UEP Tahun 2011

Bahwa Ada pekerjaan cor ridemix dan ada dilaksankanBahwa Selain saksi sebagai PJOK yang paling sering dilapangan adalahkonsultan pengawas dan pihak proyek;Bahwa Yang wajib dilapangan tiap hari adalah konsultan pengawas;Hal 61 dari 162 Putusan No : 24/Pid.SusTPK/2016/PN PdgBahwa Yang membuat laporan kemajuan pekerjaan adalah konsultan pengawas;Bahwa Sebagai acuan dalam pekerjaan adalah gambar dan RAB;Bahwa Pekerjaan pembuangan sendimen ada dilakukan oleh rekanan denganmempergunakan ekskavator;Bahwa

Delima Agung Utamaperhal ; perubahan pekerjaan dan evaluasi perpanjangan waktu pelaksanaan.Menimbang, bahwa berdasarkan Rencana anggaran Biaya (RAB) Addendum.yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK), Maizirselaku Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Wilton, MT selaku SiteEngineer CV. Afiza Limko Konsultan dan Yayan Suryana selaku Direktur.lll PT.

(Dua Milyar Enam PuluhJuta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) berdasarkan Rekapitulasi SertifikatBulanan (MC.02) dan Monhtly Certificate (MC.02) yang ditanda tangani oleh terdakwaselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Maizir, ST selaku PJOK dan Ir. TamrinSitinjak selaku Project Manager PT.

Syahnan Simatupang, MM selaku Ketua, Rohmy Devira, ST selakuSekretaris, Abdul Hilam, SH selaku Anggota, Terdakwa selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK), Maizir, ST selaku PJOK, Masril selaku Pengawas lapangan, RestuBudi Asmara selaku Konsultan Pengawas, Ir. Thamrin Sitinjak selaku Project Managerdan Yayan Suryana selaku Direktur.Ill PT.

Revisi Rincian Anggaran Biaya Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun2011, Administrasi Pengelolaan PJOK tanggal 17 September 2012.15.

Surat Pejanjian Pemberian Bantuan ( SPPB ) yang ditandatanganioleh PJOK Kecamatan dan UPK, TPK4. Surat Permintaan Pencairan ( SPP ) yang dibuat PJOK Kecamatan.5. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana yang ditandatanganioleh UPK dan BKAD diketahui Fasilitator Kecamatan, FasilitatorKabupaten.6.

Surat Permintaan Pencairan ( SPP ) yang dibuat PJOK Kecamatan.5. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana yang ditandatanganioleh UPK dan BKAD diketahui Fasilitator Kecamatan, FasilitatorKabupaten.6. Foto Copy buku rekening atas nama UPK Kecamatan Karang Kobar.Setelah pengajuan pencairan dilakukan, pejabat KPMD membuatSPM dan SP2D yang diserahkan ke KPPN kemudian KPPN langsungmentransfer kepada rekening UPK Kecamatan Karang Kobar.

Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan PJOK/S1,tempat tinggal Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah2.

BOP PJOK Rp. 3.000.000,15. BOP PJTK Rp. 2.000.000, 16. BOP PJAK Rp. 2.000.000,17. BOP Saniri Negeri Rp. 2.000.000,18. BOP LPMN Rp. 5.000.000, 19. BOP PKK Rp. 6.916.488, 20. Kegiatan Seni Budaya Rp. 5.749.892, Hal 5 dari 41 Hal Put. No. 13/PID.TIPIKOR/2014/PT:AMB 21. Laporan PKS BBM Rp.22.

BOP PJOK Rp. 3.000.000, 15. BOP PJTK Rp. 2.000.000,16. BOP PJAK Rp. 2.000.000,17. BOP Saniri Negeri Rp. 2.000.000,18. BOP LPMN Rp. 5.000.000,19. BOP PKK Rp. 6.916.488, 20. Kegiatan Seni Budaya Rp. 5.749.892,21. Laporan PKS BBM Rp.22. Pembelian Material rehab 5 buah MCK 300.000,4.500.000,Jumlah Rp. 70.832.936, Hal 20 dari 41 Hal Put.

telah lalai dalammemperhatikan hal ini sebagaimana pula telah diuraikan Pembandingdahulu Penggugat dalam dalil Replik atas Jawaban Tergugat dalil nomor 3(tiga) dan telah dikuatkan pula oleh Keterangan saksi Tri Wahyu sehinggaberdasarkan hal tersebut maka sudah seharusnya dapat diputus bahwaTerbanding dahulu Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukumyaitu melanggar ketentuan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Pasal 4 huruf c dan Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor 1/PJOK

Pjok bin almarhum MOEKARAM, dibawahsumpah menerangkan sebagai berikut :Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019, Saksi ditelepon sadr.Koko yang melaporkan kalau Terdakwa sedang mengamuk di JI.

ANANG OTO, di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa adalah PJO (penanggung jawab oprasional) untuk kegiatan FisikPNPM TA. 2014 yang ada dilingkungan Kecamatan Karang Jaya;Bahwa tugas pokok dan fungsi seingat saksi sebagai PJOK yaitu : Melakukan MonitoringHalaman 56 dari 123 halaman Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2016/PN. Pig> Melakukan Evaluasi terhadap kegiatan PNPM TA. 2014> Bertanggung jawab atas keberhasilan kegaiatan PNPM TA. 2014.

Bahwa selama saksi menjabat sebagai PJOK tidak ada kegiatan SPPyang dilaksanakan dikarenakan tidak ada perintah dari Satker Kabupatenataupun Kepala Daerah Kab. Musi Rawas Utara; Bahwa sepengetahuan saksi saldo dana SPP berjumlah Rp.1.543.024.190 (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta dua puluhempat ribu seratus embilan puluh rupiah) dasar pada TA. 2014 tidakdikeluarkan dikarenakan tidak ada perintah perguliran dana itu dariSatker Kabupaten atau Kepala Daerah Kab.

Saksi SYUKRIL JAMIL Bin CIK ALI, dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi menjabat sebagai PUOK (Penanggung Jawab OperasionalKegiatan) dan saksi diangkat sebagai PUOK di Kecamatan Karang Jayasejak akhir Januari 2015 menggantikan PUOK yang sebelumnya yaituAbdul Aziz.Bahwa dasar saksi ditunjuk sebagai PJOK adalah hasil tanggal 30Januari 2015,Bahwa sepengetahuan saksi penunjukan sebagai PJOK berdasarkanhasil Musyawarah Desa saja sedangkan SK dari Bupati hingga saat inisaksi

Membuat laporan bulanan kegiatan PNPM Mandiri perdesaan ke TK.PNPM Mandiri perdesaan Kabupaten dengan tembusan kepadaCamat..Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi.Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja UPK dan TPK.zaBersama Fasilitator Kecamatan memfasilitasi pelaksaaan MAD.Memantau dan/atau. memfasilitasi kegiatan musyawarah desadiwilayahnya.Bahwa saksi selaku PJOK tidak pernah dilibatkan atau diajak dalamkegiatan Penggunaan Dana Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM

Pig Bahwa pihakpihak yang terkait dalam kegiatan PNPM adalah :Kelompok ; Unit Pengelola Kegiatan (UPk) ;v Penanggung Jawab Operasional Kecamatan (PJOK) ; Camat Karang Jaya ; Dinas PMD Kabupaten Musi Rawas Utara ; Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan.

./201 1/PT.Smg.Kidul yang ditandatangani Terdakwa selaku KepalaDesa, Fasilitator, Penanggung Jawab OperasionalKegiatan (PJOK), Senior Fasilitator, koordinator KSMPdan tokoh masyarakat, yang menyatakan telahdiadakan penilaian kerusakan rumah akibat daribencana tektonik yang didasarkan tingkat kerusakanrumah akibat dampak gempa dengan diprioritaskankepada keluarga miskin adalah tidak benar.

No. 226/Pid.Sus./201 1/PT.Smg.Kepala Desa selaku aparat Kelurahan/Desa bersamadengan PJOK, Aparat Kecamatan, Aparat Keamanan(Koramil dan atau Polsek), Tokoh masyarakat danKonsultan Manajemen Wilayah (KMW) ; e Selain tidak dilakukan verifikasi dan uji publik,dalam penyusunan dan pengajuan proposalbantuan BLMP RR Susulan tersebut telahterjadi pengusulan data anggota yang tidakbenar, yaitu : a.

Pengesahan KSMP Penerima bantuan hasil daripengecekan sesuai kriteria diatas dilakukan olehKepala Desa/Kelurahan, PJOK, Camat ;2.

No. 226/Pid.Sus./2011/PT.Smg.Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan Ceper, laludiajukan kepada Pemerintah Propinsi Jawa Tengahmelalui Pemerintah Kabupaten Klaten dalam hal iniPejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada DinasPekerjaan Umum Kabupaten Klaten.

Pengesahan KSMP Penerima bantuan hasil daripengecekan sesuai kriteria diatas dilakukan olehKepala Desa/Kelurahan, PJOK, Camat ;4.

SYARIFUDDIN HUTAPEA dan PenganggungJawab Operasional Kegiatan (PJOK) yaitu Sdr. OKLINIKA, dimanadidalam pertemuan tersebut Sdri. BERTHIN PERLINA dimintapertanggungjawabannya terhadap uang pengembalian SPP Kec. Tewahtersebut sebesar Rp. 718.702.000, (tujuh ratus delapan belas juta tujuhratus dua ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke rekening SPP PNPMMpdKec. Tewah, namun sampai dengan saat ini tidak ada klarifikasipertanggungjawaban tersebut dari Sdri.

SYARIFUDDINHUTAPEA dan Penganggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) yaituSdr. OKLINIKA, dimana didalam pertemuan tersebut Sdri. BERTHINPERLINA diminta pertanggungjawabannya terhadap uang pengembalianSPP Kec. Tewah tersebut sebesar Rp. 718.702.000, (tujuh ratusdelapan belas juta tujuh ratus dua ribu rupiah) yang tidak disetorkan kerekening SPP PNPMMpd Kec. Tewah, namun sampai dengan saat initidak ada klarifikasi pertanggungjawaban tersebut dari Sdri.

Tembusannya ditujukankepada Satker dalam hal ini PJOK (penanggung jawab operasionalkegiatan) Kecamatan, PJOK Kabupaten, dan satker Provinsi, diantaranyaterdiri dari : Laporan Buku Bank SPP yang berisi jumlah setoran SPP darikelompok SPP dan jumlah penarikan pinjaman yang diambil darirekening bank SPP perbulan. Laporan Buku Kas Harian SPP perbulan. Laporan Pengembalian Pinjaman (LPP) SPP perbulan. Laporan rugi laba SPP microfinance yang di perbaharui perbulan.

Erwan) laporan dibuat rangkap 5 dengan tembusan terdiri dari 3kabupaten (Tim Faskab, Satker Kabupaten, Satker Provinsi), 2 untuk dikecamatan (arsip UPK dan PjOK). Padahal seharusnya dalam SOP UPKKec. Tewah Bab VI tentang pelaporan pasal 29 pengurus UPK setiapbulannya wajin mengirimkan ke Ketua MAD / BKAD;Bahwa setiap ada pengembalian angsuran SPP oleh kelompok SPPPNPM MPd Kec Tewah kepada Bendahara UPK Sdri.

Tewah sebesar RP.718.702.000, (Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Dua ribuRupiah);Bahwa hasil audit tersebut dilaporkan kepada BKAD, Camat KecamatanTewah, PJOK Kecamatan Tewah, PJOK Kabupaten, FasilitatorKabupaten, Fasilitator Tehnik Kabupaten dan Kepala Badan BPMPDKab. Gunung Mas dan tembusannya disampaikan kepada SP2M PMPNMPd Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Melalui Rapat InterenPelaku PMPN MPd Kec.

hinggabenarbenar usaha berjalan normal dan membaik, sehingga Penggugatmampu mengembalikan pinjaman Penggugat kepada Tergugat ;Bahwa Tergugat akan melakukan penjualan / lelang atas obyeksengketa tersebut dengan bantuan Tergugat V pada tanggal 10 Juni 2021,oleh karena itu Penggugat dalam hal ini menyatakan keberatan penjualanlelang obyek sengketa oleh Tegugat tersebut, karena kondisi saat iniusaha Penggugat terkena dampak dari penyebaran pandemi covid19,sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/PJOK

Bahwa Peringatan dari Tergugat dengan suratnya No.746a/Slo/PIM/IX/2019, tanggal 09 September 2019 untuk melunasi kewajibanbunga dan pembayaran pokok kepada Tergugat sebesarRp.893.409.986,75 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratussembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah tujuh puluhlima sen) dan oleh karena usaha Penggugat terkena dampak daripenyebaran pandemi covid19, sebagaimana Peraturan Otoritas JasaKeuangan No.11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus PerekonomianNasional sebagai

diberitanda T.lll1 ;Foto copy Putusan Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor102/PDT.G/2013/PN.BJM tanggal 22 Mei 2014 halaman 1 s/d 4 danhalaman 42 s/d 44, diberitanda T.lll2 ;Asli UU Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, diberitanda T.ll3 ;Asli Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentangPerlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, diberitanda T.Ill4 ;Foto copy Statistik Perbankan Indonesia, diberi tanda T.II5 ;Foto copy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 18/PJOK

.03/2016tentang POJK tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, diberi tandaT.IILK6A ;Foto copy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 6/PJOK.03/2015tentang POJK tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, diberitanda T.II6B ;Foto copy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 19/PJOK.03/2014tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif,diberi tanda T.IIk6C ;Foto copy bukti surat bertanda T.lll1, T.llk5, T.IILK6A, T.IIkK6B dan T.IIkK6Ctersebut foto copy sesuai dengan foto

Sertifikat Penjaminan Nomor : KMK 2016 2.5 06 5309, tertanggal 16Desember 2016 bukti : P4;dan oleh karenanya, berpedoman pada ketentuanketentuan hukumsebagaimana yang telah diatur dalam pasal 38 ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Penjaminan, jo. pasal 5ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/PJOK.05/2017, tentangPenyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, yang secara jelas dan tegasdinyatakan:Kegiatan Penjaminan dan Penjaminan Syariah melibatkan 3 (tiga)pihak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor2/PJOK.05/2017, tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin,kiranya dapat mengetahul secara dini tentang kebenaran hukumterhadap asas keseimbangan kepentingan yang sama, dalam hal iniantara hak dan kewajiban yang melekat pada pada diri masingmasingpihak PENGGUGAT sebagai debitor selaku Konsumen Jasa Keuangandengan pihak TERGUGAT sebagai kreditor selaku Pelaku Usaha JasaKeuangan dengan berpedoman pada ketentuan hukum sebagaimanayang telah diatur dalam pasal

Semarang Barat, adalahPenanggungjawab Operasional kegiatan (PJOK) sebagaimana dimaksud dalam diktumkesatu. diangkat untuk pengendalian kegiatan ditingkat kelurahan. administrasipelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPMMP) di wilayah kerjanya.

Serta melaksanakan monitoring dan evaluasi; Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Saudara selaku PJOK tersebut. saksimengetahui adanya penyimpanganpenyelewengan dana BKM Arum Jaya di KelurahanKembangarum berdasarkan laporan dari Faskel (FARIDA) pada bulan Juli 2012, yangmelaporkan adanya penyelewengan atau penggunaan dana BKM Arum JayaKelurahan Kembangarum yang dillakukan oleh terdakwa.Sumiarni dan Agung RofiantoWaktu itu Faskel menunjukkan dua surat pernyataan kesanggupan pengembaliandana

keuangan Nomor : 168PMK.072009 tanggal 4 Nopember 2009 tentangPedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk PenanggulanganKemiskinan. adalah sebagai berikut:BahwaPertamatama ada surat dari Dirjen Cipta Karya yang ditujukan kepadaBupatiWalikota ditembuskan ke Satker. perihal daftar rincian lokasi danalokasi dana BLM PNPMMP Tahun Anggaran 2011. yang berisi rincian lokasiKecamatan dan Kelurahan serta alokasi besarnya dana BLM PNPMMPdimasingmasing kelurahan;Mengadakan Rapat koordinasi dengan PJOK

dan koordinator Kota(Korkot)untuk memberitahuan Lokasi dan Alokasi dana PNPMMP;Menghimpum Format Pencairan BLM yang dilampiri lembar verifikasi.dokumen pencairan dana BLM. permohonan pembayaran dana BLM dariPJOK ke Satker. surat perjanjian penyaluran bantuan antara PJOK danKoordinator BKM.

APBD dan APBN. sedangkan yang menerima danmenggunakan adalah Badan Keswadayaan Masyarakat(BKM). untuk kegiatanekonomi, social, dan lingkungan; Bahwa berkaitan dengan penggunaan kegiatan ekonomi kegiatannya adalah Pinjamanbergulir; Bahwa dalam penyaluran dan pemanfaatan dana BLMPNPMMP tersebut. pihakmana saja yang terkait adalah := Tim Faskel yaitu Tim yang terdiri dari faskel senior. dibantu 4 orang faskelyaitu faskel lingkungan. faskel sosial. faskel ekonomi danfaskelpemberdayaan masyarakat:= PJOK

hinggabenarbenar usaha berjalan normal dan membaik, sehingga Penggugatmampu mengembalikan pinjaman Penggugat kepada Tergugat ;Bahwa Tergugat akan melakukan penjualan / lelang atas obyeksengketa tersebut dengan bantuan Tergugat V pada tanggal 10 Juni 2021,oleh karena itu Penggugat dalam hal ini menyatakan keberatan penjualanlelang obyek sengketa oleh Tegugat tersebut, karena kondisi saat iniusaha Penggugat terkena dampak dari penyebaran pandemi covid19,sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/PJOK

Bahwa Peringatan dari Tergugat dengan suratnya No.746a/Slo/PIM/IX/2019, tanggal 09 September 2019 untuk melunasi kewajibanbunga dan pembayaran pokok kepada Tergugat sebesarRp.893.409.986,75 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratussembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah tujuh puluhlima sen) dan oleh karena usaha Penggugat terkena dampak daripenyebaran pandemi covid19, sebagaimana Peraturan Otoritas JasaKeuangan No.11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus PerekonomianNasional sebagai

Menyiapkan kelengkapan dokumen Laporan PenyelesaianPelaksanaan Kegiatan (LP2K) dan diajukan ke PJOK untuk diadakan pemeriksaan lapangan.3. Menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka revisi kegiatanjika terjadi perubahan pekerjaan dari rencana yang sudah ditetapkan. 4. Menyelenggarakan dan menyiapkan laporan pertanggung jawaban4.Meneyelenggarakan ...dana PNPMMP dan kemajuan pelaksanapencairan dana melalui pertemuan Musyawarah Desa dan menempelkandi papanppan informasi. 5.

Membuat dan menanda tangani Surat Pernyataan PenyelesaianPelaksanaan Kegiatan (SP3K) bersama PJOK. 187. Membuat rencana operasional dan pemeliharaan asset hasil kegiatanPNPMMP Rencana tersebut harus dilengkapi dengan rencana kerjakelompok pemakai dan pemelihara serta nama penanggung jawabnya.

Terdakwa;Bahwa Terdakwa telah merusak tembok penahan bahu jalan proyek pekerjaanPNPM;Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena saat itu saksi beradadidalam rumah saksi;Bahwa saksi mengetahui adanya pengrusakan dari informasi dari Adam Lakale(Ketua RT) sesaat setelah kejadian;Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Ketua RT saksi langsung menujutempat kejadian dan melihat tembok penahan bahu jalan tersebut telah rusakdan hancur, kemudian saksi melaporkan pengrusakan tersebut kepadapengurus PJOK

Catatan Sipil, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota CirebonNomor : 2799/2009 tanggal 29 Juli 2009) untuk melakukan atau membiarkan dilakukanperbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagaiberikut :Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 09.00Wib saksi Viona Aurel Xaviere Binti Paulus sedang berada dikelas kemudian datangsaksi Rattu Nadda Zafira Pramana Binti Roeslan yang mengatakan bahwa saksi Vionadan saksi Nadda dipanggil oleh Terdakwa (Guru PJOK

yang diperlukan termasuk musyawarahdalam rangka perubahan pekerjaan;Menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dankemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melaluipertemuan musyawarah desa dan menempelkan data di papan informasi;Menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaandana dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan melalui pertemuan musyawarahdesa;Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian PelaksanaanKegiatan (SP3K) bersama PJOK

Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian PelaksanaanKegiatan (SP3K) bersama PJOK;f.

PJOK;q Mengadakan rapat koordinasi bulanan di Kecamatan;r Menghadiri rapat koordinasi bulanan di Kabupaten dan menyampaikanlaporan perkembangan kegiatan;s Menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siapdiberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut;Memastikan pengelolaan dana di UPK sesuai prosedur dan ketentuan dansecara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kas danrekening;u Mengumpulkan SPM dan SP2D serta melaporkan realisasi penggunaandana dalam

PJOK;Mengadakan rapat koordinasi bulanan di Kecamatan;Menghadiri rapat koordinasi bulanan di Kabupaten dan menyampaikanlaporan perkembangan kegiatan;Menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siapdiberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut;Memastikan pengelolaan dana di UPK sesuai prosedur dan ketentuan dansecara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kas danrekening;Mengumpulkan SPM dan SP2D serta melaporkan realisasi penggunaandana dalam rangka