Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0 279.541.460 279.541.460 Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding telah mengajukan permohonankeberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009Nomor 00088/207/09/092/1 1melalui SuratPermohonan Nomor112/SKIPKPP/05/2011 tanggal 26 Mei 2011 yang diterima olen KPPWP Besar Dua pada tanggal 7 Juni 2011 dimana Pemohon Bandingtidak setuju atas koreksi pemeriksa terhadap objek PPN Barang danJasa tersebut;Bahwa menanggapi surat keberatan Pemohon Banding, pada tanggal6

Psb;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 28 HalamanPutusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Psb Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor112/Pid.B/2018/PN.Psb, tanggal 12 Juli 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Psb, tanggal 12Juli 2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang

28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN AgmTerdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukummeskipun hakhaknya untuk hal tersebut telan dijelaskan atau diberitahukanoleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegasmenyatakan akan menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Surat Pelimpahan Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dengan AcaraPemeriksaan Biasa Nomor : 57/N.7.12/Euh.2/05/2018, tanggal 08 Mei 2018;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor112

mengagunkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No 710 ( bukti suratT.V1 ) yang telah dibaliknamakan ke atas namanya sendiri, yang mana saat iniSertipikat Hak Guna Bangunan tersebut menjadi obyek Hak Tanggungan yangdipegang oleh Tergugat V;Menimbang, bahwa Tergugat V didalam jawabannya mengatakan bahwa iasebelum menerima Sertipikat Hak Guna Bangunan No.710 atas nama Tergugat sebagai Jaminan Kredit telah melakukan pemeriksaan kepada Turut Tergugatdan kemudian baru menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor112

,Pengecara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sultan MahmudBadaruddin Il Nomor 386 Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enimberdasarkan Penetappan Penunjukkan Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Mretanggal 20 Maret 2018;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor112/Pid.Sus/2018/PN Mre tanggal 12 Maret 2018 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Mre tanggal 12 Maret2018 tentang penetapan hari sidang;Halaman

penilaian ganti kerugian tanah yang telah memiliki izin dari MenteriAgraria dan Tata Ruang / BPN dan Menteri Keuangan ;Bahwa hasil penilaian harga yang telah ditetapbkan oleh KJPP AbdullahFitriantoro dan Rekan Cabang Pekanbaru telah diserahkan pada acaraMusyawarah Bentuk Ganti Kerugian dan Penyampaian Nilai Uang GantiKerugian dengan masyarakat pada tanggal 6 Desember 2016 di AulaHalaman 12 dari 31 HalamanPutusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN DumKantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai (Berita Acara Kesepakatan Nomor112

2019 sampai dengan tanggal 14Mei 2019;Bf pceeer erp senreetre see ne ESSE EES ESSERE Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 07 Mei2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019;Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Sbserpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sambassejak tanggal 06 Juni 2019 sampai dengan tanggal 04 Agustus2019;Terdakwa di persidangan tidak didampingi olen Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor112

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PengadilanNegeri sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus2017 ;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca ;Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor : 112/Pid.B/2017/PNPms Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor112/Pid.B/2017/PNPms tanggal 23 Mei 2017 tentang penunjukanMajelis Hakim ; Penetapan Majelis Hakim Nomor : 112/Pid.B/2017/PNPms tanggal 26Mei 2017 tentang penetapan hari

dkk yang merupakan Advokat pada Posbakumadin SekretariatPengadilan Negeri Solok, berkantor di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT.02RW.05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkanSurat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 46/Pen.Pid.BH/2020/PN SIk.tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penunjukan Penasihat hukum untukmendampingi Terdakwa;Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN SikPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor112

Majelis Hakim adalah apakah Penggugat memiliki hubungan hukumdengan kedua objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugatmenyatakan berkeberatan dengan adanya tahap uji Kompetensi yang dilakukanoleh Tergugat in casu Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Silian Selatan,dimana menurut Penggugat hal tersebut bertentangan dengan peraturanperundangundangan khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112

sebagai alat bukti yangsempurna dalam perkara ini.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan 1.5 dua orang saksi sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa mengenai bukti T.1 sampai dengan T.5 MajelisHakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:e Bahwa bukti 1.1, T.2 dan 1.5 hanya berupa fotokopi dan tidakmenunjukkan aslinya tanpa bukti lain tidak dapat dijadikan alat bukti( dikesampingkan ) berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor112

pihak selama keduanya terikat perkawinan, ataualasanalasan lainnya, yang menurut hakim dapat dijadikan alasan untukmelakukan contralegem atas ketentuan dasar tersebut;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugatterkait pembagian harta bersama lebih lanjut, berdasarkan gugatan Penggugatdan keterangan saksisaksi Penggugat, Majelis Hakim perlu menyatakanterlebin dahulu bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinanyang kemudian telah bercerai secara resmi, berdasarkan Akta Cerai Nomor112

Bahwa terhadap perkara gugatan Nomor112/Pdt.G/2016/PN.Tjk. tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan NegeriKelas IA Tanjung Karang telah menjatuhkan putusannya tertanggal 15Maret 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILIDalam Eksepsi :1. Menerima Eksepsi Tergugat tentang Exeptio Plurium LitisConsertium (Gugatan Penggugat Kurang Pihak);2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (PluriumLitis Consertium);3.

Bukti T 4 : Copy sesuaisalinan resminya Surat KeputusanMenteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomor112/M/2002 tanggal 17 Juli 2002,tentang Penetapan Rumah DinasGolongan II Di LingkunganUniversitas Negeri Malang ;.

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PengadilanNegeri sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober2019Terdakwa menghadap sendiri kedepan persidangan tanpa didampingi olehpenasihat hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor112/Pid.B/LH/2019/PN Unr tanggal 29 Juli 2019 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/LH/2019/PN Unr tanggal 29Juli 2019 tentang penetapan hari sidang; Berkas

Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan; Setelah mendengar keterangan saksisaksi dari pihak Penggugat danTergugat yang berperkara; Setelah memperhatikan buktibukti surat yang diajukan oleh Penggugatdan Tergugat di persidangan; Setelah memeriksa lokasi tanah sengketa;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal5 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Manado pada tanggal 16 Februari 2021 dalam Register Nomor112

Seharusnya Penggugat mencantumkan batas tanah seluas 12.194M2 dan batasbatas tanah seluas 2.806 M2 bukan hanyamencantumkan batasbatas sebagaimana posita angka 1.Bahwa obyek Perkara Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap telah digugatterlebih dahulu oleh Franzalberth Yoku dalam Perkara Nomor112/Pdt.G/2016/PN Jap, untuk itu mohon kepada Majelis Hakimsebelum memeriksa pokok perkara gugatan ini agar terlebih dahulumembuat putusan sela apakah kedua perkara ini layak untukdilanjutkan untuk persidangan berikutnya.3

Bahwa obyek Perkara Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap telah digugatterlebih dahulu oleh Franzalberth Yoku dalam Perkara Nomor112/Pdt.G/2016/PN Jap, untuk itu mohon kepada Majelis Hakimsebelum memeriksa pokok perkara gugatan ini agar terlebih dahulumembuat putusan sela apakah kedua perkara ini layak untukdilanjutkan untuk persidangan berikutnya.4.

(objek perkaraa quo) merupakan bagian dari bidang tanah seluas 125.007 m2,sehingga Majelis Hakim harus memeriksa dan mengadili dan memutusperkara yang terdaftar terlebih dahulu agar tidak menjatuhkan putusanyang tumpang tindih terhadap satu objek gugatan;Gugatan baru yang diajukan Penggugat adalah perbuatan hukum yangkeliru karena dengan diajukannya gugatan terlebin dahulu olehFranzalberth Joku kepada Tergugat dan Tergugat Il mengakibatkansetiap orang selain Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor112

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu Pasal41 ayat (5, 6, 7, dan 8), Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 44 ayat (1,2, dan 3).Pasal 41 ayat (5) berbunyi: Panitia membuat berita acara hasilpenghitungansuarayangditandatanganioleh ketuadansekurangkurangnya 2 (dua) orang anggota panitiaserta dapatditandatangani oleh saksi calon.Pasal 41 ayat (6) berbunyi: Panitia memberikan salinan BeritaAcarahasilpenghitungansuarasebagaimanadimaksud padaayat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu Pasal41 ayat (5, 6, 7, dan 8), Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 44 ayat (1,2, dan 3).Pasal 41 ayat (5) berbunyi: Panitia membuat berita acara hasilpenghitungansuarayang ditandatanganiolehketua dansekurangkurangnya 2 (dua) orang anggota panitiaserta dapatditandatangani oleh saksi calon.Pasal 41 ayat (6) berbunyi: Panitia memberikan salinan BeritaAcarahasilpenghitungansuarasebagaimanadimaksud padaayat

panitia pemilihan mengenai calon terpilihkepada Badan Permusyavaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelahpemungutan suara dan c. bupatiMelikota menerbitkan keputusanHalaman 57 dari 87 halaman Putusan Nomor: 14/G/2016/PTUN.JBImengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tigapuluh) Han sejak diterima laporan dari Badan Permusyaweratan Desa , 3.31 Menimbang, bahwa penjabaran atas ketentuan tentang pemilihankepala desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112

diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah menentukan tahapantahapan pemilihan kepala desa, penerbitan keputusan pengesahan danpengangkatan serta penyelesaian perselisihan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari ;3.41 Menimbang, bahwa penjabaran atas ketentuan tentang pemilihankepala desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112

Jakarta, 04 Desember 1987, agamaIslam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, tempatkediaman, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan surat permohonantertanggal 22 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor112