Ditemukan 246 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-04-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 17/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 16 September 2020 — Penggugat:
PT. PAGEO UTAMA DIWAKILI OLEH IR. M. SOBRI A. SYAWIE, MM.
Tergugat:
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
Intervensi:
A.M. YUMRAN
428159
  • Makanya Tergugat heranterhadap sikap Penggugat yang telah menempatkan Kadisnaker Prov.Kaltim, selaku Tergugat dalam perkara ini padahal secara de fakto dande jure obyek sengketa a quo tersebut, nyata nyata dibuat dandikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi KalimantanTimur bukan Tergugat, dan Pengawas Ketenagakerjaan Prov.
Register : 18-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Pms
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
1.Nila Sari Rangkuti
2.Amiruddin Sutrisno Rangkuti
Tergugat:
2.PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL) Pematang Siantar
4.David Au
5.Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar
12823
  • maka pemenang lelangdilindungi hukum; Bahwa sepanjang dilakukan petugas resmi dan prosedurnya benardiikuti, pembeli lelang tidak perlu tahu apakah harga pantas atau tidak; Bahwa dalam kondisi seperti di atas, tidak ada kewajiban pemegangHak Agunan; Bahwa ketika sudah beralin hak milik kepada pemegang lelang,seharusnya objek diserahkan, jika Kreditur tidak menyerahkan objeklelang kepada pemenang lelang yang harus dapat dilakukan adalahdilaporkan ke Polisi, pemenang lelang menguasai secara de facto dande
Register : 18-03-2011 — Putus : 12-07-2011 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 14/pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 12 Juli 2011 — Ir. Drs. AKAY SUKARYA,MM
6518
  • Melakukan pembinaan manajemen agribisnis, pengembangan kelembagaan, danDe Menyampaikan laporan tingkat kabupaten kota ke provinsi.Menimbang, bahwa benar terdakwa Ir. Drs.
Register : 06-06-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 62/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 13 Juli 2017 — Pembanding/Penggugat : NY. ENDANG SULISTYORINI
Terbanding/Tergugat II : PT. Bathara Jaya Sartika
Terbanding/Tergugat III : DINAS PEKERJAAN UMUM PENAJAM PASER UTARA
Terbanding/Tergugat I : NY. DAISY ASOKA SAKTI
6139
  • telah melakukan penyalahgunaan berupapenyimpangan dana yang seharusnya diperuntukkan atau dialokasikanuntuk pendanaan PROYEK, telah diselewengkan oleh TERGUGATHalaman 70 dari,165 Putusan No.62/Pdt/2017/PT SMR17.18.Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi sebagaimana telah diuraikandiatas dan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi yangtidak pernah memberikan pertanggungjawaban secara accountable danauditable (dapat diterima secara akutansi dan dapatdipertanggungjawabkan terhadap audit), maka secara de facto dande
Register : 24-06-2011 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 16 Januari 2014 — SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH. Lawan 1. PT .TH INDOPLANTATION. 2. PT INDOPALMS SDN BHD. 3. PT INDO INDUSTRIES SDN BHD. 4. LEMBAGA TABUNG HAJI. 5. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL. 6. NOTARIS SUTJIPTO.
275242
  • Bahwadalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang sangat tendensiusdan tidak berdasar hukum sama sekali karena tidak ada manipulasi hukum maupunpenggelapan fakta hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III karena:1. tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar oleh Tergugat II dan Tergugat Illterkait dengan kepemilikan modal asing dalam bidang perkebunan kelapa sawit yangdikelola Tergugat menurut peraturan perundangundangan di Indonesia pada saatRUPSLB 29 November 2006; danDe andaikatapun
Register : 07-12-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR
Tanggal 18 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : PT GANDAERAH HENDANA PT GH di Wakili JEONG SEOK KANG Anak dari Mr KANG Diwakili Oleh : WIRYA NATA ATMAJA,SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SYAFRIL SH
512345
  • sebagaimana termuat dalam dokumen AMDAL akantetapi pada kenyataannya lahan tersebut sama sekali tidakpernah dikuasai olehterdakwa/pembading sejak HGUditerbitkan;Bahwa berdasarkan fakta persidangan, titik api berasal darilahan yang dikuasaidan dikelola oleh masyarakat hal tersebit diperkuat oleh pernyataan para saksi dipersidangan sehinggasangatlah tidak adil jika pertanggung jawaban pidana dibebankan kepada terdakwa/pembanding,terkecuali lahantersebut berada dalam penguasaan mutlak secara de facto dande