Ditemukan 447 data
IGNATIUS ANJAR PRAMONO, S.Sos
Tergugat:
1.KOK TJAY RUDY PURNAMA REDJO
2.KSP WJAYAKUSUMA SEJAHTERA
Turut Tergugat:
1.Notaris DWI INDRIYARTI, S.H., Sp.N
2.Kantor SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah
114 — 27
Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan MenengahNomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi danHalaman 32 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2018./PN.SmgPeraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentangPedoman Pengelolaan Koperasi adalah terhadap Koperasiyang lingkup keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota di WilayahJawa Tengah.c.
SYAFRUDDIN, SH
Terdakwa:
WARSO WIDANARTO, SE
189 — 84
PemeriksaanIntern / Kepala Divisi di Lingkungan Lembaga PengelolaDana Bergulir Koperasi dan usaha Mikro, Kecil danMenengah; 1241 (Satu)eksemplarfotocopy Salinan Keputusan Direksi Lembaga PengelolaDana Bergulir Koperasi dan usaha Mikro, Kecil danMenengah No. 178/KEP/LPDB/2011 tanggal 10 Mei 2011tentang Status Masa Orientasi dan PengangkatanPegawai Tetap Lingkup Direktur Bisnis LembagaPengelola Dana Bergulir Koperasi dan usaha Mikro, Kecildan Menengah; 1251 (Satu)eksemplarfotocopy Menteri KUKM ~ RI No.33/KEP/M.KUKM
Yang diproses dan diajukan untuk disetujui adalah permohonan yang keduayaitu dengan Surat Permohonan Nomor: 017/KSPTK/PO/I/2013 tanggal 18Januari 2013 sebesar Rp.2.000.000.000, yang akan digunakan untukmodal kerja koperasi;Bahwa benar dasar atau Pedoman LPDB KUMKM dalam melakukan penyalurandana bergulir yaitu :e Keputusan MenteriKoperasi dan UKM No.21/KEP/M.KUKM /XII/2008 tentangpendelegasian kewenangan pengelolaan Dana BerguliKUMKM;e Peraturan Direksi Nomor :36/Per/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknispemberian
S.sos., selaku Sekretaris danSdr Ari Setiyo Budi, SE., selaku Bendahara.Bahwa sebagai dasar atau pedoman LPDBKUMKM dalam melakukanpenyaluran dana bergulir, yaitu :> Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 21/Kep/M.KUKM/VII/2008,tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana BergulirKUMKM;> Peraturan Direksi Nomor : 36/ Per/LPDB/2010, tentang Petunjuk TeknisPemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi;> Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2008, tentang PedomanPengelolaan Dana Bergulir pada
Intern/ Kepala Divisi di Lingkungan LembagaPengelola Dana Bergulir Koperasi danusaha Mikro, Kecil dan Menengah; 1 (satu)eksemplarfotocopy Salinan Keputusan DireksiLembaga Pengelola Dana BergulirKoperasi dan usaha Mikro, Kecil danMenengah No. 178/KEP/LPDB/2011tanggal 10 Mei 2011 tentang Status MasaOrientasi dan Pengangkatan PegawaiTetap Lingkup Direktur Bisnis LembagaPengelola Dana Bergulir Koperasi danusaha Mikro, Kecil dan Menengah; 1 (satu)eksemplar fotocopy Keputusan Menteri KUKM RI No.33/KEP/M.KUKM
.126.127.128.129.130.131.132.133.134.1 (Satu)eksemplar1 (Satu)eksemplar1 (Satu)eksemplar1 (Satu)lembar1 (Satu)lembar1 (Satu)lembar1 (Satu)lembar1 (Satu)lembar1 (Satu)fotocopy SalinanDireksiPengelola Dana Bergulir Koperasi dan usaha Mikro,Kecil dan Menengah No. 178/KEP/LPDB/2011 tanggal10 Mei 2011 tentang Status Masa Orientasi danKeputusan LembagaPengangkatan Pegawai Tetap Lingkup Direktur BisnisLembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi danusaha Mikro, Kecil dan Menengah;fotocopy Keputusan Menteri KUKM RI No.33/KEP/M.KUKM
58 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Advokat pada Kantor LAWOFFICE JONI & TANAMAS, beralamat di Gedung DanaGraha, Suite 301302, Jalan Gondangdia Kecil 1214,Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaSubstitusi tanggal 6 Oktober 2015 berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 02/SKK/M.KUKM/X/2015, tertanggal5 Oktober 2015,Pemohon Kasasi dahulu~ Terbanding/Tergugat IIIntervensi;ll. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASIJAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jalan H.
232 — 65
Citra Mandiri (KCM) Bandung;Foto copy Laporan Ketua KJM tentang Risalah Pelaporan KoperasiCitra Mandiri (Kopkar Bank Bukopin Cabang Bandung) kepadaSistem Pelaporan PelanggaranOtoritas Jasa Keuangan), tanggal 08Agustus 2016;Foto copy Tanda Terima Surat dari Rizali Noor ke Dinas KoperasiUKM Kota Bandung tanggal 10 Agustus 2016 perihal Mohon37.oo.og:40.41.42.43.A4,45.46.47.48.49.50.P.137P.38P.39P.40P.141P.42P.143P.144P.145P.146P.147P.48P.149P.150Foto copy Peraturan Menteri Koperasi & UKM RI no.19/PER/M.KUKM
Batarudin Panggilan Gindo Baro
Termohon:
Kepolisian Resor Solok Selatan
93 — 17
SARIBASOPENGURUS HARIAN Drs.ASWIS, MSI ; Sebagai KETUA.SUHARDI ; Sebagai WAKIL KETUA.JAMALUS.S, ST; Sebagai SEKRETARIS I.SUPARDI,SH ; Sebagai SEKRETARIS II.YELDA EFNI, S.si ; Sebagai BENDAHARA.Bahwa Kemudian salah seorang dari anggota Koperasi, pada tanggal 13Februari 2016 mengadakan sekaligus memimpin Rapat Luar Biasapembentukan pengurus baru Koperasi BIMA Nagari .melalui mekanismeRapat yang sah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi, UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Permen No.19/PER/M.KUKM
Darmansyah
Termohon:
Kepolisian Resor Solok Selatan
128 — 9
SARIBASOPENGURUS HARIAN Drs.ASWIS, MSI ; Sebagai KETUA.SUHARDI ; Sebagai WAKIL KETUA.JAMALUS.S, ST; Sebagai SEKRETARIS I.SUPARDI,SH ; Sebagai SEKRETARIS II.YELDA EFNI, S.si ; Sebagai BENDAHARA.Bahwa Kemudian salah seorang dari anggota Koperasi, pada tanggal 13Februari 2016 mengadakan sekaligus memimpin Rapat Luar Biasapembentukan pengurus baru Koperasi BIMA Nagari .melalui mekanismeRapat yang sah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi, UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Permen No.19/PER/M.KUKM
YUNITHA ARIFIN, SH. MH.
Terdakwa:
H. SUPENDI Alias H. PENDI Bin H. AMIR
80 — 22
1(satu) lembar Foto copy dilegalisir Kartu NPWP: 1.962.906.2-401 atas nama Kop.HARAPAN MAJU yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak Serang ;
32. 1(satu) lembar Foto copy dilegalisir Surat Dinas Perindagkop Kab.Serang Nomor:195/10.01/Dinkop/X/2003 tanggal 14 Oktober 2003 perihal Pengantar ;
33. 5(lima) lembar Foto copy dilegalisir Surat Keputusan Negara Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 79/Kep/M.KUKM
Kab.Serang dan lampirannya tentang Laporan Perkembangan Pengelolaan Dana Bergulir Bantuan Perkuatan Budidaya Rumput Laut ;------------------------------------------------------------------------
38. 1(satu) exemplar SP DIPA No.005/XLIV/1/--/2004 tanggal 1 Januari 2004 ;
39. 1(satu) berkas Pedoman Teknis dan Penetapan Koperasi Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir Dalam Rangka Pengembangan Usaha KUKM di bidang budidaya rumput laut Nomor : 56/Kep/M.KUKM
/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 ;
40. 1(satu) berkas Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Bantuan Perkuatan berupa Dana Bergulir dalam rangka pengembangan usaha KUKM di bidang budidaya rumput laut Nomor : 79 / Kep / M.KUKM / VIII / 2004 tanggal 25 Agustus 2004
41. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi Nomor: 1152-Kpts/Kop-12/VII/84 tanggal 18 Juli 1984, tentang Pengangkatan menjadi Pegawai
negeri Sipil atas nama Ir.RAMAL SIHOMBING dan lampirannya ;
42. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 21/KEP/M.KUKM/IV/2004 tanggal 30 April 2004 tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural sebagai Kabid Aneka usaha atas nama Ir.RAMAL SIHOMBING,MM dan lampirannya ;---------------------------
43. 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kementerian Koperasi dan Usaha
204 — 61
Ketika pinjaman tersebut masuk ke 29 rekening Primkopau, maka uang itu otomatis menjadi modal Primkopau.Karena ini modal Primkopau, maka Primkopau berhak menggunakanmodal tersebut untuk kepentingannya termasuk digunakan membayar halhal yang dianggap perlu untuk operasional Primkopau.Bahwa masalah sistem executing dan channeling ini dengan jelas diaturdalam Lampiran Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah Nomor 03/Per/M.KUKM/III/2009, angka V a, b dan Vil a, b.Dalam perkara ini
483 — 344 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan MenteriKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan PemupukanModal Penyertaan pada Koperasi;Bahwa modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modalyang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemodal untukmenambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalammeningkatkan kegiatan usahanya.
Pasal 14 angka 2 Peraturan MenteriKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan PemupukanModal Penyertaan pada Koperasi);Sedangkan simpanan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndangPerbankan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepadaBank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro,deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yangdipersamakan dengan itu (Vide Pasal 1 angka 5).
Sehingga pertimbangan Judex Facti tentang izin usaha dariPimpinan Bank Indonesia adalah didasari kekeliruan;Bahwa tidak diperlukannya izin dari Bank Indonesia atau OtoritasJasa Keuangan atas kegiatan pemupukan modal penyertaan yangdilakukan oleh Koperasi Cipaganti juga bersesuaian dengan Pasal 11 Ayat1 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan ModalPenyertaan pada Koperasi Jo.
Pasal 14 angka 2 Peraturan Menteri Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah RI Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentangPetunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi Jo.Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 145/KEP/M/VII/1998tentang Petunjuk Pelaksaan Penanaman Modal Penyertaan padaKoperasi.. Bahwa berdasarkan fakta yuridis, yang terjadi adalah adanyaketerlambatan pembayaran bagian keuntungan dan pengembalian danamitra.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : PRIYO W., SH.
Terbanding/Penuntut Umum I : AGUS K., SH.
Terbanding/Penuntut Umum III : HADZIQOTUL A, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : MARLY DANIEL , SH
Terbanding/Penuntut Umum V : EKO NURLIANTO
116 — 0
Serba Usaha Millenium Dinamika Investama, periode tanggal 01 Oktober 2015 s/d 31 Agustus 2019;
37). 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Bizchannel CIMB Niaga Millenium Dinamika Investama, tanggal 03 Maret 2011
38). 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 951/BH/M.KUKM.2/I/2011, tanggal 20 Januari 2011, tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Millenium Dinamika Investama;
2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 951/BH/M.KUKM.2/I/2011, tanggal 20 Januari 2011, tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Millenium Dinamika Investama;
44). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Koperasi No.09.05.2.65.00847, tanggal 02 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta
542 — 365
Sarolangun;Bahwa berdasarkan peranturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil DanMenengah Republik Indonesia Nomor 10/M.KUKM/IX/2015 tentangkelembagaan Koperasi yakni:Pembentukan/pendirian koperasi minimal20 (dua puluh) orang, Pendiri Koperasi tersebut harus Warga NegaraIndonesia, Adanya Nama Koperasi minimal tiga kata, Melaksanakankegiatan usaha yang memberikan manfaat kepada anggota, Pendiriharus menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok dansimpanan wajib sebagai modal awal untuk melaksanakan
1.BUYUNG R
2.RUSDI P
3.JAMUAS
4.DARMIUS
5.RATNAWILIS
Tergugat:
1.JAMARIS BIN ALAIHIM
2.CANDRA BINTI JAMARIS
3.RASMAWATI BINTI JAMARIS
4.MAN ALIAS MAN RAS
5.SUPARDI BIN JAMARIS
6.DARMANSYAH BIN MANGKUDUN
7.EDI PERJUANGAN ALIAS GINDO KAYO
8.APRIWAL ALIAS AWAL
9.ROSMAWATI BINTI LELO NAN SATI ALIAS ROSMAWATI AWAL
10.SARION BIN KADIR DT. RAJO PANJANG
11.AIDAWATI BINTI KADIR DT. RAJO PANJANG
12.SYAIPUL BIN IBRAHIM
13.MURNI BINTI NUMANI
14.NIAR ALIAS NIAR ATIM
15.NURANI ALIAS NURANI KAMPAI
16.MAWARNI BINTI BUNGKUR ALIAS NAWARNI KAMAL
17.HERMAN ALIAS HERMAN PUNAI
18.GUT BIN BUYUNG UTIAH ALIAS GUT PUNAI
19.EMA BINTI AMIR HASAN
20.KARTINI ALIAS KARITIANG
21.YUS BINTI BAHARI
22.M. YASIR BIN RABUN JALI ALIAS YASIR PAUS
23.YURNALIS BINTI JALALUDIN
24.BARITO ALIAS BARITO SANI
25.MULYADI DT. SARI BASO
26.JUS BINTI JALIL
27.YURNALIS N BIN NABAR
96 — 19
Bahwa Kemudian salah seorang dari anggota Koperasi, padatanggal 13 Februari 2016 mengadakan sekaligus memimpin RapatLuar Biasa pembentukan pengurus baru Koperasi BIMA NagariAbai, tanpa melalui mekanisme Rapat yang sah sebagaimana diaturdalam Anggaran Dasar Koperasi, UU No. 25 tahun 1992 tentangPerkoperasian, dan Permen No. 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentangPenyelenggaraan rapat Anggota Koperasi.
72 — 31
Pelaporan PelanggaranOtoritas Jasa Keuangan), tanggal 08Agustus 2016;Foto copy Tanda Terima Surat dari Rizali Noor ke Dinas KoperasiUKM Kota Bandung tanggal 10 Agustus 2016 perihal MohonPemblokiran Pengesahan RAT/LB KCM (tidak melibatkanPenggugat / Deposan KCM yang juga Anggota KCM);Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.G/201 7/PN.Bdgof.38.39.40.41.42.43.AA,45.46.47.48.49.20.51.P.37P.138P.I39P.40P.41P.42P.43P.44P.45P.46P.147P.48P.49P.50P 151Foto copy Peraturan Menteri Koperasi & UKM RI no.19/PER/M.KUKM
UMI HANINDYA KUSUMA, SH
Terdakwa:
1.BUNAWAS
2.BAMBANG WISUDO OSTRIATMO
124 — 7
., M.Kn, di Kabupaten Tangerang
- 3 lembar fotocopy yang telah dilegalisir berupa keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 000598/PAD/M.KUKM. 2/III/2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan tertanggal 28 Maret 2018
- 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir berupa Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Nomor 1519/-1829 perihal Pencatatan Susunan Kepengurusan Koperasi tertanggal
1.ANDI MUJAHIDAH AMAL, SH
2.YUSRIANA AKIB, SH., MH.
Terdakwa:
HAERUDDIN BIN LABBANG DAENG LILI
73 — 27
.~ Bahwa larangan para pengurus koperasi tidak boleh ada hubungankeluarga, diatur dalam :1) Anggaran Dasar KSU Sejati Makmur :Pasal 21 ayat (2) huruf d:Antar Pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarahdansemenda sampai derajat ketiga2) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/X1I/2008 tanggal 13Nopember 2008 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATANUSAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI, yaitu :Pasal 5 ayat (2) huruf d angka 3:Dalam pengajuan
1.JONI INDRAWADI
2.TURIADI
3.DAUD NOVERLIS
4.JUADI
5.EVI S
6.AMIRUDIN
7.SUPIN RIANTO
8.M HIDAYAT GULO
9.RAMLY
10.TOTOK
11.DARMAN
12.TASRIL
13.MARYAN
14.ERMIS
15.WINARTO
Tergugat:
KOPERASI UNIT DESA AL BAROKAH
Turut Tergugat:
1.PT. TANI SUBUR MAKMUR
2.BUPATI INDRAGIRI HULU
3.KEPALA DESA SEI GUNTUNG HILIR
136 — 35
Bahwa Tergugat adalah Koperasi Unit Desa yang didirikan berdasarkanAkta Pendirian Koperasi Unit Desa (KUD) AlBarokah Nomor:04a/BH/PAD/PERINDAGKOP.UKM/V/2005 tanggal 12 Mei 2005 sesualdengan amanat UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian danPeraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No.19/PER/M.KUKM/IX/2015;3.
143 — 69
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 dansaksi mengetahui KSP Putra Amerta banyak melayani nasabah diluaranggota sesuai informasi dari nasabah sendiri kepada saksi dan team ketikamelakukan pengecekan legalitas formal koperasi tersebut pada tanggal 29Juni 2015;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 pasal 3 ayat 3dijelaskan pengesahan akte pendirian KSP dimaksud ayat 1 dan ayat 2berlaku sebagai Ijin Usaha dan sesuai Peraturan Menteri Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Nomor 15/per/M.KUKM
Pid.Sus/2017/PN GinSimpan Pinjam oleh koperasi pada bagian ke 5, Pasal 6 tentang legalitasusaha dalam ayat 1 dijelaskan bahwa legalitas usaha berbentuk ijin usahasimpan pinjam, dan ayat 2 dijelaskan yaitu usaha simpan pinjam disahkan,Peraturan Menteri tersebut berlaku sejak tanggal 23 September 2015sehingga semua koperasi yang melakukan usaha simpan pinjam sesuaidengan wilayah keanggotaan koperasi tersebut sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor15/per/M.KUKM
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor15/per/M.KUKM/IX/2015 bab VII kegiatan usaha bagian kesatu. Umum,Pasal 19 ayat 1 sbb ; kegiatan usaha simpan pinjam meliputi :a. Menghimpun dana dari anggota;b.
185 — 93
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKMRepublik Indonesia No. 16/Per/M.KUKM/VII/2006Tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan DalamBidang Pemasaran dan Jaringan Usaha KepadaKoperas1.746. Surat Keputusan Bersama Menperindag dan MendagriNo. 145/MPP/Kep/5/1997 dan No. 57 Tahun 1997.6.
77 — 31
Kekeliruan tersebut dikarenakan kedudukanTERGUGAT , TERGUGAT II, dan TERGUGAT Ill adalah beradadalam ruang lingkup satu kesatuan Badan Hukum Koperasi SimpanPinjam Sejahtera Bersama (KSPSB) berdasarkan AnggaranDasar Koperasi Nomor 187/PAD/M.KUKM.2/III/2014 pada tanggal25 Maret 2014, dan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT)pada tanggal 14 Mei 2017, Atas dasar hal dimaksud, kedudukanTERGUGAT II dan TERGUGAT Ill tidaklah tepat ditarik sebagaiTERGUGAT sebab TERGUGAT Il dan TERGUGAT III tidak memilikiwewenang
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI MARITIM TANJUNG PRIOK
146 — 86
Surat Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil DanMenengah Nomor 000571/PAD/M.KUKM.2/III/2018 tertanggal 9 Maret2018, yang diberi tanda T1c;4. Surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan MenengahNomor 000075/PAD/Dep.I/III/2018 tertanggal 9 Maret 2018, Perihal :Laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai MaritimTanjung Priok, yang diberi tanda T1d;5.