Ditemukan 381 data
Urut Berdasarkan
Register : 29-08-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Bek Tanggal 30 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
Zaenal Abidin S. S.H.
Terdakwa:
ATINUS YEH anak PUNUT alm
94 — 57
Zaenal Abidin S. S.H.
Terdakwa:
ATINUS YEH anak PUNUT alm
94 — 57
undangundang sebagaimanaperubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun2002 tetang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanHalaman 17 dari 27 Putusan On; iii ialternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 DUndang
Putus : 12-07-2017 — Upload : 08-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 12 Juli 2017 — A. NURRACHMAT SETJADIWIRJA, DKK VS PT PENTA DHARMA KARSA
60 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan Judex Facti yangmenyatakan Para Termohon Kasasi telah keliru apabila menyatakanPemohon Kasasi melanggar ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan dUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danmenuntut gaji untuk bulan Agustus 2011 sampai dengan November2011 dan gaji sejak bulan Januari 2012 sampai dengan September2012, serta tunggakan gaji untuk periode Desember 2011 sampaidengan Juli 2016, karena memang benar Pemohon Kasasi jelasjelasdengan iktikad
Register : 04-02-2019 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PN WONOGIRI Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Wng Tanggal 12 Maret 2019 — Penuntut Umum:
BENI PRIHATMO,SH
Terdakwa:
1.NARTO Bin SAMIJAN,Dkk
2.WURYANTO Als BLENDUT
44 — 11
BENI PRIHATMO,SH
Terdakwa:
1.NARTO Bin SAMIJAN,Dkk
2.WURYANTO Als BLENDUT
44 — 11
Pasal 12 huruf dUndang Undang RI No.18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP;AtauKetigahalaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN WngBahwa terdakwa I. Narto Bin Samijan secara sendirisendirimaupun secarabersamasama dengan terdakwa II.
Register : 07-01-2014 — Putus : 08-05-2014 — Upload : 14-06-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 16/Pdt/2014/PT SMG Tanggal 8 Mei 2014 —
26 — 15
26 — 15
terlebih dahulu apa yang akan ditandatangani olehPelawan, dan bahkan pelawan sendiri tidak pernah menerima berkas salinanperjanjian kredit antara Pelawan dengan Terlawan I, maka dan oleh karenanyaTerlawan I, telah melanggar ketentuan pasal 4 ayat ( 1 ) (2 ) dan ayat (3 ) jopasal 5 ayat ( 1 ) huruf C jo pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transfaransi Informasi Produk Bankdan Pengunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pasal 18 ayat ( 1 ) huruf dUndang
Register : 14-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Sak Tanggal 16 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
REVIANA MUTIARA INDAH, SH
Terdakwa:
JAMARIFIN LUMBAN TOBING Als PAK JUNI
39 — 48
REVIANA MUTIARA INDAH, SH
Terdakwa:
JAMARIFIN LUMBAN TOBING Als PAK JUNI
39 — 48
dan kebebasan untuk memilin salah satu Dakwaan yangdianggap dan dinilai relevan dengan faktafakta yang ditemukan untukdipertimbangkan, maka dalam perkara aquo Majelis Hakim memilih danmempertimbangkan Dakwaan Pertama, dan hal inipun bersesuaian denganpendapat dan pilihan Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam SuratTuntutan tertanggal 09 Oktober 2019 ;14Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkantentang dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76 DUndang
Register : 02-07-2012 — Putus : 27-09-2012 — Upload : 22-10-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 434/Pid.B/2012/PN.Smda Tanggal 27 September 2012 — KAMARUDDIN Bin H. BAHARUDDIN
85 — 15
85 — 15
Bahwa terdakwa mendapatkan feeRp. 100, (seratus rupiah) / liter dari pembelian BBM jenis solar dari tug boatdan fee pengantaran/pengangkutan sebesar Rp. 10, (sepuluh rupiah) / liternya.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf dUndang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyakdan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat t1) Ke1 KUHP.Atau Keempatno Bahwa ia terdakwa KAMARUDDIN Bin H.
Register : 01-02-2016 — Putus : 10-05-2016 — Upload : 17-09-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 151/Pdt.G/2016/PA.Tnk Tanggal 10 Mei 2016 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
13 — 1
13 — 1
Benar adaupaya memanggil penghulu untuk mendamaikan Tergugat danPenggugat tetapi berujung keluarnya pernyataan telah jatuh talak 2 olehpenghulu yang pernah dundang kerumah orang tua Penggugat. Inimemperkuat alasan Penggugat bahwa gugatan cerai ini adalah yangterbaik untuk keduanya terlebih lagi bagi Penggugat.Bahwa Penggugat tidak bisa lagi mempercayai apapun yang dikatakandan dilakukan oleh Tergugat. Penggugattidak bisa hidup dengan segalaprasangka, tekanan, ancaman, dan aniaya dari Tergugat.
Register : 31-07-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 24-01-2018
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 164 /Pid.Sus/2017/PN Tbk Tanggal 24 Oktober 2017 —
31 — 18
31 — 18
menjadipenyalur atau agen BUPINU berdasarkan perjanjian kontrak kerjasama (Pasal 48 PP No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas danPermen ESDM No. 16 Tahun 2011 Tentang Penyalur ), jadi setiap orangatau badan usaha tidak boleh melakukan kegiatan usaha hilir Migas tanpamemiliki izin usaha; Bahwaapabila suatu badan usaha atau perseorangan melakukan kegiatanpengangkutan bahan bakar minyak atau minyak bumi atau hasil olahandari minyak bumi tanpa izin telah melanggar pasal 53 huruf b dan dUndang
Putus : 11-08-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/Pdt.Sus-KPPU/2015 Tanggal 11 Agustus 2015 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI), VS 1. PT ANGKASA PURA II (PERSERO), DKK
249 — 768 — Berkekuatan Hukum Tetap
249 — 768 — Berkekuatan Hukum Tetap
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;Menyatakan Terlapor Il secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;Menyatakan Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 17 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat;Menyatakan Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf c dan dUndang
Register : 22-09-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN WONOGIRI Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Wng Tanggal 16 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
HAFIDH FATHONI SH
Terdakwa:
DEDIK IRAWAN Alias KEREK Bin UUP
111 — 15
HAFIDH FATHONI SH
Terdakwa:
DEDIK IRAWAN Alias KEREK Bin UUP
111 — 15
Pasal 12 huruf dUndang Undang RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan;DANPERTAMABahwa terdakwa DEDIK IRAWAN, pada hari Selasa tanggal 21 Juli2020 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalambulan Juli tahun 2020 bertempat di Dusun Popok RT.03/RW.07, Desa KeloranKecamatan Selogiri, , Kabupaten Wonogiri atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriWonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili
Register : 10-01-2019 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN PARIAMAN Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pmn Tanggal 28 Januari 2019 — Terdakwa
91 — 29
91 — 29
melakukan tindak pidana,dengan demikian unsur dilakukan oleh Anak juga telah terpenuhi atas perbuatanAnak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal, setelahmenganalisa dan mempelajari semua unsurunsur pasal , maka Hakimmenilaibahwa semua unsur Pasal 81 ayat (3) Undang Undang RI No.17 tahun 2016Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No.1Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 tahun2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang jo pasal 76 DUndang
ini;Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan olehHakim tunggal dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman = atau pidanakepada Anak telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagiAnak,korban maupun masyarakat;Memperhatikan pasal 81 ayat (3) Undang Undang RI No.17 tahun 2016Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No.1Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 tahun2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang jo pasal 76 DUndang
Putus : 05-03-2010 — Upload : 21-09-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 35/PID/2010/PT.BTN Tanggal 5 Maret 2010 — JAMSARI bin (alm) JALI
54 — 24
54 — 24
Kedua : sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf dUndang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutanpidananya berpendapat bahwa Terdakwa bersalah telahmelakukan pekerjaan farmasi yang tidak memenuhi standar,sebagaimana dalam dakwaan Kedua, oleh karena itu menuntutagar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahundan 6 (enam) bulan potong masa tahanan, dan denda Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) subsidair 4 (empat
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1810/B/PK/PJK/2016 Tanggal 14 Desember 2016 — PT. SUMBER SELATAN NUSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
153 — 182 — Berkekuatan Hukum Tetap
153 — 182 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas, maka terbukti bahwa Majelis HakimPengadilan Pajak dalam Putusannya telah salah dan lalai dalammenunaikan kewajibannya untuk menentukan apa yang harus dibuktikansesuai dengan ketentuan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak dalam memeriksadan mengadili perkara aquo karena berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf dUndangUndang Pajak Penghasilan secara tegas telah menentukan bahwakeuntungan atas penjualan saham adalah merupakan objek pajak dansejalan dengan asas Taxability Deductibility maka Pasal 6 ayat 1 huruf dUndang
Register : 22-03-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN MAJENE Nomor 18/Pid.Sus/2016/PN.Mjn Tanggal 14 Juli 2016 — SUJATMAN ALIAS ARMAN BIN MUH JUSUF TAGER
261 — 157
261 — 157
berwarna hitam ;Terbukti merupakan milik dari terdakwa Sujatma Alias Arman Bin Muh.Jusuf Tager maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan Terdakwa dibebaskandari dakwaan, maka kepada Negara harus dibebankan untuk membayar biayaperkara ;Mengingat, Pasal 197 KUHAP, Pasal 199 ayat (1) huruf b dan C KUHAP,Pasal 183 sampai dengan 189 KUHAP, Primair Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 DUndang
Register : 13-02-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 313/PID.B/2014/PN.JKT.PST Tanggal 28 April 2014 — -CARLI
-BONTOH SITANGGANG
40 — 2
40 — 2
berupa 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther Nomor Polisi : 87535ZW warnahijau, 2 (dua) buah selang minyak, 1 (satu) unit pompa merk Honda, 2 (dua) buahkempo @ kempo berisi kurang pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" terpenuhi dan terbuktisecara sah dan menyakinkan menurut hukum.e Berdasarkan unsur diatas maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf a,b,c dan dUndang
Register : 06-04-2009 — Putus : 07-12-2009 — Upload : 04-03-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 14/PDT.G/2009/PN.BKN. Tanggal 7 Desember 2009 — Unit Usaha Otonom (UUO) Koperasi Unit Desa (KUD) BINANGUN melawan Koperasi Unit Desa (KUD) Binangun dkk
122 — 50
122 — 50
mempunyai hak yang sama sebagaianggota KUD Binangun yaitu harus diundang dan diikut sertakan dalamRAT KUD Binangun;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 20 ayat (2) a UU No. 25 Tahun1992 tentang Perkoperasian adalah hak setiap anggota untuk hadirmenyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikanbahwa Tergugat tidak mengundang semua anggota KUD Binangundalam RAT Tahun 2009 bahkan melarang sebagian anggota KUDBinangun yang hadir meskipun tanpa dundang
Register : 18-07-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sak Tanggal 23 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
MARIA PRICILIA SILVIANA, SH
Terdakwa:
AZMI KARDO Alias AZMI Bin ZAKARIA Alm
28 — 19
MARIA PRICILIA SILVIANA, SH
Terdakwa:
AZMI KARDO Alias AZMI Bin ZAKARIA Alm
28 — 19
dankebebasan untuk memilin salah satu Dakwaan yang dianggap dan dinilai relevandengan faktafakta yang ditemukan untuk dipertimbangkan, maka dalam perkaraaquo Majelis Hakim memilinh dan mempertimbangkan Dakwaan Pertama, dan halinipun bersesuaian dengan pendapat dan pilihan Penuntut Umum sebagaimanayang tertuang dalam Surat Tuntutan tertanggal 27 September 2018 ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkantentang dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76 DUndang
Register : 13-10-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Mbn Tanggal 7 Oktober 2020 — Adit bin Oleh
211 — 73
211 — 73
Undangundang Hukum Pidana sampai dengan Pasal51 Kitab Undangundang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (3) Undang undangRepublik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua Atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 76 DUndang
Register : 19-07-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN PARIAMAN Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pmn Tanggal 5 Agustus 2019 — Terdakwa
91 — 34
91 — 34
Dibeberkan bibir(vulva) kemaluan tampak selaput dara utuh.Tidak tampak jejas dankelainan sekitar selaput dara dan kemaluan.Perbuatan anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang Undang RI No.17 tahun 2016Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No.1Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 tahun2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang jo pasal 76 DUndang Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan
Register : 05-11-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 04-05-2016
Putusan PN MAGETAN Nomor 241/Pid.Sus/2015/PN.MGT Tanggal 2 Desember 2015 — terdakwa ENDANG SUSILOWATI Als MENOK Binti SAIDIN HADI PRAYITNO
58 — 10
58 — 10
Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 12 huruf d UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutanatau Kedua melanggar pasal 83 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 18 Tahun2013 Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 12 huruf d UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan,Subsidair Kesatu melanggar pasal 83 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 18Tahun 2013 Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 12 huruf dUndang