suratsurat tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingandinas melainkan untuk kepentingan pribadi dan juga dipergunakanuntuk menerima ganti rugi yang mana pihak Kementerian menganggapganti rugi tersebut diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum danPerhubungan;Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi tersebut benar;10.Saksi IWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi adalah Kepala BKPSDM

lembar formulir transaksi reksa dana senilai $200.000 di agen penjual mandiri;
13. 2 (dua) lembar slip setoran bank mandiri ke Jennifer Capriati sebesar Rp.1.000.000.000, tanggal 12 Agustus 2019;
14. 1 (satu) lembar catatan berlogo Mandiri Prioritas;
BB No. 1 s.d BB No. 14 tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
15. 1 (satu) bundle Surat Perintah Tugas Bupati Muara Enim Nomor: 893.3/843/BKPSDM

-2/2018 tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM, tanggal 23 Maret 2018;
93. 1 (satu) lembar ASLI Petikan Keputusan Bupati Muara Enim No: 823/03/BKPSDM-2/2018 tentang KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL, tanggal 01 Februari 2018;
94. 1 (satu) lembar ASLI Surat Kenaikan Gaji Berkala a.n.

ELVIN MZ MUCHTAR, ST, MM No. 822.3/ /BKPSDM-2/2018 tanggal Oktober 2018;
95. 1 (satu) lembar ASLI Surat Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 No: 600/681/DPUPR-I.1/ME/2019 tanggal 15 Februari 2019, dengan nilai kelebihan pembayaran Rp125.897.474,66;
96. 1 (satu) lembar

-2/2018 ;
152. 1 (satu) Lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor: 821.2/23/BKPSDM-2/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim tanggal 23 Maret 2018;
153. 1 (satu) Lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor: 821.2/33/BKPSDM-2/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim tanggal 2 Mei 2019;
154.

RAMLAN SURYADI ST., Msi;
BB No. 307 s.d BB No. 334 tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
335. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 821.2/66/BKD-2/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Di Lingkungan Pemberintah Kabupaten Muara Enim;
336. 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Pelaksana Tugas Nomor 800/878/BKPSDM-2/2018 (tanpa tanggal) yang menunjuk RAMLAN SURYADI, ST.,

Kabupaten Kotabaru Nomor 188.47/005/DLH/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021;
8) 1 (satu) exemplar Asli Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Nomor 188.47/033/DLH/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2022;
9) 1 (satu) bundle asli Surat Perintah Penugasan Nomor 800/654/SPP/PPA-BKPSDM

Kotabaru;
10) 1 (satu) bundle asli Surat Perintah Penugasan Nomor 800/673/SPP/PPA-BKPSDM/2020 Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil (TNP) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotabaru terhitung mulai tanggal (TMT) 02 November s/d 31 Desember 2020;
11) 1 (satu) bundle Asli Kuitansi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (sweeper sedang dan sweeper kecil ub.

Keluarga Hilir Muara yang berisi 7 (tujuh) nota pada setiap halamannya;
6. 1) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 821.22/003/BKPSDM tanggal 16 Juni 2021;
2) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22/006-SPP/BKPSDM tanggal 17 Juni 2021;
3) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.22/006-SPMT/BKPSDM tanggal 18 Juni

2021;
4) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/K Tahun 2014 tanggal 1 April 2014;
5) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.22/001/BKPSDM tanggal 06 Januari 2022;
6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/003-SPP/BKPSDM tanggal 07 Januari 2022;
7) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan

Melaksanakan Tugas Nomor : 821.22/003-SPMT/BKPSDM tanggal 10 Januari 2022;
8) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 811.132-3772 tanggal 28 Desember 1990;
9) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor : 811.211.2-3236 tanggal 30 September 1992;
10) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.22/030/BKPPD tanggal 9 November 2017;
11)

pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Rivani Makaramah Tanggal 31 Maret 2006 ;

suratsurat tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingandinas melainkan untuk kepentingan pribadi dan juga dipergunakanuntuk menerima ganti rugi yang mana pihak Kementerian menganggapganti rugi tersebut diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum danPerhubungan;Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi tersebut benar;10.Saksi IWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi adalah Kepala BKPSDM

Kapuas Nomor : KEP.821.2/5/BKPSDM tahun 2018 tentang Pengangkatan Kembali Direktur Prusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas Masa Jabatan 2018 2022 tanggal 9 Januari 2018 (fotocopy);

42) 1 (satu) bundle surat pertanggungjawaban pembelanjaan aksesoris MBR Tahun 2016;

43) 1 (satu) bundle surat pertanggungjawaban pembelanjaan aksesoris MBR Tahun 2017(fotocopy);

44)

Kapuas (fotocopy);

93) 1 (satu) SK Bupati Kapuas Nomor : KEP.821.2/54/MPPK-BKPSDM/Kps.2018 tentang Pengangkatan Pelaksanaan Tugas (PLT) Direktur PDAM Kab. Kapuas tanggal 03 Oktober 2018 (fotocopy);

94) 1 (satu) SK Bupati Kapuas Nomor : KEP.821.2/5/BKPSDM tentang Pengangkatan Kembali Direktur PDAM Kab.

Alokasi Khusus Insfrastruktur Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

5.20

Surat Edaran Nomor : 21/SE/DC/2018 Tentang Pedoman Teknis Pelaksaan Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum Dan Sanitasi

6

DPA Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019

7

Petikan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 823.3/27/BKPSDM

Subang;1 (satu) buah Petikan Surat Keputusan Bupati Subang No.820/KEP.471 BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural (jabatanpengawas) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Sub BagianTata Usaha serta Penunjukan Koordinator Wilayah dan PengelolaAdministrasi Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Subang;1 (satu) lembar bukti pembayaran;235 (dua ratus tiga puluh lima) buah Kartu NISN SDN SD Nusa Indah;1 (satu) lembar fotocopy Surat Pembatalan Kegiatan Sosial HUT MetroPasundan

fotocopy dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 821.23/073/BKD tanggal 08 Maret 2010;

/2018 tanggal 20 Maret 2018;

2020 1 Oktober 2020 tentang Perubahan penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana APBD Kabupaten Belitung tahun Anggaran 2020;

Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 24 Maret 2014 dan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : KEP.821.2/01/BKPPD Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 4 Januari 2017 sebanyak 3 (tiga) lembar;

-2/2018 tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM, tanggal 23 Maret 2018;

fotocopy dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 821.23/073/BKD tanggal 08 Maret 2010;

/2018 tanggal 20 Maret 2018;

pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Rivani Makaramah Tanggal 31 Maret 2006 ;

Togo-Togo;
28. Dokumentasi Hasil Pekerjaan Pengendalian Rayap (termite control) gedung SD Inpres 239 Gantarang Buleng;
29. Daftar rekapan pembayaran anti rayap dan pemesanan anti rayap di Sidoarjo;
30. Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
31. Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan;
32. Satu Bendel Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 873/034/ BKPSDM

(tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang diperhitungkan sebagai pengembalian sebagian kerugian keuangan negara;