Ditemukan 562 data
DODI YANSAH PUTRA, SH
Terdakwa:
RENI LESTRIANI Alias RENI Binti Alm. ABDUL MUIN
67 — 28
dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukumpidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat DakwaanPenuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalamsuatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas olehHoofgerechshof van Nedherland Indie
71 — 27
secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) yang hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
1.HERRI HENDRA, S.H.
2.SARI PRILIYANA, S.H.
3.NELLY, S.H
Terdakwa:
IWAN GUSTIAN Bin TAMRIN
42 — 17
dapat dipertanggung jawabkansebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimanadisebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidanayang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukumpidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebutdipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
41 — 15
Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapakejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenisAd.1 Unsur BarangsiapaBahwa barangsiapa disini adalah subyek hukum pidana yangmenurut sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person(manusia) dimana hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie dalam arrest tanggal 05 Agustus 1925 yang menyatakanbahwa subyek hukum pidana Indonesia adalah manusia karena hukumpidana
52 — 21
Agrarische Wet S.187055) sebagai yang termuat dalampasal 51 Wet op de Staatsinrichting van nederlands indie(S.1925447) dan ketentuan dalam ayatayat lainnya daripasal itu;il. a. Domeinverklaring tersebut dalam pasal 1 AgrarischBesluit (S.1870118);b. Algemene Domeinverklaring tersebut dalam $.1875119 a;c. Domeinverklaring untuk Sumatera tersebut dalamS.1874941;d. Domeinverklaring untuk Keresidenan Menado tersebutdalam pasal 1 dari S.187755;e.
45 — 7
korporasi yang yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) di wilayah hukumIndonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
145 — 48
Penyerahanatas benda tidak bergerak tunduk terhadap beberapa peraturantersendiri terutama peralihan hak dan pendaftaran haknya, sepertiordonansi balik nama yang diundangkan pada 2141834, staatblad1834 No.27 tentang bea balik nama atau ordonantie op deoverschrijving van den eigendom van vaste goederenn en hetinscherijven van hypotheken op dezelve, in nederlandsch Indie" ataudisebut juga dengan ordonansi balik nama ; Jual Beli atas tanah merupakan hal yang biasa dalam kehidupan seharihari,dalam praktek
1.RADITYO WISNU AJI, SH.,LL.M.
2.ADE CANDRA OCTAVIA, SH
Terdakwa:
1.EMPEP HUMAEDI BIN MAMAN SUPARMAN
2.EDISON BIN TERANG
3.RAMBO AGUSTIAN MUSTIRADA BIN CIK MING
53 — 7
secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
1.MERY SUSANTI, SH
2.NELLY, S.H
Terdakwa:
YOGI OKTAVIAN Alias YOGI Bin MAHYUDIN
67 — 19
Indonesia serta mampu bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalamHalaman 16 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN TasSurat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
1.PINTA NATALIA SIHOMBING,SH.
2.FEBRI HARIANTO, SH
Terdakwa:
EDI SUPRIADI Alias ARE Bin EMUK
47 — 32
sertamampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkepersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie
379 — 362 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pencantuman dan pemberlakuan norma tentang PNT yang secarakhusus diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (4) Permenhut Nomor 52Tahun 2014 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf ,AYAT (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 juncto Pasal 2 algemene bepalingenvan wetgeving voor nederlands indie, staatsblad 1847 Nomor 23(selanjutnya disebut AB), yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 :Ayat1: Materi muatan Peraturan Perundangundangan harusmencerminkan asas
hutan, kawasanhutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu (videketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999);Bahwa, berpedoman pada argumentasiargumentasi tersebut makaPengaturan Tentang Pemberlakuan Surut PNT (in casu ketentuan Pasal40 ayat (4) Permenhut Nomor 52 Tahun 2014) merupakan bentukpenyelundupan norma yang mengingkari dan bertentangan denganketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf I, ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011juncto Pasal 2 algemene bepalingen van wetgeving voor nederlands indie
Fotocopi Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Nederlands Indie,Staatsblad 1847 Nomor 23, Pasal 2. (Bukti P16);Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebuttelah disampaikan kepada Termohon dan Termohon II masingmasing padatanggal 24 Februari 2015 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata UsahaHalaman 82 dari 93 halaman.
42 — 3
Tgtsubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakanbahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahanindividual; Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telahmenghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaituTerdakwa AMINUDIN Bin HAMID, Terdakwa
64 — 10
yangdilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat DakwaanPenuntut Umum dan tidak ada Error in Persona atau kesalahan subjek dalam suatuperkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalamsistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) yang haltersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
49 — 8
dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam SuratDakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa sub yekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
88 — 8
sertamampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkepersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie
1.IMELDA PARDEDE,SH
2.SABARITA DEBORA,SH
Terdakwa:
LINDAWATI
94 — 7
yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Persona ataukesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
147 — 27
secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyekhukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkanbahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalahnatuurlijke person (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshofvan Nedherland Indie
66 — 16
dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam SuratDakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa sub yekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
117 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasar Surat Jual Beli tertanggal 3 Januari1937 yang dibuat di atas zegel van Ned Indie secarajelas dan nyata menunjukan asal usul hak pemilik dariHal. 18 dari 30 hal. Put. No.139 PK/Pdt/2006Pemohon Peninjaun Kembali/Penggugat yakni berasaldari jual belli antara LAUW HOUlJ BOEN (Penjual)dengan alm. NG.
52 — 6
secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie