Manau, 07 Agustus 1982, umur 38(tiga puluh delapan) tahun, agama Islam, Pendidikan SD,pekerjaan Petani, bertempat tinggal Kabupaten Tapin,Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 01 Maret 2021yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor241/Pdt.G/2021/PA.TR pada tanggal 14 April 2021 mengemukakan

No.241/Pdt.G/2021/PA TRMenimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya ataskehendak dari Penggugat sebelum adanya jawaban Tergugat, Majelis Hakimberpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telahsesuai dengan Pasal 271 Rv dan karenanya Majelis Hakim tidak perlumempertimbangkan pokok perkaranya;Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, makaMajelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor241/Pdt.G/2021/PA.TR telah selesai dengan

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor241/Pdt.G/2021/PA.TR dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugattelah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan (2) danpasal 718 ayat (1) R.Bg, dengan demikian panggilan tersebut dipandang resmidan patut, dan atas panggilan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telahhadir menghadap di persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatanPenggugat secara lisan pada persidangan tanggal 29 Mei 2019 yang telahdicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor241

/Pdt.G/2019/PA.Kis. pada tanggal 24 Januari 2019 dengan alasan antaraPenggugat dengan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali sebagimanalayaknya suami isteri;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telahberdamai dan Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasanbagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan MajelisHakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Register Nomor241/Pdt.G/2019/PA.Kis. 24 Januari 2019, dicabut;Halaman 4 dari 6 halaman Putusan

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor241/Pdt.G/2019/PA.Kis. dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp786000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padahari Rabu tanggal 29 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan1440 H oleh kami Drs. Khairuddin, MH sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj.

DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa pada Tanggal 1 bulan April tahun 2020, Penggugat dan TurutTergugat, yang bertindak sebagai Pejabat (PJ) Kepala DesaGedangrowo, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, ataspersetujuan dari Tergugat Il, telah mengadakan ikatan perjanjiankontrak yang tertuang didalam Perjanjian Kontrak nomor241/438.7.14.19/2020 tanggal 01 April 2020 sehingga perjanjiantersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga berlakuHalaman 6 dari 22 PUTUSAN No.886/PDT/2021/PT SBYAsas Kepastian

Pakerin dengan ketentuan dan syarat tertentu,artinya bahwa Penggugat mengelola lahan parkir dimaksud denganlegal dan sah ;Bahwa sesuai Pasal 2 (dua) Perjanjian Kontrak Nomor241/438.7.14.19/2020, tanggal O01 April 2020, disebutkan bahwaTurut Tergugat menyerahkan pengelolaan Lahan/Area Parkir bongkarmuat di PT.Pakerin kepada Penggugat selama 3 (tiga) Tahun, sejaktanggal 01 April 2020 sampai dengan 31 Maret 2023.

;Sebagai tindak lanjut dari hasil musyawarah dimaksud pada positaangka 6 (enam) tersebut diatas, maka pada tanggal 02 bulan apriltahun 2021, Tergugat menerbitkan Surat pemberitahuan Nomor :000/12/438.7.14.19.2021 kepada Penggugat, Perihal tidakberlakunya Perjanjian Pengelolaan lahan parkir bongkar muat PT.Pakerin yang tidak berlaku mulai 01 Mei 2021 (Obyek Gugatan),Bahwa pemutusan kontrak tersebut dilakukan sepihak telahmengesampingkan perjanjian kontrak dengan nomor241/438.7.14.19/2020 tanggal 01

waktu kontrak habis. makasudah sangat patut dan berdasar hukum bilamana Yang MuliaMajelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Berita AcaraMusyawarah Desa tertanggal O2 April 2021 dan SuratPemberitahuan Nomor : 000/12/438.7.14.19.2021 tertanggal 02 April2021 (Obyek Gugatan) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat ;Halaman 8 dari 22 PUTUSAN No.886/PDT/2021/PT SBY10.11.Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang telah membahas tentangtidak berlakukan perjanjian kontrak nomor : dengan nomor241

nomor : 000/12/438.7.14.19.2021 tertanggal 02 April2021 tentang tidak berlakunya Perjanjian Kontrak nomor241/438.7.14.19/2020 tanggal O01 April 2020, dan menyatakanPerjanjian Kontrak Nomor : 241/438.7.14.19/2020 tanggal 01 April2020 dimaksud tetap berlaku ;Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang telah menerbitkan BeritaAcara Musyawarah dan Surat Pemberitahuan nomor000/12/438.7.14.19.2021 tertanggal 02 April 2021 (Obyek Gugatan)tentang tidak berlakunya Perjanjian Kontrak nomor241/438.7.14.19/2020

atas Aluminium Hydroxide HWF15A yang diberitahukan pada PIB Nomor 445617 tanggal 31 Desember2010 sebesar 5%;bahwa buktibukti yang Pemohon Banding sampaikan atas transaksitersebut telah akurat dan benar sehingga tidak seharusnya menerbitkanSPTNP Nomor 003002/KPUTP/BD.02/2011 tanggai 19 Januari 2010;bahwa menurut Terbanding, sesuai keputusan keberatan Nomor : KEP1966/KPU.01/2011 tanggal 27 April 2011, pada pokoknya menyatakansebagai berikut:1. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan nomor241

12 ayat (1), importir bertanggung jawabterhadap Bea Masuk, Cukai dan pungutan impor lainnya yang terutangsejak tanggal pendaftaran PIB;4. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomorP21/BC/2007 pasal 1 angka 16, nomor pendaftaran adalah nomor yangdiberikan oleh Kantor Pabean sebagai pengesahan PIB sebagaiDokumen Pabean;5. bahwa pemohon mengimpor barang dengan nomor pendaftaran 445617tanggal 31 Desember 2010 (setelah tanggalberlakunya/diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor241

/PMK.011/2010), sehingga tarif bea masuk ditetapkan sesuaidengan tarif yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan nomor241/PMK.01 1/2010;6. berdasarkan uraian di atas, maka atas Aluminium Hydroxide HWF15Ayang diberitahukan di dalam PIB nomor 445617 tanggal 31 Desember2010 dikenakan tarif bea masuk sebesar 5%;7. bahwa Terbanding menolak keberatan Pemohon Banding terhadapSPTNP nomor: SPTNP003002/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 19Januari 2011 dan menetapkan tarif bea masuk atas AluminiumHydroxide

10 September 2018, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;MELAWAN:Abdi Ciandra Alias Aciok, beralamat di Komplek Marina Park Blok Q Nomor 4,Nagoya, Kota Batam, selanjutnya disebut Tergugat ; Setelan membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan; Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBatam pada tanggal 13 September 2018 dalam Register Nomor241

adanya jawaban dari pihak Tergugat (vide Pasal 271 RV);Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugatdilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka Majelis Hakim berpendapatpermohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, olehkarena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan aquotelah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan NegeriBatam untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Nomor241

Perdana Kusumah,Lingkungan Larearea, Kelurahan Lappa, KecamatanUtara, Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui lagialamat pastinya di Wilayah Republik Indonesia,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Penetapan No. 241/Pdt.G/2019/PA.SjPengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor241

penetapan ini, segala yangdicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang takterpisahkan dari putusan ini;Hal. 5 dari 7hal Penetapan No. 241/Pdt.G/2019/PA.SjPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat secaralisan di depan persidangan tanggal 13 November 2019 yang padapokoknya Penggugat hendak mencabut perkaranya yang telah didaftarkandalams register perkara Pengadilan Agama Sinjai Nomor241

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor241/Pdt.G/2019/PA. Sj. dari Penggugat:2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;3.

(lima ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batulicin dalam Putusan Nomor241/Pid.B/2018/PN Bin tanggal 10 Oktober 2018 telah menjatuhkan putusan yangamarnya sebagai berikut :Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 94/PID/2018/PT.BJM1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Bin Sakimin tersebut, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;2.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor241/Pid.B/2018/PN Blin tanggal 10 Oktober 2018 tersebut, Terdakwa telahmengajukan permintaan banding ;Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatanmengajukan permintaan banding dengan surat Nomor : W19.PAS.5.UM.01.01159tanggal 15 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Panitera Pengadilan NegeriBatulicin dan sesuai dengan

Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui KalapasNomor 241/Akta Pid.B/2018/PN Blin serta permintaan banding tersebut telahdiberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batulicin kepada PenuntutUmum pada tanggal 17 Oktober 2018 sesuai dengan Relaas PemberitahuanPermohonan Pernyataan Banding Kepada Penuntut Umum Nomor241/Pid.B/2018/PN Bin;Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatantelah menyampaikan memori banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicinpada tanggal 15 Oktober

Negeri Kotabaru Nomor> W15.U12/2353/Pid/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018;Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan olehTerdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhisyaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang, maka permintaan bandingtersebut dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimanadiuraikan tersebut, dan setelah mempelajari secara seksama berkas perkarabeserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor241

Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan dengan perkara iniserta turunan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor241/Pid.Sus/2021/PN Skt., tanggal 6 Oktober 2021, dalam perkara tersebutdi atas;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Surakarta tanggal 27 Juli 2021 No. Reg.

Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkarasebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).Membaca, putusan Pengadilan Neger Surakarta Nomor241/Pid.Sus/2021/PN Skt., tanggal 6 Oktober 2021, yang amarnya berbunyisebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa FERRY ADI NUGROHO Als GUDEL anak dariWARDOYO (Alm) tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;3.

dipertimbangkan, dan Pengadilan Tinggidapat menyetujui serta membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, olehkarena pertimbanganpertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikandengan tepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan yang menjadidasar dalam putusannya ;Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbanganpertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alin dandijadikan dasar dalam pertimbanganpertimbangan putusan Pengadilan Tinggisendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor241

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor241/Pid.Sus/2021/PN Skt., tanggal 6 Oktober 2021 yang dimintakan bandingtersebut;3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkansepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;5.

Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon telah menerimaKutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanBangsal Kabupaten Mojokerto, dengan nomor241/27/1X/1984 ~~ tanggal 06 September 1984 tersebutsesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 70 tanggalO5 April 1995 ;.

Menetapkan nama DJOKO SUEPRIJO tanggal lahir 25 tahunyang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor241/27/1X/1984 tanggal 07 September 1984 sesuaiDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 70 tanggal 05 April1995 sebenarnya adalah JOKO SUPRIYO tanggal lahir 23Maret 1959 nama Pemohon II yang tertulis RIBUTINItanggal lahir 22 tahun yang sebenarnya adalah MULYOKARTINI tanggal lahir 21 Desember1961; 3. Menetapkan biaya perkara menuruthukum; 4.

Bahwa tanah yang tereksekusi sebelum dikuasai oleh Pemohon saat ini,tetap dibawah penguasaan Ahli Waris Keluarga Toeasey sejak tanah tersebuttereksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor241/Pdt.G/1985/PN.Mdo tanggal 8 November 2018 dan Berita AcaraEksekusi Nomor : 241/Pdt.G/1985/PN.Mdo tanggal 6 November 2019;6.

Bahwa selain tanah yang akan dimohonkan Pemohon pada point 6diatas, Pemohon sudah menguasai dan telah mengurus sertifikat hak milikatas tanah yang dahulunya menjadi obyek sengketa dalam perkaraperdata berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manado nomor241/Pdt.G/1985/ PN.Mdo jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado nomor184/Pdt/1986/PT.Mdo jo Putusan Mahkamah Agung nomor 2288K/Pdt/ 1987jo Putusan Peninjauan Kembali nomor 44 PK/Pdt/ 1995 yang sudahberkekuatan hukum tetap menjadi SHM No.1523/Banjer atas namaPemohon

Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor241/PERD/1985.G/PN. MDO tanggal 30 Juli 1986 ( bukti P1):2. Fotokopi Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi ManadoNomor 184/Pdt/1986/P.T. Mdo tanggal 11 April 1987 ( bukti P2);3. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 2288K/ Pdt/1987 tanggal 31 Juli 1989 ( bukti P3);4. Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 44 PK/ Pdt/1995 tanggal 6 Maret 1998( bukti P4);5.

(dua belas ribu meter persegi) yang terletakLingkungan III Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado; Bahwa setahu saksi dahulu tanah yang dibeli Pemohon tersebutsudah ada sertifikat hak milik tetapi kKemudian dibatalkan karenapemegang sertifikat tersebut adalah pihak yang kalah berdasarkanputusan pengadilan; Bahwa Pemohon membeli tanah tersebut dari Ahli Waris KeluargaToeasey yang merupakan pihak yang menang dalam perkara nomor241/Pdt.G/1985/ PN.Mdo jo Putusan Pengadilan Tinggi Manadonomor 184

Konvensi/Para TergugatRekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvan kelijk verklaard);DALAM REKONVENSI Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvan kelijk verklaard);DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensiuntuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.276.000, (Satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor241

diajukan dalam tenggang waktu menurut tatacara sertamemenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangHalaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 107/PDT/2020/PT PBRundangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa dari alasanalasan banding yang diajukan ParaPembanding semua Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekovensimelalui kuasa hukumnya pada pokoknya memohon sebagai berikut :Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Perkara Nomor241

Menghukum Tergugat dan Tergugat II secara tanggung renteng untukmembayar biaya perkara yang timbul dalam semuaApabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat lain mohonputusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).Menimbang, bahwa dari alasanalasan Kontra Memori Banding yangdiajukan oleh Terbanding II semula Tergugat Il Konvensi melalui Kuasanya,pada pokoknya memohon sebagai berikut:Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru) Nomor241/Pdt.G/2019/PN Pbr tanggal 26 Maret 2020;Mengadili

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor241/Pdt.G/2019/PN Pbr, tanggal 26 Maret 2020 yang dimohonkanbanding tersebut;3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / ParaTergugat Rekovensi untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis HakimPengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 yangterdiri dari DR.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor241/Pdt.G/2017/PN.Kpg, tanggal 21 Maret 2018 tersebut telah puladikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor115/PDT/2018/PT KPG, tanggal 19 September 2018;.

Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor241/Pdt.Plw/2017/PN.KPG antara Muhamad Muadim sebagai pelawanmelawan Djibrael Djara Hadjo sebagai terlawan, diberi tanda bukti P2;3.

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor241/Pdt.Plw/2017/PN.KPG Jo.

Bahwa kiranya majelis menerima permohonan banding Penggugat danmembatalkan putusan Pengadilan Agama Palu nomor241/Pdt.G/2018/PA.Pal1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.2. Menyatakan hubungan perkawinan antara PEMBANDING (Penggugat)dan TERBANDING (Tergugat) putus karena perceraian.3.

Menghukum Tergugat membayar Nafkah terhadap ke empat oranganaknya sejumlah Rp. 6.000.000. setiap bulan hingga anak tersebutberumur 21 tahun.Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbandingpada tanggal 13 Agustus 2018 dan Terbanding dalam hal ini mengajukankontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam tanda terima kontramemori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor241/Pdt.G/2018/PA.Pal tanggal 15 Agustus 2018;Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor241/Pdt.G/2018/PA.Pal tanggal 4 Juli 2018 Masehi bertepatandengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijrian dengan perbaikan amar yangselengkapnya sebagai berikut1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERBANDING) terhadapPenggugat (PEMBANDING);3.

Penetapan kami selaku Hakim tertanggal O8 April 2020, Nomor241/PDT.P/2020/PN.JKT.UTR. tentang penentuan hari sidang ;3. Surat Permohonan Pemohon tertanggal 06 April 2020 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 08 April 2020,tercatat dibawah Register Nomor : 241/PDT.P/2020/PN.JKT.UTR. dalamDErMONONAN ! $22 n nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn enn cence neSAARTJE TJIONO, SCDAQAl ... 2... ccccceeeeeceeeeeeee eee cee aes eeaeee seen eae eees PEMOHON ;4.

karenannyapencabutan permohonan tersebut dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan maka biayayang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan segala ketentuanketentuan hukum yang bersangkutan dalampermohonan ini 2 nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn ncn neneINDRIMENETAPKANMengabulkan pencabutan permohonan oleh Pemohon ;5Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencatatpencabutan permohonan dibawah Register Nomor241

persidangan guna memeriksa ulang perkara inidengan melaksanakan mediasi sebagai pelaksanaan PERMANomor 1 tahun 2008 pada perkara ini ;Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi AgamaBandar Lampung agar segera menyampaikan kepada PengadilanAgama Kalianda salinan putusan sela ini berikut bundel Aperkara Nomor : 241/Pdt.G/2008/PA.Kla untuk keperluanpemeriksaan tambahan dimaksud ;Memerintahkan pula Panitera Pengadilan AgamaKalianda agar mengirimkan kembali kepada PengadilanTinggi Agama Bandar Lampung Bundel A Nomor241

/Pdt.G/2008/PA.Kla berikut berita acara persidangandan hasil mediasi dari perkara ini ;Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara inisampai putusan akhir ; Membaca berita acara tambahan yang dibuat olehpengadilan Agama Kalianda tanggal 26 Mei 2009 Nomor241/Pdt.G/2008/PA.Kla berdasarkan putusan sela PengadilanTinggi Agama Bandar Lampung tanggal 29 April 2009 Nomor05/Pdt.G/2009/PTA.Bdl dimana majelis hakim PengadilanAgama Kalianda telah menunjuk Drs.

Mengabulkan Pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor241/Pdt.P/2020/PN Blb, yang dimohonkan Pemohon tersebut diatas;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung KelasIA untuk mencatat dalam register perkara perdata Permohonan Nomor241/Pdt.P/2020/PN Blb, atas pencabutan tersebut;3.

., dan Permana Wirahadibrata, S.H, Advokat / Penasihat Hukum dari PosBantuan Hukum (POSBAKUM) beralamat di Kantor Pengadilan NegeriKisaran, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor241/Pid.Sus/2020/PN Kis;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca:1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 523/PidSus/2020/PT.MDN tanggal 16 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakimuntuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;2.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah);Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebutPengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan Nomor241/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 23 Maret 2020 yang amarnya adalah sebagaiberikut :MENGADILI:1.

Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukanTerdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim TingkatHalaman 7 dari 9 Putusan Nomor :381 /Pid/2020/PTMDNPertama tersebut sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, makasesuai Pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutusperkara ini dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor241

membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalamtingkat banding ditetapbkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UndangUndangnomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa danPenuntut Umum tersebut; Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor241

Pts.Pid.No.08/Pid/2016/PT.SULTRAPengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampirdidalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau, Nomor241/Pid.B/2015/PN.Bau tanggal 16 Desember 2015 dalam perkara Terdakwatersebut di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut UmumNomor Register Perkara : 77/RP9/Euh.1/10/2015 tanggal 8 Oktober 2015,Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :KESATU :Bahwa Terdakwa RUDI MUSLIMIN alias RUDI BIN MUSLIMIN

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor241/Pid.B/2015/PN.Bau tanggal 14 Desember 2015, menyatakanTerdakwa/Pembanding ( RUDI MUSLIMIN Alias RUDI Bin MUSLIMIN )telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana tanoa hak mengusai narkotika golongan bukan tanaman Pasal112 ayat (I) Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika,dimana menurut pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertamaTerdakwa/Pembanding telah bersalah sehingga dikenakan pasal tersebut2.

(RUDI MUSLIMIN Alias RUDIBin MUSLIMIN) terhadap putusan pengadilan tinggkat pertama,sangatlah tidak sesuai dengan faktafakta baik berupa barang bukti sertaketeranganketerangan saksisaksi ;Berdasarkan alasanalasan yang telah Terdakwa/Pembanding uraikan diatasmohon kirannya yang terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yangmemeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yangamarnya :1.2.Menerima permohonan banding Pembanding ;Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau Nomor241

Pts.Pid.No.08/Pid/2016/PT.SULTRAdiatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hakmenyalahgunakan Narkotika golongan bagi diri sendiri sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (I) huruf aUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor241/Pid.B

peradilan ;Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8Tahun 1981, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009,UndangUndang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahankedua atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwatersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor241

., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :MP.02.02/943/SK52.72/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021Selanjutnya disebut Tergugat 2;Pengadilan Negeri tersebut;Setelan membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriHalaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 241/Pdt.G/2021/PN MtrMataram pada tanggal O5 Oktober 2021 dalam Register Nomor241/Pdt.G/2021/PN Mtr;Menimbang, bahwa pada

Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Nomor241/Pdt.G/2021/PN Mtr tersebut dari Register Induk Perdata Gugatan;3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesarRp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);Demikian ditetapbkan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, olehkami Sri Sulastri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, S.H.

pembicaraan JuruSita Pengadilan Negeri Kupang, dan pelawanjuga mengakui bahwa pelawan pernah didatangi oleh Pegawai PengadilanNegeri Kupang sebanyak 2 (dua) kali, untuk memberitahukan ada gugatanperdata, tetapi pelawan tetap tidak mau menanggapi dengan alasan masihshok.Menurut kami alasan pelawan sangat tidak masuk akal, sebab jika pelawanberalasan masih shok, seharusnya pelawan menunjuk orang yangdiberikuasa penuh untuk mengikuti sidang.Kesimpulan :bahwa menurut kami, semua dalil pelawan didalam gugatan Nomor241

Plw/2017/PN Kpg danmemohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Kupang sudikiranyamemeriksa gugatan perlawanan eksekusi tersebut dan menyatakan batal demihukum.Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor241/Pdt.Plw/2017.PN.Kpg, tanggal 21 Maret 2018, yang amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA :1. Menyatakan PELAWAN adalah bukan PELAWAN yang BAIK menuruthukum;2.

KPG., tanggal 3 April2018, yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yangRemenyatakan bahwa Kuasa Pelawan telah mengajukan banding atas PutusanPengadilan Negeri Kupang, Nomor 241/Pdt.G/2017.PN.KPG, tanggal 21 Maret2018 tersebut ;Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Nomor241/Pdt.G/2017/PN.KPG, tanggal 7 Mei 2018 yang dilakukan oleh JurusitaPengadilan Negeri Kupang ;S3 .Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 19 April 2018, Nomor241/Pdt.G/2017/PN.KPG, yang

KPG.Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermatiBerita Acara Persidangan dan segala suratsurat dalam berkas perkaranya sertauraian pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor241/Pdt.Plw/2017.PN.KPG, tanggali 21 Maret 2018 tersebut, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa alasanalasan dalam pertimbangan hukum yangdijadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikandalam putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar, baik dalam penerapanhukumnya