Ditemukan 479 data
116 — 81
Irawan Soerodjo, SH., MSi, dalam bukunyayang berjudul KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI INDONESIA, yangditerbitkan oleh Arkola, Surabaya, 2003, Halaman 148 yaitu:1. dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undangundang;2. dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;3. akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itudan di tempat di mana akta itu dibuat. Sertifikat sebagai alat bukti otentikmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
144 — 16
TERGUGAT III;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernamaGATOT SOERODJO, SH Advokat Legal Adviserberalamat di Bukit Cemara Tidar C.5 Nomor 9,Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, KotaMalang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal24 November 2015 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor :621/PH/XII/2015 tertanggal 3 Desember 2015 ;4. Dra. TUMINEM, SH, pekerjaan Notaris/PPAT, berkedudukan di Jalan BromoNo. 41 C Kelurahan Oro orodowo, Kec. Klojen,Kota Malang.
38 — 28
menerangkan mengenaiLewat Waktu Sebagai Suatu Sarana Hukum untuk MemperolehSesuatu, dinyatakan:Ayat (1)Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barangtak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidakharus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluhtahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu.Ayat (2)Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selamatiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksauntuk menunjukkan alas haknya;Dr. lrawan Soerodjo
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : SLAMET RAHARJO
Terbanding/Penggugat II : ASEP SAEFUDIN
Terbanding/Tergugat I : FAUZI AZHARI
Terbanding/Tergugat II : PT. BERKAH OMEGA INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh JOHANES RIBLI selaku Direktur Utama
Terbanding/Turut Tergugat I : Drs. ARIA WIWAHA,M.Si, PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PPAT
Terbanding/Turut Tergugat II : IRMA RAHMAWATI,S.H.,Sp.N, PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PPAT
Terbanding/Turut Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
142 — 156
Dimana makna asas TUNAI, sebagai berikut:*Menurut Irawan Soerodjo berpendapat bahwa sehubungan dengan jual bellidengan objek berupa tanah, jual beli teyadi pada saat tercapainya katasepakat dan akta jual belinya telah pula ditandatangani.
Ho Hariaty
Termohon:
Kapolda Metro Jaya Cq Direskrimum Polda Metro Jaya
158 — 122
bulan Juli 2002, bukti P12.B;21.Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7023/Pondok Pinangatas nama BASUKI, bukti P13;22.Foto copy Surat dari PT Bank Ekonomi Raharja (BER)No.117/MKTKOP/LO/06/06 tertanggal 19 Juni 2006 kepada PTReksa Prabawa perihal Persetujuan Prinsip Atas PenambahanFasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan PenambahanFasilitas Pinjaman Aksep (PA), bukti P14.A;23.Foto copy Akta Perubahan (Penambahan) Perjanjian Kredit No.190tanggal 29 Juni 2006 dibuat oleh Notaris Dr. lrawan Soerodjo
LIE TJIN HUI
95 — 18
Irawan Soerodjo , SH., Msi., di Jakarta jo. Akta Perjanjian Pelaksanaan Hak Opsi Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Nomor 167 tanggal 24 Mei 2017, dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo , SH., Msi., di Jakarta.
- 1 (satu) Unit Apartemen di Nassim Hill Singapura, beralamat di 8 Nassim Hill #01-07 Singapura 258484, sesuai Subsidiary Strata Certificate of Title Volume 1390 Folio 64 tertanggal 4 Februari 2020.
8.DR. GUNAWAN DJAJAPUTRA,
9.KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI Cq. DIRJEN AHU Umum DR. Freddy Harris, S.H., L.LM.,ACCS
Turut Tergugat:
1.EDWAR
2.TJOA KARINA JUWITA
3.SUGITO TEDJAMULJA
4.BUNTARIO TIGRIS,
5.RATNA SARI LAKSANA,
6.PT. SETIA TUNGGAL
7.PT. BERSAUDARA TAMARA SEJAHTERA
8.PT. INTI MULIA SEJAHTERA
9.PT. INTI OMARMANDIRI,
10.PT. CAKUNG REMAJA INDAH JAYA HOUSING
11.PT.
180 — 64
IRAWAN SOERODJO, S.H., M.Si.
8.DR. GUNAWAN DJAJAPUTRA,
9.KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI Cq. DIRJEN AHU Umum DR. Freddy Harris, S.H., L.LM.,ACCS
Turut Tergugat:
1.EDWAR
2.TJOA KARINA JUWITA
3.SUGITO TEDJAMULJA
4.BUNTARIO TIGRIS,
5.RATNA SARI LAKSANA,
6.PT. SETIA TUNGGAL
7.PT. BERSAUDARA TAMARA SEJAHTERA
8.PT. INTI MULIA SEJAHTERA
9.PT. INTI OMARMANDIRI,
10.PT. CAKUNG REMAJA INDAH JAYA HOUSING
11.PT.
PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Tergugat:
Surya Darma
Turut Tergugat:
Tasman Thahir
82 — 20
Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang SahamPerseroan Terbatas PT Profesional Telekomonikasi Indonesia (PTProtelindo) No. 32 Tertanggal 4 Februari 2016, dibuat di hadapan Dr.IRAWAN SOERODJO,S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, diberi tanda Bukti P2B;4. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang SahamPerseroan Terbatas PT Profesional Telekomonikasi Indonesia (PTProtelindo) No. 319 tertanggal 29 Mei 2019, diberi tanda Bukti P2C;5.
361 — 771 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 50 PK/TUN/2007Pengikatan secara hukum (notarial) yaitu Akta Perjanjian Nomor131 tanggal 19 Februari 2004 yang dibuat di hadapan Doktorlrawan Soerodjo, SH, Msc, Notaris di Jakarta.Dengan demikian jelas dan terbukti bahwa tujuan Akta 131 dibuatbukan didasarkan atas adanya itikad baik* dari Pemegang Saham PTBank Dagang Bali dalam membantu kondisi likuiditas dan permodalanPT.
108 — 25
Bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak dapat lagi menuntutpelaksanaan SHM No. 01465 atas nama HARDI (TERGUGAT II )yang terletak di Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Paii.Dan berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugatan paraPenggugat untuk ditolak seluruhnya;Dr. lrawan Soerodjo, SH., Msi., (2002 : 187) menyatakan bahwa:Halaman 74 dari 152 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pat.G/2019/PN Pti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkansetelah lewat jangka waktu 5 (lima) tahun
Danberdasarkan alasan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat untukditolak seluruhnya;Bahwa selanjutnya, Dr. lrawan Soerodjo, SH., Msi., (2002 : 187)menyatakan bahwa: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkansetelah lewat jangka waktu 5 (lima) tahun setelah diterbitkan,maka sertifikat tanah tak dapat digugat lagi, sehingga haltersebut akan relatif lebih memberikan kepastian hukum danperlindungan hukum.Halaman 109 dari 152 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Padt.G/2019/PN PtiBahwa berdasarkan
152 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
KUHPerdata :Setiap akta yang bermaksud memindahkan kebendaan tak bergerak,harus dibuat dalam bentuk autentik dengan ancaman pembatalan;Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 TentangPendaftaran Tanah :Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah ataumeminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harusdibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat yangditunjuk oleh Menteri Agraria...dst;Dr. lrawan Soerodjo
57 — 14
BAMBANG SOERODJO, BE. dibawah janji memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2014./PN.BJM Bahwa saksi pernah melakukan musyawarah dengan terdakwa untukmembentuk Peguyuban. Bahwa terdakwa pernah mengatakan akan menghibahkan tanah milikterdakwa sebanyak 1 HA yang berada di desa Tungkaran namun tidakada surat hibahnya.
352 — 169
Menurut Irawan Soerodjo :Sertipikat tanah merupakan surat tanah bukti yang berlakusebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dandata yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisikdan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang adadalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.
Sugriyanto
Tergugat:
1.Khaidir Riswan
2.HADI WANGKORO als Tio
Turut Tergugat:
Hadi Wangkoro Alias Tio
139 — 79
(lrawan Soerodjo)e. Jual beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dandi hadapan PPAT (tidak bisa dilakukan dengan cara lain, karena tidak akan dapatdidaftarkan), serta hanya dapat dilakukan atas tanah yang dimiliki berdasarkanhakhak atas tanah, artinya obyek tanah yang disahkan dengan bukti kepemilikanhak atas tanah. (Andy Hartanto)f. Pemegang hak atas tanah harus mempunyai hak dan berwenang untukmenjual hak atas tanah.
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
adalah sebuah Perseroan yang didirikan menurut hukumNegara Republik Indonesia berdasarkan Akta pendirian No.203 yang dibuat olehNotaris Drs H.Saidus Sjahar, SH pada tanggal 30 Desember 1988 dan disahkanberdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor ; C2 12336.HT.01.01.th.93 pada tanggal 17 November 1993, serta kemudian beberapa kalitelah mengalami perubahan, dimana perubahan terakhir dilakukan berdasarkan AktaNotaris No.367 tertanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Irawan Soerodjo
120 — 35
Irawan Soerodjo, SH. Msi.,Kepastian Hukum Atas Tanah Indonesia). KUHPerdata kita menganut sistem tanggung41jawab atas dasar kesalahan (based on fault liability), karenanya gugatan yang diajukankepada Tergugat IV adalah tidak tepat.
291 — 154
Irawan Soerodjo, SH., Msi.( BuktiP1);2. Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor : C1482HT.01.01TH.2001, Tanggal 28 Pebruari 2001, yang ditandatangani olehDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. ( Bukti P2); 3. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT. Fortuna Cipta Sejahtera, Nomor : 10, Tanggal 06 Januari 2003,yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta, Notaris Dr. Irawan Soerodjo,SH., MSi. ( BuktiPHS):4. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.
PT. SRIKAYA MAS
Termohon:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
84 — 37
berdasarkan AktaPendirian No. 20 tanggal 21 Februari 1970, yang dibuatdihadapan SOEDJONO, Notaris di Jakarta juncto AktePerbaikan No. 9 tanggal 6 Maret 1978, yang dibuat dihadapanSRI RAHAYU, Notaris di Jakarta, aktaakta mana telahmendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat KeputusanNomor: J.A. 5/251/17 tanggal 4 Oktober 1978, aktaaktamana telah dilakukan perubahan sebagaimana ternyata dariAkta No. 100 tanggal 21 Mei 2008, yang dibuat oleh Dr.IRAWAN SOERODJO
Pembanding/Tergugat IV : MILA Diwakili Oleh : NAJMAWATI, SH
Pembanding/Tergugat V : IKA Diwakili Oleh : NAJMAWATI, SH
Pembanding/Tergugat VI : JAKA Diwakili Oleh : NAJMAWATI, SH
Pembanding/Tergugat VIII : MEGA Diwakili Oleh : NAJMAWATI, SH
Pembanding/Tergugat IX : ARI Diwakili Oleh : NAJMAWATI, SH
Pembanding/Tergugat X : SALMA Diwakili Oleh : NAJMAWATI, SH
Pembanding/Tergugat XI : RISAL Diwakili Oleh : NAJMAWATI, SH
Pembanding/Tergugat XII : KARA Diwakili Oleh : NAJMAWATI, SH
Pembanding/Tergugat XIII : TIKA Diwakili Oleh : NAJMAWATI, SH
Pembanding/Tergugat XV : FAJRIN Diwakili Oleh : NAJMAWATI, SH
Pembanding/Tergugat XVI : FAHRUL Diwakili Oleh : NAJMAWATI, SH
Pembanding/Tergugat XVII : FITRI Diwakili Oleh : NAJMAWATI, SH
Pembanding/Tergugat XIX : BONERATNI Diwakili Oleh : NAJMAWATI, SH
Pembanding/Tergugat XXI : EKA Diwakili Oleh : NAJMAWATI, SH
Pembanding/Tergugat XXII : ITA Diwakili Oleh : NAJMAWATI, SH
68 — 42
Perbuatan hukum tersebut dianggaptidak pernah ada dan karenanya tidak mempunyai akibat hukum.Dengan kata lain asas ini melindungi pemegang hak sebenarnya daritindakan orang lain yang mengalihkan haknya tanpa diketahui olehpemegang hak sebenarnya;(Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia,Halaman 189, Arkola, Jakarta, 2002).Bahwa berdasarkan asas tersebut, perbuatan peralihnan hak yangdilakukan oleh TERGUGAT sampai dengan TERGUGAT XXX patutdinyatakan tidak sah sehingga batal demi
59 — 51
(Irawan Soerodjo)4. Jual beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT (tidak bisa dilakukan dengan cara lain, karena tidak akan dapat(2 didaftarkan), serta hanya dapat dilakukan atas tanah yang dimiliki berdasarkan) hakhak atas tanah, artinya obyek tanah yang disahkan dengan buktikepemilikan hak atas tanah. (Andy Hartanto):S. Pemegang hak atas tanah harus mempunyai hak dan berwenang untuk menjualhak atas tanah.