Ditemukan 3581 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hukuman hukumk hukumya hukum hutama hukama hukumã hukumu hukumi hukumm
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 26-03-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 46/PDT/2020/PT BTN
Tanggal 5 Mei 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
224 — 383
  • bukanpembayaran angsuran pembelian kedua objek sengketa a quo melalui KreditPemilikan Rumah (KPR), yang sejatinya proses kepemilikan objeksengeketa a quo sudah selesai proses jual belinya antara Pembandingdengan Terbanding dengan pembayaran yang dilakukan secara cash kerassebagaimana bukti pembayaran yang telah disampaikan dalam persidanganyang lalu (Bukti T5, T6, T7, T8, T9, T10 dan T11)KEBERATAN KETIGAMajelis Hakim pada Pertimbangan Hukumnya tidak Konsisten dalamMengambil Pengertian Perbuatan Melawan Hukuma
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 02-09-2020 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 2 Juni 2021 — Penggugat:
1.PAHALA SIRAIT
2.RAMSION BERUTU
Tergugat:
2.PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA RI cq KEPALA BANDAR UDARA DR. FERDINAND LUMBANTOBING PINANDSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Turut Tergugat:
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA
4.CAMAT KECAMATAN AJIBATA
5.KEPALA DESA PARDAMEAN SIBISA
58 — 55
  • 26 Februari 2021 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam beritaacara persidangan;Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya padatanggal 28 April 2021;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam beritaacara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuatdan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhal yangdiajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 01-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 33/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 24 Maret 2021 — Pembanding/Tergugat I : Direktur Utama PT. Bank Negara Indonesia Persero Disebut Dirut PT BNI Persero, cq. Kepala Kantor Wilayah Bank Negara Indonesia Medan Disebut Kepala Kantor Wilayah BNI Medan, Cq. Kepala Kantor Cabang Bank Negara Indonesia Pematangsiantar Disebut Kepala Kantor Cabang Bni Pematangsiantar
Pembanding/Tergugat III : Fachrul Rizal
Pembanding/Tergugat IV : Rahmat alias Rahmad
Terbanding/Penggugat I : Hotna Rumasi Lbn Toruan
Terbanding/Penggugat II : Tota Resmida Lumbantoruan
Terbanding/Penggugat III : Albine Siagiaan
Terbanding/Penggugat IV : Serpinar Sihite
Terbanding/Penggugat V : Aspiah Sitompul
Terbanding/Penggugat VI : Medi Situmorang
Terbanding/Penggugat VII : Ramli Lumban Tobing
Terbanding/Penggugat VIII : Roslince Nababan
Terbanding/Penggugat IX : Sumiati Pasaribu
Terbanding/Penggugat X : Primawaty Sihombing
Terbanding/Penggugat XI : Hesty Natalia Sihombing
Terbanding/Penggugat XII : Mery Pasaribu
Terbanding/Penggugat XIII : Lasmatiurma Si
83 — 52
  • Tentang Eksepsi Tergugat IV/ Pembanding IIl Yang Ditolak TanpaAlasan Hukuma. Bahwa Jawaban Tergugat IV sebagaimana dimuat dalam putusanhakim judex factie halaman 61 s/d 67, pada pokoknya meliputi 3 (tiga)hal, yakni :Halaman 147 dari 165 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt/2021/PT MDN1) Eksepsi Tentang Procesuele2) Eksepsi tentang Error in Persona3) Eksepsi tentang Surat Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libels).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 24-06-2011 — Putus : 18-12-2012 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 318/PDT.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst
Tanggal 18 Desember 2012 — H I B A N I,Cs >< PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA – RI Cq. PRESIDEN RI,Cs
620 — 332
  • Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukuma. Bahwa undangundang tidak memberikan definisi yang jelas mengenaiPerbuatan Melawan Hukum. Pasal 1365 KUP Perdata hanya menyatakanbahwa tiap perobuatan yang melanggar hokum (onrecbmatige daad)mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu untuk membayar kerugian.b. Bahwa para ahli memberikan definisi Perbuatan Melawan Hukum (PMH)sebagai berbuat dan tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku atau melanggar hak subjektif orang lain.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
3002 — 1981
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  • Bahwa hasil penyelidikan tersebut kemudian disimpulkan oleh KPPU.Bila kesimpulannya ada pelanggaran maka KPPU kemudianmenyidangkannya untuk diambil putusan berupa penjatuhan sanksiadministratif bila terobukti adanya pelanggaran terhadap UU a quo.Dari rangkaian proses penegakan hukum (dalam Hukum AdministrasiNegara) yang diawali dengan pengawasan sampai denganpenjatuhan sanksi berupa tindakan administratif, maka penyelidikanyang dilakukan KPPU yang berada dalam proses penegakan hukuma quo adalah penyelidikan
Pengadilan PTUN SERANG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 10-05-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 22/G/LH/2017/PTUN-SRG
Tanggal 15 Nopember 2017 — DENNY GUSMALINO, dkk MELAWAN: 1. WALIKOTA TANGERANG SELATAN 2. PT ICHSAN MEDICAL CENTRE
641 — 257
  • akibat pada pertanggungjawabannya.Bahwa Kepentingan hukum ini bisa dilakukan pelanggarannya oleh pihakpenanggung jawab kegiatan bisa juga oleh pemerintah;Halaman 195 dari 252 halaman Putusan Nomor : 22/G/LH/2017/PTUNSRGBahwa pertanggungjawaban administrasi harus terlebih dahulu dipastikansiapa yang dimintakan pertanggungjawabannya dan sejauh apapertanggungjawaban itu bisa dilakukan oleh yang bersangkutan oleh yangmelakukan pelanggaran tadi;Bahwa dalam konteks administrasi ada dua tanggung jawab hukuma
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 11 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MAULANA AKHYAR LUBIS Diwakili Oleh : Aldian Harikhman,SH,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
867 — 725
  • Tentang Unsur Secara Melawan Hukuma.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-01-2013 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 5 Desember 2013 — DEDDY HARTAWAN JAMIN, M E L A W A N 1. PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK 2. AMIR SUNARKO 3. DAVID, 4. LEE YUEN CHAK 5. AMBRAN SUNARKO 6. SETIAWAN HERLIANTOSAPUTRO 7. KADARYANTO 8. HARBRINDERJIT SINGH DILLON 9. HUSNI HERON 10. PT. SUMBER GRAHA SEJAHTERA 11. KANTOR JASA PENILAI PUBLIK BENNY, DESMAR & REKAN,
462 — 354
  • Dengan demikian maka Tergugat 8 danTergugat 9 sebagai Komisaris Independen dari Tergugat 1 telahmelakukan perbuatan melawan hukum.KESALAHAN PROSEDUR YANG DILAKUKAN TERGUGAT 1,TERGUGAT 2 S/D TERGUGAT 4 DAN DISETUJUI TERGUGAT 5 S/DTERGUGAT 9 DALAM PENJUALAN/PENGALIHAN SURAT HUTANGTANPA BUNGA ATAU ZERO COUPON BOND (ZCB) KEPADAMARSHALL ENTERPRISE LTD (MEL) TANPA MELALUI PROSEDURHUKUM YANG BENAR YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGIPENGGUGAT MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUMa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-04-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/PID.SUS/2008
Tanggal 21 April 2011 — terpidana : Dr. TITIK PRISTIWANTI, terdakwa : Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM, dkk.
806 — 938 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pula maka unsur adanya "kerugianNegara" dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara sah danmeyakinkan tidak terbukti, sehingga dengan demikian DakwaanPrimair dari Jaksa Penuntut Umum telah tidak terbukti secara sahdan meyakinkan, maka oleh karena itu terhadap PemohonPeninjauan Kembali haruslah DIPUTUS BEBAS (Pasal 191 ayat 1KUHAP) ;Bahwa selanjutnya mengenai Dakwaan Subsidair dimana didalamnya juga terdapat unsur merugikan keuangan Negara makasebagaimana telah diuraikan di atas, unsur tersebut secara hukumA
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 586/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 10 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : Tn Irfan l Diwakili Oleh : Sigit Riyanto,SH, Dkk.
Terbanding/Tergugat : PT Bank CIMB Niaga,Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris di Kota Bogor Ny Natalia Lini Handayani,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : PPAT Daerah Kerja Kabupaten Tangerang Ny Dyah Ida Harnani,S.Sos,SH,M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Tangerang II
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Tangerang Selatan
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny Arti Yustinah
209 — 61
  • Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat terhadap aktaNotariil in casu telah sesuai dengan Pasal 15 UndangUndang No.30Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Oleh karena Turut Tergugat telahmembuat akta Notariil sesuai dengan peraturan perundangan tersebut diatas, maka adalah sangat tidak beralasan hukuma pabila Penggugatmenyatakan bahwa Turut Tergugat telan melakukan PerbuatanMelawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalamgugatannya.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 30-11-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN
Tanggal 20 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Asor Olodaiy DB Siagian,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DHANNY SURYA SATRYA,SE Diwakili Oleh : Yopi Mariadi, SH
221 — 156
  • Putusan Pengadilan Negeri Medan Telah Keliru Dalam Menilai Dan Menerapkan HukumA.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-09-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1835 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 15 September 2015 — Ny. PASTI SEREFINA SINAGA
154 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa keberatan mengenai pertimbangan hukum putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang mengambilalin pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bandung adalahkeberatan yang tidak dapat dibenarkan oleh karena merupakankewenangan Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukuma quo sebagai pertimbangan hukum Pengadian Tinggi sendiri dalamperkara a2 quo;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3520 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Juni 2016 — LURAH DESA SEGOROMADU, dkk VS SUDJONO
84 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3520 K/Pdt/20157)Bahwa, berdasarkan analisa yuridis di atas, Judex Facti tingkat pertama/Pengadilan Negeri Gresik telah membuat kesimpulan yang tidakberdasarkan hukum, sehingga pertimbangan hukum Judex Facti a quomerupakan bentuk pertimbangan hukum yang "OnvoldeondeGemotiveera" (pertimbangan hukum yang tidak cukup dan salingbertentangan satu sama lainnya), terlebih lagi pertimbangan hukuma quo telah nyata bertentangan dengan faktafakta di persidangan, olehkarenaitu kami mohon kepada Yang Mulia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 31-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2697 K/PID.SUS/2015
Tanggal 31 Mei 2016 — AGUS CHANDRA RULLY
177 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUMA. Tidak terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan :1. Bahwa pemohon kasasi Drh. Agus Chandra Rully baik secara pribadimaupun sebagai Direktur PT. Meta Agro Indonesia bukan merupakanpihak pemenang tender dalam pelaksanaan proyek pengadaan LightTrap di Kementerian Pertanian TA. 2012; maupun bukan merupakanpihak yang mendapat sub kontrak dari CV.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-12-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KPG
Tanggal 12 Desember 2013 — STEPHANUS NAMA KEDA, S.E.
72 — 26
  • Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Kupang dari tanggal 24 Agustus 2013sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013;e Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan TipikorTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang dari tanggal 23Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2013;e Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Kupang ditahan sejak 22Nopember 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013.Dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat HukumA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-02-2008 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713K/PDT/2007
Tanggal 26 Februari 2008 — PT BANK MIZUHO INDONESIA ; MORGAN STANLEY & Co. INCORPORATED, dkk. ; INDAH KIAT INTERNATIONAL FINANCE COMPANY BV ; BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, dkk.
299 — 258 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pihak telah sepakat memilih untukmenggunakan ketentuan hukum New York, sebagaimana dapatdiuraikan sebagai berikut :(a) Pasal 11.8 Indenture Agreement, yang menyatakan bahwa :Governing Law; Consent to Jurisdiction; Waiver of Immunities:(a) This Indenture (Including the Guarantee) and the Notes shall beconstrued in accordance with and governed by the laws of theState of New York;Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia :Hukum yang berlaku; Persetujuan terhadap wilayah hukum;Pelepasan kekebalankekebalan Hukuma
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-04-2018 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 205/Pdt.G/2018/PN Bdg
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
336 — 92
  • segala sesuatu yang termuat dalam Berita AcaraPersidangan Perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telahtermuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat, Tergugat I, Tergugat II danHalaman 241 dari 412 Putusan No. 205/Pdt.G/2018/PN.Bdg.Tergugat IV, Tergugat Ill, Tergugat V dan Tergugat VI, Tergugat VIII danTergugat IX, Tergugat X dan Turut Tergugat menyatakan tidak ada lagi halhal yang diajukan dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 05-02-2018 — Putus : 22-06-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 22 Juni 2018 — Penuntut Umum:
SIGIT HENDRADI, SH
Terdakwa:
OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN bin ADE SUDARMA.
2613 — 12965
  • disampaikan Terdakwa karena berbedadengan keadaan penguasa di Indoesia.Terdakwa menyampaikan materiTauhid versi Terdakwa yang intinya Sama secara dan berulangulangadalah sebagai maksud dan tujuan (niat) Terdakwa agar para pengikutnyamempunyai pemahaman yang sama dengan Terdakwa mengenai ilmuTauhid, dengan kekhususan mengenai SYIRIK/kafir DEMOKRASI, dankemudian melaksanakan ajaran Terdakwa tersebut dengan memberikancontohcontoh larangan, antara lain : larangan ikut PEMILU; larangantunduk kepada hukuma
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-10-2021 — Putus : 12-11-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 37/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 12 Nopember 2021 — Pembanding/Terdakwa : DADANG SUGANDA
Terbanding/Penuntut Umum I : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Penuntut Umum II : TITO JAELANI
Terbanding/Penuntut Umum III : MUH RIDUAN
Terbanding/Penuntut Umum IV : HAERUDIN
Terbanding/Penuntut Umum V : MOH. HELMI SYARIF
Terbanding/Penuntut Umum VI : PUTRA ISKANDAR
540 — 308
  • TENTANG FAKTA HUKUMa. PEMBANDING/TERDAKWA adalah perseorangan swasta yang memilikitanah di wilayah kelurahan Cisurupan dan Kelurahan Palasari KecamatanCibiru Kota Bandung;b. Keterlibatan PEMBANDING/TERDAKWA dalam kegiatan pengadaan tanahsarana lingkungan hidup ruang terbuka hijau tahun anggaran 2021c.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 119/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 17 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. BELUNKUT Diwakili Oleh : SAHRI, SH
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
144 — 279
  • Bahwa fakta hukum pada waktu Tergugat XV mengadakan pengukurandengan Panitia Pemeriksa Tanah B pada tanggal 22 dan 24 Maret 1990sudah pasti ditemukan adanya penguasaan oleh Wakio, dkk, sedangkanfakta hukumnya berdasarkan Bukti Surat P9, P10 dan P11 hanyaditemukan penguasaan oleh KUD Bandar Gula.SERTIFIKAT HGU PEMBANDING LEBIH DAHULU ADA (Ic. 1992)DARIPADA SHM PARA TERBANDINGIX, X DAN XI YANG BARU TERBITTAHUN 2003, SEHINGGA SHGU PEMBANDING TIDAK CACAT HUKUMDAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUMA.