Sedangkan jelas bahwa syarat mutlak dan syaratyuridis formal yang wajib untuk dipenuhi agar statusperseroan dalam likuidasi berlaku bagi pihak ketiga,sebagaimana hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 148ayat (1) UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang"Perseroan Terbatas" ("UUPT"), pembubaran (likuidasi)perseroan tersebut wajib untuk ~~ terlebih dahuluuntuka) diberitahukan kepada setiap kreditor mengenaipembubaran dengan cara mengumumkan pembubaranperseroan dalam Surat Kabar dan Berita NegaraRepublik

Indonesia ; danb) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia untuk dicatat dalamdaftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.Pasal 148 ayat (1) UUPT jelas mengatur: "Dalam halpemberitahuan kepada kreditor dan Menterisebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 belum dilakukan,pembubaran Perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga."

R.I. tanggal 24 Oktober No. 85, sehingga modal perseroanmenjadi :1 Modal perseroan sebesar Rp. 1.350.000.000, (satu milyar tiga ratuslima puluh juta rupiah) terbagi atas :a 300 (tiga ratus) saham prioritas, masing masing saham sebesarRp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) danb 4.200 (empat ribu dua ratus) saham biasa, masing masing sahamsebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah).5 Bahwa Penyelenggaraan RUPS diatur dalam Bab V Pasal 75 s/d Pasal 91UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

) dan untukpenyelenggaraan RUPS lainnya diatur dalam Pasal 79 UUPT.6 Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi Ketentuan Pasal 118 ayat(1) HIR dan Pasal 121 ayat (1) HIR jo Pasal 8 ke3 RV, karena tidakmenyebutkan secara lengkap dan terperinci mewakili dari 1/10 bagiansaham PT.

Presiden Taxi, yang jumlah keseluruhan sahamnya 4.500(empat ribu lima ratus) saham.7 Bahwa menurut ketentuan didalam Pasal 79 ayat (2) huruf a UUPT yangberbunyi : mewakili 1/10 bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham.... yang artinya tidak boleh kurang dari 1/10 bagian, dimana dalamperkara aquo Para penggugat selain tidak menyebutkan berapa jumlahseluruh lembar saham yang dimiliki, dan pada faktanya Para Penggugathanya memilik saham kurang dari 1/10 bagian saham PT.

pengunduran diri Direktur Utamapada saat itu Almarhum Arnold Gultom dengan alasan kesehatan yangdibuktikan dengan surat Dokter dan penunjukan Ivan Doly Gultomsebagai Direktur Utama yang penunjukannya telah disetujui oleh Direksidan Dewan Komisaris.Bahwa RUPSLB pada tanggal 12 Oktober 2011 diselenggarakanberdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 03/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim. tanggal 29 September 201ldengan agendapemilihan pengurus perseroan, penyesuaian Anggaran Dasar perseroandengan UUPT

Artinya, hubungan hukum yangmuncul hanya antara Para Penggugat dengan PT Dizamatra Powerindo.Bahwa berdasarkan Pasal 3 UUPT, pemilik atau pemegang saham suatuPerseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yangdibuat oleh Perseroan, yang apabila dikutip adalah sebagai berikut:Pasal 3 UUPT;Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadiatas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki;Bahwa

Nomor 965 kK/Pdt.SusPHI/2017Hal tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 98 UUPT, yang apabilaTergugat kutip adalah sebagai berikut:> Pasal 98, butir 1 UUPTDireksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;14.Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan di atas, ParaPenggugat jelas dan tidak terbantahkan telah salah dan sangat kelirudengan menarik Tergugat di dalam Perkara a quo, dimana ParaPenggugat seharusnya mengajukan Gugatan a quo kepada PTDizamatra Powerindo sebagai Tergugat

Penggugat adalah badan hukum perdata yang didirikan berdasarkanperaturan perundangundangan Republik Indonesia yang anggaran dasardan perubahannya telah disesuaikan dengan UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT), yakni berdasarkan: 22002 2020020 2a.Akta No. 2 tanggal 06072009 Jo AHU 35087.AH.01.02 Tahun 2009tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan TerbatasPT.Panggung Gunna Gandasemestaij

Tjakrindo Masmengaku sebagai sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang berBadanHukum (Legal Personality) sebagai Subyek Hukum.Bahwa menurut hukum, kewenangan untuk bertindak mewakili PT.Tjakrindo Mas berdasarkan pasal 98 ayat (1) UUPT:"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan ".Keberatan KeduaBahwa mohon Putusan Pengadilan Negeri Gresik dibatalkan, karenadalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresikkurang cukup pertimbangannya (Onvoldoende Gemotiveerd), dapatdikutip

BL.18/ SPP/ 2006.13.Surat Nomor : 500 / 449a / Perindagkop IVIIl / 2007 Tertanggal 07Agustus 2007 dari Kepala Dinas kepada AKHMAD FEBRIANRAWINDRA Perihal Penyetoran Kembali Sisa UUPT TA. 2006 .14.Surat Nomor : 500/535/ Perindakop / X / 2007 Tertanggal 05 Oktober2007 dari Kepala Dinas Disperindagkop Kepada AKHMAD FEBRIANRAWINDRA perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKRI atasLaporan Keuangan Daerah Kab.

BL.18/SPP/ 2006 .13.Surat Nomor : 500 / 449a / Perindagkop IVIIl / 2007 Tertanggal 07Agustus 2007 dari Kepala Dinas kepada AKHMAD FEBRIANRAWINDRA Perihal Penyetoran Kembali Sisa UUPT TA. 2006 .14.Surat Nomor : 500/535/ Perindakop / X / 2007 Tertanggal 05 Oktober2007 dari Kepala Dinas Disperindagkop Kepada AKHMAD FEBRIANRAWINDRA perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKRI atasLaporan Keuangan Daerah Kab.

objek sengketa tersebutdikeluarkan dan diberikan untuk Pemohon objek sengketa, atas dasaritu maka Penggugat tidak memiliki egal standing (kedudukan hukum)untuk mengajukan gugatan dalam perkara in casu (legal standingPara Penggugat obscuur libel);EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:I.1.KEWENANGAN MENGADILI ABSOLUT;Bahwa dalam Angka 10 Gugatan a quo, Penggugat telah mendalilkanbahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 76 ayat(1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT

) karena RUPS yang dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 76ayat (1) UUPT;Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kKewenangandalam menentukan sah atau tidaknya suatu RUPS;Bahwa berdasarkan Pasal 47 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peradilan TUN), PengadilanTata Usaha Negara hanya berwenang untuk mengadili sengketa TataUsaha Negara;Pasal 47 UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan

sengketa Tata Usaha Negara;Bahwa untuk menentukan suatu RUPS telah dilakukan sesuai denganPasal 76 ayat (1) UUPT adalah Pengadilan Negeri;Halaman 15 dari 27 halaman.

Hamizaku1000, apalagi sampai melakukan pembelian bahan material yang nilainyaSANGAL TING aaseea senescence rere erences17.Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat Il sebagaimana tersebut di atasdapat dianggap telah melalaikan fiduciary dutynya, yaitu Tergugat danTergugat Il telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankantugasnya selaku Direksi yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan.Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

(satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suaradapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggotaDireksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugianPada PeOrse@r0aN) nnn nnn nn ne nn nn nnn enn ne errr emnnnnn coneKetentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggotaDireksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atasNanna POPS BL OAIT=a=eesemee cence nee eemeeneeneeene nnnBahwa berdasarkan Pasal 97 UUPT

Perbuatan Tergugat dan Tergugat Il telah bertentangan dengan kewajibanhukum Tergugat, yakni telah melanggar Pasal 97 UUPT karena terbuktiTergugat dan Tergugat Il telan melakukan kelalaian dalam menjalankantugasnya; b.

Yahya Harahap,S.H. sebagaimana dimaksud di atas, dengan berdasarkan kepadaUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT), justru menunjukkan bahwa induk perseroan sebagaimanadimaksud sepatutnya diartikan sebagai pemegang saham perseroan:a. lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh indukperseroannya;Menurut Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan Terbatas, yangselanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yangmerupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian

Dariketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa saham merupakanbukti penyetoran modal kepada Perseroan;Menurut Pasal 7 ayat (2) UUPT, bagian atas saham tersebut wajibdiambil oleh para pendiri pada saat Perseroan tersebut didirikan.Halaman 58 dari 67 hal. Put.

Nomor 3070 K/Pdt/2017Dalam UUPT, para pendiri yang telah mengambil bagiansahamnya atau pemilik dari saham dalam suatu perseroan disebutsebagai pemegang saham;Karenanya, induk perseroan sebagaimana dimaksud dalamunsur ini adalah pemegang saham perseroan;b. lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam rapat umumpemegang saham dikuasai oleh induk perseroannya;Menurut Pasal 65 ayat (1) UUPT, Pemegang saham, baik sendirimaupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadirirapat umum pemegang saham

(RUPS) dan menggunakan haksuaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya;Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yangmempunyai hak suara dalam RUPS adalah hanya pemegangsaham perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya;Karenanya, induk perseroan sebagaimana dimaksud dalamunsur ini adalah pemegang saham perseroan;c. kontrol gatas jalannya perseroan, pengangkatan danpemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris sangat dipengaruhioleh induk perseroannya;Pasal 94 dan Pasal 105 UUPT

/Pdt/2017untuk membuktikan bahwa United Plantations Berhad sedemikiansehingga dapat disebut sebagai induk perseroan dari PemohonKasasi (semula Pembanding/Tergugat);Bahwa, dalam hal ini, Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama samasekali tidak pernah mengajukan bukti apapun atau membuktikanbahwa United Plantations Berhad sedemikian sehingga dapat disebutsebagai induk perseroan sebagaimana dalilnya;(3) Bahwa, dari halhal di atas: Pasal 7 ayat (1) UUPT

MBIBerdasar Pasal 1 angka (2) dan angka (5) Undangundang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT ").Pasal angka (2) menyatakan :" Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris"Selanjutnya Pasal 1 angka (5) UUP 1' menyebutkan bahwa :" Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuhatas pengurusan perseroan untuk keperluan perseroan, sesuai dengan maksud dantujuan perseroan serta rnewakili perseroan di dalam maupun

di luar pengadilansesuai dengan ketentuan anggaran dasar "Berdasar ketentuanketentuan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan secarajelas, tegas, dan limitatif bahwa Organ Perseroan yang berwenang untukbertindak mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan hanyalahDIREKSI dari Perseroan.In casu, Penggugat telah menyatakan diri sebagai PIMPINAN dari PT MBI, makamengacu pada ketentuan diatas PIMPINAN tidak termasuk kedalam OrganPerseroan yang dikenal dan diakui oleh UUPT, apalagi mempunyai

Hal ini sejalandengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UUPT ;e nominal/ jumlah dari obyek yang dimintakan Sita Jaminan (conservatoir beslag)bernilai sangat jauh diatas dari nominal/ jumlah yang sedang disengketakan olehPenggugat terhadap Tergugat II.Bertitik tolak dari faktafakta yuridis diatas, secara prima facie permintaan SitaJaminan (conservatoir beslag) tidak memenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 227 ayat (1) HIR, sehingga cukup dasar/ alasan bagi Majelis Hakimyang memeriksa

MBI,maka mengacu pada ketentuan diatas PIMPINAN tidak termasuk kedalam OrganPerseroan yang dikenal dan diakui oleh UUPT, apalagi mempunyai kewenanganuntuk bertindak mewakili PT. MBI di dalam Pengadilan.Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, secara faktual dan prima facie tampakjelas bahwa Penggugat nyatanyata tidak memiliki persona standi in judicio dantidak berwenang untuk mewakili PT. MBI mengajukan Gugatan dalam Perkaraini.2.

membatalkan perjanjian, yangseharusnya menjadi wewenang pengadilan negeri, makademi hukum perjanjiana quo harus dinyatakan tetap sahdanmengingatsecarahukum bagi para pihak yangmembuatnya.Tentang Formalitas Berperkara.Secara kelembagaan, status badan hukum PemohonKeberatan adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentukPerseroan Terbatas, sehingga tunduk terhadap UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha MilikNegara (UU BUMN) dan UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

).Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU BUMNdihubungkan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) UUPT,dapat disimpulkan bahwa: yang berhak dan berwenang untukmewakili Perusahaan baik di dalam maupundiluarPengadilan adalah Direksi.Dalam hal direksi tidak dapat melaksanakan tindakantersebut, maka Direksi dapat menugaskan Karyawannyadengan cara menerbitkan Surat Tugas yang diterbitkan olehHalaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.SusBPSK/2018/PN BekDireksi yang bersangkutan atau oleh

Bahwa termohon keberatan dengan dalil pemohon keberatan padahalaman 10 yang menyatakan ketentuan pasal 5 ayat (2) UU BUMNdihungkan dengan ketentuan pasal 98 ayat (1) UUPT yang menyakan,yang berhak dan berwewenang untuk mewakili perusahaan baik didalammaupun diluar pegadaian adalah direksi. Apabila BPSKBengkayangmemutuskan secara vestek, jelas BPSK Bengkayang sudah benar dantepat, karena yang hadir selama siding BPSK Bengkayang adalah bukanorang yang meneriama kuasa dari direksi.

AviaGlobal Teknologi (Bukti P3).Bahwa rencana peralihan hak atas sahamsaham dariPenggugat kepada Tergugat tersebut di atas karena telahmendapat persetujuan dari pemegang saham dan organperseroan dalam RUPS LB (vide Bukti P3) dan terhadap haltersebut di atas untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 UUPT,maka diantara Penggugat dengan Tergugat dilakukan jual belisaham seharga Rp.500.000.000,(Lima ratus juta rupiah) yangdituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Saham, Tanggal 07September 2012 (vide Bukti P1),

No.409 /PDT/2016/PT.DKI11.jual beli saham menjadi batal dengan segalakonsekuensinya(garis bawah dan cetak tebal oleh PDR/TDK)Bahwa selain itu, belum ada persetujuan Menteri Hukumdan HAM terkait perubahan Anggaran Dasar mengingatada penambahan modal dasar Perseroan Rp.5.000.000.000, (lima milyar), dan modal ditempatkan dandisetor semula Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah)menjadi menjadi Rp. 1.500.000.000, (satu milyar enamratus juta rupiah) sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (7)UUPT No 40 Tahun

Demikian pula belum adapemberitahuan dari Perseroan kepada Menteri Hukum danHAM terkait perubahan pengurus dan pemegang sahambaru di PT Avia Global Teknologi.Berdasarkan uraian tersebut, Perjanjian Jual Beli Sahamantara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi danTergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi cacat hukumdan sudah sepatutnya untuk dibatalkan, dikarenakan:61.1 Belum ada persetujuan Menteri Hukum dan HAMterkait perubahan Anggaran Dasar Perseroansebagaimana maksud Pasal 21 ayat (7) UUPT No 40Tahun

PemerintahRepublik Indonesia, sehingga Tergugat Il, tergugat III danTurut Tergugat sebagai KORPORASI tidak akan melampaulperbuatannya selain yang telah diatur dalam UndangUndang; BahwaBentuk dari pada Tergugat II, tergugat III dan Turut Tergugatadalah merupakan Badan Hukum yang sebagai perseroanterbatas (perseroan) yang merupakan subjek hukum secaratersendiri dengan dipersamakan dengan orang yangselanjutnya berdasarkan UndangUndang RI nomor 40 tahun2007 tentang perseroan terbatas (Selanjutnya disebut UUPT

)dalam pasal 15 (UUPT) memiliki anggaran pendirian (AktaPendirian) sebagai,identitas badan hukum, kemudian dalampasal 92 (UUPT) dimana kewenangan menjalankanpengurusan perseroan untuk kepentingan perseroandijalankan oleh Direksi dari Tergugat II, tergugat II dan TurutTergugat; BahwaTergugat Il, tergugat IIl dan Turut Tergugat menegaskansebagaimana pengakuan Penggugat atas perbuatanhukumnya secara bersamasama dengan Tergugat dalamhubungan hukumnya dengan Tergugat Il, tergugat III danTurut Tergugat

DUTA TAMBANG GUNUNG PERKASAyang memutuskan dalam agenda rapat untuk memberhentikanDireksi serta Dewan Komisaris yang lama dan mengangkatDireksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru dengansusunan Direktur Utama yakni Tuan Akhmad Buldan Nuri,Direktur yakni Tuan Yudo Kasayanto serta Komisaris yakni Dr.Rinrin Merinova, dengan keputusan yang sah berdasarkan UUPT dan Penetapan Pengadilan Negeri Kendari Nomor138/PDT.P/2018/PN.KDI karena dilaksanakan secara korumdikarenakan seluruh pemegang saham PT.

JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA SALAH DAN KELIRUMENGGUNAKAN KETENTUAN PASAL 61 UNDANGUNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DANTERKANDUNG JUGA ADANYA KOMPETENSI RELATIF, OLEHKARENANYA PENGADILAN NEGERI KENDARI TIDAKBERWENANG SECARA RELATIF MENGADILI PERKARA A QUO1.Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama salah dan kelirumenggunakan ketentuan Pasal 61 UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dalam pertimbanganhukumnya, karena pada faktanya Perseroan ic. PT.

Bahwa Pasal 61 ayat (1) UUPT secara tegas telah menyatakanpada pokoknya Setiap pemegang saham berhak mengajukangugatanterhadap Perseroan... Ketentuan tersebut secaraJELAS dan TERANG menyatakan bahwa pihak yang seharusnyadigugat adalah Perseroan ic. PT. Duta Tambang Gunung Perkasa,sedangkan FAKTANYA PT. DUTA TAMBANG GUNUNGPERKASA BUKAN SEBAGAI PIHAK TERGUGAT DALAMPERKARA A QUO.

Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Kendari No.138/Pdt.P/2018/ PN.Kdi tanggal 22 Januari 2019 (BuktiPembanding2) adalah bersifat final dan mempunyai kekuatanhukum sebagaimana dimaksud pasal 80 ayat (6) UndangUndangNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yangmana ketentuan ini di maksudkan agar pelaksanaan RUPS tidaktertunda.Pasal 80 ayat (6) UUPT:Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izinsebagaimana dimaksud (3) bersifat final dan mempunyaikekuatan hukum tetap.5.

Duta TambangGunung Perkasa tanggal 4 Februari 2019 adalah keliru danmembuktikan tidak adanya legal standing dari PARATERBANDING tersebut.Bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) UUPT secara TEGAS,TERANG dan JELAS menyatakan bahwa: Setiap pemegangsahamberhakmengajukangugatanterhadapPerseroankepengadilannegeri apabiladirugikan karena tindakan Perseroanyang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibatkeputusan RUPS, Direksi, dan./atau Dewan Komisaris .

Bakrie Swasakti Utama telah sah secara hukum.Pada tahun 2007, diberlakukan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dengan berlakunya UUPT, maka, setiapperseroan wajio untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuanUUPT sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 157 ayat (3).Kemudian, PT.

Yahya Harahap menjelaskan bahwa dalam hal tidak dilakukanpengumuman di dalam Berita Negara dan/atau Tambahan Berita Negara,maka tanggung jawab dari perbuatan tersebut tidak dapat dibebankankepada perseroan, melainkan menjadi tanggung jawab Menteri, hal inisebagaimana ditentukan juga pada pada paragraph 7 Bagian UmumPenjelasan UUPT yang menentukan sebagai berikut :Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggarandasar yang telah disetujui dan atau diberitahukan kepada Menteri

Oleh karena itu, meskipun Perseroan telahmendapat pengesahan dari Menteri sebagai badan hukum atau perubahan ADtelah mendapat persetujuan Menteri maupun telah disampaikanpemberitahuannya, maka selama hal itu belum diumumkan dalam TBN, belumsah dan belum mengikat kepada pihak ketiga.Kedua; kelalaian (negligence) Menteri mengumumkan pengesahan Perseroansebagai badan hukum, atau kelalaian mengumumkan persetujuan ataupemberitahuan perubahan AD dari tenggang waktu yang ditentukan Pasal 30ayat (2) UUPT

Hal ini telah secara jelas dan spesifikdiatur pada Pasal 3 ayat (1) UUPT, yang menyatakan :(1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadiatas perikatan yang dibuatatas namaPerseroan dan tidakbertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang(Keterangan : cetak tebal dan garis bawah merupakan penegasan dariTergugat V).Lebih lanjut, ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT tertulis di atas kemudianditafsirkan oleh M.

Yahya Harahap, di dalam buku yang sama pada halaman70, bahwa ketentuan ini (Pasal 3 ayat (1) UUPT) menegaskan bahwaperseroan terbatas merupakan entitas atau wujud yang terpisah daripemiliknya, dalam hal ini dari para pemegang sahamnya konsekuensi hukumHal. 55 Putusan No. 395/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.dari hal ini adalah tanggung jawab suatu badan hukum perseroan terbatasakan melekat pada dirinya sendiri dan bukan pada pemegang sahamnya, halini sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung

Sesuai dengan UndangUndang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pertanggungjawabanpemegang saham dan pengurusnya adalah terbatas pulaBerdasarkan Anggaran Dasar Pendirian dari Terlawan IV/TermohonEksekusi/Tergugat Asal Nomor 41 tahun 1997 bahwa Pelawan adalahsalah satu Pemegang Saham sekaligus salah satu Direktur, sementaraPelawan ll adalah sebagai salah satu Pemegang Saham sekaligusKomisaris dari Terlawan /Termohon Eksekusi/Tergugat Asal.

Maka, baikPelawan maupun Pelawan Il hanya bertanggung jawab sebesar sahamyang dimilikinya pada Terlawan I/Termohon Eksekusi/Tergugat Asal dantidak meliputi harta kekayaan pribadinya, sebagaimana Pasal 3 ayat (1)UUPT menyatakan:Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jaweb secara pribadiatas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggungjJawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.Selanjutnya Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUPT, menyatakan:Ketentuan dalam ayat ini mempertegas

Perlu diperhatikan bahwa penandatanganan MOU oleh Tergugat Ildisini adalah berdasarkan KAPASITASNYA SEBAGAIDIREKTUR UTAMA Tergugat I.Berdasarkan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), Pasal 1 ayat (5) (Bukti T Il3)menyebutkan sebagai berikut:Direksi adalah Organ Perseroan yang bermenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan

Karena hal tersebut, Tergugat Il dalam kapasitasnya sebagaipemegang saham dalam Tergugat Tidak Dapat DimintakanPertanggung Jawabannya dalam Perkara Aquo.Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UUPT yang menegaskanbahwa (Bukti T Il4):Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secarapribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidakbertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi sahamyang dimiliki5. Terkait dengan gugatan yang mengandung cacat error in persona,Ahli hukum M.

Seluruh dalil Tergugat ll dalam Eksepsi di atas dengan ini secarakeseluruhan dianggap diulang kembali dan dinyatakan kembalidalam Bagian ini tanoa kecuali.Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUPT (Bukti T Il12),dinyatakan sebagai berikut:Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan,adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usahadengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam sahamdan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam

Sahamnya.Tergugat Il secara tegas menolak dan membantah argumentasidan dalil yang diajukan olen Penggugat dalam angka 1, 2, 3, 4, 5,6, dan 7 dari Gugatan Penggugat.MOU tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak yangmembuatnya, yaitu Penggugat dan Tergugat , yang berarti SamaSekali Tidak Mengikat Tergugat li Sebagai Pemegang Saham.Sebagaimana disampaikan dalam Eksepsi Jawaban Tergugat Il diatas, perlu ditegaskan kembali dalam Jawaban Tergugat Il inibahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPT

Namun perlu ditegaskan bahwa pemberian remunerasi disiniadalah untuk Direktur Utama Dari Tergugat I, Dan BukanlahUntuk Tergugat li Yang Adalah Pemegang Saham DariTergugat I.Bahwa terkait dengan ini, sesuai dengan UUPT, pemegang sahamsuatu. perusahaan tidak mendapatkan remunerasi, melainkanpembagian dividen atas saham yang dimiliknya, sesuai denganPasal 52 (1) UUPT (Bukti T Il14) yang berbunyi sebagai berikut:(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:Hal. 81 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/

UUPT ( UU. No. 40 Tahun 2007), UU BUMN ( UU. No. 19 Tahun 2003 ) dan UndangUndang lain yangterkaitkan dengan aktivitas kegiatan bisnis, misalnya UU. No. 8 Tahun 1995tentang Pasar Modal ( UUPM, UU. No. 7 Tahun 1992 Jo UU. No. 10 Tahun1998 tentang Perbangkan, UU. Yayasan ( UU. No. 16 Tahun 2001 Jo UU.No.28 Tahun 2004 ) dan UU Lembaga Penjamin Simpanan ( UU. No. 24 Tahun2004 ) dan sebagainya ataueBerada dalam rezim Hukum Publik seperti UU. Keuangan Negara, UU. TindakPidana Korupsi ( Tipikor ), UU.

Bahkan yang menurut asasnya saham berada di dalam rezimUUPT, menurut pasal 2 huruf g UUKN, saham masuk dalam kategori bagian darikekayaan negara, karena saham adalah satu jenis surat berharga.Bahwa perbedaan pandangan permasalah ini antara UU Tipikor dan UUKN,UUBPK, UUPN, UUTJKN disisi lain disandingkan dengan UUBUM, UUPT,UUPM, UU Perbankan, UU Yayasan, UU LPS sisi lain, khususnya tentang hale 20 yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan kekayaan ( Negara ) yangdipisahkan.

Dari segi hukum bisnis, UUBUMN, UUPT, UU Perbankan,UULPS ,memang harus dipahami sebagai hukum khusus ( lex spesialis). UntukUUBUMN, UUPT versus UU. TIPIKOR dan UUKN dapat diberlakukan asas lex posteriori derogat legi prioiri. Disisi lain antara Tipikor, UU.KN, UU.PbN,UU. PUPN, UU.BPK, disatu pihak vs UU.BUMN, UUPT, UU. Perbankandipihak lain, seharusnya dapat diterapkan pula asas lex speciallis derogat legigenerali.

BUMN, UUPT, juga dalam UndangUndang Pos No. 38 Tahun 2009 tentang Pos dalam pasal 4 mengatakanpenyelengarakan pos dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukumIndonesia, yaitu Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Usaha Milik Swastadan Koperasi.Bahwa oleh karena hal tersebut merupakan Badan Hukum atau BUMN yaitu PT.Pesero yang secara hukum setiap tahunnya telah dipertanggung jawab oleh PT.Pos Pesero melalui rapat pemegang saham.

Hal inibukan saja bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat, namunjuga bertentangan dengan hukum (in casu UUPT);Hal. 36 dari 107 Hal.PUTS.NO.104/Pdt.G/2016/PN.Y yk.Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dibuktikan unsurperbuatan melawan hukum dan kesalahan tidak terpenuhi;Selain itu, unsur kerugian juga tidak terpenuhi, karena Tergugat tidakpernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikanPenggugat.

PNN), sebagaimanadimaksud dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT dikutip, sbb.:Pasal 97 ayat (6) UUPT:Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadapanggota Direksi yang karena kesalahannya atau kelalaiannyamenimbulkan kerugian pada Perseroan.Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan terhadap Tergugat Il selakuDirektur Utama PT.

PNN dan UUPT, tidak mengatur sanksihukum/sanksi pidana terhadap Direktur Utama yang tidak atauterlambat melaksanakan RUPS. Berdasarkan Pasal 79 ayat (2) dan (6)jo. Pasal 80 ayat (1) UUPT, dalam hal Direksi tidak melakukanpemanggilan RUPS, maka Penggugat (Komisaris Utama) dan Sadr.Ermawan Budhyarso atau Sdr. Bagantara atau Sdr. Kenny Pranantoatau Sdri.

Sedangkan apabila Penggugat mengajukan gugatanselaku Komisaris Utama terhadap Tergugat Il selaku Direktur Utama PT.PNN, maka hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena UU No. 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT)tidak memberikan hak dan kewenangan kepada Komisaris Utama untukmenggugat Direktur Utama Perseroan;Bahwa Penggugat baru dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat Illselaku Direktur Utama PT.

PNN), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97ayat (6) UUPT dikutip, sbb.:Pasal 97 ayat (6) UUPT:Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadapanggota Direksi yang karena kesalahannya atau kelalaiannyamenimbulkan kerugian pada Perseroan.Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan terhadap Tergugat Il selakuDirektur Utama PT.

Bahwa akta pemindahan saham atau salinannya harusdisampaikan kepada perusahaan dan direksi diwajibkanmemberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepadamenteri apabila terjadi peralinan ataupun pemindahan hak atas sahamsesuai Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) UUPT :Hal 18 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.

Dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UUPT dan Pasal 9 ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) Akta No. 3 telah mengatur mengenai tata caraperalihan saham yang dilaksanakan oleh PT SETYA BERSATU.Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UUPT :(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan aktapemindahan hak.(2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud oada ayat (1)atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Akta No. 3:(1) Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan