Ditemukan 679 data
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dari data di atas, diketahui bahwa 4 jenis bahan kimia yangdinyatakan "Ada (sudah tidak bisa dipakai)" sebagaimana terdapatdalam Berita Acara Stock Opname Nomor: BAPSP076/WBC.05/KP.0210/TPBIV/06 tanggal 1 Nopember 2006, tidak termasuk dalam97 jenis bahan kimia dengan nilai sebesar Rp562.667.499,00 yangmenurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)telah dimusnahkan;13.6.
30 — 15
Kundut binti Karot (Anak Perempuan);13.6. Tarudin bin Karot (Anak LakiLaki);Tidak ada lagi ahli waris lainya, karena suami almarhumah dari Hj. Jaduk bintiSaid yang bernama Karot telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumahHj. Jaduk binti Said;14 Bahwa pada tahun 2014 meninggal pula salah seorang dari saudara almarhumahHj. Dap binti Said yang bernama almarhumah Hj. Setember binti Said dan adameninggalkan orangorang yang berhak untuk di tetapkan sebagai ahli waris,yaitu:14.1.
37 — 25
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)diberikan sebagai hadiah kepada MUHAMMAD WAHYUWIBOWO.13.3 Sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)diberikan sebagai hadiah kepada JUMARI.14.4 Sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)diberikan sebagai hadiah kepada SOEMARDI.13.5 Sebesar Rp 1.300.000.000,00 (satu milyard tiga ratus juta rupiah)diterima RIFKI ARIFIANTO untuk fee bagi CVCV yang digunakannamanya dalam mengajukan pembiayaan oleh YANUELVAETLIANA, SE, MT.13.6
25 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 697/B/PK/PJK/20176. 12.6. 13.6. 14.dan PK maka Pajak Masukan yang sehubungan denganperolehan TBS dapat dikreditkan (menurut TermohonPeninjauan Kembali/semula Pemohon Banding dan MajelisHakim).Bahwa pendapat demikian telah mengabaikan prinsip keadilanyang dianut dalam Pasal 16B.Bahwa menjadi pertanyaan di dalam pasal 16B ayat (3),apakah diharuskan adanya syarat penyerahan BKP.
83 — 24
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 99 tahun 1999tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Pemerintah nomor 17tahun 1999 Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);13.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2000tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah nomor 17tahun 1999 Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);14. Bahwa Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) memiliki tugas dankewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 A jo.
87 — 31
Norma/Tappe Sebelah Barat : Tanah milik Mappanang bin Caningd. 1 (satu) bidang sawah seluas 1.360 M2/13.6 are yang terletak di Polewali, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Tanah kering/perumahan milik H. Mukite Sebelah Timur : Saluran air/tersiar Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sanusi/Hj Ramlah Sebelah Barat : Tanah kering/perumahan milik Abd.
Norma/TappeSebelah Barat : Tanah milik Mappanang bin Caningc. 1 (satu) bidang sawah seluas 1.360 M2/13.6 are yang terletak di Polewali,Kelurahan KiruKiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.Dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara : Tanah kering/perumahan milik H. MukiteSebelah Timur : Saluran air/tersiarSebelah Selatan : Tanah milik H. Sanusi/Hj RamlahSebelah Barat : Tanah kering/perumahan milik Abd.
39 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 957/B/PK/PJK/20156. 13.6. 14.6. 15.Pasal 16B ada pengertian dalam menghasilkan sebagaipenyerahan;Bahwa dengan demikian bahwa Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) seharusnya tidak dapatmengkreditkan Pajak Masukan terkait pemakaian TBS;Bahwa sesuai Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakimdan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, danmemahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidupdalam masyarakat.
80 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Notaris di Jakarta:13.6. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 72 tanggal 14 Maret 2011,yang dibuat di hadapan Fitri Ani, S.H., Notaris Pengganti dari R.Johanes Sarwono, S.H., Notaris di Jakarta;13.7. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 10 tanggal 7 Oktober 2011, yangdibuat di hadapan Ina Rosaina, S.H;13.8.
170 — 63
Mobil tersebut beradaditangan TERGUGAT;13.6. Mobil Nomor Polisi : KB 9656 AB, Merek : MITSUBISHI , Type : FE 349,Jenis ; M. BEBAN, Model : T. TANGKI, Tahun Pembuatan dan Perakitan: 2000, Isi Silinder : 3.907 CC, Warna : MERAH, No. Rangka : FE349E 005920, No. Mesin : YD34 035920, Bahan Bakar : SOLAR, JumlahSumbu : 2 (DUA), Jumlah Roda : 6 (ENAM) Nama Pemilik : KOPERASISERBA USAHA CAHAYA TIMUR.
LINDA DHALIA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT METROPOLITAN JAKARTA BARAT
107 — 42
DE 148730 Nominal : Rp. 500.000.000,tanggal Penarikan 21 Juni 2016;P 13.6 Bilyet Giro BCA No. DE 148731 Nominal : Rp. 500.000.000,tanggal Penarikan 24 Juni 2016;P 13.7 Bilyet Giro BCA No. DE 148732 Nominal : Rp. 500.000.000,tanggal Penarikan 24 Juni 2016;P 13.8 Bilyet Giro BCA No. DE 148733 Nominal : Rp. 500.000.000,tanggal Penarikan 24 Juni 2016;P 13.9 Bilyet Giro BCA No. DE 148734 Nominal : Rp. 500.000.000,tanggal Penarikan 24 Juni 2016;P 13.10 Bilyet Giro BCA No.
Terbanding/Terdakwa : BUDIMAN, S.Pd Bin E.MUSTOPA Alm
216 — 117
Pts No. 9 / TIPIKOR/ 2019 /PT.Bdg12.1 (satu) bundel dokumen pencairan Dana Desa tahap MTA 2017 DesaLamajang Kec.Pangalengan Kab Bandung Tahun 2017 ;13.6 (enam) lembar KeputusanLamajang Kecamatan Pangalengan KabBandung nomor: 06 tahun 2017 tentang Pembentukan Pelaksana teknispengelolaan keuangan desa untuk Dana Desa Tahun .2017 di DesaLamajang kecamatan pangalengan kabupaten bandung ;14.3 (tiga) lembar Keputusan dan Pengangkatan Kepala Desa lamajangKecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung nomor 35
28 — 3
Mutah = Rp. 50.000.000,;13.6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta segala hak dankewajiban yang harus dipenuhi.
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 958/B/PK/PJK/20156. 13.6. 14.6. 15.ayat (8) mencontohkan Pengusaha Kena Pajak B memproduksiBarang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu ataspenyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai;Bahwa frase kalimat yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajaktersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilaimenerangkan Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas darinegara bukan menerangkan penyerahan yang dilakukan oleh PKP.Dicontohkan
HERY WIJAYANTO
Tergugat:
H. MINARDI
91 — 62
Bahwa setelah di cek fisik betapa terkejutnya klien kami, bahwaternyata terdapat ketidak sesuaian antara daftar dan fisik, didalamdaftar maupun invoice pembelian ada 2 (dua) buah mesin dengankapasitan 100 ton seniali Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta)sedangkan di tempat Saudara atas 2 (dua) mesin tersebut tidakada fisiknya.13.6.
48 — 38
Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:13.1 Edy Mokhtar (Penggugat) memperoleh 1204/2016 bagian;13.2 Gandhi ( Turut Tergugat I ) memperoleh 203/2016 bagian;13.3 Karyawati ( Tergugat I ) memperoleh 87/2016 bagian;13.4 Ikhlas Budiati ( Tergugat II ) memperoleh 87/2016 bagian;13.5 Sri Fatmawati ( Tergugat III ) memperoleh 87/2016 bagian;13.6 M.
Menetapkan bagian masingmasing ahli waris adalah sebagai berikut:13.1 Edy Mokhtar (Penggugat) memperoleh 1204/2016 bagian;13.2 Gandhi ( Turut Tergugat ) memperoleh 203/2016 bagian;13.3 Karyawati ( Tergugat ) memperoleh 87/2016 bagian;13.4 Ikhlas Budiati ( Tergugat II) memperoleh 87/2016 bagian;13.5 Sri Fatmawati ( Tergugat III) memperoleh 87/2016 bagian;13.6 M.
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 945/B/PK/PJK/20156. 13.6. 14.6. 15.Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu ataspenyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai;Bahwa frase kalimat yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajaktersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilaimenerangkan Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas darinegara bukan menerangkan penyerahan yang dilakukan olehPKP.Dicontohkan bahwa PKP yang memproduksi, memproduksisama dengan menghasilkan
1.AGUNG SETIAWAN, SH
2.BAYU IKA PERDANA, SH
Terdakwa:
GUGUN GUNAWAN Als GUGUN Bin ASE SOEDARSAH
107 — 86
, SUKMA KARUNIA, ISMAIL, ANDI ANSORI, AGUSRUDIAWAN, IDHAM WIBIKSONO, WAWA SATYA ISWARA;11.10 (sepuluh) lembar Surat Permohonan Pinjaman atas nama nama AANSETIAWAN, ANDRI, IRMA KHAERANI TAHER, HERDIANTO, SUKMAKARUNIA, ISMAIL, ANDI ANSORI, AGUS RUDIAWAN, IDHAMWIBIKSONO, WAWA SATYA ISWARA;12.10 (Sepuluh) lembar Surat Pernyataan tertanggal 15 Agustus 2018 atasnama AAN SETIAWAN, ANDRI, IRMA KHAERANI TAHER,HERDIANTO, SUKMA KARUNIA, ISMAIL, ANDI ANSORI, AGUSRUDIAWAN, IDHAM WIBIKSONO, WAWA SATYA ISWARA;13.6
Pembanding/Tergugat II : PT Bank Tabungan Negara Cab. Purwokerto
Terbanding/Penggugat : YUSUP PERMANA
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Bank Mandiri Taspen Kantor Pusat Cq. Bank Mandiri Cab. Purwokekrto.
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Pos Indonesia Persero Pusat cq PT. Pos Indonensia KPRK Purbalingga
93 — 127
Nasabah dan/atau pihak lainnya sehubungandengan pelaksanaan perjanjian ini yang disebabkan olehHalaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 540/Pdt/2020/PT SMGkelalaian atau kesalahan PIHAK KEDUA, sepanjang dapatdibuktikan PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMAdari tanggung jawab terhadap pengaduan dan/atau tuntutandari Nasabah dan/atau pihak lainnya.(4) Pengaduan terkait layanan Tabungan BTN Cermat ProgramLaku Pandai dilaporkan secara tertulis beserta lampirannyaoleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.13.6
63 — 31
Kurtul Harfi (Turut Tergugat 8);13.6. Atun (Penggugat 22);13.7. Huliati (Penggugat 23);13.8. Hadnin (Penggugat 24);13.9. M. Khaeri (Turut Tergugat 9);13.10. Saebah (Penggugat 25);14. Bahwa setelah Amaq Seleh meninggal dunia, selainmeninggalkan keturunan atau ahli waris seperti tersebut diatas, AmaqSeleh juga meninggalkan harta warisan sebagai berikut :14.1.
115 — 53
Mengeluarkan Surat IMB memang kewenangan dariTergugat sepenuhnya, tetapi sebagai Penyelenggara Negara yang baik Tergugatsemestinya lebih mengedepankan hukum dan kepentingan umum;13.6. Asas Profesionalitas.