakwa dalam mengeluarkanuanguang tersebut tidak untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri namun untukkepentingan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Langke Rembong;Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa Drs.
Putus : 01-08-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 1 Agustus 2018 — Habib Marjanuddin, SE
129 — 25
129 — 25
diatur dalamSOP BJB Kredit Purna Bhakti SK Direksi No.378/SK/DIRKKON/2013.Bahwa Bahwa saksi tahu syarat pemberian Kredit Purna Bakti : Calondebitur : Pihak yang terkait dalam proses penyaluran kredit Purna Bhaktipada KCP yaitu AO tugasnya menerima permohonan kredit, memeriksakelengkapan persyaratan kredit, menganalisa kredit (dihitung jumlahgajinya, usianya, maksimum plafond kredit, jika take over makaanalisanya juga menghitung berapa jumlah angsurannya, melakukan BIcheking untuk mendapatkan faktor pengurang
Register : 14-06-2024 — Putus : 31-10-2024 — Upload : 04-11-2024
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk Tanggal 31 Oktober 2024 — Penuntut Umum:
ROSALIA DEVI KUSUMANINGRUM, S.H.
Terdakwa:
Sismantoro, SH. MH
31 — 41
ROSALIA DEVI KUSUMANINGRUM, S.H.
Terdakwa:
Sismantoro, SH. MH
31 — 41
,M.H. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan
- Menetapkan Uang Tunai Titipan Terdakwa sebesar Rp216. 594.000,00 (dua ratus enam belas juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) dirampas untuk negara, kemudian diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti
,M.H. membayar uang pengganti sebesar Rp216.594.000,00 (dua ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan memperhitungkan Uang titipan dari Terdakwa sebesar Rp216.594.000,00 (dua ratus enam belas juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) sebagai pengurang Uang Pengganti, sehingga Uang Pengganti yang masih harus dibayar Terdakwa daalam perkara aquo, sebesar NIHIL
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya
Putus : 10-05-2011 — Upload : 20-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 704 K/PID.SUS/2011 Tanggal 10 Mei 2011 — PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA ; YUSAK YALUWO, SH., M.Si. ;
249 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
249 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.704 K/Pid.Sus/201 1 Bahwa meskipun pengadaan KM Wambon seperti diuraikan di atas,terbukti perolehan harga KM Wambon sebesar Rp.3.500.000.000,(tiga milyar lima ratus juta rupiah), tidak pernah dipermasalahkanPenuntut Umum dan secara nyata dipertimbangkan oleh judex factisebagai faktor pengurang dalam perhitungan dugaan terjadinyakerugian Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dalam perkara ini, incasu adanya selisin lebih pembayaran KM Wambon sebagaimanadidakwakan/dituntut, terbukti telah dikembalikan
Register : 08-03-2023 — Putus : 24-07-2023 — Upload : 01-08-2023
Putusan PN JAMBI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb Tanggal 24 Juli 2023 — Penuntut Umum:
Risko Livardi, S.H
Terdakwa:
HALIMAH, S.Pd.I. Binti DUMLAMI
236 — 248
Risko Livardi, S.H
Terdakwa:
HALIMAH, S.Pd.I. Binti DUMLAMI
236 — 248
pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.912.150.000 (satu milyar sembilan ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan memperhitungkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Penyidik sebagai pengurang
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS
158 — 81
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS
158 — 81
kamidapatkan dari penyidik; Bahwa pekerjaan papan namagapura dengan nilai 65 jutaan tersebut kami menilai berfungsi; Bahwa terkait kewajiban penyediajasa mengerjakan sesuai kesepakatan dalam kontrak, namun jika adapekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak maka harus dibuat reviewkontrak oleh pelaksana, dengan cara pelaksana membuat permohonanuntuk pekerjaan tambah kurang / addendum dan cco; Bahwa denda keterlambatan tidakmempengaruhi kerugian keuangan Negara, dan kami tidak perhitungkandenda sebagai pengurang
Putus : 08-02-2018 — Upload : 12-11-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 1468/Pid.B/2017/PN Tjk Tanggal 8 Februari 2018 — Penuntut Umum:
ALEX SANDER MIRZA,SH.
Terdakwa:
SUGIARTO HADI.
280 — 52
ALEX SANDER MIRZA,SH.
Terdakwa:
SUGIARTO HADI.
280 — 52
SUMBER URIPSEJATI UTAMA tidak perusahaan kreditkan karena bagi perkebunan tebu,PPN atas pembelian pupuk urea non subsidi tidak dapat dikreditkan.Meskipun tidak dikreditkan, tapi PPN tersebut perusahaan biayakan sebagaikomponen pengurang penghasilan bruto; Bahwa benar total uang yang dibayarkan oleh PT. GULA PUTIH MATARAMNPWP.01.060.611.9092.000 kepada PT.
Putus : 20-11-2012 — Upload : 22-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1649 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 20 Nopember 2012 — IR. ANUNG NUGROHO;
223 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
223 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
KTE melalui Direktur Utamanya tidakpernah memberikan atau menjanjikan sesuatu (uang, rumah) kepadaPemeriksa Pajak Saksi Hendrarto Setyo Utomo tersebut, sehingga dirinyamelakukan pengurang/menetapkan pajak serendahrendahnya untuk PT.KTE yang sebelumnya telah ditetapbkan 220an milyar tersebut. PT.
Register : 24-01-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk Tanggal 22 Maret 2017 — RUSTAM EFFENDY Bin MUHDAR (Alm)
67 — 42
67 — 42
Rp. 515.957.798,47,Nilai Kerugian Keuangan Negara (ABC) Rp. 3.816.319.963,26, Bahwa, dalam Laporan Hasil audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan Negara dimaksud sesuai prosedur penugasan dan keahlian kamiyang diperhitungkan sebagai pengurang kerugian keuangan negara adalahPajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari nilai kontrak yaitusebesar Rp. 515.957.798,47, yang telah disetor ke kas negara dansedangkan keuntungan rekanan pelaksana tidak diperhitungkan karenapekerjaan timbunan pilihan