Bintan Inti Sukses (BIS) tanggal 31Desember 2019 dan 2018 (Asli);Halaman 56 dari 101 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUSTPK/2021/PT PBR42.43.44.45.46.47.48,49.50.51.52.53.1 (Satu) bundle dokumen Proposal Audit Ringkas PT.Bintan IntiSukses Tahun 2017 dari Akuntan Publik Irfan, AbdulrahmanHasan Salipu dan Darmawan (Asli);1 (Satu) bundle dokumen Proposal Audit Ringkas PT.Bintan IntiSukses Tahun 2016 dari Akuntan Publik Irfan, AbdulrahmanHasan Salipu dan Darmawan (Asli);1 (satu) bundle dokumen Management

Multi CocoOrganik Nomor 6 Tanggal 11 Desember 2012 (Asli);1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2016 dan 2015 (Asli);1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2017 dan 2016 (Asli);1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan

Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2018 dan 2017 (Asli).1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2016 dan 2015 (Asli);1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS) pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember

Bintan Inti Sukses (BIS) tanggal 31Desember 2019 dan 2018 (Asli);1 (Satu) bundle dokumen Proposal Audit Ringkas PT.BINTAN INTISUKSES Tahun 2017 dari Akuntan Publik Irfan, AbdulrahmanHasan Salipu dan Darmawan (Asli);Halaman 78 dari 101 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUSTPK/2021/PT PBR43.44.45.46.47.48.49,50.51.Sz.53.34.55.1 (Satu) bundle dokumen Proposal Audit Ringkas PT.BINTAN INTISUKSES Tahun 2016 dari Akuntan Publik Irfan, AbdulrahmanHasan Salipu dan Darmawan (Asli);1 (satu) bundle dokumen Management

Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2018 dan 2017 (Asli).1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2016 dan 2015 (Asli);1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember

PutraAnanda yang justru sangat diragukan menjadi pemenang tender dari segiharga yang ditawarkan dan Laporan Keuangan yang bukan diaudit olehKantor Akuntan Publik pada saat mengikuti Tender LanjutanHalaman 21 dari 108.

Laporan Keuangan Tahun 2019disampaikan melalui fasilitas pengunggahan kualifikasi lain pada SPSEdengan ketentuan bahwa: Untuk Usaha Menengah, laporan keuanganyang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; Juncto BAB VIII.

Untuk usaha menengah, laporan keuangan yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik; ataub. Untuk usaha besar, laporan keuangan yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik yang diregistrasi sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.Halaman 55 dari 108.

Publik (KAP) baru diterbitkan dan diundangkan padaHalaman 75 dari 108.

Publik (KAP) ;.

Indo Veneer Utama tanggal 31Desember 2005 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia &Richard; 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama tanggal 31Desember 2006 dan 2005 yang dibuat oleh KantorAkuntan Publik Leonard,Mulia & Richard; 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama, tanggal 31Desember 2007 dan 2006 yang dibuat oleh Kantor Akuntan PublikLeonard, Mulia & Richard; 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT.

Indo Veneer Utama tanggal 31Desember 2005 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia &Richard ; 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama tanggal 31Desember 2006 dan 2005 yang dibuat oleh Kantor Akuntan PublikLeonard, Mulia & Richard ; 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama, tanggal 31Desember 2007 dan 2006 yang dibuat oleh Kantor Akuntan PublikLeonard, Mulia & Richard ; 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT.

Indo Veneer Utama tanggal 31Desember 2008 dan 2007 yang dibuat oleh, antar Akuntan Publik Leonard,Mulia & Richard ; 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Vener Utama tanggal 31Desember 2009 dan 2008 yang dibuat oleh Kantor Akuntan PublikLeonard, Mulia & Richard ; 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama tanggal31 Desember 2010 dan 2009 yang dibuat oleh Kantor Akuntan PublikLeonard, Mulia & Richard ; 2 (dua) lembar rekening koran PT.

Indo Veneer Utama tanggal 31 Desember2005 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard ;1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama tanggal 31 Desember2006 dan 2005 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia &Richard ; 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama, tanggal 31Desember 2007 dan 2006 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard,Mulia & Richard ; 517374757677787980811 (satu) bundel Laporan Keuangan PT.

Indo Veneer Utama tanggal 31 Desember2008 dan 2007 yang dibuat oleh, antar Akuntan Publik Leonard, Mulia &Richard ; 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Vener Utama tanggal 31 Desember2009 dan 2008 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia &Richard ; 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama tanggai 31 Desember2010 dan 2009 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia &Richard ; 2 (dua) lembar rekening koran PT.

Olehkarena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;Pokok SengketaBahwa pokok sengketa dalam surat banding Pemohon Banding adalah koreksipositif atas Harga Pokok Penjualan karena perhitungan alokasi biaya kantor pusatyang disampaikan Pemohon Banding tidak sesuai dengan KEP62/13.111995tanggal 24 Juli 1995 yang mensyaratkan Laporan Keuangan Konsolidasi dari KantorPusat tersebut harus diaudit oleh Akuntan Publik;Alasan BandingMenurut TerbandingBahwa Terbanding melakukan

Pasal 3 ayat (2):13"Laporan Keuangan konsolidasi atau kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus sudah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincian peredaranusaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi yangdibebankan kepada masingmasing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaanyang bersangkutan melakukan usaha atau kegiatan."11 Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia denganPemerintah

Publik dan laporan tersebutmengungkapkan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepadamasingmasing BUT.13.

Bahwa pada saat melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2000,Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidakHalaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 419 B/PK/PJK/2011141414LSmelampirkan Laporan Keuangan Konsolidasi Kantor Pusat yangdiaudit oleh Akuntan Publik dan mengungkapkan rincian peredaranusaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biayaadministrasi yang dibebankan kepada masingmasing BUT di negaratempat perusahaan yang bersangkutan melakukan usaha, sehinggatidak memenuhi

Sedangkan persyaratan pertama,yaitu biaya tersebut berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usahatetap dan dalam rangka untuk menunjang usaha atau kegiatan bentukusaha tetap yang bersangkutan untuk mendapatkan, menagih, danHalaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 419 B/PK/PJK/2011202021a22memelihara penghasilan serta persyaratan ketiga, yaitu wajibmenyampaikan laporan keuangan konsolidasi dari kantor pusat yangsudah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincianperedaran usaha atau kegiatan

HERI WINARNO.e Bahwa sebelum dilakukannya pergantian pengurus KoperasiKaryawan Hotel Grand Hyatt Jakarta (GHJ) yang baru untukperiode tahun 2012 s/d tahun 2015 yaiau pada tanggal 23Maret 2012 anggota Koperasi Karyawan Hotel Grand HyattJakarta (GHJ) menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Liasta,Nirwan , Syafrudin & Rekan untuk melakukan audit terhadapkeuangan Koperasi Karyawan Hotel Grand Hyatt Jakarta(GHJ) periode tahun 2009 s/d tahun 2012 dan dari LaporanAuditor Independent tertanggal 12 Juli 2012

Bahwa sebelum dilakukannya pergantian pengurus Koperasi KaryawanHotel Grand Hyatt Jakarta (GHJ) yang baru untuk periode tahun 2012 s/dtahun 2015 yaiau pada tanggal 23 Maret 2012 anggota Koperasi KaryawanHotel Grand Hyatt Jakarta (GHJ) menunjuk Akuntan Publik dari KantorLiasta, Nirwan , Syafrudin & Rekan untuk melakukan audit terhadapkeuangan Koperasi Karyawan Hotel Grand Hyatt Jakarta (GHJ) periodetahun 2009 s/d tahun 2012 dan dari Laporan Auditor Independent tertanggal12 Juli 2012 ditemukan buktibukti

Publik Liasta, NirwanSyarifudin & RekanBahwa pada tanggal 15 Juni 2012 kantorAkuntan Publik Liasta, Nirwan Syarifudin &Rekan mengeluarkan laporan awal denganopini tidak wajar;Bahwa ada perbedaan antara hasil audit darikantor Akuntan Publik Liasta, NirwanSyarifudin & Rekan dengan hasil audit KAPAdenan yang diakui oleh KAP Adenan yangdiklaim sebagai kesalahan copy paste ;Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 dilakukanrapat anggota tahunan ;Bahwa pada tanggal 24 Juli 2012 SHU tahun2011 dibagikan kepada Anggota

Publik Drs.

Untuk tahun buku 2010 tertanggal 12 Mei 2011, tanpa tanda tanganPengurus, Laporan Keuangannya dibuat oleh Auditor Independen dariKantor Akuntan Publik Drs. Adenan tertanggal 3 Mei 2011;.

Bahwa ................20055 1616Bahwa Selama kurun waktu tersebut kontak komunikasi terus berjalanmeskipun tidak hadir di tempat kerja ( PT.Hattori Indonesia).Bahwa Pada tanggal 6 April 2011, pihak management mengundang saya( H.Tedi Herdiana.SE ) untuk melakukan konfirmasi kebenaran atas hasilpemeriksaan oleh kantor Akuntan Publik yang dijadwalkan tanggal 7 April40.41.42.43.2011 jam 10:00 WIB di PT.

SE )untuk memastikan kebenaran bahwa ( H.Tedi Herdiana.SE ) sedangumrah, maka surat tersebut dijawab via fax tanggal 8 April 2011 oleh .Selang beberapa hari setelah pulang dari ibadah umrah, langsungmenghubungi pihak Kantor Akuntan Publik ( M.

Hattori Indonesia,tertanggal 02 Mei 2011.P2 : Fotocopy Peraturan Perusahaan PT.Hattori Indonesia tahun 20112013.P3 : Fotocopy Laporan Audit Khusus Kantor Akuntan Publik Drs.H.Mohammad Thoha , "Pemalsuan Dokumen dan Penggelapan Uangdi PT.Hattori Indonesia", tertanggal 18 April 2011.P4: Fotocopy Surat Tanda Bukti Lapor No.Pol.

Tapi saya tidakakan lari, jika diperlukan, saya bisa dihubungi ;Bahwa atas surat undangan Penggugat kepada Tergugat tertanggal 6April 2011 (bukti surat T8), Tergugat melalui surat balasannyatertanggal 7 April 2011 (T9) menyampaikan pada pokoknya bahwapada prinsipnya Tergugat tidak keberatan untuk menghadiri agendadimaksud (undangan konfirmasi kebenaran atas hasil pemeriksaanoleh Kantor Akuntan Publik) akan tetapi oleh karena surat baruditerima tanggal 6 April 2011 jam 18.00 WIB sementara permintaankehadiran

lebihmengutamakan keperluan lain daripada keperluan memenuhi undanganPenggugat untuk hadir di perusahaan dalam rangka mengklarifikasi hasilpemeriksaan uang restitusi oleh Akuntan Publik, serta Tergugat sudahOUST AEACAU oa c v s 2 roca ov 2 mare 3636menyatakan kehendaknya tidak akan masuk kantor sebelum adapenyelesaian masalah maka atas dasar itu Majelis Hakim menilai danberkesimpulan bahwa upaya surat menyurat yang dilakukan Penggugattersebut dapat dianggap sebagai surat panggilan yang patut, karenanyasyarat

TLSkepada Termohon (vide Pasal 139 ayat (8) UU RI No. 40 Tahun 2007) tentangPerseroan Terbatas dengan ini Pemohon mengusulkan/mengajukan 2 (dua)ahli dimaksud, yaitu terdiri dari : Kantor Akuntan Publik "HERTANTO, SIDIK, HADISOERYO &REKAN", berkantor di Darmawangsa Square No. 23, Jalan DarmawangsaVI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 ; dan Kantor Hukum "DENNY AZANI & PARTNERS", berkantor di DarmawangsaSquare Unit 22, Jalan Darmawangsa VI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan12730 ;Semua Ahli tersebut

mempunyai kualifikasi dan keahlian sesuai denganbidangnya masingmasing, sebagaimana data identitas dari para abhitersebut di atas dilampirkan dalam permohonan ini ;Disamping itu pengadilan memberi kewenangan kepada para ahli dimaksud,untuk menggunakan' tenaga ahli profesional yang menguasaibidang jasa akuntan publik, baik dari dalam maupun luar negeri ;Bahwa untuk mendapatkan fakta yang obyektif dan sebenar benarnyadari Termohon, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua PengadilanNegeri Jakarta Selatan

TLS) kepada Termohon, yaitu terdiri dari : Kantor Akuntan Publik "HERTANTO, SIDIK, HADISOERYO & REKAN",berkantor di Darmawangsa Square No. 23, Jalan DarmawangsaVI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, danHal 7 dari 18 Hal.Put.No. 1644 K/Pdt/2009 Kantor Hukum "DENNY AZANI & PARTNERS", berkantor diDarmawangsa Square Unit 22, Jalan Darmawangsa VI, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan 12730 ;Disamping itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberi kewenangankepada para ahli dimaksud untuk menggunakan/mengangkat

tenaga ahiprofesional yang menguasai bidang jasa akuntan publik, baik dari dalammaupun luar negeri, guna membantu pelaksanaan pemeriksaan (auditinvestigasi) dimaksud ;.

Nomor 354 K/Pdt.SusPHI/2017Mei 2015, Penggugat telah berupaya keras meminta bukti laporankeuangan yang telah resmi diaudit oleh akuntan publik selama 2 (dua) tahunterakhir, yang dapat membuktikan bahwa PT. Medan Yaohan Sentosa (incassu Tergugat ) yang dipimpin oleh Tergugat Il, tengah mengalamikerugian, sehingga alasan TergugatTergugat tersebut dapat diyakinikebenarannya. (Vide: Pasal 164 ayat (2) UU. Nomor 13 tahun 2003 TentangKetenagakerjaan);2.1.

Lebih lanjut, dalam perundingan bipartite yang dilaksanakan padatanggal 13 dan 20 Mei 2015, Penggugat kembali meminta bukti auditresmi akuntan publik yang menyatakan bahwa benar PT.

sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2)uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);Padahal, untuk dapat diterapbkannya Pasal 164 ayat (1), harus memenuhisyarat yang secara limitatif telah dibatasi dengan ketentuan Pasal 164 ayat(2), yang menyebutkan bahwa Kerugian perusahaan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2(dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan

publik;Akan tetapi, bila diperhatikan seluruh daftar alat bukti tertulis yang diajukanTermohon Kasasi I/Tergugat dan Termohon Kasasi Il/Tergugat Ilbertanda TI,Il1 s/d TI,ll12, ternyata tidak terdapat bukti laporan auditakuntan publik selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit olehakuntan publik.

publik yang berwenang untuk menyatakan hal itu,oleh karena itu telah diperoleh fakta hukum keadaan memaksa yangdidalilkan para tergugat tidak terbukti adanya, dengan demikianpemberhentian terhadap Penggugat dari PT.

Labihlanjut, alokasi biaya administrasi kantor pusat ABN Amro Bank N.V. telahdiaudit dan disertifikasi oleh Kantor Akuntan Publik Internasional Ernstand Young sebagai badan yang independen, dengan pernyataan bahwasemua biaya telah diaudit dan diverifikasi tingkat kewajarannya.

bisamenimbulkan ketidaksesuaian pembebanan alokasi Beban Administrasidan Umum Kantor Pusat yang dibebankan kepada Bentuk Usaha TetapBentuk Usaha Tetap, apabila di suatu negara menerapkan metodepembebanan yang berbeda dengan negara lainnya;Bahwa seperti yang Pemohon Banding uraikan di atas bahwa BebanAdministrasi dan Umum Kantor Pusat ABN Amro Bank N.V. yangdialokasikan kepada Bentuk Usaha TetapBentuk Usaha Tetapditentukan dengan banyak parameter (multiple allocation keys) dan telahdisertifikasi oleh Kantor Akuntan

Publik Internasional Ernst and Youngsebagai badan yang independen.

Publik (Lampiran 6);Keuangan Interim akhir bulan sebelumpembagian dividen interim TCM yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik (Lampiran 6);Halaman 18 dari 86 Halaman.

Publik;= Laporan Keuangan Interim akhir bulan sebelum pembagian divideninterim TCM yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; Surat Setoran Pajak (SSP) angsuran PPh Pasal 25 oleh IMM sampaidengan 30 Juni 2011; dan Surat Setoran Pajak (SSP) angsuran PPh Pasal 25 oleh TCM sampaidengan 30 Juni 2011; serta" Shareholders Resolution IMM dan TCM (2011);Dapat dibuktikan bahwa pembayaran/pembagian dividen interim 2011dananya berasal dari cadangan laba ditahan (laba setelah dikurangjiPPh);Bahwa oleh karena

Fotokopi Laporan Keuangan PT Indominco Mandiri dan PTTrubaindo Coal Mining untuk tahun 2011 dan 2010 yang telahdiaudit Kantor Akuntan Publik;d. Fotokopi SPT PPh Badan Tahun 2011 atas nama PT IndomincoMandiri dan PT Trubaindo Coal Mining;e. Fotokopi Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2011 dan per 31Desember 2010 atas nama PT Indominco Mandiri dan PTTrubaindo Coal Mining yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik;f. Fotokopi SSP Angsuran PPh Pasal 25 Masa Januari s.d.

Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/201721.22.23.24.29.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.Fotokopi Laporan Keuangan interim per 30 Juni 2011 PT IndomincoMandiri yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;Fotokopi Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2011 PT TrubaindoCoal Mining yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;Fotokopi SSP angsuran PPh Pasal 25 Januari Juni 2011 PTIndominco Mandiri;Fotokopi SSP angsuran PPh Pasal 25 Januari Juni 2011 PT TrubaindoCoal Mining;Fotokopi Akta Pendirian PT Indominco

Publik;Salinan Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2011 PT Trubaindo CoalMining yang telah diaudit olen Kantor Akuntan Publik;PT Indo Tambangraya Megah Tbk Shareholder Structure for 2011;Surat Nomor 0882/L/ITM/FIN/3/2015 tanggal 30 Maret 2015, perihalPendapat akhir Pemohon Banding Terkait Sengketa Pajak Nomor 150815582011 Atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP784/WP4J.19/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan NomorHalaman

Nomor 3486 K/Pid.Sus/2019Laporan Audit Independent : Kantor Akuntan Publik Drs. Soeroso Donosapoetro per 31Desember 2012 dan 2011: Laporan Keuangan PT BPRS untuk tahun yang berakhir 31Desember 2014, Kantor Akuntan Publik Drs. SoerosoDonosapoetro; Laporan Audit Independent atas Laporan Keuangan PT BPRSPer 31 Desember 2013, Kantor Akuntan Publik Drs.

., karena sesuaidengan hasil audit oleh Tim Auditor dari Kantor Akuntan Publik Prof. DR. H.Tb. Hasanuddin, M.Sc dari tanggal 30 September 2010 sampai dengantanggal 30 Desember 2010 yang diketuai oleh Ahli MOHAMMAD RIVAI,S.E., Ak. atas permintaan dari saksi H. OJO SOPYAN ALAMSYAH, S.H.selaku Pemilik CV.

OJO SOPYAN ALAMSYAH, S.H. telahdipergunakan untuk membayar cicilan dan bunga bank serta untuk biayadepresiasi (penyusutan), akan tetapi kenyataannya berdasarkan hasil auditoleh Akuntan Publik biaya untuk pembayaran cicilan bank, bunga bank dandepresiasi telah diperhitungkan, sehingga seharusnya saksi H.

OJO SOPYAN ALAMSYAH, S.H. telahdipergunakan untuk membayar cicilan dan bunga bank serta untuk biayadepresiasi (penyusutan), akan tetapi kenyataannya berdasarkan hasil auditoleh Akuntan Publik biaya untuk pembayaran cicilan bank, bunga bank danH. OJOdepresiasi telah diperhitungkan, sehingga seharusnya saksiHal. 18 dari 48 hal. Put.

No. 112 K/Pid/2015ke perusahaan melainkan digunakan untuk kepentinganpribadi ;* Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh TimAuditor dari Kantor Akuntan Publik Prof. DR. H.

;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan olehTim Auditor dari Kantor Akuntan Publik Prof. DR. H.

Publik, Gugatan GantiRugi, jika hanya diajukan oleh Direktur Utama tanoa ada pengesahan dariRUPS dan Akuntan Publik yang menyatakan Perusahaan rugi, belum waktunyadiajukan ke Pengadilan";Bahwa oleh karena itu, sudah jelas kiranya atas Gugatan PENGGUGAT adalahsudah masuk dalam kategori gugatan prematur atau karena gugatan yangdiajukan masih terlampau dini.

Hal ini dikarenakan tidak ada dasar yang pastiGugatan tersebut menyatakan nilai kerugian darimana dan atas dasar apayang menjadi nilai kerugian perusahaan, hal ini dikarenakan tidak adakejelasan yang pasti dari nilai kerugian perusahaan secara resmi melaluimekanisme, perusahaan yang ada, yang menurut hukum harus melaluimekanisme RUPS ataupun melalui akuntan publik yang indenpenden;Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan PENGGUGAT faktanya memangmasuk pada kualifikasi gugatan prematur, maka sudah

Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan PENGGUGAT pada point ke12sampai dengan point ke17 yang pada pokoknya menyatakan TERGUGATharus mengganti selurun kerugian PENGGUGAT baik secara materiilataupun imateriil;YANG BENAR, sebagaimana TERGUGAT uraikan dalam eksepsi diataspoint ke3, dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo.2743 K/PDT/1995 tanggal 18 Juni 1996 yang menjelaskan:"Yang berhak menentukan untung rugi Suatu perusahaan adalah RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan auditor dari Akuntan

Publik,Gugatan Ganti Rugi, jika hanya diajukan oleh Direktur Utama tanpa adapengesahan dari RUPS dan Akuntan Publik yang menyatakanPerusahaan rugi, belum waktunya diajukan ke Pengadilan";Bahwa faktanya dengan adanya Gugatan PENGGUGAT sebagai BadanUsaha yang menuntut ganti rugi harus terlebin dahulu ditetapkan secarapasti atas nilai kerugian Badan Usaha tersebut melalui mekanisme RUPSdan dilakukan secara profesional oleh Lembaga Akuntan Publik yangindenpenden, sehingga jelas dan pasti atas nilai

Gugatan Masuk Dalam Kualifikasi Ekseptio Dilatoria dengan alasan bahwaperlu TERGUGAT jelaskan adanya Yudsprudensi Mahkamah Agung RI No.2743K/PD 1/1995 tanggal 18 Juni 1996 yang menjelaskan:"Yang berhak menentukan, untung rugi suatu perusahaan adalah Rapat UmumPemegang Sahara (RUPS) dan auditor dari Akuntan Publik, Gugatan Ganti Rugi,jika hanya diajukan oleh Direktur Utama tanoa ada pengesahan dari RUPS danAkuntan Publik yang menyatakan Perusahaan rugi, belum waktunya diajukan kePengadilan";Bahwa

BGG tidak mengakui bukti penyetoran yang diajukan KFF berupalaporan keuangan Perseroan yang telah diaudit tersebut dan BGG mintabukti pembayaran/penyetoran atas saham yang telah diambil olen KFFdalam Perseroan.34.Bahwa apabila Termohon Kasasi keberatan atau tidak menerima hasilaudit yang dibuat oleh akuntan publik seharusnya Para Termohon Kasasimenjadikan akuntan publik sebagai pihak dalam gugatan.

Denganmenjadikan akuntan publik sebagai pihak maka Para Termohon Kasasidapat meminta pertanggungjawaban apabila ternyata laporan audit yangHalaman 63 dari 81 hal. Put. Nomor 346 K/Pdt/2017dibuatnya tersebut tidak benar;35.Bahwa akuntan publik berdasarkan Kode Etik Profesinya diwajibkanuntuk menjaga integritas dan objektivitas dalam menjalankan profesinyasebagai akuntan publik.

dari akuntan publik yang membuat laporankeuangan tersebut merupakan hal yang sangat penting sehingga dalamperkara a quo sangat perlu diikutsertakan akuntan publik dimaksudsebagai pihak dalam Gugatan;39.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat berdasar apabila ParaPemohon Kasasi mendalilkan pentingnya keberadaan akuntan publikuntuk ikut dibawa sebagai pihak dalam perkara a quo.

Nomor: 74/PMK.03/2012 tanggal14 Mei 2012 tentang Persyaratan dan Penetapan Wajib Pajak Dengan KriteriaTertentu sebagai berikut:Untuk dapat ditetapbkan sebagai Wajib Pajak Dengan kKriteria Tertentu, Wajib Pajakharus memenuhi persyaratan sebagai berikut:MengingatMemutuskanTepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajakyang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan

Publik atau lembaga pengawasan keuanganpemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahunberturutturut; danTidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakanberdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapdalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;bahwa Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 tanggal 14 Mei2012 sebagai berikut:Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuansebagaimana dimaksud

Tertentu, Penggugat harus memenuhi persyaratan Pasal 2 dan Pasal 3Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 tanggal 14 Mei 2012;bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyampaikan bukti yang menerangkanbahwa Penggugat telah menyampaikan SPT tepat waktu untuk Tahun Pajak 2009,2010 dan 2011;tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajakyang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengantidak adanya SKP;Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan

Publik ;Tidak pernah dipidana dengan menyampaikan Surat Keterangan dari Polres ResortKota Bekasi Kota, Sektor Medan Satria;bahwa dengan demikian pada dasarnya permohonan Penggugat telah memenuhiketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 tanggal 14 Mei 2012;bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Majelis memutuskan untukmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas Surat Tergugat Nomor : S205/WPJ.22/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Pemberitahuan PenolakanPermohonan

PENGGUGAT.Melawan:Para TERGUGAT............ sebagai..................Para TERGUGAT.Kantor Akuntan Publik Herman Doby Tanumihardja &FREAK AN jeeccncs ess sos cs mowers wee meen onc os SCOAQ A peices xe LUPO Tergugat.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 15Juni 2016 Nomor : 350 /PDT.G/2016/PNJKT.BRT, tentang penunjukan MajelisHakim ;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barattertanggal 21 Juni 2016 Nomor : 350/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT,

., karena sesuaidengan hasil audit oleh Tim Auditor dari Kantor Akuntan Publik Prof. DR. H.Tb. Hasanuddin, M.Sc dari tanggal 30 September 2010 sampai dengantanggal 30 Desember 2010 yang diketuai oleh Ahli MOHAMMAD RIVAI,S.E., Ak. atas permintaan dari saksi H. OJO SOPYAN ALAMSYAH, S.H.selaku Pemilik CV.

OJO SOPYAN ALAMSYAH, S.H. telahdipergunakan untuk membayar cicilan dan bunga bank serta untuk biayadepresiasi (penyusutan), akan tetapi kenyataannya berdasarkan hasil auditoleh Akuntan Publik biaya untuk pembayaran cicilan bank, bunga bank dandepresiasi telah diperhitungkan, sehingga seharusnya saksi H.

OJO SOPYAN ALAMSYAH, S.H., karena sesuaidengan hasil audit oleh Tim Auditor dari Kantor Akuntan Publik Prof. DR. H.Tb. Hasanuddin, M.Sc dari tanggal 30 September 2010 sampai dengantanggal 30 Desember 2010 yang diketuai oleh Ahli MOHAMMAD RIVAI,S.E., Ak. atas permintaan dari saksi H. OJO SOPYAN ALAMSYAH, S.H.selaku Pemilik CV.

Publik Prof.Dr.

Henry & Sugeng diberi tanda T.IT.1II31;Fotokopi memori banding yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara No.265/Pdt.G/2017/PN Skt tertanggal 9 Juli 2018 diberi tanda T.IT.II32a.Fotokopi bukti perkara No. 77/Pdt.G/2018/PN Skt berupa surat pernyataanyang dibuat oleh Akuntan Publik Drs.

SK10/2017/VI/20/PST tanggal 20 Juni 2017 beserta 1(satu) lembar lampiran yang dibuat oleh Akuntan Publik Drs. Henry & Sugengdan dikirimkan kepada Penyidik Polresta Surakarta diberi tanda T.IT.II35;Fotokopi surat No. SK10/2017/VI/20/PST tanggal 20 Juni 2017 beserta 1(satu) lembar lampiran yang dibuat oleh Akuntan Publik Drs.

, diberitanda T.IT.II48.b.Fotokopi memori banding yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara No.265/Pdt.G/2017/PN Skt tertanggal 9 Juli 2018 , diberi tanda T.IT.II.48.c.Fotokopi bukti perkara No. 77/Pdt.G/2018/PN Skt berupa surat pernyataanyang dibuat oleh Akuntan Publik Drs.

Saksi Sudarmiyanto (Saksi disumpah).Bahwa Saksi meminta untuk melakukan audit karena kasus tindak pidanapengelapan sehingga penyidik harus menunjuk akuntan publik untukmenghitung harta kekayaan dari Penggugat dan Tergugat gunamenentukan uang tersebut milik siapa;Bahwa Saksi mengirim surat kepada akuntan publik Drs Henry SusantoNitidjaja pada tanggal 28 Feberuari 2017;Bahwa yang dilakukan sebelum akuntan publik tersebut melakukanpenghitungan harta kekayaan Penggugat dan Tergugat adalah Akuntanpublik

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium)dengan alasan karena tidak melibatkan RUTH NAWASTUTI WIJAYANTI,KAP SUGENG PAMUJI, dan Akuntan Publik Drs. HENSRY & SUGENG;2.

Ogan Komering llirguna menyelesaikan permasalahan status uang angsuran pupuk dalamDana Kas pupuk sebesar Rp. 812.325.042 (delapan ratus dua belas juta tigaratus dua puluh lima ribu empat puluh dua)tersebut namun belum ditemuikesepakatan kedua belah pihak.Bahwa terdakwa sempat mengajukan tawaran kepada pengurus baru agardilakukan audit oleh akuntan publik terhadap laporan keuangan KUD SinarJaya periode 2010 s/d 2013 namun tidak terlaksana karena biayanya yangtinggi.Bahwa terhadap kekurangan dana Kas

Ogan Komering llirguna menyelesaikan permasalahan status uang angsuran pupuk dalamDana Kas pupuk sebesar Rp. 812.325.042 (delapan ratus dua belas juta tigaratus dua puluh lima ribu empat puluh dua)tersebut namun belum ditemuikesepakatan kedua belah pihak.Bahwa terdakwa sempat mengajukan tawaran kepada pengurus baru agardilakukan audit oleh akuntan publik terhadap laporan keuangan KUD SinarJaya periode 2010 s/d 2013 namun tidak terlaksana karena pengurus barutidak menyanggupi biayanya.Bahwa terhadap

OganKomering llir guna menyelesaikan permasalahan status uang angsuranpupuk dalam Dana Kas pupuk sebesar Rp. 812.325.042 (delapan ratus duaHalaman 38 dari 66 Putusan Nomor 727/Pid.B/2016/PN Kag10.belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat puluh dua)tersebut namunbelum ditemui kKesepakatan kedua belah pihak.Bahwa terdakwa sempat mengajukan tawaran kepada pengurus baru agardilakukan audit oleh akuntan publik terhadap laporan keuangan KUD SinarJaya periode 2010 s/d 2013 namun pihak pengurus baru

Bahwa terdakwa sempat mengajukan tawaran kepada pengurus baru agardilakukan audit oleh akuntan publik terhadap laporan keuangan KUD SinarJaya periode 2010 s/d 2013 namun pihak pengurus baru inginmembebankan biaya audit tersebut kepada terdakwa sehingga audittersebut tidak terlaksana karena terdakwa tidak menyanggupi biayanya.

Bahwa sesuai dengan Pasal 164ayat 7 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwabilamana pemutusan hubungan kerja terjadi karena perusahaan merugi yangberdampak bisa menyebabkan perusahaan tutup tanpa bukti akuntan publik, makapekerja berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uangpenghargaan masa kerja sebesar (satu) kali Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantianhak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 3 UndangUndang Nomor 13 Tahun.

Oleh karena pemutusan hubungan kerja Tergugat dengan Penggugat terputus karenaperusahaan pailit tutup tanpa diaudit oleh Akuntan Publik, maka adalah wajarbilamana Penggugat memohon diberikan kompensasi sebagaimana ketentuan Pasal164 ayat 7 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesarRp28.209.500,00 (dua puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah)dengan perincian sebagai berikut:Uang pesangon 2 (dua) kali Pasal 156 ayat 2 UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 : 9 x