Azas Dominus Litis dimaksudkanuntuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak berimbangyang mana kedudukan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasisangat lemah dibandingkan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasisebagaimana dalam Pasal 58, Pasal 63 ayat (1) dan (2) , Pasal 80dan Pasal 85 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan TUN.

menerima permohonan bandingTermohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebagaimana telahdiuraikan di atas, harus dibatalkan demi hukum.PERTIMBANGAN HUKUMHalaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 298/B/PK/PJK/201 124Menimbang bahwa setelah Majelis Peninjauan Kembali mempelajari berkasperkara a quo ternyata Pengadilan Pajak telah memutus perkara ini denganmengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali;Menimbang bahwa akan tetapi sesuai dengan asas dominus

UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa dalam hukum acara peradilan tata usaha negaraMajelis Hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketayang diajukan kepadanya menyandarkan pada asas Dominus litis yangartinya Majelis Hakim bersifat aktif dalam rangka mencari kebenaranmateriel, sehingga Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak terikatdengan daliildalil jawabjinawab Para pihak akan tetapi aktif mencari pokokpermasalahannya dan dasar

Desember 2006 Nomor: 00008/207/06/103/08 tanggai4 April 2008 dari Tergugat;Bahwa sehubungan dengan penjelasan Penggugat tersebut di atas makasekalipun keputusan keberatan tidak menjadi bagian dari pokok perkaragugatan ini, sesuai azas dominus litis Majelis berkompeten untukmemeriksa apakah benar keputusan atas keberatan tersebut belumditerbitkan;Bahwa menurut Tergugat, Tergugat sudah mengirimkan surat penolakanHalaman 6 dari 26 halaman.

perundangundangan yang berlaku dan Melanggar AsasAsas umumPemerintahan yang baik, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agarKeputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sahdan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara objek Sengketa 16fSEDUI ~== 200 nn nnn nnn nnn nen nena nninnnnnnnnn42Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum(rechtsbescherming) kepada pihak ketiga yang terkait dengan obyek sengketa aquo dan sebagai konkretisasi dari asas dominus

Bahwa pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding bertentangandengan asas keaktifan Hakim (dominus litis) di mana bukti Pemohon Kasasisemula Pembanding/Penggugat tidak dijadikan sebagai pertimbangandalam mengambil keputusan, di mana bukti poin 2 di atas dan keteranganpara saksi telah diabaikan dalam mengambil keputusan sehingga dalampertimbangan hukumnya pengadilan tingkat pertama yang putusannyadiperkuat oleh pengadilan tingkat banding menyatakan:1.

Peradilan Tata Usaha Negara, olehHalaman 48 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLGkarena itu syarat formal gugatan dalam hal tenggang waktu juga telahterpenuhi;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 juncto Pasal 107UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yangmembedakan karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara dengan peradilanperadilan lain di Indonesia salah satunya terletak pada kewenangan Hakim yangdiberikan oleh UndangUndang untuk bersifat aktif (dominus

Nomor 11/G/2021/PTUN.PLGsedangkan menurut Tergugat telah sesuai dan tidak bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku dan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 juncto Pasal 107UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yangmembedakan karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara dengan peradilanperadilan lain di Indonesia salah satunya terletak pada kewenangan Hakim yangdiberikan oleh UndangUndang untuk bersifat aktif (dominus

sertamempunyai tanggungjawab dan kewenangan atas seluruh barangbukti yang disita baik dalam tahap penuntutan untuk kepentinganpembuktian perkara, maupun untuk kepentingan eksekusi.Bahwa penegakan hukum pidana pada hakekatnya tidak hanyabertujuan menghukum pelaku tindak pidana (kejahatan/ pelanggaran)agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, tetapi jugabertujuan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secarafinansial akibat perbuatan pelaku tersebut, yang semuanya itu sesuaiasas dominus

hukum sertapenegakan hukum atas hakhak Keperdataan Negara dari pelanggar,khususnya terhadap kerugian yang bersifat finansial / materi, yangharus dipulinkan ke posisi semula.1.15 Bahwa sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan tanggung jawabPENGGUGAT sebagai penuntut umum dan pengacara negaratersebut, maka pemulihan kerugian yang diderita oleh korban (negara/perseorangan/ korporasi / lembaga / pihak lainnya) akibat perbuatanpidana / tindak pidana atau akibat perbuatan melawan hukum,merupakan wewenang dominus

Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ; Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan normatif yangmengatur mengenai pembuktian di atas, Majelis Hakim dengan kewenangannyaberdasarkan asas dominus litis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut ; Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata UsahaNegara sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) yang menyebutkan orang ataubadan hukum perdata harus memiliki kepentingan yang dirugikan akibatditerbitkannya Keputusan Tata Usaha

;Menimbang, bahwa terlepas dari dalil gugatan Penggugat dan jawabanTergugat, maka berdasarkan azas dominus litis, dari aspek kKewenangan penerbitanSurat Keputusan obyek sengketa a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkanaspek kewenangan tersebut berdasarkan faktafakta hukum sebagai berikut ;Menimbang, bahwa apabila dicermati dari segi format dan redaksionalSurat Keputusan Walikota Palopo Nomor: 820/205/BKD yang ditetapkan di Palopopada tanggal 11 Maret 2013, dalam lampiran Keputusan Walikota Palopo

Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan normatif yangmengatur mengenai pembuktian di atas, Majelis Hakim dengan kewenangannyaberdasarkan asas dominus litis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut ; Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan premature atau gugatandiajukan belum waktunya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 UndangUndang Nomor 43Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang

;Menimbang, bahwa terlepas dari dalil gugatan Penggugat dan jawabanTergugat, maka berdasarkan azas dominus litis, dari aspek kewenangan penerbitanSurat Keputusan obyek sengketa a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkanaspek kewenangan tersebut berdasarkan faktafakta hukum sebagai berikut ;Menimbang, bahwa apabila dicermati dari segi format dan redaksional SuratKeputusan Bupati Bone Nomor 821.4266 Tanggal 30 Juli 2013 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IJ, III dan IV

AlasanAlasan Kasasi;1.Kesalahan pertimbangan hukum Hakim Banding, dan Kebenaranpertimbangan hukum Hakim Pertama;Hakim pertama dalam proses pemeriksaan perkara pada tingkatpertama dalam pemeriksaan persiapan tanggal 26 Agustus 2016, MajelisHakim Tingkat Pertama telah mengadakan pemeriksaan lapangan ataupemeriksaan setempat kemudian selanjutnya Hakim Pertama mengambilsikap menghentikan pemeriksaan dan menjatuhkan keputusan denganberdasar pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan,serta asas dominus

Pasal 55 Undangundang No. 5 Tahun 1986), karenaPenggugat mendaftarkan Gugatannya pada tanggl 27 Maret 2007 sedangkan objeksengketa diketahui oleh Penggugat pada tanggal 26 Pebruari 2007 dari AnggotaKepolisian Sektor Likupang (vide gugatan Penggugat) ;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya persyaratanpersyaratan formal untukmengajukan Gugatan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokoksengketanya sebagaimana diuraikan dibawah ini ;Menimbang, bahwa sesuai dengan asas keaktifan Hakim (Dominus

hukum sepihak dalam menerbitkan keputusan tata usahanegara yang berujung sengketa tata usaha negara antara orang ataubadan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara yangmenerbitkan surat keputusan tata usaha negara vide Pasal 53 ayat 1UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atasUndangUndang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbeda halnyadengan sengketa perdata yang memungkinkan lebih dari satu Tergugatbahkan Turut Tergugat;Menimbang, bahwa Pengadilan sesuai asas dominus

, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenanganabsolut, Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidakberwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat, pengadilanberpendapat untuk kesempurnaan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan terhadap sengketa a quo gunamenemukan kebenaran materil terhadap maksud dan tujuan gugatan penggugat paralel dengan asas dominus

Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika ;Bahwa dakwaan berbentuk kombinasi (alternatif subsidairitas)yang merupakan dominus litis dari jaksa penuntut umum yangmemberikan masingmasing pilihan kepada jaksa penuntutumum dan hakim untuk memilih dakwaan alternatifsubsidairitas yang mana yang mencocoki perbuatan pidanaterdakwa sebagaimana faktafakta hukum yang ada (tepat),namun pemilihan tersebut sepatutnya selain juga harusmemperhatikan sisi keadilan yang menjadi tujuan hukum secaraumum

Lebih jauh lagi hal ini dapatmerusak keyakinan masyarakat akan penegakan hukum;Bahwa dihadapan majelis Hakim yaitu sebagai Dominus Litis yang tidak berpihak,saat ini ada dua pihak yang berperkara yaitu : Jaksa Penuntut Umum sebagaiPutusan Nomor 237/Pid.Sus/2016/PN.Pal.

Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) tersebut diatas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat,setelah Pengadilan berpendapat untuk kesempurnaan di dalam memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, guna menemukan kebenaranmateril terhadap maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan pararel denganazas dominus litis Majelis Hakim (vide Pasal 107

merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) danayat (8) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, dihubungkan dengan dalil gugatan dan Eksepsi Tergugat dan TergugatI Intervensi Tentang kewenangan Absolut dan Eksepsi lainlain setelahmempelajari subtansi Eksepsi a quo Pengadilan berpendapat untuk kesempurnaandalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan terhadap sengketa a quo gunauntuk menemukan kebenaran materiil terhadap maksud dan tujuan gugatanPenggugat paralel dengan asas dominus

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itubertentangan dengan Azasazas UmumPemerintahan Yang Baik;Halaman 63 dari Halaman 76 Putusan Nomor 233/G/2015/PTUNJKTMenimbang, bahwa kewenangan Hakim dalam menguji Surat KeputusanObjek Sengketa bersifat dominus litis, artinya tidak terbatas pada pembuktianmaupun dalil yang diajukan para pihak, oleh karena itu berdasarkan dalildalilGugatan, Jawaban, Replik dan Duplik serta alatalat bukti yang diajukan para pihakdi persidangan, maka untuk menjawab pokok permasalahan

VickyLumentut dan Wakil Walikota Mor Dominus Bastiaan, Tahun 20162021yang memulai kepemimpinan pada tanggal 9 Mei 2016 telah bertekaduntuk menjadikan Kota Manado semakin baik ke depan dan semua halharus sesuai dan taat akan aturanaturan termasuk didalamnyapenataan administrasi kepegawaian yang baik dan benar.

KejaksaanNegeri Surabaya sebagai pemegang hak tunggal dalam penuntutan(dominus litis) dalam sistem peradilan di Indonesia semestinya dapatmenggunakan kewenangannya untuk mengenyampingkan perkara denganmempertimbangkan jumlah kerugian yang sangat kecil;Total uang yang dicuri Terdakwa hanya berjumlah Rp 2.498.000, (dua jutaempat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau kurang dariRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka sesuai Pasal 1Perturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 mengenai