Ditemukan 1423 data
Urut Berdasarkan
Register : 20-01-2014 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 24-11-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 9/G/2014/PTUN.SBY Tanggal 6 Mei 2014 — MUINA, dkk. melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI.
83 — 31
83 — 31
, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenanganabsolut, Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidakberwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat, pengadilanberpendapat untuk kesempurnaan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan terhadap sengketa a quo gunamenemukan kebenaran materil terhadap maksud dan tujuan gugatan penggugat paralel dengan asas dominus
Register : 03-05-2012 — Putus : 19-06-2012 — Upload : 29-08-2012
Putusan PN KOTABARU Nomor 81/Pid.Sus/2012/PN.Ktb Tanggal 19 Juni 2012 — SIGIT HUDIANTORO Bin SUPRAPTO
57 — 6
57 — 6
Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika ;Bahwa dakwaan berbentuk kombinasi (alternatif subsidairitas)yang merupakan dominus litis dari jaksa penuntut umum yangmemberikan masingmasing pilihan kepada jaksa penuntutumum dan hakim untuk memilih dakwaan alternatifsubsidairitas yang mana yang mencocoki perbuatan pidanaterdakwa sebagaimana faktafakta hukum yang ada (tepat),namun pemilihan tersebut sepatutnya selain juga harusmemperhatikan sisi keadilan yang menjadi tujuan hukum secaraumum
Register : 21-10-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 1589/Pid.Sus/2020/PT MDN Tanggal 24 Nopember 2020 — Pembanding/Terdakwa : Syahdan Rahmanto Diwakili Oleh : AYU TAMALA
Terbanding/Penuntut Umum : Dewi Kusumawati.SH
32 — 22
Terbanding/Penuntut Umum : Dewi Kusumawati.SH
32 — 22
Sebab pasal tersebut tidaktermasuk didalam konstruksi dakwaan Penuntut umum (dominus litis).Sedangkan sesuai pasal 182 ayat (4) KUHAP Surat Dakwaan adalah dasarpemeriksaan perkara untuk selanjutnya disesuai dengan segala sesuatu yangterbukti dalam pemeriksaan persidangan. Surat dakwaan tersebut tidak bolehdiabaikan atau disimpangi oleh Hakim.
Putus : 21-06-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN PALU Nomor 236/Pid.Sus/2016/PN.Pal. Tanggal 21 Juni 2016 — RUSLAN AHMAD
82 — 32
82 — 32
Lebih jauh lagi hal ini dapatmerusak keyakinan masyarakat akan penegakan hukum;Bahwa dihadapan majelis Hakim yaitu sebagai Dominus Litis yang tidak berpihak,saat ini ada dua pihak yang berperkara yaitu : Jaksa Penuntut Umum sebagaipenuntut dan Terdakwa SYAHBINTARA yang didampingi oleh Penasehat Hukumnyayang melihat hukum tersebut dari fungsinya yang berbeda, dan selanjutnya MajelisHakim memandang kedua belah pihak sama tinggi dan sama rendah, Majelis hakimPutusan Nomor 236/Pid.Sus/2016/PN.Pal.
Register : 02-11-2015 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 02-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 233/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 19 April 2016 — MAUN BIN PELOR ; LURAH KELURAHAN SRENGSENG SAWAH, KOTA JAKARTA SELATAN, DKK
66 — 41
66 — 41
merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) danayat (8) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, dihubungkan dengan dalil gugatan dan Eksepsi Tergugat dan TergugatI Intervensi Tentang kewenangan Absolut dan Eksepsi lainlain setelahmempelajari subtansi Eksepsi a quo Pengadilan berpendapat untuk kesempurnaandalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan terhadap sengketa a quo gunauntuk menemukan kebenaran materiil terhadap maksud dan tujuan gugatanPenggugat paralel dengan asas dominus
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itubertentangan dengan Azasazas UmumPemerintahan Yang Baik;Halaman 63 dari Halaman 76 Putusan Nomor 233/G/2015/PTUNJKTMenimbang, bahwa kewenangan Hakim dalam menguji Surat KeputusanObjek Sengketa bersifat dominus litis, artinya tidak terbatas pada pembuktianmaupun dalil yang diajukan para pihak, oleh karena itu berdasarkan dalildalilGugatan, Jawaban, Replik dan Duplik serta alatalat bukti yang diajukan para pihakdi persidangan, maka untuk menjawab pokok permasalahan
Register : 01-03-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 28-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 K/TUN/2017 Tanggal 4 April 2017 — I. PEMERINTAH KOTA BEKASI., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI VS SARIFUDIN USMAN;
95 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
dari SuratPeralinan Hak yang terdiri dari peralihan hak karena waris, Hibah, JualBeli, Tukar Guling, maupun inbrenk (penyertaan modal);Bahwa atas dasar PP. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dandoktrin hukum administrasi pertanahan tersebut maka hubungan hukumseorang/badan hukum perdata dengan tanahnya haruslah dilihat secarakomprehensif baik data fisik maupun data yuridisnya, lebihlebih Hakimpada Peradilan Tata Usaha Negara dalam menguji suatu sengketaharus bersifat aktif sebagaimana asas dominus
Putusan Nomor 167 K/TUN/2017Usaha Negara yaitu dominus lituis yang paralel dengan Pasal 107UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan TataUsaha Negara, yakni Judex Facti Tingkat Banding sudahseharusnya memeriksa secara derevatif suratsurat yang mendasaridari penerbitan obyek gugatan (Sertipikat, dan tidak hanya terfokuspada bukti Surat Penggugat semata, itupun tidak diuji secarasubstansial mengenai isinya karena juga tidak dipertimbangkandalam putusan Judex Facti tingkat banding;Bahwa dalam
Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 442 /B/PK/PJK/2015 Tanggal 20 Agustus 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER
24 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Peninjauan Kembali atasperkara @ guo berupa koreksi positif Pajak Masukan yang nyatanyatadigunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya dibebaskan PPNsebesar Rp 13.399.516.810,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalildalildalam Memori Peninjauan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembalitidak dapat menggugurkan faktafakta dan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak ,karena dominus
Putus : 27-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 621/B/PK/PJK/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. DELTA PACIFIC INDOTUNA,
46 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
saat pembuatan Faktur Pajak dibenarkan dansementara untuk pencatatan pada PPh Badan digunakan pada saat realisasiatas transaksi ekspor, sedangkan Terbanding dapat mendalilkan atas LHPPdengan membuktikan dasar perhitungannya, sedangkan penyerahan atasekspor PPN dengan tarif 0% yang didalilkan oleh Majelis PP tidak memilikikaitannya dengan Kurs Menteri Keuangan sehingga atas penjualan eksporsebesar (Rp 3.642.929.855,00) dibatalkan adalah bertentangan denganketentuan yang berlaku karena substansinya dominus
Register : 19-04-2021 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Mpw Tanggal 8 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.ANDHIKA FERY KURNIAWAN, SH
2.SELLY INDAH NURMAYANTI, SH
Terdakwa:
ARIF RUSYDI
29 — 4
1.ANDHIKA FERY KURNIAWAN, SH
2.SELLY INDAH NURMAYANTI, SH
Terdakwa:
ARIF RUSYDI
29 — 4
35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengaturtentang kepemilikan dan penguasaan narkotika bukan transaksi narkotikasebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama yaituPasal 114 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim menilai terhadap tuntutan pidanapenjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliarrupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara yang diajukan Penuntut Umum tersebutmerupakan dominus
Register : 06-08-2014 — Putus : 26-08-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan PA RANTAU Nomor 0237/Pdt.G/2014/PA.Rtu Tanggal 26 Agustus 2014 — Penggugat vs Tergugat
61 — 5
61 — 5
Azas Dominus Litis dimaksudkanuntuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak berimbangyang mana kedudukan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasisangat lemah dibandingkan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasisebagaimana dalam Pasal 58, Pasal 63 ayat (1) dan (2) , Pasal 80dan Pasal 85 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan TUN.
Register : 02-03-2020 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 261/Pid.Sus/2020/PT MDN Tanggal 1 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ZOI PRANATA Als ZOI Diwakili Oleh : ZAMZAM MUBAROK, SH., Dkk
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : REZKY SYAHPUTRA SH
28 — 15
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : REZKY SYAHPUTRA SH
28 — 15
Sebab pasal tersebut tidaktermasuk didalam konstruksi dakwaan Penuntut umum sebagai dominus litis.Sedangkan dakwaan adalah dasar pemeriksaan perkara yang tidak bolehdisimpangi oleh Hakim.
Putus : 12-02-2014 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 364/PID.B/2013/PN.Tsm Tanggal 12 Februari 2014 — TATA AHMAD DJUNAEDI Alias DON bin AHMAD GOJALI
93 — 28
93 — 28
surat tersebut di atas, menurut hemat kami bersesuaiandengan ketentuanketentuan sebagai berikut:a KUHAP tidak membatasi bagaimana cara penuntut umum menyusun suratdakwaan, hal itu diserahkan saja pada ilmu pengetahuan hukum dan praktekperadilan.b Menurut ketentuan pasal 137 KUHAP, penuntut umum berwenang untukmenuntut siapa pun yang melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya.c Diberikannya kebebasan kepada penuntut umum untuk menentukan caramembuat dakwaan tersebut, adalah sesuai dengan asas Dominus
Register : 07-02-2020 — Putus : 04-05-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 5/G/2020/PTUN.PLG Tanggal 4 Mei 2020 — Penggugat:
1.YUSPEN APENDI
2.EDWAR
3.SARNUBI
4.KARJAYA
Tergugat:
KEPALA DESA ULAK PACEH
131 — 93
1.YUSPEN APENDI
2.EDWAR
3.SARNUBI
4.KARJAYA
Tergugat:
KEPALA DESA ULAK PACEH
131 — 93
Para Penggugat tidak lagi mempunyai komitmen untukbekerjasama dengan Kepala Desa (vide dalil jawaban Tergugat padabagian Pokok Perkara halaman 3);Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara ParaPenggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal80 juncto Pasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untukmenemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara diPeradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat dominus
bagian sebelumnya (vide supra),oleh karenanya selaras dengan uraian pertimbangan dari segi proseduralmaupun substansi berdasarkan peraturan perundangundangan di atas,secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian objeksengketa a quo berdasarkan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik,dengan demikian Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketajuga telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik;Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Asas Dominus
Register : 24-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 124/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
ARIS FADILLAH ACHEEN, ST., M.Si
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
70 — 50
ARIS FADILLAH ACHEEN, ST., M.Si
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
70 — 50
Bahwa Tergugat telan menerbitkan Objek Sengketaatas nama Penggugat yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2018(vide bukti: P1 = T1);Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkarabersifat dominus litis atau bersifat aktif berdasarkan ketentuan Pasal 80 jo.107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 untuk menemukankebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan TataUsaha Negara, sehingga dalam mempertimbangkan hukumnya MajelisHakim tidak sematamata terbatas pada halhal yang didalilkan
dinyatakan batal dan memerintahkan kepada Tergugatuntuk mencabut Objek Sengketa;Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Objek Sengketa a quo,didapatkan fakta bahwa pemberhentian Penggugat ditetapkan pada golonganruang Ill/d. sementara secara nyata pada saat diberhentikan sebagaiPegawai Negeri Sipil, Penggugat berada pada golongan ruang Ill/csebagaimana dinyatakan dalam bukti P45, Majelis Hakim berpendapatbahwa selayaknya Pemberhentian Penggugat dilakukan dalam golonganruang Ill/c ;Menimbang, bahwa asas dominus
Register : 05-01-2015 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 27-03-2015
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 02/B/2015/ PT.TUN.MKS Tanggal 18 Maret 2015 — Lalla Dg. Ngani,
- ; -----------------------------------untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat/ Pembanding;----------------------------------------------------------
M E L A W A N :
1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar,
;------------------------- untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Terbanding;
2. PT. Kumala Cemerlang Estate,
;------------------------------------------------------------ untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi/Terbanding ; -------------------------------------------
96 — 51
96 — 51
buktisurat yang diberi tanda T1 sampai dengan T28 bukti bukti tersebut bermeteraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, demikian pulaTergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tandaT.II Intv.1 sampai dengan TIL Intv.29 bukti bukti tersebut bermeterai cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta menghadirkan 3 (tiga)orang saksi di muka persidangan ;Menimbang, bahwa terlepas dari pendirian masingmasing pihak, denganmendasarkan pada asas dominus
Register : 28-11-2014 — Putus : 07-04-2015 — Upload : 28-04-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 89/G/2014/PTUNMDN Tanggal 7 April 2015 — BUDI SUYONO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
68 — 31
68 — 31
melalui surat tercatat maupun langsung ke Kantor Kelurahan yangbersangkutan melalui juru sita, namun sampai perkara ini tahap kesimpulan yangbersangkutan tidak pernah hadir dan tidak diketahuikeberadaannya;41Menimbang bahwa oleh karena tidak diketahui keberadaannya danuntuk melindungi kepentingan pihak ketiga pemegang obyek sengketa MajelisHakim berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986dan penjelasannya, telah bermusyawarah berdasarkan prakarsa dan inisiatif Hakim( asas Dominus
Register : 03-10-2013 — Putus : 08-01-2014 — Upload : 05-11-2014
Putusan PTUN AMBON Nomor 22/G/2013/PTUN.ABN Tanggal 8 Januari 2014 — Hi. ZAINAL ABDUL RAHMAN RUMALEAN, SH., MH, Sebagai Penggugat
MELAWAN
KETUA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI MALUKU PERIODE 2013-2018, Sebagai Tergugat
136 — 55
136 — 55
DPRD Provinsi Maluku dari Partai PersatuanPembangunan Daerah Pemilihan Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga belum 5(lima) tahun berhenti dari Partai Politik serta Tergugat melanggar asasasas umumPemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, keadilan, kecermatan dankesamaan dalam mengambil keputusan;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telahmengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 s/d P5 di persidangan, dan sesuai dengankewenangan Hakim TUN yang bersifat aktif (dominus
Register : 12-03-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PTUN KENDARI Nomor 5/G/2019/PTUN.Kdi Tanggal 7 Agustus 2019 — H. MUH. IHSAN, SH. (P) VS BUPATI WAKATOBI (T)
189 — 96
189 — 96
batal atau tidak sah suratkeputusan objek sengketa a QuO 2022 nnn ne none eMenimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yangpada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objeksengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik sehinggamengakibatkan kerugian bagi Penggugat;Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yangterkait dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas dominus
Register : 24-02-2014 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 06-08-2014
Putusan PTUN AMBON Nomor 05/G/2014/PTUN.ABN Tanggal 2 Juli 2014 — BEATRIXE KAMALAHENG, S.Pd Sebagai Penggugat
Melawan
BUPATI HALMAHERA UTARA Sebagai Tergugat
72 — 27
72 — 27
Kecermatan Materiil ;Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah membantahdalildalil gugatan Penggugat a quo sebagaimana tertuang dalamjawabannya 5 292 nnn anno nn nnn nn ncn ncn nnn nn ncn nnn cnncnesMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan,Replik, Bukti Surat, keterangan Saksi, dan Kesimpulan dari Penggugatdihubungkan dengan Jawaban, Duplik, Bukti Surat, keterangan Saksidan Kesimpulan dari Tergugat, maka berdasarkan kewenangan HakimPeradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (Dominus
Register : 03-05-2012 — Putus : 19-06-2012 — Upload : 29-08-2012
Putusan PN KOTABARU Nomor 80/Pid.Sus/2012/PN.Ktb Tanggal 19 Juni 2012 — SAMSUNOR Als. NANANG Bin IBRAHIMSYAH
60 — 9
60 — 9
Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika ;Bahwa dakwaan berbentuk kombinasi (alternatif subsidairitas)yang merupakan dominus litis dari jaksa penuntut umum yangmemberikan masingmasing pilihan kepada jaksa penuntut33umum dan hakim untuk memilih dakwaan alternatifsubsidairitas yang mana yang mencocoki perbuatan pidanaterdakwa sebagaimana faktafakta hukum yang ada (tepat),namun pemilihan tersebut sepatutnya selain juga harusmemperhatikan sisi keadilan yang menjadi tujuan hukum secaraumum