Ditemukan 232 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : republik repubiik rebublik repubik republi repubilk repubuk repubhk
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Tanah
Register : 10-07-2019 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 30-05-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap
Tanggal 15 Mei 2017 — USIELY. PALLO X MATHIUS YOKU, Dkk
156 — 85
  • PEMERNTAH REPUBLK INDONESIA Cq PRESDEN REPUBLKINDONESA Cq MENTERI PERHUBUNGAN ' CqDIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA CqKEPALA BANDAR UDARA KELAS 1 KHUSUS SENTANI,Alamat Jalan Yabaso No 76 Sentani Kabupaten JayapuraProvinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaFachruddin Siregar,S.H.M.H Kepala Kejaksaan TinggiPapua, beralamat Jalan Anggrek No 6 Tanjung Ria Base GHalaman 17 dari 106 Putusan Nomor 115/Pat.G/2016/PN JapJayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorKP.004/18.08.VIBU.STN/2016 tanggal
    PEMERNTAH REPUBLK INDONESIA Cq PRESDEN REPUBLKINDONESA Cq MENTERI AGRARA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALAKANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPAPUA Cq KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAHPERLUASAN BANDARA UDARA KELAS 1 UTAMASENTANI JAYAPURA, Alamat Jalan Tanjung Ria No 26Dok Vill Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasakepada Eko Hery Subyanto,S.H.,.M.H Jabatan KepalaBidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan KonfiikPertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 05-04-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 26/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat:
TULUS P. TOBING
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
180 — 170
  • sesuai prosedur ; danHalaman 11 Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PLG210.i. cepat dan tepat, yaitu dalam penyelesaian pelanggaran disiplin haruscepat dalam pemeriksaan dan tepat dalam penerapan pasalpelanggaran daisiplin.Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 telah diadakan SidangKode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Penggugat dan hasil dari SidangKEpP dengan Nomor : PUT.KEPP/10/XI/2020 memberikan rekomendasiPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Penggugat sebagaiAnggota Kepolisian Republk
Pengadilan PN PRAYA Pidana Umum
Register : 27-11-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 15-01-2018
Putusan PN PRAYA Nomor 342/Pid.Sus/2017/PN Pya
Tanggal 19 Desember 2017 — Penuntut Umum:
VIDYA MIRASARI, S.H.,M.H.
Terdakwa:
MAHNAN RASULI Alias MANAN
55 — 17
  • Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atastindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan olehMajelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;Ad.2.Unsur dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengedarkan,dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaanikan, Sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam,dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republk Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 UU RI No. 31tahun 2004
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-06-2021 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 16-02-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 139/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 15 Februari 2022 — Penggugat:
PT. AYUTA MITRA SENTOSA
Tergugat:
Direktur Jendral Mineral Dan Batubara Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral
450 — 322
  • mandatBahwa berdasarkan ketentuan pasal 144 ayat (8) No. 30 UUAP disebutkan :badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang memperoleh wewenang melaluimandat tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi mandat,Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara Nomor:139/G/2021/PTUN.Jkt adalah : Surat Kementerian Energi Dan Sumber DayaMineral Republk Indonesia nomor :386/MB.04.15/DJB/2021 tanggal 16Februari 2021 Perihal Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT Panca LogamMakmur yang ditandatangani oleh
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 02-09-2014 — Putus : 14-01-2015 — Upload : 11-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 181/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 14 Januari 2015 — HENDRI DARNADI, S.E;MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
117 — 84
  • Bukti P12Keputusan Menteri Keuangan Republk Indonesia Nomor185/KMK.01/2012 Tentang Perubahan atas KeputusanMenteri Keuangan Nomor 345/KMK.01/2011 Tentang RoadMap Reformasi Birokrasi Kementrian Keuangan Tahun20102014 (fotokopi dari fotokopi).UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara (fotokopi dari fotokopi).Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 TentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam JabatanStruktural jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 23-09-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 512 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 23 September 2015 — CHAIRIL,, DKK VS BPJS KETENAGAKERJAAN (dahulu, PT. Jamsostek (Persero)
140 — 266 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yang mana aksi mogok kerjatersebut akan dilaksanakan pada tanggal 1124 Desember 2013;Bahwa menindaklanjuti hasil Pemeriksaan Pengawas KetenagakerjaanKementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republk Indonesia tanggal3 Desember 2013 terkait dengan evaluasi pelaksanaan rekomendasipanitia kerja outsourcing Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Komisi IXDPR RI tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan di BPJSKetenagakerjaan (dahulu, PT.
Pengadilan PA MATARAM Perdata Agama
Register : 04-09-2019 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PA MATARAM Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr
Tanggal 15 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
150 — 52
  • Bahwa Para Penggugat tidak perlu menanngapi lagi karenagugatan Para Penggugattelah diakui dengan tegas oleh TurutTergugat hal mana sesuai dengan yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia No : 858 K/Sip/1971 tanggal 27Oktober 1971 yang berbunyi Dengan adanya pengakuan tegas,maka Penggugat tidak perlu membuktikan lagi dalilnya danyYurisprudensi Mahkamah Agung Republk Indonesia No : 497K/SIP/1971 tanggal O1bSeptember 1971 yang berbunyi Adanyapengkuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti,Bahwa
Pengadilan PN SANGATTA Perdata
Register : 20-05-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Sgt
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penggugat:
H. TAWI
Tergugat:
PT ANDALAS WAHANA SUKSES
167 — 62
  • Kelompok Tani SuburMKMUDP) oo ..ceceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeees dst, oleh karena tanah obyeksengketa seluas 500 hektar adalah merupakan bagian dari tanah negarayang dikuasai oleh Departeman Tenagar Kerja Dan Transmigrasi RepublikIndonesia yang diperuntukkan bagi keperluan lahan tranmigrasi, dansebelum Tergugat melakukan kegiatan budidaya penanaman KelapaSawit diatas tanah obyek sengketa yang dimaksud, pihak Tergugatterlebih dahulu telah memperolah Izin dari Menteri Tenaga Kerja DanTransmigrasi Republk
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-01-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar.
Tanggal 17 Juni 2015 — 1.Jon Sen 2.Johanes 3.Noviana Brawijaya; 1.TJE LIE HA 2.SILVIA DEWIYANTI 3.ARGARITA 4.PT. BPR ARTHA BERSAMA 5.PT. BPR INDOMITRA ADIL JAYA 6.PT. BPR INDOMITRA MANDIRI CIPUTAT 7.MENA TRISNI 8.HUSWATUL HASNAH 9.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA III 10.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA
45 — 10
  • tercatat sebagai anak luar nikah ;Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor46/PUUVII1/2010 dalam amar putusannya berbunyi : Bahwa Pasal 43 ayat (1) Undangundang IMomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3019) yang menyatakan "Anak yang dilahirkan di luar perkawnanhanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluargaibunya" BERTENTANGAN DENGAN UNDANGUNDANG DASARNEGARA REPUBLK
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-09-2016 — Putus : 13-02-2013 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 301/Pdt.G/2012/PN Mdn
Tanggal 13 Februari 2013 — - PT. MAJA AGUNG LATEXINDO (PENGGUGAT) - PT. BANK RAKYAT INDONESIA, TBK (PERSERO) KANTOR PUSAT yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 44–46 Jakarta Pusat Cq. BANK RAKYAT INDONESIA, TBK (PERSERO) KANTOR CABANG MEDAN (TERGUGATI) - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MEDAN(TERGUGAT II)
53 — 16
  • Foto copy Putusan Mahkamah Kostitusi Republk Indonesia No.77/PUUIX/2011, tertanggal Selasa, 25 September 2012. Terhadap pengujianUndangUndang No. 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan PiutangNegara terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Yang diajukan oleh PT. Sarana Aspalindo Padang, dkk selakuPemohon, diberi tanda DUKti ..........cccceceeee eee ceeeeeeeeeeeeseeteteeseeseeteeseees PLO?Foto copy Berita KOMPAS.Com tertanggal Senin, 15 Oktober 2012 jam 15.
Pengadilan PN SERANG Pidana Umum
Register : 23-01-2024 — Putus : 28-03-2024 — Upload : 04-04-2024
Putusan PN SERANG Nomor 62/Pid.B/2024/PN SRG
Tanggal 28 Maret 2024 — Penuntut Umum:
PUJIYATI, SH
Terdakwa:
1.JOSHRIUS Anak dari Alm. M. SITINJAK
2.MEI SARTIKA SITORUS anak dari Alm. SAMPUARA SITORUS
35 — 31
  • Suryamulya Gemalanggeng yang Anggaran Dasarnya telah diubah seluruhnya yang di buat dan di hadapan Nelson Eddy Tampubolon, SH yang memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republk Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-04172.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 19 Januari 2019, yang telah beberapa kali di ubah dan perubahan terahir sebagaimana ternyata dari Akta 09 tanggal 24 Maret 2021 yang di buat Decky Erisandi, SH.
Pengadilan PN GRESIK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-01-2015 — Putus : 04-09-2013 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN GRESIK Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.Gsk
Tanggal 4 September 2013 — CHUSNUL CHOTIMAH Melawan RAKHMAD EFENDI Alias HOK TJEEK. Dkk
55 — 52
  • PEMERNTAH REPUBLK INDONESIA Cq MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KANTOR DIREKTORAT JENDRALPIUTANG DAN LELANG NEGARA Cq KEPALA KANTOR WILAYAH VIDIREKTORAT JENDRAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA Cq KEPALAKANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA SURABAYA , Beralamat di Jl. Indrapura 5 Surabaya, selanjutnya disebutTERGUGAT VIII.9. TUTIK HAMDANA, Beralamat di JI. Cucut 386 M, Kelurahan BndoMungal, Bangil, Pasuruan selanjutnya disebutTURUTTERGUGAT I.10.
Pengadilan PN KALIANDA Pidana Khusus Perikanan
Register : 18-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 08-12-2017
Putusan PN KALIANDA Nomor 488/Pid.Sus/2017/PN Kla
Tanggal 9 Nopember 2017 — I Yandi bin Rukmana II Angga III Andi Putra Darmawan
99 — 10
  • Lampung Selatan atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraPara Terdakwa, dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengedarkan,dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan,sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam, dan/atauke luar wilayah pengelolaan perikanan Republk Indonesia sebagaimanadimaksud dalam pasal 16 ayat (1) yang dilakukan dengan cara
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-12-2016 — Putus : 03-01-2018 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 909/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 3 Januari 2018 — 1.Taty Djuariah 2.Irene Ratnawati Rusli alias Ratna Retnowati lawan 1.PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk 2.Sing Seow Wah, Direktur Utama PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk 3.H. Raden Soetrisno, Presiden Komisaris dan Pemegang Saham PT. Bank Persatuan Nasional 4.Usman Admadjaja, Presiden Komisaris dan Pemegang Saham PT. Bank Danamon Indonesia dahulu PT. BPN
254 — 534
  • Harian Pusat KC Veteran Republk Indonesia JIn. Tambak No.11A, Jakarta Pusat 10320, bukti T.IV5, copy dari copy ;buktibukti surat tersebut kKesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dantelah diberi meterai yang cukup, serta telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3)Undangundang No. 13 tahun 1985 jo.
Pengadilan PN PADANG PANJANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 31-07-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Pdp
Tanggal 11 Oktober 2017 — AHMAD RIFA'I alias AHMAD RIFA'I PASRA
589 — 314
  • tersebut, sementara unsur objektifyang harus dibuktikan adalah penyebaran nformasi tersebut memangditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individudan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama,ras dan antar golongan (SARA);Ahli Asisda Wahyu Asri Putradi, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli diperiksa sebagai Ahli Bahasa dan sudah pernah dimintaiketerangan selaku Ahli Bahasa Indonesia, baik pada tingkat penyidikandi Kepolisian Negara Republk
Pengadilan PN KALIANDA Pidana Khusus Perikanan
Register : 18-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 08-12-2017
Putusan PN KALIANDA Nomor 487/Pid.Sus/2017/PN Kla
Tanggal 9 Nopember 2017 — I Dede Edo II A. Sobur Burhandin
107 — 91
  • Sobur Burhanudinbersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memasukan,mengeluarkan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikanmasyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungansumber daya ikan ke dalam, dan/atau ke luar wilayah pengelolaanperikanan Republk Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat(1), dan dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuanketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 "Setiap media pembawahama dan penyakit hewan karantina
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Tanah
Putus : 28-07-2016 — Upload : 18-08-2016
Putusan PT SAMARINDA Nomor 60/PDT/2016/PT.SMR
Tanggal 28 Juli 2016 — . Tuan DARMAWI HASAN ; beralamat di Jalan Letjend. Suprapto RT. 016 No. 19, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ; 2. Nyonya MASRAH ; beralamat di Jalan Muso Salim RT. 015, KelurahanKarang Mumus, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Welman Napitupulu, SH.MH, Aprino Franklin Dumoli Napitupulu, SH dan Alfonso Gultom, SH Para Advokat dari Kantor Advocate & Legal Consultant WELMAN NAPITUPULU, SH. MH. & Associates, berkantor di Jalan Jend. Sudirman, RT. 46 No. 30 Balikpapan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2015; Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat ; MELAWAN : 1. SULISTA ; pekerjaan swasta, beralamat di Jalan P. Batur No. 17 RT. 008 Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamadya Samarinda, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ; DKK DAN 1. Ny. ARBAINAH ; pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Dermaga RT. V Gg. Bhakti, Desa Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dalam kedudukannya selaku ahli waris dari Alm. Amir Bin Hasan, Selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ; 2. Ny. ATI. S ; pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Sudirman Gg. Kuini RT. 13 Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dalam kedudukannya selaku ahli waris dari Alm. Amir Bin Hasan, Selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;
105 — 43
  • cacat secara hukum atautidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena alas hak berupa SertifikatHak Milik atas nama Tergugat I (Sulista) Nomor : 7469 tanggal 30 April 1990 atastanah seluas 5.330 M2 tersebut sudah diuji keabsahan dan kebenarannya olehPengadilan, dalam hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri SamarindaNomor : 88/Pdt.G/2009/PN.Smda tanggal 12 Mei 2010 Jo Putusan PutusanPengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 94/PDT/2010 tanggal 6 Oktober2010 Jo Putusan Mahkamah Agung Republk
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 09-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 20-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 60/PDT/2016/PT PT SMR
Tanggal 28 Juli 2016 — Pembanding/Penggugat : DARMAWI HASAN Diwakili Oleh : Welman Napitupulu, SH. MH
Pembanding/Penggugat : MASRAH Diwakili Oleh : Welman Napitupulu, SH. MH
Terbanding/Tergugat : SULISTA
Terbanding/Tergugat : KARDI HARMAN
Terbanding/Tergugat : KAMSIAH
Terbanding/Tergugat : SONY ABDILLAH
Terbanding/Tergugat : cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA SAMARINDA
Terbanding/Tergugat : DRS. ABDUL AZIZ ANSAR
Terbanding/Tergugat : MARLINA SANTOSO
Terbanding/Tergugat : DARMAWAN TJANDRA
Terbanding/Tergugat : ARBAINAH (Ahli Waris dari Alm. Amir bin Hasan)
Terbanding/Tergugat : ATI S (Ahli Waris dari Alm. Amir bin Hasan)
73 — 18
  • cacat secara hukum atau tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat, oleh karena alas hak berupa Sertifikat Hak Milik atas namaTergugat (Sulista) Nomor : 7469 tanggal 30 April 1990 atas tanah seluas5.330 M2 tersebut sudah diuji Keabsahan dan kebenarannya oleh Pengadilan,dalam hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :88/Pdt.G/2009/PN.Smda tanggal 12 Mei 2010 Jo Putusan Putusan PengadilanTinggi Kalimantan Timur Nomor : 94/PDT/2010 tanggal 6 Oktober 2010 JoPutusan Mahkamah Agung Republk
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-03-1991 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 130/Pdt.G/2011/PN.Dpk.
Tanggal 21 Maret 1991 — Ir. IRWAN DJAJA VS 1. Ny. CHRISTINE, TUAN BAMBANG EKO, DKK
319 — 724
  • Foto copy surat kuasa dari Andreas Wiwidjaya, dkk kepada Ir Irwan Djaya tertanggal 5Juli 2006 yang diberi tanda P 11;Foto copy surat pernyataan keterangan melepaskan Kewarganegaraan Republik RakyatTiongkok untuk tetap menjadi Warganegara Republk Indonesia tertanggal 17 Nopember1960 yang diberi tanda P 12;Foto copy Kutipan Akta Kematian no.146/JT/1983 atas nama Tiangbowo Djayatertanggal 14 September 1983, yang diberi tanda P 13;Foto copy surat dari Swaniati Dijaya kepada Kantor Kelurahan Pondok Cina
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 04-09-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 139/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 21 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : H. DURAHMAN
Terbanding/Tergugat : MULYAWAN
Terbanding/Turut Tergugat I : A I N I
Terbanding/Turut Tergugat II : C.q Ketua RT. TIGA PULUH LIMA Kelurahan Loa Janan Ilir dahulu, sekarang Ketua RT. DUA PULUH EMPAT Kelurahan Simpang Tiga, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda
Terbanding/Turut Tergugat III : C.q Lurah Loa Janan Ilir dahulu, sekarang Lurah Simpang Tiga
Terbanding/Turut Tergugat IV : C.q Camat Samarinda Seberang dahulu sekarang Camat Loa Janan Ilir
Terbanding/Turut Tergugat V : C.q Kantor Agraria, Tata Ruang atau Kantor Pertanahan Kota Samarinda
74 — 33
  • pembuktian yang kuat;Ketentuan sebagaimana tersebut diatas diperkuat dengan PeraturanPemerintah Repubiik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah Pasal 32 (ayat: 1) berbunyi: Sertipikat merupakansurat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuatmengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya,sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yangada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;Kemudian, Peraturan Pemerintah Republk