Ditemukan 4495 data
1.KARDONO, S.H
2.AHMAD LUTFI. SH
Terdakwa:
ARWIN BIN AJI M. SALEH
289 — 53
Saleh (penuntutan dilakukan terpisah) untukmenebang dan mengolah kayu yang berada di Kawasan Hutan Lindung diKampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah; Bahwa kemudian Terdakwa melakukan penebangan katu dalamkawasan Hutan Lindung di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit KabupatenBener Meriah; Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu di kawasan hutanlindung tersebut karenan disuruh oleh Terdakwa Arwin Bin Aji M.
71 — 23
Op.cit h. 53);Menimbang, bahwa terdakwa DEDE HADI SUPRIADI secara umum memilikikewenangan sepenuhnya dan kesempatan karenan jabatan dan kedudukannya selaku PejabatPenguji dan Penandatangan SPM, dimana tugas dan tanggungjawab terdakwa adalah melakukanpengujian atas Surat Perintah Pembayaran (SPP), menyetujui dan menandatangani Surat PerintahMembayar (SPM), dimana terdakwa karena jabatannya bertanggungjawab kepada Kepala SatuanKerja Non Vertikal tertentu.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan
50 — 54
terjadinya cerai talak yang diajukan olehTergugat Rekonpensi, meliputi pemberian mutah, nafkah iddah, sedangkantentang hak asuh anak dan nafkah anak telah disepakati dalam mediasi tanggal29 April 2021 yaitu hak asuh anak berada pada Penggugat Rekonvensi dannafkah 3 orang anak yang masih dalam tanggungan sebesar Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampaianak tersebut mandiri dengan kenaikan 10% dari jumlah yang disepakatitersebut;Menimbang, bahwa oleh karenan
68 — 8
gugatanPenggugat, diterima oleh Tergugat bersamaan dengan replik Penggugat yaknipada tanggal ; 17 Juni 2019, padahal Tergugat menyampaikan eksepsibersamaan jawaban pada tanggal; 27 Mei 2019,Bahwa dalam gugatan status Agama adalah sangat penting karena menentukankopetensi Peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili, akan tetapidalam perkara aquo Pemohon atau Penggugat tidak menyebutkan beragama apasehingga tidak jelas peradilan apa yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, maka oleh karenan
135 — 18
Jika tekanan lebih dari9 kg/cm maka system rem akan rusak(jebol) pada unit tidak ditemukan meterindikator tersebut karena meterkombinasi hancur.Kondisi hose tekanan udara ke meterindikator tekanan udara kompresor yangdi dashboerd putus karenan benturan saatkecelakaan.
71 — 16
., MM. selaku Direktur Utama PDAM Kabupaten Karawang,yang secara umum memiliki kewenangan sepenuhnya karenan jabatan dankedudukannya dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum tersebut, makaberkaitan dengan unsur yang pertama ini terdakwa RUSL Y C sepatutnya dikualifisirsebagai "setiap orang" sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan
OPEN SUPRIADI, SE., MM. secara umum memilikikewenangan sepenuhnya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenan jabatan dankedudukannya selaku Pjs. Direktur Utama PDAM Kabupaten Karawang dalam memanage(baca : melakukan tindakan managerial) dan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minumtersebut, oleh karenanya sehubungan dengan pemenuhan dalam unsur ini saksi H.
61 — 12
PENGGUGAT untuk setiapbulannya selalu mendapatkan Upah dari Koperasi Persada Madani yangberupa pembayaran Skala Bagi Hasil (SBH), Jasa Rekrut dan Bonus JasaProduksi, oleh karenan nsur h imana k1 ayat 15 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah terpenuhi; Tentang Unsur UpahBahwa PENGGUGAT sebagai Unit Manajer telah mendapatkan perintahdari Koperasi Persada Madani sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur(SOP) tahun 2013 (revisi) halaman 44 nomor ke3 disebutkan ;3.3.
84 — 46
Iskandar Hosein adalah Tergugat Il adalah keliru, BahwaIskandar Hoesin bukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi danKependudukan Provinsi Riau ( Tergugat Il ) oleh karenan Penggugat kelirudan tidak cermat dalam gugatan a quo sudah sepatutnya gugatan a quoditolak.Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan a quo poin 7 yang menyatakan AktaNotaris Nomor 10 tertanggal 7 Desember 1994 di Kantor Notaris AsmanYunus,SH yang isinya bertentangan dengan Undangundang dan Peraturanyang berlaku adalah keliru, bahwa Akta
16 — 3
Terhadap Sertifikat Hak Milik No.324 dinyatakan Sertifikat Hak Milik No.324 atas nama HERBY BUADIARTOKADIR / Tergugat adalah CACAT HUKUM, tidak mempunyai kekuatan hukum /mengikat atau cacat Vuridis dan karenan a tidak memo un ai keabsahanberlakunya ;12. Perkara daftar No. 122/Pdt.G/2007/PN.Sby. Jo Putusan Perkara padapengadilan Tinggi Surabaya No. 52/Pdt/2008/PT.Sby. Terhadap Sertifikat HakMilik No. 324 dinyatakan mengadung cacat hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum ;1913.
115 — 12
Oleh karenan kedua dalil yang diajukan oleh pelawantidak berhubungan satu dengan lainnya maka gugatan pelawan Pelawan harus ditolak atau setidaktidaknya tidak diterima.Bahwa tanah yang dimohonkan untuk di eksekusi oleh pihak terlawan sekarang masihditempati oleh saudara Istri Pelawan alas nama Mariana Tondang dan anakanaknya adalah sudah diberikan kepada pelawan dengan ganti ruginya sebelumperkara No. 23/Pdt.G / 2002 / PN.
PEMOHON
Termohon:
TERMOHON
171 — 31
Mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang biaya nafkah untuk 1(satu) orang anak perempuan, Tergugat Rekonpensi bersediamemberikannya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupia) setiap bulan,karenan untuk satu orang anak jumlah angka tersebut merupakankewajaran bagi seorang anak untuk keperluan seharihari sesuai dengankemampuan dari penghasilan Tergugat Rekonpensi;3.
424 — 41
penghisap debu yang berada diujung mesin penggergajian,pabrik dalam keadaan tertutup, debu yang bertebaran ketika petugas dari BLHmelakukan pengujian, keluar melalui jendela yang dibuka karyawan saat siang hari,sehingga dengan demikian tidak ada niatan/kesengajaan terdakwa terhadap debu yangbertebaran di rumah warga sekitar pabrik dan terdakwa tidak menghendaki wargamenderita dengan adanya pabrik kayu lapis sejati plywood.Dengan demikian unsur dengan sengaja tidak terpenuhi menurut hukum;Menimbang oleh karenan
32 — 11
Bahwa terhadap permohonan sita jaminan atas asset Tergugat rekonpensiyang tuntut oleh Penggugat rekonpensi adalah sangat berlebihan danmerugikan kepentingan Tergugat rekonpensi, karena tidak perbuatanHalaman 29 Putusan No.662/Pdt.G/2016/Pn.Sby.melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat rekonpensi,sebagaimana gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi, karenan Tergugatrekonpensi mohon kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara iniuntuk menolak atau mengesampingkan permohonan tersebut.Berdasarkan
41 — 15
Bahwa Penggugat pada dalil gugatan angka 8 dan 9 yang pada pokoknyamenyebutkan adanya perselisinan dan pertengkaran yang kecil telah berlangsungsedemikian lama sehingga tidak ada harapan dan tujuan perkawinan antaraPengguat dan Tergugat' tidak dapat dicapai karenan adanyapertengkaran/percekcokan teruS menerus dan Sulit dihindarkan, haruslah ditolakdan dikesampingkan ;3.
98 — 29
Nomor:25/Ciranjang yang di jual oleh Tergugat kepada Tergugat Ill,karena Tergugat V jelas mengetahui bahwa tanah dan bengunan sertifikat hakmilik Nomor:25/Ciranjang milik Penggugat dan Tergugat dan pada waktu diagungkan ke Tergugat V berdasarkan Perjanjian KreditNomor:0000085/PK/02237/0400/0713 tertangal 25 juli 2015, seharusnyaTergugat V jangan menyerahkan serifikat hak milik nomor:25/Ciranjang tanpaada pemberitahuan kepada Pengggugat, sehingga Penggugat menolak dengantegas Eksepsi Tergugat V karenan
106 — 41
sudah adasertifikatnya, tetapi tanah sengketa yang juga saksi ukur seluas 264M2 tidak masuk dalam Sertifikat, saksi tidak tahu kenapa tanahtersebut tidak dimasukan dalam Sertifikat ;Bahwa waktu saksi mengukur tanah sengketa, Tergugat belum tinggaldi situ ;Bahwa yang mengukur tanah yang dibeli Tergugat adalah saksi ;Bahwa tanah yang saksi ukur saat Tergugat membeli tanah, yaitutermasuk tanah sengketa ;Bahwa setahu saksi bahwa sebabnya sehingga tanah sengketa tidakmasuk dalam Sertifikat Penggugat karenan
44 — 18
Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanyafundamentum petendi serta petitum gugatan, dengan demikian secara formilgugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan oleh Penggugat yangdilakukan dalam persidangan dengan pemeriksaan perkara yang dihadiriTergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut harusmendapat persetujuan terlebin dahulu dari Tergugat karena dilakukan setelahTergugat menyiapkan jawabannya, dan oleh karenan
1.YUNI INDRIANI
2.RAMDAN PASMADI
3.ROYEN ROBI HELEN
4.YAKIN SABRI
Tergugat:
PT BENGKULU MANDIRI
76 — 41
belum bisa dibelakukan karena PHK yangdilakukan oleh Tergugat tidak melalui perundingan meskipun DinasTenaga Kerja Kota Bengkulu sudah memanggil untuk menyelesaikanmelalui Musyawarah Tripartit karena secara Biparit tidak dapatdilakukan tetapi Tergugat tetap tidak mau menhadiri perundingantersebut sementara Para Penggugat,II,III,V sudan berupayaberupaya hadir oleh karena itu PHK yang dilakukan oleh Tergugatbatal demi hukum.Akibatnya PHK tersebut tidak dapat dijalankan dan tidak dapatdiberlakukan karenan
150 — 54
Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Tergugat berkesimpulanbahwa Sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak termasukSengketa Tata Usaha Negara sebagimana diatur dalam Pasal 1 angka 10Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata UsahaNegara karenan esensi/sifat sengketanya adalah terkait persoalan kepemilikan;9.
287 — 112
Halini karenan produk tersebut harusdiserahkan dari Mitra 10 kepadapusat perbaikan yang jugaperusahaan sal dari produkMCCULLOCH, diperbaiki di tempatHalaman 43 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.