pada 4 TPS tersebut;Bahwa Saksi tahu adanya perintah Bupati untuk melakukan pemilihansuara ulang pada 4 TPS tersebut karena saksi dan beberapa tokohmasayarakat bertemu Bupati untuk minta klarifikasi mengapa tidakdilakukan pelantikan calon terpilih;Halaman 27 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2018/PN Sm.

pemenang tidak dilaksanakan karena adanyakecurangan pada 4 TPS yang diperintahkan untuk pemilihan suara ulangoleh Bupati namun tidak dapat dilaksanakan karena adanya sweri olehmassa pemenang Pilkades Pancratius Battfutu;Bahwa setelah Pilkades 2015 dan tidak ada Pelantikan, pada tahun 2018kembali diadakan Pilkades;Bahwa setelah Pilkades 2015 dan sebelum pilkades 2018 ada pejabat yangditunjuk oleh Bupati tepatnya kapan saksi lupa namun pada tahun 2016yang menjabat adalah Bapak Kornelis Fanumby yang

tidak ada masyarakat yang komplain;Bahwa pada saat pelantikan Kades olilit, saksi tidak hadir;Bahwa perintah Dirjen Bina Pemerintahan Desa agar Desa Oliilitdiikutsertakan dalam Pilkades terdekat saksi tidak linat bukti fisik;Bahwa isi lengkap perintah dirjen tersebut saksi tidak tahu namun pointerakhirnya saksi tahu yang menyatakan bahwa Pilkades Olilitdiikutsertakan dengan Pilkades terdekat;Bahwa Saksi tahu Pilkades Olilit tahun 2015 namun saksi tidak tahu siapaketua panitianya;Bahwa tidak adanya

Bahwa karena tidakdilaksanakan pelantikan atas pemilinan Kepala Desa Olilit Raya tahun 2015tersebut sehingga Tergugat selaku Bupati Maluku Tenggara Barat/KabupatenKepulauan Tanimbar melantik Pejabat Sementara selaku Kepala Desa OlilitRaya pada waktu itu.

Bahwa karenatidak dilaksanakan pelantikan atas pemilinan Kepala Desa Olilit Raya tahun2015 tersebut sehingga Tergugat selaku Bupati Maluku TenggaraHalaman 52 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2018/PN Sm.Barat/Kabupaten Kepulauan Tanimbar melantik Pejabat Sementara selakuKepala Desa Olilit Raya pada waktu itu.

terdekat dan selanjutnya Saksi dibawa ke d okter gunamendapat perawatan; Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan bahwa batu yang ditunjukanoleh Majelis Hakim di persidangan merupakan batu yang dilemparkepada Saksi; Bahwa pada mulanya Saksi tidak tahu siapa yang melempar batu kearah Saksi, tetapi setelan Saksi diperiksa di Polisi dan setelah diputarvideo rekaman kejadian, Saksi baru tahu kalau yang melakukannyaadalah Terdakwa;Bahwa pada waktu itu Saksi bersama temanteman Saksi sedangmenghadiri acara pelantikan

Saksi Luky Krestiawan,S.E, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungankeluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidakterikat hubungan kerja dengan Terdakwa;Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapanterhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melempar batu kepada salahsatu truk yang saat itu truk beserta rombongan sepulang menghadiriacara apel besar pelantikan Ketua Ansor; Bahwa awalnya

pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013, ada konvoiyang baru saja menghadiri apel akbar pelantikan Ketua Ansor di daerahPrigi, Watulimo Trenggalek, sepulang menghadiri pelantikan rombonganlewat jalan raya BandungPrigi, pada saat salah satu truk rombonganHalaman 7 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.B/2019/PN Tlgmelintas di daerah Desa Talun Kulon, Bandung, Tulungagung adaseseorang yang melempar batu ke arah truk dan mengenai muka salahsatu penumpang truk yaitu korban bernama Suwardi; Bahwa pada waktu

Saksi Veven Novianto, S.E, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungankeluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidakterikat hubungan kerja dengan Terdakwa;Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapanterhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melempar batu kepada salahsatu truk yang saat itu truk beserta rombongan sepulang menghadiriacara apel besar pelantikan Ketua Ansor; Bahwa awalnya

pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013, ada konvoiyang baru saja menghadiri apel akbar pelantikan Ketua Ansor di daerahPrigi, Watulimo Trenggalek, sepulang menghadiri pelantikan rombonganHalaman 8 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.B/2019/PN Tlglewat jalan raya BandungPrigi, pada saat salah satu truk rombonganmelintas di daerah Desa Talun Kulon, Bandung, Tulungagung adaseseorang yang melempar batu ke arah truk dan mengenai muka salahsatu penumpang truk yaitu korban bernama Suwardi; Bahwa pada waktu

;Bahwa surat pengaduan tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Terdakwatersebut ditujukan kepada Bapak Camat RAH Tapan, Bapak Camat BAB Tapan danBapak Pengurus KAN Tapan, adapun surat pengaduan tanggal 7 Agustus 2019 yangdibuat Terdakwa tersebut juga ditembuskan kepada:1.10.Bupati Pesisir Selatan, yang mana surat pengaduan tanggal 7 Agustus 2019tersebut Terdakwa langsung mengirimkan ke kantor Bupati Pesisir Selatan padasaat pelantikan anggota Dewan tanggal 14 Agustus 2019;Ketua LKAAM Pesisir Selatan

, yang mana surat pengaduan tanggal 7 Agustus2019 tersebut Terdakwa langsung mengirimkan dan dititipkan ke anggota dewanHAWARISMAN pada saat pelantikan anggota Dewan tanggal 14 Agustus 2019;Ketua DPRD Pesisir Selatan, yang mana surat pengaduan tanggal 7 Agustus2019 tersebut Terdakwa langsung mengirimkan ke kantor DPRD Pesisir Selatanpada saat pelantikan anggota Dewan tanggal 14 Agustus 2019.Penghulu Suku Barampek Tapan, yang mana surat pengaduan tanggal 7Agustus 2019 tersebut terdakwa menyuruh ninik

Bupati Pesisir Selatan, yang mana surat pengaduan tanggal 7 Agustus 2019tersebut Terdakwa langsung mengirimkan ke kantor Bupati Pesisir Selatan padasaat pelantikan anggota Dewan tanggal 14 Agustus 2019;2. Ketua LKAAM Pesisir Selatan, yang mana surat pengaduan tanggal 7 Agustus2019 tersebut Terdakwa langsung mengirimkan dan dititiobkan ke anggota dewanHAWARISMAN pada saat pelantikan anggota Dewan tanggal 14 Agustus 2019;3.

Ketua DPRD Pesisir Selatan, yang mana surat pengaduan tanggal 7 Agustus2019 tersebut Terdakwa langsung mengirimkan ke kantor DPRD Pesisir Selatanpada saat pelantikan anggota Dewan tanggal 14 Agustus 2019;4. Penghulu Suku Barampek Tapan, yang mana surat pengaduan tanggal 7Agustus 2019 tersebut Terdakwa menyuruh ninik mamak yang mengantarkanke Penghulu Suku Barampek Tapan;5. Urang Tuo Adat Makhudum Sati Ken.

Halaman 38 dari 94 Halaman19,20.21.22.23.24.25.26.Bukti T 19Bukti T 20Bukti T 21Bukti T 22Bukti T 23Bukti T 24Bukti T 25Bukti T 26sesuai dengan aslinya);Susunan Acara Pengambilan Sumpah /Janji Dan Pelantikan Perangkat Desa Srimulyo KecamatanGondang Kabupaten Sragen Hari Rabu tanggal 15082018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Katakata Pelantikan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Naskah Sumpah Janji (Fotokopi sesuai denganaslinya);Berita Acara Sumpah/Janji Nomor : 141/25/VIII/2018 tanggal 15 Maret 2018

Halaman 46 dari 94 HalamanBahwa saksi hanya mendengar, tidak melihat pelantikan terhadap perangkatdesa terpilin di Desa Srimulyo dan sudah ada di time schedule jadwal pelantikan;Bahwa pelaksanaan pelantikan terhadap perangkat desa terpilin DesaSrimulyo adalah Di balai desa Srimulyo; Bahwa Saksi juga melihat time schedule (jadwal pelaksanaan penjaringandan penyaringan perangkat desa di Desa Srimulyo, Tahu karena sudah di tempel dan sudah disosialisasikan oleh panitia;Bahwa para peserta audiensi belum

Halaman 57 dari 94 Halamanbahwa setelah rekomendasi turun/keluar tidak ada keberatan dari pihak lain (termasuk para peserta yangbtidak lolos)bahwa pihak Kecamatan Gondang telah membuka posko pengaduan;bahwa di posko pengaduan Kecamatan Gondang tidak ada pengaduanatau keberatan dari Desa Srimulyo terkait proses penyaringan dan penjaringan perangkat desa;bahwa Saksi tahu proses pelantikan perangkat desa terpilin di DesaSrimulyo karena Saksi mendapat undangan; bahwa pada saat proses acara pelantikan

Handoko Setiowibowo GanardiKenalnya setelah menjadi Kaur Perencanaan; bahwa pelantikan terhadap para perangkat desa terpilin di DesaSrimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen Tanggal 15 Agustus2018; Putusan Nomor : 166/G/2018/PTUN.Smg.

Tentang Apakah pelaksanaan pelantikan Tergugat II Intervensi danpenerbitan Objek Sengketa pada tanggal 15 Agustus 2018 yang tidakPutusan Nomor : 166/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 88 dari 94 Halamansesuai Tahapan/Time Schedule berakibat kepada keabsahan terbitnya Objek Sengketa ?

Menyatakan batalSurat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018;------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018;---------------------------------------------

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.-----------------------------------------

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 247.000,- (Dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara in casuadalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa, Surat Kepala Desa Mlatiharjo KecamatanGajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : JawabanPermohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018. B. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT.1.

Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat No : 011/AMMohon/V/2018,perihal : Permohonan Pengangkatan dan Pelantikan sebagai Perangkat Desayang ditujukan kepada Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah KabupatenDemak, tertanggal 14 Mei 2018; 10.

Proses pengisian Perangkat Desa yang meliputi pentahapan penjadwalan danpelaksanaan kelanjutan Pengangkata Perangkat Desa berdasarkan peraturanyang berlaku dengan penanggung jawab Kepala Desa yang prosespelaksanaannya harus sudah selesai sampai dengan pelantikan paling lambatMinggu Kedua Bulan Maret 2018. 9.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan GajahKabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DesaMlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal :Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018; 4.

Menyatakan batalSurat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah KabupatenDemak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal19 Mei2018;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : JawabanPermohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018;4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.5.

Bahwa permasalahan pada awalnya terjadi pada tanggal 17 Maret 2017,saat Pelantikan Kepala Dusun Subontoro dan Kepala Dusun Klampisan,Ahmad Nur Wahid selaku Kepala Dusun Klampisan yang baru sebelumdilantik, disodori Surat Pernyataan Baku oleh Tergugat, dihadapanMuspika (Camat Puri, Kapolsek Puri dan Danramil Puri). Terhadap suratpernyataan tersebut, Anmad Nur Wahid tidak mau menandatangani, danPenggugat berusaha meredam suasana ; 003.

SANIMAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;Halaman 39 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2017/PTUN.SBYBahwa pada waktu pelantikan tidak ada kejadian atau konflik ataukejadian yang meresahkan masyarakat ; "Bahwa pelantikan berjalan lancar ; Bahwa pada waktu pelantikan pak Kepala Desa tidak menghalangipelantikan ; 22222 non nnn anne nnn nnn nnn nnn nen nen nen n eeeBahwa pada waktu tanggal 24 April 2017 ada pengeroyokan di rumahPak Kadar, pada waktu itu saksi di sawah lalu

Kepala Dusun Klampisan Pak Kadar hadir;Bahwa Pak Kadar tidak menghalanghalangi pelantikan ; Bahwa pelantikannya bulan Maret ; Bahwa saksi sebagai perangkat desa tidak pernah diajak Pak KepalaDesa berembug terkait Surat teguran ; Bahwa posisi Pak Kadar per hari ini sudah diberhentikan ; Bahwa saksi pernah melihat SK.

MALIK, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut; Bahwa saksi sebagai Ketua BPD Desa Medali, mulai menjabat tahun2015, periode sebelumnya sebagai anggota BPD ; Bahwa saksi tahu ada masalah dalam perkara ini, awal permasalahan inidari proses pelantikan Kepala Dusun Klampisan ; Bahwa saat pelantikan Kepala Dusun ada permasalahan program kerjaKepala Dusun, bahwa Kepala Dusun disuruh menandatangani kontrakHalaman 48 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2017/PTUN.SBYkerja, meskipun

ada masalah, dengan terpilinnya KepalaDusun yang dari keluarga Pak Kadar, warga meminta untukHalaman 56 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2017/PTUN.SBYmenandatangani surat pernyataan tetapi Kepala Dusun yang baru tidakMa Tandata@nigan 5 ==ssssssansesesensnesneemeneeenesesenemee nee ncenemr enone Bahwa pada waktu pelantikan saksi hadir ; Bahwa pada waktu pelantikan ada 2 Kepala Dusun, yang disodori suratpernyataan hanya untuk Kepala Dusun Klampisan ; Bahwa setelah tanggal 24 April masyarakat

TENGGANG WAKTU YANG DI TENTUKAN UNDANGUNDANG;Bahwa Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 449Tahun 2016 tetang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri lhamahuKecamatan Saparua Timur, Tanggal 24 September 2016 kemudian dilanjutkandengan pelantikan yang dilakukan Tergugat Kepada AGUSTHINUS PATTIIHAsebagai Pemerintah Negeri IHAMAHU Kecamatan Saparua Timur, pada tanggal26 September 2016, Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara ini di daftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada

Tergugat untuk membuiat danmenerbitkan / mengeluarkan Objek Sengketa dan melantik Kepala PemerintahNegeri lhamahu dalam Perkara ini merupbakan Keputusan Tata Usaha Negara:Yang Bersifat Konkrit:Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini bersifatKonkrit yaitu berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yakni diterbitkannya SuratKeputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141449 Tahun 2016 tentangPengesahan Kepala Pemerintah Negeri IHAMAHU, tanggal 24 September 2016kemudian dilanjutkan dengan pelantikan

yang dilakukan Tergugat KepadaAGUSTHINUS PATIIHA sebagai Pemerintah Negeri IHAMAHU, pada tanggal26 September 2016;Yang Bersifat Individual: Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini bersifatKonkrit yaitu berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yakni diterbitkannya SuratKeputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141449 Tahun 2016 tentangPengesahan Kepala Pemerintahan Negeri IHAMAHU Kecamatan SaparuaTimur, tanggal 24 September 2016 atas nama AGUSTHINUS PATIIHA,kemudian dilanjutkan dengan pelantikan

Kepala Pemerintah Negari ditegaskan:berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggitingginva 60 (enam puluh) tahundikatakan demikian, karenaSaudara AGUSTHINUS PATTIIHA pada saat mendaftarkan dirinyakepada Panitia Pemilih, yang bersangkutan sudah mencapaiUmutr/usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun; Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah (PERDA) KabupatenMaluku Tengah Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri;Halaman 13

Kepala Pemerintah Negeri diangkat dari matarumah perintah/garis keturunanlurus tertentu yang berhak untuk itu, diproses melalui usul matarumahparentah ke Saniri Negeri untuk kemudian disampaikan ke Camat danselanjutnya diteruskan ke Tergugat dengan memperhatikan PeraturanNegeri tentang Penetapan Matarumah Perintah dan Keputusan Saniri Negeriyang menetapkan nama calon Kepala Pemerintah Negeri Pasal 37Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan dan Pelantikan Kepala

Bahwa pada tanggal 2 November 2010 Bupati Dompu mengeluarkanKeputusan Nomor : 272 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Kepala DesaDorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu bernama ANAS denganmasa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan. (Bukti T1)3.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor: 05tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diperbaharuidengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor: 13 tahun 2013Tentang Tata Tata cara Pencalonan, Pemilihan, PengesahanPengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 65 ayat (3)Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatanselama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapatdipilih

Bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Dompu Nomor: 13 Tahun 2013Tentang Tata Tata cara Pencalonan, Pemilihan, PengesahanPengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perda KabupatenDompu Nomor 12 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas PerdaNomor 17 tahun 2011 Tentang Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa bahwamasa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa samasama selama 6(enam) Tahun.8.

(Bukti T18)35.Bahwa terbitnya Keputusan Nomor : O08 Tahun 2018 tentangPemberhentian Perangkat Desa Dorokobo Kecamatan Kempo KabupatenDompu tertanggal 05 April 2018 telah sesuai dengan Perda Nomor 17Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 14 ayat (2)berbunyi Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud denganayat (1) huruf c karena: a Berakhir masa jabatan/masa kerja.

perangkat desadilaksanakan pada saat akhir masa jabatan Perangkat desa lama danditetapbkan sebagai tanggal pelantikan.

ARIS SUMANTRI, tanpa disumpah dan pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut ;Bahwa saksi kenal baik dengan penggugat dan tergugat tetapi tidak adahubungan saudara ;Bahwa tergugat adalah Ketua DPC PPP ;Bahwa saksi adalah anggota DPC PPP sebagai Dewan Majelis Pakar PeriodeTahun 2011 ;Bahwa saksi mengetahui adanya acara pelantikan di RRI tetapi tanggal dan bulantelah lupa ;Bahwa acaranya saat itu adalah pembacaan surat keputusan dan pelantikan ;Bahwa saat itu tergugat adalah sekretaris DPC

Ketua DPC PPP Sumenep yangbaru;Bahwa saksi sebagai sekretaris dalam kepanitiaan pelantikan DPC PPPSumenep;Bahwa acara pelantikan tersebut bertempat di aula RRI ;Bahwa yang dilantik ketua yang baru DPC PPP Sumenep yaitu tergugat ;Bahwa tugas panitia adalah mempersiapkan semua acara mulai dari tehnis, nontehnis sampai acara selesai ;Bahwa tempat acara tersebut ditentukan berdasarkan hasil rapat panitiapelaksana acara tersebut ;Bahwa pelaksanaan acara tersebut pada tanggal 15 Mei 2011 ;Bahwa kegiatan

oleh tergugat adalah sambutan yang dikonsepsendiri ;Bahwa acara pelantikan Ketua DPC PPP Sumenep disiarkan secara langsunglewat RRI;Bahwa disiarkan secara langsung oleh RRI berdasarkan penawaran dari RRIpada panitia pelaksana ;37MOH.

AYYUB , tidak disumpah dan pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut ;Bahwa saksi mengetahui adanya acara pelantikan Ketua DPC PPP Sumenep ;Bahwa saksi hadir dalam acara tersebut ;Bahwa acara tersebut berada di aula RRI ;Bahwa Ketua DPC PPP Sumenep yang baru adalah tergugat ;Bahwa pelantikan tersebut dilakukan pada tanggal 15 Mei 2011 ;Bahwa yang bertanggung jawab atas semua acara pelantikan adalah panitiapelaksana ;Bahwa saat acara tersebut ada sambutan dari Ketua DPC PPP Sumenep yangbaru

Baharuddin dikala pidato pelantikan pengurus DPC PPPKabupaten Sumenep adalah bertindak selaku Ketua Pengurus DPC PPP KabupatenSumenep dan dalam pidatonya T1, KH. Baharuddin langsung mengkonsep sendiri isidari pidatonya sehingga jelas menjadi tanggung jawabnya, sedangkan panitia pelaksanaacara pelantikan pengurus DPC PPP hanya bertanggung jawab pada acara danpelaksanaan acara tersebut ;Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh kuasa para tergugat yaitu saksi H.Djunaedi, Abd.

Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep kepada atas namaGHAZALI, Nomor 141/145/435.118.5/2019, tanggal 30 Desember 2019;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : === = 222 vee nnn nee none3.1. Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/485/KEP/435.012/2019, tentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Pemilihan KepalaDesa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep, tanggal02 Desember 2019, atas nama GHAZALI, S.H.,; 3.2 Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep kepada atas namaH.

Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep kepada atas namaGHAZALI, Nomor 141/145/435.118.5/2019, tanggal 30 Desember 2019;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: 3.1. Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/485/KEP/435.012/2019, tentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Pemilihan KepalaDesa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep, tanggal02 Desember 2019, atas nama GHAZALI, S.H.,; 3.2 Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep kepada atas namaH.

Ajuan kepada Bupati Klaten perihal Kajian mengenai SaudaraNahrowi Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas KabupatenKlaten yang terkena permasalahan hukum; Bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai KepalaDesa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klatentelahbertentangan dengan peraturan perundangundangan antaralain UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa joPeraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 TentangTata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala

sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yangdiancam dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun berdasarkan register perkara dipengadilan;Pasal43 : Kepala Desa yang diberhentikan sementarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal42 diberhentikan oleh Bupati/ Walikota setelahdinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 TentangTata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan

Pemberhentian Penggugat sebelumnya sebagai Kepala DesaTirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten sudah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku.Penggugat diberhentikandari jabatan kepala desa karena dinyatakan sebagai terpidanaberdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap.; 4) (halaman 7 Gugatan) Angka 9, Tergugat menyatakan bahwa ObjekGugatan diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten KlatenNomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pelantikan

bukti P 3);Menimbang, bahwa obyek sengketaa quo merupakan suatu penetapantertulis berupa Surat Pemberhentian Saudara Nahrowi dari Jabatan KepalaDesa Tirtomarto, dikeluarkan oleh Bupati Klaten dalam Kapasitasnya selakuPejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaituberupa pemberhentian kepala desa, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten KlatenNomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan

dan Pemberhentian Kepala Desa; PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMGHal. 34Menimbang, bahwa dasar Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quoadalah Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa yang menyatakan bahwa: Pasal 83 :(1) Kepala Desa berhenti karenaa.

Tiga lembar surat dari Mabes Polri nomor: B/113/VII/2014/Mabes tanggal 24 Juli 2014 perihal undangan pelantikan sebagai CPNS Polri tahun 2014 atas nama Unun Amaliyah alamat Ds Pendowo Kel Leban Kec Boja Kab Kendal.12. Satu lembar surat dari Karopers Polda Jateng nomor: R/2105/VIII/2014/Jateng tanggal 18 Agustus 2014 perihal penambahan biaya perlengkapan dan pengaduan calon CPNS Polri 2014 atas nama Unun Amaliyah alamat Ds Pendowo Kel Leban Kec Boja Kab Kendal.13.

Satu lembar surat dari Karopers Polda Jateng nomor: R/2281/VIII/2014/Jateng tanggal 18 Agustus 2014 perihal perubahan jadwal pelantikan dan pendidikan CPNS Polri 2014 atas nama Unun Amaliyah alamat Ds Pendowo Kel Leban Kec Boja Kab Kendal.15. Satu lembar surat dari Kabag PNS Polda Jateng perihal penitipan administrasi untuk Kabbag PNS Polda Jateng nomor: R/244/VII/2014/Jateng tanggal 28 Juli 2014 atas nama Unun Amaliyah.16.

sebagai CPNS Polri dan Terdakwa bersama korbanmengendarai satu mobil Avanza pergi ke Jakarta, namun pelantikan itu tidakada dilaksanakan.Bahwa selama jangka waktu tersebut diatas, saksi koroban menjadi tertariksetelah mendengar katakata (rangkaian) dan tindakan Terdakwa tersebutdiatas serta menjadi percaya/ yakin akan menyerahkan uang.

Pada tanggal 18 Agustus 2014, saksi kembali keSemarang menggunakan kereta api dari Stasiun Senen.o Tanggal 20 September 2014, saksi, bapak (saksi Nasikin), ibu (saksiMudrikah) dan Terdakwa pergi ke Jakarta menggunakan mobil.Sesuai dengan penjelasan terdakwa, keberangkatan ke Jakartaadalah dalam rangka mengikuti pelantikan sebagai CPNS Polri.

Bahwa sesuai dengan penjelasan Terdakwa, keberangkatan ke Jakartaadalah dalam rangka mengikuti pelantikan sebagai CPNS Polri di Jakarta padatanggal 23 September 2014 bersamasama berangkat ke Mabes Polri untukmengikuti pelantikan pada jam sore (15.00WIB).Sebelumnya pada sekitar jamHalaman27dari44 Putusan Nomor 317/Pid.B/2017/PN.Smg12.00 siang kami singgah di Masjld Istiglal untuk melaksankan sholat mandidan ganti batu.Pada sekitar jam 2 siang saat kami bertiga yaitu saksi Unun Amaliyah, saksiNasikin

Akhirnya karena waktusudah mepet saksi bertiga langsung berangkat menuju Mabes Polri untukmengikuti Pelantikan. Ternyata sampai Mabes Polri sesuai dengan penjelasanpara petugas yang ditemui disana tidka ada kegiatan pelantikan pada hari itu.Setelah itu kami bertiga menghubungi terdakwa yang ternyata hand phonesudah mati.

23No. 1) tersebut di ketahui oleh Penggugat pada tanggal 10 Juli 2019 dariKepala Desa Desa Munjungan Kecamatan Munjungan KabupatenTrenggalek yang mana Kepala Desa tersebut merupakan teman baik atausahabat Penggugal; 2222 n enna nnn nn nnn nen nnn nn nnnBahwa perlu Penggugat jelaskan jika sebelum Penggugat datang danmenemui Kepala Desa Desa Munjungan, Penggugat telah berkirim suratkepada Bupati Trenggalek tertanggal O3 Juli 2019 guna memintasalinan/copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek tentang Pelantikan

danPengangkatan Kepala Desa Desa Karanggandu Kecamatan WatulimoKabupaten Trenggalek; 222222 n2n nen ne nnnBahwa hingga tanggal 09 Juli 2019, Penggugat belum mendapatkantanggapan dari Bupati Trenggalek ataupun instansi yang mewakilinya atassurat yang dikirim oleh Penggugat tertanggal 03 Juli perihal permintaansalinan/copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek tentang Pelantikan danPengangkatan Kepala Desa Desa Karanggandu Kecamatan WatulimoKabupaten Trenggalek sehingga tanggal 10 Juli 2019 Penggugat

Halaman 5 dari 174 halamanBupati Trenggalek tentang Pelantikan dan Pengangkatan Kepala Desa hasilpemilinan kepala desa serentak 2019 dan Penggugat diperbolehkan sertadiijjinkan untuk mengcopy Surat Keputusan a quO; Bahwa dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan gugatanterhadap objek sengketa tersebut masih dalam tenggang waktusebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5 K/TUN/1992

sah dalampemilinan Kepala Desa Karanggandu yang jujur dan adil sebagaimana pasal1 angka 16 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 tahun 2015Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, danPengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa yang menyatakanPemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desadalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas,rahasia, jujur, dan adil; Peraturan Bupati Trenggalek No. 53 tahun 2016Tentang Pemilihan, Pelantikan

Halaman 7 dari 174 halamanPenggugat dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Karanggandu, hal manamenurut Peraturan Bupati Trenggalek No. 53 tahun 2016 Tentang Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah sah; Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan a quo secara nyata telahmenyebabkan kerugian bagi Penggugat berupa hilangnya kesempatanPenggugat untuk mengabdikan diri sebagai Kepala Desa Desa KarangganduKecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek guna memajukan kepentinganserta kesejahteraan

Nomor 827 PK/Pdt/2017Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor171.3.2.449095 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Timur tertanggal 11 Oktober 2013 telah sesuai denganketentuan Pasal 388 ayat (5) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009, makasudah menjadi kewajiban Para Tergugat sebagai Pimpinan DPRD untukmemandu sumpah/janji Penggugat sebelum memangku jabatan;Bahwa undangan pelantikan sudah dicetak

, sudah ditanda tanganioleh dua orang Wakil Ketua DPRD, yang tidak menandatangani adalahKetua DPRD sehingga pelantikan dan pengambilan sumpah tertunda terushingga berakhir waktu Pengganti Antar Waktu, dan perbuatan Para Tergugattidak melakukan pelantikan dan penyumpahan Penggugat tersebut adalahmerupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agungberpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali yang diajukan

Padahal Pasal 5 Peraturan Bupati PurbalinggaNomor 63 Tahun 2018 Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan,Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa menyatakan bahwa,Hal 7 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.

Dan pelantikan keanggotaan BPDdilaksanakan di Kecamatan Karanganyar pada tanggal 21 Nopember2018, sehingga BPD yang baru belum dapat melaksanakantugasnya sebelum ada pelantikan. Dalam surat tersebut BPD hanyamengetahuil sehingga tidak mempengaruhi esensi substansi surattersebut; Hal 19 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smge.

Haltersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (7) Peraturan BupatiPurbalingga Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk PelaksanaanPemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkanbahwa Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungansuara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurangkurangnya 2(dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksicalon; i.

Danterkait Suara tidak sah tersebut karena Panitia mendasarkanketentuan Pasal 81 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihnan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa. Sehingga tidak ada kecurangan dalammenentukan surat suara sah dan tidak sah; p.

T4 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilinan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa. (Fotokopi dari fotokopi);Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DesaBanjarkerta Kecamatan Karanganyar kepada Ahmad YasinNomor : 005/141/2018 Perihal Undangantertanggal20 Oktober 2018.

Nomor 70 Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012 sudahdefinitif, artinya Keputusan Tergugat tersebut tidak lagi memerlukan persetujuanatau pengesahan dari pihak lain dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagiPenggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986;2 Pengajuan Gugatan Dalam Tenggang Waktu;Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tergugat tersebut pada tanggal6 Februari 2012 ketika dilaksanakan pelantikan

Keberatankeberatan tersebut ternyata diabaikan begitusaja oleh Tergugat dan bahkan Tergugat melaksanakan pelantikan anggotaBadan Saniri Ohoi Kolser yang sebenarnya telah diketahui oleh Tergugatsebagai caloncalon yang cacat hukum karena pencalonannya sebagaianggota Badan Saniri tanpa melalui proses musyawarah terlebih dahulu didalam lingkup faam/marga di Ohoi Kolser sebagaimana diamanatkan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun2009, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

;Pasal 53 ayat (1) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2010menyatakan: Calon Orongkai terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan keputusan Bupati.Namun demikian, ternyata pelantikan Kepala Ohoi Kolser dilaksanakan olehTergugat pada tanggal 6 Februari 2012 atau 17 (tujuh belas) hari setelahditerbitkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 70 Tahun 2012tanggal 20 Januari 2012;Dengan demikian, pelantikan Kepala Pemerintahan Ohoi Kolser

Ironisnya, ketika Penggugat dan wargaOhoi Kolser lainnya yang menjadi korban karena sikap pengabaian danpembiaran serta kebijakan yang keliru oleh Tergugat, berada di pengungsiandengan perasaan yang hancur karena telah kehilangan rumah dan segala hartabenda yang dimiliki, ternyata Tergugat malah menerbitkan Keputusan Nomor 70Tahun 2012 pada tanggal 20 Januari 2012 serta melaksanakan pelantikan KepalaOhoi Kolser atas nama Yosep Maturbongs yang sejak awal telah mendapatkeberatan dari Marga/Matarumah

Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat;5 Bahwa batas waktu mekanisme pengusulan dan pelantikan yang di dalilkanoleh Penggugat telah melebihi dari waktu yang ditentukan sebagaimanayang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku TenggaraNomor 04 Tahun 2009, hal tersebut dikarenakan adanya pertimbanganstabilitas keamanan dan atau terjadinya konflik internal antar warga yangberimbas pada pertumpahan darah serta pembakaran beberapa rumahpenduduk termasuk rumah Penggugat.

Bahwakeputusan Tergugat telah berpotensi hilangnya kesempatanPenggugat untuk menjadi Kepala Desa, karena Calon Kades TerpilihDesa Tambaksari, yaitu Saudara Jatmiko telah diloloskan meskipunada cacat hukum tentang persyaratan sebagai Calon Kades(pelanggaran pasal 32 butir Perbup Kabupaten Pasuruan Nomor 20tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa);Adanya Pengesahan dan pelantikan Kepala Desa Terpilin SaudaraJatmiko,akan memberikan

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 tahun 2017, Tentang Pedoman TataCara Pencalonan, Pemilihnan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala Desa;3.

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor : 20 Tahun 2017 tentang Pedoman TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa;3.

, itupun yang tahu ketua BPDsedang saksi tidak diajak rembuk; Bahwa, sebagai anggota BPD tupoksi saksi terkait dengan pelaksanaanPilkades di Desa yaitu membentuk panitia dan melantik panitia Kemudian darihasil pemungutan suara dengan Berita Acara untuk pelantikan, setelahpelaksanaan Pilkades selesai Panitia melaporkan ke BPD, selanjutnya BPDmeneruskan ke Camat untuk diteruskan ke Bupati untuk pelantikan; Bahwa, Panitia merupakan tugas dan tanggung jawab dari BPD; Bahwa, saksi tidak tahu laporan yang

Pasal 7 PerBupPasuruan No. 20/2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kades ( bukti P.13 yang samadengan bukti T.9 ), maka Pilkades dilaksanakan melalui tahapan :a. Persiapan;b. Pencalonan;c. Pemungutan suara, dan;d.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 820/802/XI/WKTHN 2012tanggal 06 Nopember 2012 tentang Pengangkatan Penggugat sebagaiKepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring pada BadanPenelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Pematangsiantar sesuaidengan Surat Undangan Walikota Nomor: 005/ 6718/ BKPP/ 2012tanggal 06 Nopember 2012 tentang Pelantikan Jabatan yang diterimaPenggugat pada tanggal 06 Nopember 2012 pada jam pukul 12.00WIB dari Kasubbag Umum Sekretariat KPU Kota Pematangsiantar danpada saat

pada hari Jum/attanggal 09 November 2012 Pukul 14.00 WIB di Ruang DataSekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, yang memimpin/melantikadalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar, namun Penggugat13.tidak menghadiri pelantikan padahal telah di Undang secara resmiberdasarkan Undangan Nomor 005/6718/BKPP/2012 tanggal 06Nopember 2012 perihal Undangan yang telah diterima olehPenggugat pada tanggal 06 November 2012 pukul 12.00 WIB dariKasubbag Umum Sekretariat KPU Kota Pematangsiantarsebagaimana diakui

oleh Penggugat dalam surat gugatan halamanBD) MOTTO 5 mmm nnbahwa berdasarkan surat Fax Penggugat tanggal 12 Nopember2012 perihal Penolakan Undangan pelantikan, yang menyatakanberharap agar Tergugat memberi ruang dan Waktu untuk prosesmutasi status kepegawaian Penggugat, maka untuk menindaklanjutisurat tersebut Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui suratNomor 862/6907/BKPP/2012 tanggal 14 Nopember 2012 memintakepada Inspektur Pemerintah Kota Pematangsiantar untukmelakukan pemeriksaan terhadap

Penggugat atas penolakanUndangan pelantikan ; 0 2020020"14. bahwa berdasarkan surat Nomor 862/6907/BKPP/2012 tanggal 14Nopember 2012, Inspektorat Kota Pematangsiantar telahmelakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan HasilPemeriksaan tentang Penolakan Undangan pelantikan An.

dan adanya surat Fax Penggugat tanggal12 Nopember 2012 perihal Penolakan Undangan pelantikan,maka untuk kepastian status Kepegawaian Penggugat makaditerbitkan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 824/93/II/WKTHN 2013 tanggal 4 Februari 2013 tentangPemindahan PNS dilingkungan Pemerintah KotaPematangsiantar yang telah memindahkan an.

Hambit Bintih, MM untuk dapat hadir padaacara Pelantikan yang bersangkutan sebagai Bupati Gunung Mas MasaJabatan Tahun 20132018 pada Rapat Paripurna Istimewa DPRDKabupaten Gunung Mas;Atas surat tersebut Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/Tipikor danhubungan industrial Jakarta Pusat melalui suratnya Nomor W10.U1/952/HK.01.1.2014.01 tanpa tanggal bulan Januari 2014 perihal Izin KeluarTahanan untuk Pelantikan, menyampaikan kepada DPRD KabupatenGunung Mas halhal yang antara lain :a.

Hambit Bintih, MM, menghadiri Pelantikan Bupati Gunung Mas MasaJabatan 20132018 dan Nomor 01/170/DPRD/I/2014, tanggal 10 januari2014, perihal Mohon Dapat diberikan Izin Keluar Tahanan Untuk Pelantikan,menyampaikan permohonan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengijinkan Sdr. DR.

Drs.Hambit Bintih, MM untuk dapat hadir pada acara Pelantikan yangbersangkutan sebagai Bupati Gunung Mas Masa Jabatan Tahun 20132018pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Gunung Mas;Akan tetapi Atas surat tersebut, Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/Tipikor danhubungan industrial Jakarta Pusat melalui suratnya Nomor W10.U1/952/HK.01.1.2014.01, tanpa tanggal bulan Januari 2014, perihal Izin KeluarTahanan untuk Pelantikan, menyampaikan kepada DPRD KabupatenGunung Mas halhal yang antara lain :a.

Hambit Bintih, MM untuk tidak dilaksanakan Pelantikan Sdr.

;Bahwa menurut Saksi Surat Keputusan yang lama sebenarnya SuratKeputusan untuk pelantikan Drs.

Bahwasanya, untuk dapat ditetapkan sebagai calon kepala desa yang berhakdiplih, pada pasal 36 ayat (1) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa telahmenyatakan secara tegas, bahwasanya bakal calon kepala desa yang memenuhipersyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 33 UU No. 6 tahun 2014tentang Desa junto pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten BanyuwangiNomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan

Biaya Pelantikan.4) Biaya pemilihan kepala desa antar waktu melalui Musyawarah Desadibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan pemilihan Kepala Desa akandiatur dalam dalam Peraturan Bupati.2.

Menyatakan pasal 86 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangi Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DaerahKabupaten Banyuwangi Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa bertentangan denganpasal 34 ayat (6) UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;4.

Menyatakan pasal 24 dan pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor9 tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, danPemberhentian Kepala Desa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidakberlaku umum;5.

Menyatakan pasal 86 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangi Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DaerahHak Uji Materiil Perda Pilkades.Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum sepanjang tidak dimaknai dantidak dilaksanakan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten;6.