Evaluasi administrasi yang diperiksa Surat Penawaran, daftar kuantitas,RAB, metode pelaksanaan, daftar personil, spesifikasi tekhnis, jadwalpelaksanaan pekerjaan2. Evaluasi Tekhnis yang diperiksa keseluruhan Tenaga Ahli, dataperalatan/perlengkapan yang diusulkan3.

Tata cara pelelangan meliputi :1).2).Metode pelelangan umum dengan Pasca Kualifikasi.Evaluasi dilakukan dengan cara sistem gugur dengan urutan yaituevaluasi administrasi, Evaluasi tekhnis, dan evaluasi biaya dilanjutkandengan evaluasi dokumen kualifikasi.. Pembuktian kualifikasi.. Penetapan pemenang.. Pengumuman pemenang.b.

Syaratsyarat perusahaan yang mengikuti pelelangan yang meliputi :1).2).Syarat kualifikasi meliputi memiliki surat izin usaha seperti Akte pendiriandan perubahan, SIUP bidang penyewaan angkutan darat, surat izintempat usaha, perusahaan yang masih berlaku, TDP yang masihberlaku, memiliki NPWP dan membayar pajak tiga bulan terakhir,memiliki surat keterangan Bank.Syarat tekhnis meliputi Jadwal waktu pelaksanaan dan spesifikasikendaraan yang ditawarkan.Adapun proses lelang sebagai berikut :1.

Evaluasi dilakukan dengan cara sistem gugur dengan urutan yaituevaluasi administrasi, Evaluasi tekhnis, dan evaluasi biaya dilanjutkandengan evaluasi dokumen kualifikasi.3). Pembuktian kualifikasi.4). Penetapan pemenang.5). Pengumuman pemenang.b. Syaratsyarat perusahaan yang mengikuti pelelangan yang meliputi :1).

Syarat tekhnis meliputi Jadwal waktu pelaksanaan dan spesifikasikendaraan yang ditawarkan.Adapun proses lelang sebagai berikut :1. Pelelangan Tahap Pertama :a.Mengumumkan lelang Pasca Kualifikasi pada tanggal 13 Januari 2014melalui LPSE Prop. Kalteng dengan masa pengumuman dari tanggal13 s/d 19 Januari 2014 (mengupload dan mendonload dokumenpengadaan).. Penjelasan pekerjaan tanggal 17 Januari 2014.Mengapload dokumen penawaran dari tanggal 17 s/d 22 Januari2014..

Peserta Pemilu adalah : Partai politik untuk pemilihan anggota DPR,DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten / Kota, perseroranganuntuk Pemilu Anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan olehPartai Politik atau gabungan partai politik untuk pemilihan umumPresiden dan Wakil Presiden;Tim Kampanye Pemilu adalah : Tim yang dibentuk oleh pasangancalon bersamasama dengan partai politik atau gabungan partaipolitik yang mengusulkan pasangan calon, yang didaftarkan ke KPUdan bertanggungjawab atas pelaksanaan tekhnis

menurut penilaian Majelis Hakim YLPK Kalimantan belum memenuhisyarat sebagai LPKSM untuk mengajukan gugatan dengaan tujuan untukkepentingan perlindungan konsumen;Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku II Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan PeradilanMahakamah Agung Edisi 2007 pada halaman 65 angka 1 disebutkanOrganisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat dapatmengajukan gugatan untuk kepentingan masyarakat;Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis

dan rekanan lainnya kepada Tergugat II (Gubernur Aceh) perihalpemberitahuan dan mohon pembayaran sisa harga volume pekerjaan darurat bencanayang sudah diselesaikan 100%, namun hal tersebut tidak mendapat tanggapanpenyelesaian dari Tergugat II ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P4)/(T.14) yaitu berupavolume Pekerjaan Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Krueng Meureudu DesaBlang Awe, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya (Bencana Alam) yangditandatangani Penggugat dan oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis

Dan atas pekeijaan Ahli tersebutAhli bertanggung jawab kepada kepala sub Direktorat pengawetan danpemanfaatan jenis d Direktorat Konservasi Keanekaragaman HayatiDirektorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi AlamKementrian Lingkungan Hidup dan KehutananBahwa tugas pokok Ahlisecara umum seiaku Kepala Seksipengembangan sumber daya Genetik adalah membuat prencanaan,program, analisis dan bimbingan tekhnis terkait konservasipengembangan genetik di bidang Konservasi Keanekaragaman HayatiBahwa Ahli

S5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPATA 2010 APBNP Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA2010 Nomor : 0006/02504.1/2010.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan MadrasahDirektur Pendidikan Islam TA. 2010Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/479/2010tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana PendidikanIslam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010.Spesifikasi alat laboratorium IPA MA tahun

S5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPA TA 2010APBNP Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA 2010 Nomor :0006/02504. 1/2010.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah DirekturPendidikan Islam TA. 2010Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.1/479/2010 tentangPembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Islam DirektoratJenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010.Spesifikasi alat laboratorium IPA MA tahun

S5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPA TA 201017181920212223242526272829303132APBNP Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA 2010Nomor : 0006/02504. 1/2010.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan MadrasahDirektur Pendidikan Islam TA. 2010Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/479/2010 tentangPembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan IslamDirektorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010.Spesifikasi

Identifikasi kebutuhan tekhnis terhadap usulan kegiatan simpan pinjam, Pendidikan,danKesehatan yang diperlukan;11.

Menyelenggarakan rapat rutin bulanan bersama dengan FK dan pelaku PNPM PPK lainnyayang bertujuan untuk membahas kemajuan kegiatan masalah masalah dan penyelesainnya;Pidana No. 19/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG Hal 55 dari 12456Membuat laporan bulanan kegiatan PNPM PPK ke tingkat PNPM PPK kabupaten dengantembusan kepada Camat;Melaksanakan pelaksanaan Tekhnis dan Administrasi;Melakukan pengawasandan evaluasi terhadap kinerja UPK dan TPK;Bersama FK memfasilitasi pelaksanaan MAD;Memantau dan/memfasilitasi kegiatan

kalaupun Majelis Hakim Banding memang dengan sengaja tidakmemeriksa dan mempertimbangkan sama sekali bukti tambahan yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Banding, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagaipelanggaran atas AsasAsas Umum Peradilan Tata Usaha Negara yangseharusnya dipatuhi hakim dalam memeriksa perkara, yaitu AsasImparsialitas (tidak memihak) dan Asas Kesempatan untuk membela diri(Audi et Alteram Partem), sebagaimana yang telah diatur dalamPedoman Tekhnis

Administrasi dan Tekhnis Peradilan Tata UsahaNegara, Buku Il, Edisi 2007, halaman 860, yang diterbitkan olehMahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2009:AB.

;Bahwa Rekonsitruksi dialihkan ketempat lain karena pertimbangankeamanan;Bahwa Tekhnis rekonstruksinya diperankan oleh Marsudi dan Nurhadi,sedangkan untuk Giyarso diperankan oleh peran pengganti karena Giyarsosaat itu belum tertangkap begitu juga dengan korban dilakukan oleh peranpengganti dan tidak ada paksaan, ancaman ataupun juga arahan dariPenyidik ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaterdakwa membenarkan pelaksanaannya akan tetapi kronologis rekonstruksiberdasarkan Berita

tidakdikasih, lalu Johansyah marahmarah hingga terjadi pemukulan tersebut ;Bahwa Rekonstruksi dilaksanakan hari Kamis tanggal 4 Februari 2016sekira pukul 10.00 Wib dihadiri + 20 (dua puluh) ada dari Kepolisian, dariKejaksaan termasuk Kajari, Kasi Pidum, Kasi Intel dan Kasi Pidsus dan jugaPenasihat Hukum para tersangka yaitu saudara Fauzi Arifin, SH dan KarzuliAli, S.H ;Halaman 53 dari 105 Putusan Nomor 109/Pid.B/2016/PN KbuBahwa Rekonstruksi dialihkan ketempat lain karena pertimbangankeamanan;Bahwa Tekhnis

. : ------------------------------------------------------------------------------1. 1 (satu) bundel asli dokumen Prakualifikasi Seleksi Sederhana Jasa Konsultasi Paket Pekerjaan Erencanaan Tekhnis Pembangunan Sarana RSUD, Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2011.

Nomor : 11.h/ULP-KONS/SS/II/2011 tanggal 23 Februari 2011. ; ------------------------------------------2. 25 Lembar Instruksi kepada peserta (IKP) ; ---------------------------------------------3. 3 Lembar Lembar data pemilihan (LDP) ; -----------------------------------------------4. 2 Lembar Contoh Bentuk Dokumen Penawaran ; --------------------------------------5. 2 Lembar Contoh bentuk surat kuasa; ----------------------------------------------------6. 1 Lembar Contoh dokumen penawaran tekhnis

. :1 (satu) bundel asl dokumen Prakualifikasi Seleksi Sederhana Jasa Konsultasi PaketPekerjaan Erencanaan Tekhnis Pembangunan Sarana RSUD, Sumber Dana APBDTahun Anggaran 2011.

bundel ash dokumen Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha (DokumenKualifikasi) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011, Berupa suratsurat : 1.HAA Fe10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.2:1 Lembar Undangan pengambilan dokumen pemilihan, Nomor : 11.h/ULPKONS/SS/II/2011 tanggal 23 Februari 2011. ; 25 Lembar Instruksi kepada peserta (IKP) ; 3 Lembar Lembar data pemilihan (LDP) ; 2 Lembar Contoh Bentuk Dokumen Penawaran ; 2 Lembar Contoh bentuk surat kuasa; 1 Lembar Contoh dokumen penawaran tekhnis

Jayasaudara Herman Taufik;Bahwa saksi mengetahui kegiatan SPP PNPM tahun anggaran 2015 namunpada waktu itu saksi tidak lagi menjabat sebagai PJOK sudah digantikansaudara Sukril Jamil berdasarkan hasil kesepakatan MAD Khusus;Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan hasil Indentifikasi Tim Surat TugasNomor : 090/03/ST/KRJ/2015 berisi pernyataan para Kepala Desa bahwatidak ada perguliran dana PNPM SPP TA. 2015 diwilayah mereka, dan yangmenjadi pedoman didalam kegiatan PNPM SPP TA. 2015 yaitu PTO(petunjuk tekhnis

secara lisan keBPMPD untuk langkah apa yang diambil selanjutnya setelah itu terbit SuratBupati Nomor 140/108/BPMPDK/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihalLaporan SPP Non prosedural yang dilakukan oleh UPK;Bahwa sepengetahuan saksi Camat Herman Taufik mempunyai kewajibanmelakukan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja dari seluruh timUPK ;Bahwa tidak dibenarkan untuk kegiatan PNPM SPP TA. 2015 peminjamanitu. dapat dilakukan individual tanpa adanya kelompok dikarenakanbertentangan dengan PTO (petunjuk tekhnis

Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Selaku Pengguna Anggaran Nomor 011 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Staf Pengelola pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021.

Spesifikasi tekhnis pengadaan Tinta Sidik Jari untuk Pemilu Legislatif untuktahun 2004 adalah := Nama generik adalah tinta sidik jari untuk Pemilihan Umum (indelibleelection ink/poll ink) sebagai tanda khusus seperti dimaksud pasal 92(1) dan (2) UU No. 12/2003.27= Penggunaan tinta adalah untuk memberi tanda pada jari telunjuk bagipemilih yang telah menggunakan hak pilihnya, sehingga dapat dicegahpemberian suara ganda.= Komposisi tinta secara tekhnis dikenal sebagai tinta khusus yangmengandung bahanbahan

kesimpulan yang diambil oleh Termohon tersebut pada halaman 32angka 5.1.2 yang menyatakan : mengetatkan persyaratan pengalaman importdengan keharusan memiliki sertifikat API, untuk meluluskan 4 (empat)konsorsium yaitu Terlapor I, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IXadalah kesimpulan yang salah dan menyesatkan.Bahwa Pemohon (Terlapor VIII) memiliki sertifikat API adalah untukmemenuhi syarat atas surat keputusan KPU No. 09.A/SK/KPU/TAHUN 2004tanggal 5 Februari 2004 tentang Penetapan Spesifikasi Tekhnis

SK/UD.TT/VIN/2014, tentang Pengangkatan Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan atasnama Selvi Agustine Tangkudung Agustus 2014Foto Copy Kartu Tenaga Tekhnis Hutan Produksi Lestari No. Reg: 0023414/PKGR/XXIV/2013 tanggal 4 Februari 2013 yang diterbitkan oleh DIRJENBUKKepala BPPHP XIV PaluFoto Copy UU No. 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan34 Foto Copy PERMENHUTRI No.

memilikiTugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut;Hal 22 dari 65 hal Putusan No. 22/TIPIKOR/2013/PTRa) Menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan penetapan standarbangunan gedung pemerintahan dan rumah dinas atau bangunanpenyehatan lingkungan lain yang dibangun oleh Pemerintah;b) Penyediaan / bantuan kerjasama di bidang bangunan gedung ;Cc) Pengawasan bangunan, air bersih dan prasarana lingkungan ;d) Memproses pengelolaan bangunan gedung pemerintah dan rumahdinas serta melaksanakan tugas bantuan tekhnis

untuk penunjangbudidaya.Bahwa tugas dan fungsi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam JawaBarat adalah:penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasipengeloaan kawasan Cagar Alam, suaka margasatwa, taman wisata alam,dan taman buru serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dandiluar kawasan konservasi.pengelolaan kawasan cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alamdan taman buru serta konservasi tumbuhan dan satwa lia didalam dandiluar kawasan konservasi.Kordinasi tekhnis

Bogor Barat Kota Bogor seluas pengajuan 1.9 HA, hasil verifikasi dilapangan, permohonan 1.9 HA sedangkan hasil perhitungan Sistem InformasiGeografis/Pemetaan menunjukan bahwa kurang lebih luasnya 2.1 HA.Sehingga tidak sesuai dengan luasan yang dimohon; Bahwa benar pemohon tidak bisa dihubungi oleh Tim Tekhnis, sehinggapermohonan ditolak pada tanggal 26 Agustus 2020.

keluarga dandalam pekerjaan, yang bersangkutan adalah bawahan saksi dan terdakwamenjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Tebo; Bahwa saksi ditunjuk dan diangkat menjadi Kepala Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Tebo oleh Bupati Tebo dengan Surat Keputusan BupatiTebo No : 821.22/63/BKD tanggal 25 Pebruari 2011, dan yang menjaditugas pokok saksi adalah:Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah denganmenyiapkan bahan pembinaan, pengkoordinasian dan perumusankebijakan tekhnis

berkaitan dengan bidang tugas;e Menyusun data base jalan dan jembatan, dengan tujuan mengetahuikondisi jalan atau jembatan yang ada di Kabupaten Tebo; Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku KPA(Kuasa Pengguna Anggaran) Tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran2014; Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku PPK (pejabat Pembuatkomitmen) dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Tahun anggaran 2013adalah:e Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputispesifikasi tekhnis

HasoloanSitanggang);Bahwa sistem pembayaran adalah dengan penghitungan berdasarkankemajuan fisik pekerjaan setiap bulannya atau berdasarkan SertifikatBulanan artinya rekanan dapat mengajukan permohonan pembayarandengan penghitungan kemajuan pekerjaan setiap bulan;Bahwa dalam proyek pekerjaan pengaspalan paket 10 (Pengaspalan JalanPal 12Jalan 21) dan Paket 11 (Pengaspalan Jalan Muara NiroMuaraTabun) tidak pernah dilakukan uji laboratorium mengenai kadar aspal;Bahwa untuk pengerjaan paket 10 dan paket 11 secara tekhnis

Menyusun data base jalan dan jembatan, dengan tujuan mengetahuikondisi jalan atau jembatan yang ada di Kabupaten Tebo;Bahwa terdakwa dalam proyek ini adalah selaku PPK (Pejabat PembuatKomitmen) dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Tahun Anggaran2013 dan tahun anggaran 2014;Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku PPK (Pejabat PembuatKomitmen) dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Tahun Anggaran2013 adalah:e Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputispesifikasi tekhnis

HasoloanSitanggang);Bahwa Sistem pembayaran adalah dengan penghitungan berdasarkankemajuan fisik pekerjaan setiap bulannya atau berdasarkan SertifikatBulanan artinya rekanan dapat mengajukan permohonan pembayarandengan penghitungan kemajuan pekerjaan setiap bulan;Bahwa dalam proyek pekerjaan pengaspalan paket 10 (Pengaspalan JalanPal 12Jalan 21) dan Paket 11 (Pengaspalan Jalan Muara NiroMuaraTabun) tidak pernah dilakukan uji laboratorium mengenai kadar aspal;Bahwa untuk pengerjaan paket 10 dan paket 11 secara tekhnis

Sangat naif kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempersalahkan PemohonKasasi/Terdakwa dikarenakan disposisi yang seharusnya di artikan kembali olehbawahannya, karena masalahmasalah tekhnis pengeluaran uang kas daerahtentunya seorang Bupati/Kepala Daerah sudah melimpahkan ke bawahannya.Sehingga berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah keliru dalammemberikan putusannya.

Tidaklahmasuk akal kiranya seorang Kepala Daerah diharuskan mengetahui pekerjaanbawahannya sampai pada tekhnis pelaksanaan.Ad.3.