Jayapura sejak tanggal 18 Juni2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020Terdakwa dalam menghadapi menghadapi perkaranya tidakdidampingi penasehat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor165/Pid.B/2020/PNJap tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor165/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 19 Mei2020 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Halaman 1 dari 10Putusan Nomor1

terdapat luka memar dan bengkak diwajah dan lukalecet pada kelingking.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:Halaman 6 dari 10Putusan Nomor1

Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusakkesehatan orang. perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekali sehingga basah kuyup. rasa sakit misalnya menyubit, mendupak,Halaman 7 dari 10Putusan Nomor1 165/Pid.B/2020/PN Jap...memukul. luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau.merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibukajendela kamarnya sehingga orang itu pasti masuk angin.Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa

Menetapkan terdakwa tetap ditahan.Halaman 9 dari 10Putusan Nomor1 165/Pid.B/2020/PN Jap...5. menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 5000 (lima ribu) rupahDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2020,oleh Alexander.J. Tetelepta, SH, sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho. SHdan Korneles Waroi.

mempersingkat uraian putusan iniditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkaraini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon danTermohon dalam setiap persidangan dan pula kedua belah pihak telah didamaikanmelalui mediasi, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaisuamiiStti ;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

tangga haruslebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah fiqhiyyah yangberbunyi:Lj> LeoJl 2 ww pa do el de LvArtinya: Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan; Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakimberpendapat, bahwa Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talakterhadap Termohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksuddalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f) UndangUndang Nomor1

merupakan bagian yang tak terpisahkan dariPenetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta nikahyang diajukan oleh para Pemohon adalah sesuai dengan maksud pasal 1angka (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesianomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah jo. pasal 2 Ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor1

Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkara tersebut menjadi kompetensiabsolute Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia nomor 11 Tahun 2007 berbunyi "Perubahan yang menyangkutbiodata suami istri atau wali harus berdasarkan putusan pengadilan padawilayah yang bersangkutan, maka kalimat "putusan dalam pasal tersebutharus dibaca "penetapan sehingga perkara ini harus diajukan dan diperiksasecara voluntair dan permohonan

Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000, (limaribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambastertanggal 24 Januari 2018 Nomor 8/Pid.C/2018/PN Sbs tersebut, Terdakwamengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Januari 2018sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor1/Akta.Pid/2018/PN.Sbs Jo.

Negeri Sambas dan Terdakwa,yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan bandingmelalui surat dari Rumah Tahanan Sambas Nomor : W16.PAS.J.PK.01.01139 tanggal 29 Januari 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri SambasNomor 08/Pid.C/2018/PN.Sbs tanggal 24 Januari 2018 atas nama JAMIRIBin SAMURI.Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dariTerdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penyidik maupun PenuntutUmum, sebagaimana ternyata dari :1) Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor1

Nomor8/Pid.C/2018/PN.Sbs yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan NegeriSambas dan Penasihat Hukum Terdakwa;Menimbang, bahwa perihal adanya Pengajuan memori bandingtersebut telah diberitahukan kepada Penyidik maupun kepada PenuntutUmum masingmasing pada tanggal 6 Februari 2018, sebagaimana ternyatadari :1) Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor1/Akta.Pid/2018/PN.Sbs Jo.

Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana (vrijspraak);Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor1 187/Pid.B/2016/PN Plg3. Memulihnkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa kepadakemampuan dan kedudukan seperti semula;4.

Selanjutnya Imron memanggil saksi Syaiful Anwar sambiltangannya merogoh ke dalam tas, lalu tibatiba Imron menyemprotkan cairancuka para ke muka saksi Syaiful Anwar, lalu saksi Syaiful Anwar berusahamelarikan diri namun menabrak dinding tembok rumah hingga jatuhHalaman 3 dari 26 Putusan Nomor1 187/Pid.B/2016/PN Pilgtertelungkup, saat itulan terdakwa mendekati saksi Syaiful Anwar danmembacok saksi Syaiful Anwar, dilanjutkan Imron membacok leher bagianbelakang dan saksi Nico Fernando membacok ke arah

Helwi Alias Helmi Bin Dencik, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak ada hubungankeluarga dengan Terdakwa; Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dikarenakan telahbersamasama Imron Bin Said dan Nico Fernando Alias Nando Bin wanNoya melakukan kekerasan terhadap Saksi dan Syaiful Anwar BinDencik;Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor1 187/Pid.B/2016/PN PigBahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 sehabis waktuisya sekira

Helwi hinggaterjatuh terlentang, kKemudian Hiliyas membacokkan sebanyak 3 (tiga)kali ke arah kepala samping kanan sehingga mengenai kening atas danmembacok bagian atas kepala;Bahwa diperlihatkan barang berupa 1 (satu) buah botol plastik yangbertuliskan Miratone, 1 (satu) unit sepeda motor dalam keadaan rusakterbakar, yang digunakan oleh terdakwa, dan semua barang buktitersebut ada di tempat kejadian;Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara korban dan parapelaku;Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor1

Amron Sodik, S.H., M.H.Nunsuhaini, S.H.M.HumPanitera Pengganti,Marduan, S.H., M.HHalaman 26 dari 26 Putusan Nomort1 187/Pid.B/2016/PN PlgHalaman 27 dari 26 Putusan Nomor1 187/Pid.B/2016/PN Pig

Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahirbatin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkanrumah tanggadengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satusatunyajalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai denganTergugat;Halaman 2dari 13 halaman Putusan Nomor1 106/Pat.G/2016/PABadgBerdasarkan uraian tersebut di atas, rumahtangga antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehinggauntuk mencapai kehidupan rumahtangga

Saksisaksi ;Halaman 3dari 13 halaman Putusan Nomor1 106/Pat.G/2016/PABadg1.

berhubunganlayaknya suami isteri, Karena itu Majelis berpendapat unsur pertama dariketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu adanyaperselisihan dan pertengkarang yang sifatnya terus menerus, telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak keluargaPenggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebutdihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada sikapnya, telahmembuktikan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PenggugatHalaman 8dari 13 halaman Putusan Nomor1

telah pecah (broken marriage) dan perkawinan mereka sudahtidak bermakna lagi karena sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batindalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 UUNo. 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam surat ArRum ayat 21 yaitumembentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidakdapat dicapai,oleh karena itu perceraian adalah lebih mashlahah daripadamempertahankan perkawinan, karena mempertahankan perkawinan dalamHalaman Qdari 13 halaman Putusan Nomor1

MamujuPekerjaan : lou Rumah TanggaNomor Handphone IAgama : IslamSelanjutnya disebut TERGUGAT IIHalaman 2 dari 4 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN MamPengadilan Negeri tersebut;Membaca berkas perkara yang bersangkutan;Menimbang, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Juni2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMamuju pada tanggal 18 Juni 2021 dalam Register Nomor1/Pdt.G.S/2021/PN Mam, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalamberkas perkara;Menimbang

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;De Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);Demikianlah diputuskan secara elektronik pada hari Senin, tanggal2 Agustus 2021 oleh Nurlely, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjukberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor1/Pdt.G.S/2021/PN Mam, tanggal 18 Juni 2021, dengan dibantu oleh HarianiPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut.Panitera Pengganti, Hakim

Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat

bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1

sampai denganbulan September 2020 , Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yangdemikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaranyang bersifat terusmenerus yang semakin lama semakin memuncak, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebuttidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian makasyarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1

secara absolut menjadiwewenang Pengadilan Agama.Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohonagar pernikahan pemohon Jamaluddin R.E dengan pemohon II Nurjannahbinti Baco disahkan menurut hukum dan perundangundangan, sehinggadengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakahpemohon Jamaluddin R.E dengan pemohon II Nurjannah binti Baco telahmelangsunkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinyasyarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 UndangUndang Nomor1

Bahwa, pemohon Jamaluddin R.E berstatus perjaka dan pemohon IlNurjannah binti Baco berstatus perawan serta antara pemohon danpemohon Il tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan.Menimbang, bahwa pernikahan pemohon Jamaluddin R.E danpemohon II Nurjannah binti Baco telah memenuhi syaratdan rukun pernikahanberdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon Jamaluddin R.E dan pemohon II Nurjannah binti Baco tidak ada penghalangatau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon telah memenuhirukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenaihalangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukanuntuk maksud yang

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;LAWANHerman, tempat lahir Tais 1 Juli 1962, jenis kelamin lakilaki, tempattinggal Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan SelumaKabupaten Seluma, pekerjaan petani;Selanjutnya disebut Tergugat I;Sajaah Herawati, tempat lahir Lubuk Lintang 1 Agustus 1965, jenis kelaminperempuan, tempat tinggal Lubuk Lintang KecamatanSeluma Kabupaten Seluma, pekerjaan petani;Selanjutnya disebut Tergugat II;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor1

/Pdt.GS/2020/PN Tas, tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tais, Nomor1/Pdt.GS/2020/PN Tas, tanggal 29 Januari 2020 tentang hari dan tanggalpersidangan perkara ini ;Setelah membaca dan mempelajari suratsurat yang berhubungandengan perkara ini ;Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat ;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN TasMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya

PENETAPANNomor 1/Pdt.G.S/2018/PN GinDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gianyar ;Membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 September 2018, nomor1/Pdt.G.S/2018/PN Gin dalam perkara antara ;PT.

Surat Penetapan Hakim Tunggal tanggal 18 September 2018, nomor1/Pdt.G.S/2018/PN Gin.

Surat Penetapan Hakim tanggal 10 Januari 2018 tentang penetapan harisidang;Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7Agustus 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Ambon pada tanggal 4 Januari 2018 dalam register nomor1/Pdt.P/2018/PN Amb telah mengajukan permohonan sebagai berikut;1.

Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir walaupun sudahdi pangil secara patut mneurut hokum sesuai dengan relas Panggilan nomor1/Pdt.P/PN Amb tanggal 28 Februari 2018 dan relas Panggilan tanggal 5 Maret2018 maka, perkara ini haruslah dinyatakan gugur dan alasan pengguguran aquo tidak bertentangan dengan Pasal 148 Rbg;Menimbang, bahwa dengan digugurkannya perkar a quo, maka Hakimmemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mencatatdalam

., perihal pencabutan gugatan Nomor1/Pdt.G/2020/PN.Lbo, tanggal 20 Februari 2020;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelumpembacaan pembacaan putusan, maka pencabutan tersebut cukupdiberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biayapanggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biayatersebutdibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan pasalpasal dari Undangundang yang bersangkutan;MENETAPKAN:1.

Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Limboto, dalam register perkara perdata Nomor1/Pdt.G/2020/ PN.Lbo, dinyatakan dicabut;Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Lbo2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Limboto untuk mencoret perkaraNomor 1/Pdt.G/2020/ PN.Lbo., dari dalam buku register perkara;3.

Pasal 14, 20, 24, 28,dan 30 Instruksi Preiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi,jab qabul dan adanya mahar.Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat padaKantor Urusan Agama yang berakibat tidak adanya bukti pernikahan incasu perkawinan antara pemohon dan pemohon II, maka dapat diajukanpermohonan pengesahan pernikahannya kepada Pengadilan Agamasebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor1

Penetapan Nomor 79/Pat.P/2018/PA Jnp.isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenaihalhal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangkapenyelesaian perceraian; (b) Hilangnya akta nikah; (c) Adanya keraguantentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanyaperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor1 Tahun

2018/PA Jnp.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada asasnya dalam suatuperkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri danseorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami, pengadilan dapatmemberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari Seorangapabila dikehendaki oleh pihakpihak yang bersangkutan denganmengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agamasebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 dan 5 UndangUndang Nomor1

Tujuan normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhisebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 2 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga akan menciptakankondisi ketidakteraturan dalam pencatatan kependudukan.3. Masyarakat muslim dipandang tidak lagi mempedulikan kahidupanberbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, yang pada akhirnyasampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidakmembutuhkan keterlibatan negara.Hal. 15 dari 18 hal.

suamiistri.Menimbang, bahwa sesuai dengan faktafakta tersebut di atas makapernikahan Pemohon dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 64 Undangundang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapatlarangan larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI.Menimbang bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il agarpernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desmber 1999 di KelurahanCellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabpaten Bone ;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dankepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukumpernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan padainstansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974.Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis NabiSAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyiuJ gs Vl sabig cs JaecLArtinya :" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan

NO 272/Pdt.P/2018/PA.WTPMenimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebut dilaksanakansesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 KompilasiHukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 KompilasiHukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon dan Pemohonll untuk

Sertamemohon untuk pengesahan pengakuan terhadap seorang anak laki laki yangbernama Jeremy Hasian, yang merupakan anak keturunannya yang diperolehsebelum dilangsungkan perkawinan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahirHalaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PNPms.batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai Suami istri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah,apabila dilakukan menurut hukum = masingmasing agamanya dankepercayaannya itu.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkanbahwa perkawinan yang sah berdasarkan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di

tempatterjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggalperkawinan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 36 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa dalamhal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, PencatatanPerkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiaptiap perkawinan dicatatmenurut peraturan perundangundangan

Tingkat Atas,tempat kediaman di Ayah Tiri (a.N Bapak Ilun Irsya) Di JalanBinong Jati No.12, Rt.002 Rw.007, Kelurahan Binong, KecamatanBatununggal, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 27 Desember2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor1/Pdt.G/2019/PA.Badg dari Penggugat;2. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Badg selesai karena dicabut;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 241000( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh kamioleh kami Dra. Hj.

Membaca dan memperhatikan berkas perkara, putusan dan suratsurat lainyang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARA:Mengutip dan memperhatikan uraianuraian tentang halhal yangtercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor1/Pdt.G/2018/PN Rtu, tanggal 4 Juli 2018, yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:DALAM KONVENSIDalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);DALAM REKONVENSI

/Pdt.G/2018/PN Rta., tanggal 4 Juli 2018 dan permohonan banding tersebuttelah diberitahukan kepada Terbanding/Pembanding semula PenggugatKonvensi / Tergugat Rekovensi pada tanggal 18 Juli 2018 sebagaimana Relashalaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2018/PT.BJM.Pemberitahuan tanggal 18 Juli 2018 Pernyataan Banding Nomor1/Pdt.G/2018/PN.Rta yang didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Martapurayang dilakukan oleh Nadia Darma Pratiwi, SH Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Martapura;Membaca Akta

TENTANG JANGKA WAKTU PERMOHONAN BANDINGBerdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor1/Pdt.G/2018/PN.Rta tanggal 16 Juli 2018 (vide dokumen terlampin),dengan demikian permohonan Banding diajukan masih dalam tenggangwakitu yang diperkenankan oleh UndangUndang (vide Pasal 199 ayat (1)RBg), oleh karenanya sudah sepatutnya Permohonan Banding inidinyatakan untuk DITERIMA.B.

Sehingga sudah sepatutnya putusan Nomor1/Pdt.G/2018/PN Rta untuk DIBATALKAN.FAKTAFAKTA HUKUMSebagai bahan pertimbangan majelis hakim dalam tingkatBanding,dengan ini PEMBANDING sampaikan pula faktafakta hukumdalam perkara a quo sebagai berikut :1).

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor1/Pdt.G/2018/PN Rta, tanggal 04Juli 2018.3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi untukseluruhnya.4. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi.5.

Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor1/Pdt.G/2020/PN.ATB yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli2020 Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding IVI semula Tergugat IVI olehHalaman 24 dari 35, Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT KPGJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Atambua telah diserahkan kepada TurutTerbanding semula Tergugat VII;7.

Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor1/Pdt.G/2020/PN.Atb yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni2020 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Atambua telah memberitahukankepada Terbanding semula Penggugat untuk datang ke Kepaniteraan PengadilanNegeri Atambua guna mempelajari Berkas perkara Banding dalam tenggang waktu14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang.12.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Nomor1/Pdt.G/2020/PN Atb, tanggal 11 Juni 2020 untuk seluruhnya;3. Mengadili sendiri dan selanjutnya mengabulkan selurunh Permohonan dari paraPembanding/para Tergugat;4.

;Bahwa dalildalil selebinnya tentang Putusan Majelis Hakim Nomor1/PDT.G/2020/PN.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua, Nomor1/Pdt.G/2020/PN.ATB. tertanggal 11 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut;3.

SUBSIDERApabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telahhadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lainuntuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, walaupun telah dipanggil secarasah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 703/Pdt.G/2016/PA.Paltanggal 12 Oktober 2016 dan tanggal 19 Oktober 2016, yang dibacakan dipersidangan .Bahwa upaya perdamaian sebagaimana maksud PERMA Nomor1

tetapi tidakberhasil;Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatuapapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknyabertetap tetap pada pendirian semula;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yangtermuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan dalam perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang,bahwa mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor1

Hal ini diperkuatdengan sikap Penggugat dalam fase kesimpulan bahwa Penggugat sudahberketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, serta kondisi akhirdimana sejak tahun 2015 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudahberpisah rumah sehingga sudah dapat dipastikan bahwa tujuan perkawinansebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undangundang Nomor1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri