Bahwa Pemohon Kasasi sebelum mengajukan alasanalasan hukum,terlebin dahulu akan mengajukan alasanalasan Non Yuridis yang amatsangat mempengaruhi putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Klas IA Bandung sebagai berikut :a.Bahwa 2 (dua) hakim dari 3 (tiga) Majelis yang memeriksa danmemutuskan perkara ini sedang menjalani pemeriksaan oleh KomisiPemberantasan Korupsi terkait dengan perkara Hakim AdHoc yangsudah ditetapbkan sebagai tersangka yang merupakan pula anggotaMajelis dan digantikan

oleh Hakim AdHoc yang lain;.

secara tertuliskarena pemberitahuan mogok tidak sah itu sendiri dilakukan secara tertulis;Jadi sangat jelas bahwa karena Para Termohon Kasasi tidakmemberitahukan secara tertulis mengenai tidak jadinya mogok kerja tidaksah, tetapi tetap saja terjadi perlambatan kerja yang menyebabkan kerugianbagi Pemohon Kasasi;Bahwa dengan adanya Dissenting Opinion dalam PutusanNo.57/6/2011/PHVPN.BDG = Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Klas IA bandung yang dilakukan Hakim AdHocpengganti Hakim AdHoc

Gulo, S.Kommasing masing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota berdasarkanpenetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus tanggal 2April 2019 dengan register Nomor 99/Pdt.susPHI/2019/PN Mdn, putusan manadiucapkan pada hari Senin tanggal 09 September 2019 dalam sidang yangterobuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri HakimHakim Anggotatersebut dengan dibantu dibantu oleh Eridawati, SH., MH, Panitera Pengganti,serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupunKuasanya

;Hakimhakim ADHoc, Hakim Ketua,DTO DTOPARMONANGAN SIREGAR, S.H.

kemudian mengindentifikasi kontak kapal terdakwa tersebut danmemberi isyarat bendera kepada kapal terdakwa dan terdakwa beserta kapal KM Sudita15 untuk merapat ke KP HIU MACAN 005, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaanoleh anggota KP HIU MACAN 005 yakni saksi Hendri Hamzah, A.Md dan saksiDeddy Widiyamtoro dari hasil pemeriksaan diatas kapal KM Sudita 15 diketahui bahwaterdakwa tidak memiliki dokumen SIUP (Surat Izin Usaha perikanan).Bahwa selanjutnya terdakwa berikut KM Sudita 15 dibawa/di AdHoc

kemudian mengindentifikasi kontak kapal terdakwa tersebut danmemberi isyarat bendera kepada kapal terdakwa dan terdakwa beserta kapal KM Sudita15 untuk merapat ke KP HIU MACAN 005, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaanoleh anggota KP HIU MACAN 005 yakni saksi Hendri Hamzah, A.Md dan saksiDeddy Widiyamtoro dari hasil pemeriksaan diatas kapal KM Sudita 15 diketahui bahwaterdakwa tidak memiliki dokumen SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan).e Bahwa selanjutnya terdakwa berikut KM Sudita 15 dibawa/di AdHoc

Bahwa selanjutnya terdakwa berikut KM Sudita 15 dibawa/di AdHoc ke PenyidikSatker PSDKP Batam.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 JoPasal 9 UndangUndang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telahdirubah dengan No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor.31Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 103 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 76B ayat (1) UndangUndang No45 Tahun 2009 Tentang

Akan tetapi sebaliknya,apabila susunan tersebut tidak lengkap, seperti kurangnya Hakim Adhocperikanan, seperti dalam perkara ini, sejak dilimpahkan dan sampai kepadaacara Putusan belum tersedia Hakim Adhoc yang lengkap dan hanyatinggal 1 (Satu) orang di Pengadilan Negeri Sorong, tentu Pasal 78 Ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Jo.

Bahwa dengan tidak lengkapnya susunan Hakim Adhoc perikanan, makasama artinya pengadilan perikanan tidak berjalan sebagaimana mestinya,maka dengan merujuk kepada uraian Poin 1 dan 2 di atas, perkara tindakpidana di bidang perikanan masih bisa diperiksa, diadili dan diputus olehPengadilan Negeri Sorong dengan susunan Hakim Karir, yang dalamperkara ini juga telah bersertifikasi dan mempunyai Surat Keputusansebagai Hakim tindak pidana perikanan.

ABBAS SAID, SH.MHHakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, FAUZAN, SH.MH dan HORADIN SARAGIH, SH.MH HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TUTY HARYATI, SH.MHPanitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd. ttd.FAUZAN, SH.MH. H.

,HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RafmiwanMurianeti, SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota : Ketua:Ttd. Ttd.H. Buyung Marizal, SH. H. Imam Soebechi, SH.

., selaku Hakim Ketua, Dian Alifya,SE dan Minggu Saragih, SH.MH. masing masing Hakim Adhoc sebagai HakimAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 215/Pdt.Sus/PHI/PN.Mdn tanggal17 November 2016, putusan tersebut pada hari Senin, 06 Februari 2017, diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh paraHakim Anggota tersebut, Riswan SH.MH, Panitera Pengganti dan Tergugat tanpadihadiri oleh

Menetapkan ongkos yg timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;21Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis 20Februari 2014, oleh kami : Achmad Syaripudin, SH. sebagai Ketua Majelis , JapirinIbrahim,SH dan Rina Febrina Sari, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan manadiucapkan dalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebutpada hari ini, Kamis tanggal 27 Februari 2014, dengan dibantu oleh Anisah,SH sebagaiPanitera Pengganti dan dihadiri oleh

Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,1.

,SH. masingmasing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri PangkalpinangNomor : 01/G/2016/PHI.PN.Pgp tanggal 20 Januari 2016 Putusan tersebut pada hari itujuga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengandihadiri oleh para hakim anggota tersebut, YUSRIZAL, SH. Panitera Pengganti, KuasaPenggugat dan Kuasa Tergugat;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,HERMAN SJAFRIJADI, SH.

terdapat ikan hasil tangkapan dari kapaltersebut yang di simpan pada palka kapal KM BV 99688 TS sebanyak 2000(dua ribu) Kg dan terdapat alat tangkap Pair Trawl serta diketahui bahwa KMBV 99688 TS melakukan penangkapan ikan bersama dengan kapal KMBV 90091 TS tanpa memiliki dokumen yang sah dari PemerintahIndonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.SusPrk/2017/PN Ran Bahwa selanjutnya KM BV 99688 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC

Bahwa selanjutnya KM BV 99688 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.ATAUKETIGABahwa terdakwa NGUYEN

penangkapan ikan bersama dengan Kapal KM BV 90091 TSdan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut yang di simpanpada palka kapal KM BV 99688 TS sebanyak 2000 (dua ribu) Kg danterdapat alat tangkap Pair Trawl serta diketahui bahwa KM BV 99688 TSmelakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sahdari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); Bahwa selanjutnya KM BV 99688 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC

Bahwa selanjutnya KM BV 99688 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke Penyidik PSDKP Tarempa.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanaPasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) UndangUndang No. 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKELIMABahwa terdakwa NGUYEN VAN NUOC selaku Nahkoda KM.

tersebut yang di simpanpada palka kapal KM BV 99688 TS sebanyak 2000 (dua ribu) Kg danterdapat alat tangkap Pair Trawl serta diketahui bahwa KM BV 99688 TSmelakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dariPemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) danSurat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan KM KM BV 99688 TS tidakmemiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan SyahbandarPerikanan;Bahwa selanjutnya KM BV 99688 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC

Bahwa selanjutnya KNF 7440 yang dinahkodai oleh TerdakwaberikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 JoPasal 26 Ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang PerikananJo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;ATAUKEDUABahwa Terdakwa NGUYEN TAN BAN selaku Nahkoda KNF 7440 yangmerupakan

Bahwa selanjutnya KM BV KNF 7440 yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perikanan ;ATAUKETIGABahwa Terdakwa NGUYEN TAN BAN selaku Nahkoda

Dari hasil pemeriksaandiketahui bahwa kapal KNF 7440 melakukan penangkapan ikan terdapatikan hasil tangkapan dari kapal tersebut yang di simpan pada palka kapalKNF 7440 sebanyak 24 Ekor ikan hiu dan juga terdapat alat tangkap jenisTrawl yang disimpan di atas palkah yang dibawa oleh kapal KNF 7440;Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.SusPrk/2017/PN Ran Bahwa selanjutnya KNF 7440 yang dinahkodai oleh TerdakwaberikutABKnya dibawa / di ADHOC ke Penyidik PSDKP Tarempa;Perbuatan Terdakwa sebagaimana

Bahwa selanjutnya KM BV KNF 7440 yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa .Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 97ayat (1) Jo.

,HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh LiliekPrisbawono Adi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh parapihak.HakimHakim AdHoc PHI, Ketua Majelis,ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono,S.H.,M.H. ttd./Dr.H.Zahrul Rabain,S.H.,M.H.ttd./Arsyad,S.H.,M.H.Panitera Pengganti,ttd./Liliek Prisbawono Adi,S.H.

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa/di Adhoc ke PenyidikPSDK Batam. di Batam.wonnennnnee Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 JoPasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor. 45 Tahun 2009 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIRwonnnnnnn= Bahwa Terdakwa LUONG TOI selaku Nahkoda KM. BV 92442 TS bersamasama dengan saksi LUONG NGOC HONG selaku ABK KM.

BV 92443 TS.6 Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa/di Adhoc ke PenyidikPSDK Batam. di Batam.Eases Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor. 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUwonnennnn= Bahwa Terdakwa LUONG TOI selaku Nahkoda KM. BV 92442 TS bersamasama dengan saksi LUONG NGOC HONG selaku ABK KM.

Tanggal 09 April 2015, yang ditujukan kepada KuasaPemohon, yang antara lain menyatakan bahwa, karena klausula arbitrasinyatidak menyebutkan lembaga arbitrase mana yang ditunjuk maka penyelesaiansengketa dapat ditempuh melalui arbitrase adhoc , dan untuk melaksanakanhal tersebut Pemohon telah mengajukan surat kepada Termohon No : 129/MS/SLB/NS/IV/15 tanggal 30 April 2015 Perihal : Pemberitahuan tentang Arbitasedan Penunjukan Arbiter (vide P 4), dan atas surat tersebut Termohonkemudian memberikan jawaban

,LLM., sebagai arbiter untukmenyelesaikan sengketa para pihak.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa Pengadilan berwenang menunjuk arbiter adhoc guna menyelesaikansengketa para pihak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasPemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya maka sudahsepatutnya bila permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;Menimbang, bahwa oleh

SYAHRUL MACHMUD, SH.MH, sebagai Ketua Majelisserta EKO WAHYUDI, SH,SE.MM dan HARRIS MANALU, SH, masingmasing sebagai Hakim AdHoc, putusan mana diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari : RABU, Tanggal 2 MEI 2012oleh Ketua Majelis dan Hakimhakim AdHoc tersebut dan dibantu olehMASLIMAH, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasaTergugat tanpa dihadiri kuasa Penggugat.HakimHakim AdHoc HakimKetuaEKO WAHYUDIL SH,SE.MM DR.H.

., HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim6Anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd. ttd.Bernard, SH. MM. Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.ttd.Arsyad, SH. MH.PaniteraPengganti :ttd.Rafmiwan Murianeti, SH. MH.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n.

Menetapkan ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis 20Februari 2014, oleh kami : Achmad Syaripudin, SH sebagai Ketua Majelis, Japirin Ibrahim,SH dan Rina Febrina Sari, SH sebagai Hakimhakim Adhoc, Putusan mana diucapkan dalampersidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari ini, Kamistanggal 27 Februari 2014, dengan dibantu oleh Anisah, SH sebagai Panitera Pengganti dandihadiri oleh Para Penggugat

tanpa dihadiri Tergugat.Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,1.

., HakimHakim Adhoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengandihadiri oleh Anggotaanggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./Dr Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H. M.H.Ttd./Dr Fauzan, S.H., M.H.Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 137 PK/Pdt.SusPHI/2018Panitera Pengganti,Ttd.

HakimHakim AdHoc PHI, pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai Anggota, Putusantersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua dengan dihadiri oleh Anggotaanggota tersebut dan dibantu oleh ENDAHDETTY PERTIWI, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh parapihak.Anggotaanggota, Ketua,ttd tidBERNARD, SH., MM Dr. H. IMAM SOEBECHI, SH., MHttdARSYAD, SH., MHPanitera Pengganti,tidEndah Detty Pertiwi, S.H., M.HUntuk SalinanMahkamah Agung R.1a.n.

Apabila keputusan itu diambil diluar batasbatas kompromi;Bahwa Pemohon merasa keberatan dengan putusan Majelis Arbitrase AdHoc., Nomor 014/ARBADHOC/GRSJJSDO/II/2014, tanggal 4 Agustus2014, dengan alasan:a.

Nomor 363 PK/Pdt./2003,tanggal 20 Juni 2006, dan di lain pihak, sebagai Ketua Majelis Arbitrase AdHoc., ketika memeriksa dan memutus Perkara Nomor 014/ARBADHOC/GRSJJSNDO/II/2014, tanggal 4 Agustus 2014;Bahwa oleh karena Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., M.CL., telah menjalankanperan ganda dalam memeriksa dan mengadili Perkara Reg.

., yang memeriksa dan mengadiliPerkara Nomor 014/ARBADHOC/GRSJJSNDO/II/2014, tanggal 4 Agustus2014 adalah cacat hukum (nietig);Bahwa oleh karena itu, maka untuk tertib hukum, adalah tepat danmemenuhi syarat hukum terhadap keberadaan Putusan Majelis Arbitrase AdHoc., Perkara Nomor 014/ARBADHOC/GRSJJSNDO/II/2014, tanggal 4Agustus 2014 haruslah dinyatakan batal demi hukum (n/ietig);.