Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN Bdw dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN Bdw dari register yang sedang berjalan;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp406.000,00 (empat ratus enam ribu Rupiah);Demikian ditetapbkan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 oleh NiKadek Susantiani, S.H.

Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Kota C.q.Kepala Kepolisian Sektor Pohjentrek,Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor1/Pid.Pra/2020/PN Psr tanggal 17 September 2020 tentang Penunjukan Hakim;Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini;Setelah mendengar Permohonan Pencabutan Perkara di persidangan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan

terhadap permohonanPemohon dan jika Termohon sudah memberikan Tanggapan atau Jawabanmaka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutanperkara gugatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktuyang ditentukan undangundang dan Termohon belum memberikan tanggapanatau Jawaban terhadap Permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,Hakim berpendapat jika permohonan pencabutan perkara Nomor1

TERGUGAT Il;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebult: "Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 3 Januari 2017 yang terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 3Januari 2017 dibawah register Nomor1/G/201 7/P TUNPbr; Telah membaca Penetapan KetuaPengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNomor: 1/PENDIS/2017/PTUNPBR. tanggal 4 Januari 2017 tentang LolosDismisSal 2222222 n0 nnn nnn noe nnn nnn nnn nnn ane nne nnn nae nen oneTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Penetapan Nomor : 1/G/2017/PTUNPbr Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1/PENPP/2017/PTUNPBR. tanggal 4 Januari 2017 tentang PemeriksaanPersiapan; 29222 22 enn one ne nn een on nae nn nen ce nce nnn nen Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor1/G/2017/PTUNPbr.tanggal 6 Januari 2017 yang diajukan oleh Penggugat: Telah membaca dan memeriksa berkas perkara; Telah mendengar keterangan Para Pihak;TENTANG DUDUK SENGKETANYAMenimbang,bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan

Penetapan Nomor : 1/G/2017/PTUNPbrMenimbang, bahwa oleh karena alas an permohonan pencabutangugatan Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim sejalan dengan asasperadilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan juga karena permohonanpencabutan gugatan a quo diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat danTergugat Il menyampaikan Jawabannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 76Ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara maka Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara Nomor1

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supayabersabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, demikian pula pihak keluarga atau orang dekat Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suamiistri;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan, Pemohonpulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah selama + 6 bulan, karena Termohon menderita gangguan jiwa (stress);Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami olehPemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Termohon tidakdapat menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk mengatur urusan rumah tanggasebaikbaiknya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) UndangUndang Nomor1

(Al Asybah wanNadhoir : 62)Menimbang, bahwa petimbanganpertimbangan tersebut di atas, pokokpermohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (e ) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

kesiapan organ reproduksi,psikologis, psikis, sosial, budaya,ekonomi dan potensi perselisinan dankekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untukmenunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidakberhasil:Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinandimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akanmenikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan olehperaturan perundangundangan, maka berdasarkan Pasal7 ayat2 UndangUndang Nomor1

PeradilanAgama sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun2006dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomors50 Tahun2009 ,makaperkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yangbernamaCalon bin Suami Pemohon, kehendak Pemohon untuk menikahkananaknya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamal,Kabupaten Bangkalan, karena anak Pemohon belum berumur19 tahun, makaberdasarkan ketentuan Pasal7 ayat2 Undang Undang Nomor1

tanggayang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenaitu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, rencanapernikahan anak Pemohon dengan calon istri yang bernamaCalon Ilbinti Moh .Bahri hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapaiusia minimal19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dariPengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal7 ayat)1( dan)2( UndangUndang Nomor1

Tahun1974 tentang Perkawinan yang telah diubah denganUndang Undang Nomor16 Tahun2019;Menimbang, bahwa syaratsyarat lain sebagaimana yang diatur dalamPasal6 Undang Undang Nomor1 Tahun1974 Tentang Perkawinan yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor16 Tahun2019 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidakada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada laranganperkawinan sebagaimana ketentuan Pasal8 Undang Undang Nomor1 Tahun1974 tentang Perkawinan

pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkaitmasalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calonmempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkankepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuaidengan maksud Pasal26 ayat)1( huruf)a( Undang Undang Nomor35 Tahun2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor23 Tahun2002Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan UndangUndangNomor17 Tahun2016 tentang Penetapan Perpu Nomor1

.::.6:0eeeee = TERGUGAT;Hal 1 dari 12 halaman Putusan Keberatan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Bit2 Nama : Esterlin CieTempat/Tanggal Lahir 3 okAlamat : PERUM NAVIGASIASRI 1 NO. 8MANEMBONEMBO BITUNGJenis Kelamin : PerempuanPekerjaan : ASN GURUSelanjutnya disebut Sebagal : ............cccceeeee cee TURUTTERGUGAT;Menimbang,bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukanmemori keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor1/Pdt.GS/2020/PN Bit yakni sebagai berikut :Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri

Bitung nomor1/Pdt.GS/2020/PN.Bit, adalah sebagai berikut :Mengadili :1.

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai saatini ditaksir sebesar Rp.1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah)Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bitung nomor1/Pdt.GS/2020/PN.Bit yang diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada rabu tanggal 20 Mei 2020, saya John F Kolang,SH selakukuasa hukum dari pemohon keberatan pada hari ini jumat tanggal 29 Mei2020 telah menyatakan keberatan sekaligus mengajukan memori keberatanatas putusan tersebut, maka dengan demikian permohonan keberatansekaligus

Bahwa kami penasehat hukum Penggugat/pemohon keberatan tidaksependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Bitung nomor1/Pdt.GS/2020/PN.Bit, dimana dalam pertimbangan hukumnyasebagaimana tertulis pada halaman 12 alinea ke 2 danke 3 yangberbunyi : Menimbang bahwa berdasarkan tersebut hakimberpendapat bahwa berdasarkan posita dari Penggugat yang mengakulbahwa Tergugat telah menjual rumah dan tanah di blok D no.2/Eperumahan asri Il Kelurahan Manembonembo Kecamatan MatuariKota Bitung miliknya kepada

Menimbang, bahwa atas Memori Keberatan tersebut,Tergugat danTurut Tergugat tidak mengajukan kontra memori keberatan sebagaimanaketerangan tidak mengajukan kontra memori keberatan perkara perdataNo.1/Pdt.GS/2020/PN Bit tertanggal 10 Juni 2020 yang dibuat danditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri/ Perikanan Bitung;Menimbang, bahwa dalam memori keberatan Penggugat padapokoknya memohon agar Majelis Hakim menerima permohonan keberatandari Pemohon dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor1

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf e, maka permohonanisbat nikah para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatukeharusan undangundang sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) Jo Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun1974 Pasal 2 ayat (1) Jo.

perkawinanya ke Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Sela Nomor68/Pdt.P/2017/PA.Lbj, tanggal 13 April 2017, membebaskan kepada Pemohon dan Pemohon II dari biaya perkara;Mengingat, UndangUndang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahankedua atas UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi SulawesiTengah Nomor 57/PDT/2018/PT PAL tanggal 25 Oktober 2018 tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah membaca berkas perkara tersebut dan suratsurat lainyang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Donggala pada tanggal 23 Januari 2018 dalam Register Nomor1

Mengukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini ;ATAUApabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Memperhatikan dan mengutip keadaankeadaan sebagaimanatercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor1/Pdt.G/ 2018/PN Dgl tanggal 19 Juli 2018 yang amarnya berbunyisebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untukmembayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.064.000, (empat juta enampuluh empat ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Donggalatersebut, telah diberitahukan kepada Hl, Ill, IV, V, VI, Vil dan Turur Tergugatoleh Jurusita Pengadilan Negeri Donggala masingmasing tanggal 26 Juli2018 sesuai Relaas Pemberitahuan putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Dgl ;Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor1/Pdt.G/2018/PN Dgl, yang dibuat oleh Panitera

Bahwa hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam memberikanputusannya telah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku, olehkarena itu tidak ada alasan Pemohon Banding mengajukannya, karena ituharus ditolak.Bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya point 3 danpoint 4 sangatlah keliru, sebab apa yang telah dipertimbangkan olehMajelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam putusannya Nomor1/Pdt.G/2018/PN.

dari 15 halamanPutusan No. 57/PDT/2018/PT PALputusan pada poin nomor 5 yang selengkapnya akan disebutkan dalamamar putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat Rbg dan ketentuan perundangundangan lain yangbersangkutan dengan perkara ini .MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor1

;Penetapan Hari Sidang Pertama tanggal 2 Januari 2019 Nomor1/Pdt.P/2019/PNTrk.;Berita Acara Sidang perkara Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Trk.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim melakukan pemeriksaanalat bukti surat yang diajukan Pemohon, Hakim memberikan penjelasan terkaitapa yang dimohonkan oleh Pemohon berdasarkan alat bukti surat yangdiajukannya dan setelah Pemohon mendengar penjelasan Hakim, Pemohonmenyatakan mencabut permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabutpermohonannya dan pencabutan permohonan oleh Pemohon cukup beralasan,sehingga patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Nomor1

LAMPIRAN XVIModel Akta Perdamaian Pasal 27 ayat (4) danPasal 28 ayat (5) Perma Nomor1 Tahun 2016AKTA PERDAMAIANNomor 8/Pdt.G/2017/PN BekPada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017, dalam persidangan PengadilanNegeri Bengkayang yang terobuka untuk umum yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:PT.

Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belahpihak, masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isiKesepakatan Perdamaian tersebut;Kemudian Pengadilan Negeri Bengkayang menjatuhnkan Putusan sebagaiberikut:PUTUSANNomor 8/Pdt.G.S/2017/PN BekDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkayang tersebut;Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

LAMPIRAN XVIModel Akta Perdamaian Pasal 27 ayat (4) danPasal 28 ayat (5) Perma Nomor1 Tahun 2016AKTA PERDAMAIANNomor 8/Pdt.G/2017/PN BekPada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017, dalam persidangan PengadilanNegeri Bengkayang yang terobuka untuk umum yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:PT.

Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belahpihak, masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isiKesepakatan Perdamaian tersebut;Kemudian Pengadilan Negeri Bengkayang menjatuhnkan Putusan sebagaiberikut:PUTUSANNomor 8/Pdt.G.S/2017/PN BekDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkayang tersebut;Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

Anjas Bin Jamal;Halaman idari 2 CatatanPutusan Hakim Nomor1/Pid.R/2020/PN UnhTelah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;Telah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi dan Terdakwa yangdiajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukantindak pidana dalam Pasal 364 KUHPidana;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalamdakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti

Ikhsan Ismail, S.H.Halaman 2dari 2 CatatanPutusan Hakim Nomor1/Pid.R/2020/PN Unh

PENETAPANNomor 61/Pdt.P/2019/PN PwkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutusperkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapansebagai berikut dalam perkara permohonan:IRMA MARLIA Lahir di Purwakarta, Tanggal 23 Maret 1973, AgamaIslam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat GangTanjung 2 Nomor1 RT 034 RW 006 Kelurahan NagriTengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut

;Bahwa Saksi adalah suami Pemohon;Bahwa benar Pemohon tinggal di Gang Tanjung 2 Nomor1 RT 034RW 006 Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta KabupatenPurwakarta dan Pemohon tinggal bareng dengan Saksi;Bahwa dari hasil pernikahan Saksi dengan Pemohon telah dikaruniai2 (dua) orang anak dengan masingmasing nama yaitu MochamadRiva Prawira Utama dan Rara Dwi Utari;Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon yaitu perbaikannama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Saksi bernamaMochamad Riva Prawira

dengan dokumendokumen milikPemohon lainnya berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga,Kutipan Akta Nikah, ljazah Sekolah;Bahwa untuk tertibnya adminitrasi Tata Usaha Negara, perubahannama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Saksi tersebutperlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapatbenar dan tidak keberatan;Hendra Wahyudin;Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Gang Tanjung 2 Nomor1

Pengadilan Negeri Purwakarta hanya berwenangmemeriksa dan mengadili perkara permohonan yang Pemohonnyabertempat tinggal atau berdomisili dalam wilayah hukumnya karena perkarapermohonan adalah masuk dalam yurisdiksi voluntair;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Pemohonyaitu bukti P1 berupa kartu tanda penduduk dan bukti P6 berupa kartukeluarga serta Saksi David Deviar dan Hendra Wahyudin, yang padapokoknya menerangkan Pemohon tersebut benar bertempat tinggal di GangTanjung 2 Nomor1

Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/ataupeninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad);Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PN Skw. 10.

Surat Ukur13/99,Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PN Skw. 10.Sedangkan batasbatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor1236/Pajintan/2007 sebagai berikut: Utara dengan tanah Diit, Hak Milik 63, Selatan dengan tanah Hak Milik Nomor 283, Surat Ukur 14/1999, Barat dengan tanah Hak Milik Nomor 283, Surat Ukur 14/1999, Timur dengan tanah Hak Milik Nomor 53, Surat Ukur 394/2007;.

Mastuki berartimembuktikan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak merasadirugikan terhadap perbuatan hukum berupa jual beli atas objek perkara antaraHalaman 14 dari 26 Putusan Nomor1/Pat.G/2019/PN Skw. Drs. Mastuki dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun apabilaTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpendapat dengan adanya jualbeli tersebut telan menimbulkan kerugian baginya maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberikan hak untuk menarik Drs.

Surat Ukur13/99;Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PN Skw. b. Sebidang tanah menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 1236/Pajintan tanggal28 Desember 2007 atas nama Yulita dengan luas 4.150 m?

,dan Satriadi, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor1/Pdt.G/2019/PN Skw., tanggal 2 Januari 2019, putusan tersebut diucapkanpada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 dalam persidangan terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, Diah Purwadani, S.H.,Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Singkawang sebagai PaniteraHalaman 25 dari 26 Putusan Nomor 7/Padt.G/2019/PN Skw.

Acara Persidangan perkara perdata Nomor1/Pdt.G/2019/PN Drh pada tanggal O6 Februari,20 Februari 2019 dan 20 Maret 2019;. Permohonan Penggugat tertanggal 20 Maret 2019perihal Permohonan Pencabutan perkara perdataNomor 1/Pdt.G/2019/PN Drh;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pen/Pdt.G/2019/PN DrhMenimbangMemperhatikan :. Bahwa maksud dari Surat Penggugat tertanggal20 Maret 2019 adalah mengenai permohonanpencabutan gugatan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PNDrh termaksud;.

Menyatakan sah menurut hukum pencabutan Gugatan Perkara Nomor1/Pdt.G/2019/PN Drh oleh YULIUS TOMATALA, dkk sebagai ParaPenggugat MELALUI Kuasanya DOMINGGUS ALBERTH TOMATALA.:2. Menghukum Penggugat tersebut untuk membayar biaya perkara yanghingga saat ini sebesar Rp 1.516.000, (Satu Juta Lima Ratus EnamBelas Ribu Rupiah);Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pen/Pdt.G/2019/PN DrhDitetapkan : Di Piru,Pada tanggal: 20 Maret 2019 HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.

persidangan,yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022;Menimbang, bahwa pada hari persidangan Kamis, tanggal 03 Februari 2022tersebut, Pemohon menyampaikan tentang Pencabutan terhadap berkas perkarapermohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang denganNomor Register : 1/Pdt.P/2022/PN Bon secara lisan yang pada pokoknyamenerangkan :Penggugat dengan ini menyatakan mencabut Permohonan dalam Perkara RegisterNomor : 1/Pdt.P/2022Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara nomor1

Mengabulkan Permohonan Pemohon pencabutan perkara nomor1/Pdt.P/2022/PN Bon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bontang untuk mencoret perkarapermohonan nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bon tersebut dari dalam daftar registerperkara;3.

LAMPIRAN XVIModel Akta Perdamaian Pasal 27 ayat (4) danPasal 28 ayat (5) Perma Nomor1 Tahun 2016AKTA PERDAMAIANNomor 6/Pdt.G/2017/PN BekPada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, dalam persidanganPengadilan Negeri Bengkayang yang terbuka untuk umum yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah datangmenghadap:PT.

Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belahpihak, masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isiKesepakatan Perdamaian tersebut;Kemudian Pengadilan Negeri Bengkayang menjatuhnkan Putusan sebagaiberikut:PUTUSANNomor 6/Pdt.G.S/2017/PN BekDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkayang tersebut;Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

AgungNomor 1 PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017, yang dimohonkan eksekusioleh Pemohon Eksekusi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juli 2017, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 14 November 2017diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2017 sebagaimanaternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor1

yang sudahberkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Mahkamah Agungberalasan untuk mempertimbangkannya; Bahwa Penetapan tersebut telah melanggar tata tertib HukumAcara Perdata, sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MENTERI LINGKUNGAN HIDUPDAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA tersebut dan membatalkanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor1

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MENTERILINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIAtersebut: Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor1

15 Juni 2017 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaratersebut;Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Barru Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PNBar, tanggal 15 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;Telah mempelajari suratsurat yang berkenaan dengan Gugatan Sederhana ini;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;Telah membaca gugatan dari Penggugat tertanggal 15 Juni 2017 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 15 Juni 2017 di bawah Register Nomor1

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Barru untuk mencatat dalamregister perkara perdata gugatan sederhana yang sedang berjalan di bawah Nomor1 /Pdt.G.S/2017/PN Bar, tentang pencabutan tersebut;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 401.000, ( empat ratussatu ribu rupiah).Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Barru pada hari KAMIS tanggal6 JULI 2017, oleh FAISAL AHSAN, S.H.

Raya Dusun Fajar Rt 002/001 Sungai Jaga AKecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, Selanjutnya disebut TERGUGAT IIPengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara beserta Suratsurat yang bersangkutan;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang nomor1/Pdt.GS/2020/PN Bek, tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini ;Telah pula membaca surat permohonan Penggugat perihal pencabutan suratGugatan Sederhana

perkara nomor 1/Pdt.GS/2020/PN Bek, tanggal 13 April 2020 ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilanterhadap Para Pihak, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN BekMengingat pasal 271 Rv, Putusan Mahkamah Agung nomor 1841 K/ Pdt/1984serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :MenetapkanMenyatakan perkara Perdata Gugatan Sederhana register nomor1/Pdt.GS/2020/PN Bek yang terdaftar pada Pengadilan