Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum Pencurian
Putus : 23-05-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PN SIDOARJO Nomor 313/Pid.B/2018/PN SDA
Tanggal 23 Mei 2018 — AGUS PRASETIO BIN BAMBANG SUKRI
47 — 14
  • Sidoarjosebagai tenaga tekhnis sejak tahun 2012 hingga sekarang. Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 30September 2017 sekira jam 19.45 Wib di Pergudangan 88 Blok C No. 02Ds. Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo. Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 13 (tiga belas)lembar plat hitam besi dengan ukuran 3,0 MM (2,9 MM) 41 x 81 senilai perlembar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa barang tersebut adalah milik CV.
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Pidana Umum Penipuan
Putus : 12-02-2015 — Upload : 05-03-2015
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 287/Pid.B/2014/PN Klk
Tanggal 12 Februari 2015 — TAHAN SIHITE Bin J. SIHITE
73 — 2
  • SIHITE yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa di persidangan yangsetelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa tersebutsebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana yangbersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur barang siapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis yuridis barangsiapa
Pengadilan PN TASIKMALAYA Pidana Umum Penggelapan
Putus : 19-01-2016 — Upload : 22-03-2016
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 310/Pid.B/2015/PN Tsm
Tanggal 19 Januari 2016 — Atep Saepul Alim Bin H. Makmur
145 — 28
  • saksi kenal kepada terdakwa Atep Saepul Alim bersama denganisteri terdakwa (Aat Latifah) ;Bahwa suami saksi (H. lyon Suryono) telah menjadi korban penipuanyang pelakunya yaitu terdakwa Atep Saepul Alim bersama denganisterinya (Aat Latifah) ;Bahwa saksi mengenal terdakwa Atep Saepul Alim karena ada hubungankerjasama antara suami saksi (H. lyon Suryono) dengan terdakwa AtepSepul Alim yaitu hubungan kerjasama untuk pembebasan tanah diKp.Bantarsari, Kota Tasikmalaya untuk dijadikan Perumahan ;Bahwa tekhnis
Pengadilan PN JEMBER Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-03-2016 — Putus : 14-09-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN JEMBER Nomor 49/Pdt.G/2016/PN JMR
Tanggal 14 September 2016 — PT. Artha Wahana Persada LAWAN 1. Kahar Agus Maulana 2. Aryo Guntoro 3. CV. Bintang Suroyya
59 — 7
  • Bahwa, berdasarkan Pengajuan Mitra kerja Investor PenyelesaianPembangunan Pasar Kencong, oleh Turut Tergugat Nomor BS/010/2012tertanggal17 September 2012 Kepada Bupati Kepala Daerah KabupatenJember, selanjutnya Permohonan Turut Tergugat mendapat persetujuan dariBupati Jember sebagaimana Jawaban Permohonan Perpanjangan waktuPenyelesaian Pembangunan Pasar Kencong Baru tertanggal 30 September2012;Bahwa, atas dasar Kemitraan Penggugat dan Turut Tergugat, maka tekhnisadsministrasi dan tekhnis palaksanaan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 28-02-2011 — Putus : 28-07-2011 — Upload : 14-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 32/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 28 Juli 2011 — PT. Harapan Tiga Putera;Menteri Kehutanan Republik Indonesia
72 — 55
  • Penggugat tidak pernahmeninggalkan areal kerja dan membuktikan juga bahwapemeriksaan oleh Tergugat terkesan hanya formalitas dandiduga suatu rekayasa adalah:Tetap beroperasinya Kantor Penggugat yang merupakanKantor Penghubung di Bungo, Jambi dan Kantor Cabangdi Jalan Sersan Yunus No. 140, Beringin Thekok Jambi,serta Kantor Pusat di Jalan Kemang raya No. 31,Jakarta Selatan dan Kantor di Legenda wisata 3/24Cibubur.Masih terdapat tenaga kerja (staff) Penggugat di arealkerja Penggugat yaitu 5 tenaga tekhnis
Pengadilan PN BALIGE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-12-2015 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN BALIGE Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Blg
Tanggal 7 Desember 2015 — MANGINAR SILALAHI, DKK LAWAN JAMOTTANG SIMARMATA, DKK
83 — 31
  • Bahwa dalildalil para penggugat yang menyangkut pelaranganpelarangan baikterhadap diantara Para Tergugat atau pihak ketiga sama sekali tidak benar dan mengapaBarita Sinambela tidak melanjutkan persewaan hanya karena aspek tekhnis setelahrencana usaha yang dilakukannya hendak direalisasi ada kendala secara kelayakan usahayang tidak diperkirakannya semula, jadi bukan karena pelaranganpelarangan siapapunapalagi para penggugat yang tidak jelas asal usulnya dari mana, sehingga seluruh dalildalil para
Pengadilan PN PURWODADI Pidana Umum
Register : 27-08-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN PURWODADI Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
JOKO KRIS SRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
SAIFUL AMIN BIN FATKHUR ROHMAN
30 — 3
  • pengendalianmutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendisiribusi ataupenyaluran obat, pengolahan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, sesuaidengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd Bahwa pihak yang diperbolehkan untuk melakukan praktik kefarmasian adalahApoteker dan tenaga tekhnis
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 09-05-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 23-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 34/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
PT. Tesa Mulsoko Perkasa
Tergugat:
1.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
2.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
3.Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Purworejo
385 — 191
  • Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.10.hanya tersisa kekurangan bobot pekerjaan sebesar 1,713% saja.Berdasarkan hitungan kekurangan prosentase yang hanyaberada di bawah 2% tersebut di atas, dan keterlambatanpenyelesaian pekerjaan dikarenakan faktor pekerjaan tambahdiluar kontrak dan faktor alam, bukan faktor tekhnis/perorangan,dan juga mengingat seluruh material yang dibutuhkan untukpenyelesaian pekerjaan masih berada di lokasi (material on side),pekerja, tenaga ahli (power man) tercukupi, peralatan
Pengadilan PN LIMBOTO Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 09-04-2020
Putusan PN LIMBOTO Nomor 173/Pid.B/2019/PN Lbo
Tanggal 11 Desember 2019 — Penuntut Umum:
DANIK ROCHANIAWATI, SH.,MH
Terdakwa:
DIKSON BALONGKA ALIAS DICKY
110 — 42
  • pajak dengan syarat yang diajukan tersebut kamimenyepakatinya, Setelah itu kami melkukan proses pembuatan kontrak penawarandan setelah kontraknya rampung Sdra ROY ASONA meminta kepada saya selakuDirektur Utama PT ALFACIA BERKAT ABADI uang sejumlah 20 Juta rupiah padatanggal 20 Mei tahun 2017 ditransfer kepada Sdra ROY ASONA untuk biayapembuatan kontrak kepada panitia dan setelah beberapa hari kemudian datang kemanado menemui saya Sdra KHAIDER ABAS bersama AGUSSUPRAPTO/terdakwa dan kami membahas tekhnis
Pengadilan PN SAWAHLUNTO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 16-02-2012 — Putus : 01-06-2012 — Upload : 13-09-2012
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 17/Pid.B/2012/PN.SWL
Tanggal 1 Juni 2012 — : ZULHERMON MD pgl. UCOK MUNDO
175 — 33
  • UCOK MUNDO selakusubjek hukum dalam istilah tekhnis yuridis setiap orang sebagaimana tercantum dalamad.1. diatas, menurut hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut, namun apakahterdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbuktimelakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umumhal mana tergantung pada unsurunsur lainnya ;Ad.2.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 26-09-2018 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 06-07-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 148/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 26 Februari 2019 — Penggugat:
HENG HOK SOEI atau SHINDO SUMIDOMO
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
184 — 115
  • Setelah syarattersebut dipenuhi, permohonan Pemohon tetap ditolak dengan alasan setelahdilakukan penelitian administrasi dan tekhnis pengendalian Pemanfaatan Ruangdalam rangka pendirian bangunan di Kota Surabaya (Perwali No. 52 Tahun2017) ketinggian maksimum yang diijinkan adalah 25 m. Permohonan dapatHal. 85 dari 100 hal. Putusan No. 148/G/2018/PTUN.SBY.diproses dengan terlebih dahulu melengkapi revisi ketinggian bangunan yangdimohon.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 151/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 23 Nopember 2015 — NUNUNG BUDIANA S.P. Bin DIDI SURYANA
94 — 10
  • DIDI NURHADI ;Bahwa saksi tidak mengetahui peruntukan uang sebesar Rp. 9.000.000,tersebut ;Bahwa saksi tidak pernah menerima Juklak maupun Juknis dan juga tidakpernah mendapatkan pembekalan tekhnis mengenai pelaksanaan kegaiatnKeaksaraan Fungsional (KF) Tahun 2013 ;Bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000, sebesar Rp. 1.500.000, telahdipergunakan untuk keperluan seharihari sedangkan Rp. 1.500.000,sisanya masih ada yang rencananya akan diserahkan kepada sdr.HAMDAN namun sampai dengan saat ini belum pernah
    CARYONO ;Bahwa saksi pernah mengikuti Bimbingan Tekhnis (Bintek) untuk Juknisdan Juklak mengenai pelaksanaan Kegiatan Keaksaraan Fungsional disebuah Hotel di Bandung selama 2 (dua) hari;Bahwa saksi tidak mengetahui yang menerbitkan Surat Keterangan MelekAksara (SUKMA) atau Sertifikat ;Bahwa uang dana KF selebihnya dipegang oleh Sdr.
    NUNUNG BUDIANA ;Bahwa sekitar bulan Januari 2013 pengumpulan' parapenyelenggara/sanggar tersebut untuk mendapatkan penjelasanmengenai tekhnis pengajuan namanama penyelenggaraKeaksaran Fungsional (KF);Bahwa sekitar bulan Nopember 2013 sdr. Nunung Budianamemberitahukan dana program KF dapat dicairkan dan memintakepada seluruh penyelenggara Kecamatan se Kabupaten Cirebonuntuk memperbaiki proposal dan dikirim kepada sdr. NunungBudiana oleh terdakwa bersama dengan sdr.
    KUSRIYATI untuk mengantarkanproposal permohonan bantuan kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF)setelah sosialisasi kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yangdiselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;Bahwa saksi tidak pernah membukabuka ataupun menghitung jumlahkeseluruhan proposal tersebut ;Bahwa saksi tidak pernah mengikuti acara Bimtek (Bimbingan Tekhnis)terkait pelaksanaan kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) Tahun 2013Kabupaten Cirebon Bahwa saksi mengikuti Rapat Sosialisasi yang diselenggarakan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-03-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN BENGKULU Nomor 403/Pid.B/2010/PN.Bkl
Tanggal 31 Maret 2011 — Drs. YANUAR MARA
126 — 69
  • Sistem merit poin ;3) Sistem penilaianbiaya selama umurekonomis ;" Bahwa ketiga sistem penilaian yang telah saksi 145 Perkara Korupsijelaskan tersebut bisa digunakan untuk seluruhpengadaan barang/jasa, tetapi tidak termasuk jasakonsultansi ;Bahwa metode evaluasi penawaran dengan menggunakanSistem Merit Poin bisa digunakan untuk melaksanakanpengadaan barang dan jasa milik pemerintah ;Bahwa menurut ahli, dalam metode penilaian sistemmerit poin menganut asas kesepadanan yaitu prosentaseuntuk nilai tekhnis
    menjamin bahwa barangitu. tersedia, sedangkan Kerjasama Operasional atauSubkontrak adalah perjanjian antara pihak rekananyang satu dengan yang lain dalam pengadaanBarang/Jasa ;Bahwa pihak pemenang lelang boleh membeli dari pihaklain asal perusahaan pemenang lelang tersebut yangbertanggungjawab ;Bahwa tindakan kontraktor membeli dari pabrikan lainadalah boleh dan tindakan tersebut tidak termasuksubkontrak, tetapi membeli ;Bahwa yang dimaksud dengan penentuan' bobot nilaiteknis tersebut adalah syarat tekhnis
    tidakdiatur dalam Keppres, tetapi dapat mengacu kepadakualitas barang dan harganya yang diperoleh dari148hasil survey untuk menentukan HPS ;" Bahwa untuk jasa konsultansi, yang dinilai bukankualitas barang dan harganya, melainkan menyangkutkredibilitas orangnya dan harga yang diminta ;Atas keterangan Abhli tersebut para terdakwamenyatakan keberatan sebagai berikut Bahwa terdakwa menolakketerangan ahli, karena yangbersangkutan tidak memenuhisyarat sebagai ahli ; Bahwa penentuan prosentasenilai untuk tekhnis
    Adi Reka Tama Rp356.015.000,00 ;Sehingga Kerugian Keuangan NegaraRp.216.150.000,00 ;Atas keterangan Abhli tersebut para terdakwamenyatakan keberatan, yaitu Bahwa penentuan prosentasenilai untuk tekhnis dannilai untuk harga tidakharus sama seperti yangditerangkan Ahli (50 : 50)seperti contoh yang terdapat152dalam Lampiran Keppres No.80 tahun 2008, melainkanapabila Pengguna Barangmenghendaki barang yangberkualitas baik, makaprosentase nilai teknisharus lebih tinggi dariprosentase nilai harga, danterdakwa
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 07-10-2020 — Putus : 17-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Gns
Tanggal 17 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
198 — 109
  • Pada waktu mergerbelum semuanya di HGU kan karena saat itu pada waktu PT.BLP adapembebasan tanah, dari 2000 ha baru 1700 ha yang di HGU kansedangkan sisanya belum di HGU kan karena kendala tekhnis dankeuangan, prinsipnya saat itu mana yang bisa dimanfaatkan itu yangdikerjakan terlebih dahulu dan jika nanti dikemudian hari ada warga yangmau melepaskan tanahnya perusahaan siap untuk membelinya ; Bahwa maksudnya belum di HGU kan adalah karena ada wargayang belum mau melepaskan tanahnya dan tanah yang
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Umum Pencurian
Register : 18-03-2015 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 72/ Pid.B / 2015/ PN.Idm
Tanggal 27 Mei 2015 — NORI Bin SIWAD
47 — 5
  • CASNODIN AliasKENTOR sebesar Rp. 6.780.000, (enam juta tujuh ratus delapan puluhribu rupiah) sebanyak 1.886 kilogram, namun terdakwa tidak menerimauangnyaBahwa benar terdakwa memiliki hutang di warung milik saksi REWANsebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah)Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 terdakwamemerintahkan saksi TARSIJAN melalui HP untuk mengambil besi SteelSheet Pile tersebut adapun tekhnis di lapangan terdakwa tidak tahumenahu, hanya monitor lewat HP saja dan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 21-10-2013 — Putus : 05-03-2014 — Upload : 25-03-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 189/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 5 Maret 2014 — THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA, Bc.IP., S.H., M.Hum;MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
93 — 152
  • Kewajiban Ka.Rutan adalah konsultasi pada pimpinan dan bawahan, konsultasi pertama adalahpembinaan tekhnis kepada Kepala Divisi, apabila masih raguragu Ka.Rutan atauKepala Divisi Pemasyarakatan mesti meminta petunjuk kepada Pusat atau DirektoratJenderal Pemasyarakatan mengenai apa yang mesti dilakukan, Ka.Rutan pada saatdalam posisi raguragu sedapatdapatnya atau sebaikbaiknya tidak boleh langsungmengambil langkah itu, kalau putusan itu 12 tahun selain itu dia mesti direhabilitasi,dalam rehabilitasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-11-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1584 K /Pid.Sus/2011
Tanggal 15 Nopember 2011 — IR. PONTIUS BATUBARA bin G. BATUBARA
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Spesifikasi Tekhnis KeteranganHarga/ JumlahUnit1 Jaring 15 Unit 5.455.000 81.825.000LingkarBahan NilonWarna PutihUkuran 2%2 Jaring 120 Piece 225.000 27.000.000UdangBahan Nilon MultiWarna Merah JambuUkuran 1%42 Inche Hal. 42 dari 54 hal. Put.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 02-06-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 184/Pdt.G/2014/PN.Plg
MURTINA - LAWAN - PT. Kencana Internusa Artha Finance, DKK
114 — 34
  • Menimbang, bahwa dalam buku II pedoman tekhnis Pengadilan, Mahkamah Agungmengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumen ini sebagai gugatan untukkepentingan umum artinya untuk kepentingan orang banya. Menimbang, bahwa sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapat merubah ataumemperbaiki suatu sistem atau kebijakan yang bersifat umum atau suatu peraturanperundang perundangan.
Pengadilan PN SIBOLGA Perdata
Register : 22-06-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN SIBOLGA Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Sbg
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. ANRA
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMATERA UTARA
2.PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMUT Cq BUPATI TAPTENG selaku Penanggungjawab Anggaran
3.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah selaku Pengguna Anggran
4.LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAPANULI TENGAHh
5.APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
6.UNIT LAYANAN PENGADAAN Kab. Tapanuli Tengah
7.Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri cq. Gubernur Sumatera Utara cq. Bupati Tapanuli Tengah
8.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah
9.Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tapanuli Tengah
10.Aparat Pengawas Intern Pemerintah
11.Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Tapanuli Tengah
Turut Tergugat:
1.Badan Pengawas Keuangan Pemerintah Sumatera Utara
2.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
3.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
4.PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR . PERSERO
5.LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
6.Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) Sumatera Utara
7.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah
8.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
296 — 102
  • tahapantahapannya adalah sebagaiberikut: Pengumuman Pascakualifikasi dan Download Dokumen Pemilihan padatanggal 6 Mei 2020 Pukul 00.00 Wib sampai 13 Mei 2020 Pukul 23.59Wib Pemberian Penjelasan pada tanggal 12 Mei 2020 Pukul 10.00 Wibsampai 12 Mei Pukul 11.00 Wib Upload Dokumen Penawaran pada tanggal 12 Mei 2020 Pukul 11.01Wib sampai 18 Mei 2020 Pukul 10.59 Wib Pembukuan Dokumen Penawaran pada tanggal 18 Mei 2020 Pukul11.00 Wib sampai 22 Mei 2020 Pukul 23.59 Wib Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Tekhnis
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lelang
Register : 05-03-2014 — Putus : 25-06-2014 — Upload : 18-07-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI
Tanggal 25 Juni 2014 — PT. BUNGA PERMATA; MELAWAN 1. KELOMPOK KERJA XXI PENGADAAN JASA LAINNYA UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA BATAM; 2. PT. ROYAL GENSA ASIH;
142 — 69
  • Tergugat pada tanggal 03Januari 2014 ; 2 Bahwa Penggugat mengajukan penawaran dengan dokumen yang lengkap sesuaidengan dokumen pengadaan Nomor : 11/DOK.LEL/POKJA XXI/ULP/APBDBATAM/I/2014 yang diterbitkan oleh Tergugat, baik dokumen penawarandikirmkan kepada LPSE Kota Batam dalam kode pelelangan nomor :23923206 dengan system online maupun diserahkan secara fisik/manualkepada Tergugat pada saat agenda klarifikasi tertanggal 21 Januari 2014 ;3 Bahwa setelah dilakukan evaluasi, baik evaluasi administrasi, tekhnis