Transfersejumlah Rp. 25.000.000, ini yang terekam di PPATK ;. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2009 Pemohon diminta hadir olehBadan Reserse Kriminal Direktorat Ekonomi dan Khusus sesuaidengan Surat Nomor Pol : B / 504 / V / 2009 / Dit Il Eksus tertanggal27 Mei 2009 perihal Permintaan Informasi / konfirmasi tentangadanya indikasi dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang denganmelakukan transaksi keuangan yang mencurigakan ;.

., L.LMBahwa ahli bersedia diperiksa untuk diminta keterangannya sesuaidengan kapasitas saksi untuk memberikan keterangan sesuai dengankeahlian Saksi di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai dengansurat penunjukan saksi yang dikeluarkan oleh Kepala PPATK No.: R//HK.03.05/VI/2016 tanggal Juni 2016 perihal Penunjukan Ahli dalampemeriksaan terdakwa atas nama RAHMAN Bin TAJANG;Bahwa ahli pernah diminta keterangannya selaku Ahli dalam beberapaperkara tindak pidana pencucian diantaranya atas nama

(Ahli dari PPATK) di persidangan menyebutkan bahwa untuk tindakpidana pencucian uang harus dibuktikan predicate crimenya sebagaimanayang telah diatur dalam Pasal 2 UndangUndang Tindak Pidana PencucianUang bersamasama dengan tindak pidana pencucian uangnya dalam artibahwa tindak pidana yang disebut dalam Pasal 3 tidak bisa dilepaskan dariketentuan Pasal 2 UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang ;Bahwa selain hal tersebut di atas, ternyata Majelis Hakim tingkat bandingjuga telah bersikap inkonsisten

berikan adalah keterangan yangsebenarbenarnya;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwamembenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;8.Saksi Faisal Abdullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan yang sebenar benarnya;Bahwa saksi menjembatani komunikasi (verbal dan tertulis) antara BankMandiri dengan penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), BNN, otoritaspencucian uang (PPATK

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan olehpihak pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang berasal dari hasiltindak pidana;Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang adalahsebagaimana yang diatur dalam Undang Undang No.8 tahun 2010 Pasal 3,Pasal 4 dan Pasal 5.Bahwa Informasi yang disampaikan oleh nasabah tersebut pada saatpembukaan rekening sudah sesuai dengan data pada kartu Identitas;Bahwa profil nasabah atas nama MUHAMMAD ADAM sebagaimana yangditulis nasabah

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan olehpihak pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang berasal dari hasiltindak pidana;Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang adalahsebagaimana yang diatur dalam Undang Undang No.8 tahun 2010 Pasal 3,Pasal 4 dan Pasal 5;Bahwa penarikan tunai adalah transaksi penarikan dana yang ada di BRImelalui teller dan harus dilakukan oleh nasabah pemilik rekening, kalaupuningin diwakilkan harus disertai dengan surat kuasa nasabah yang

Ahliberpendapat bahwa di dalam UU TPPU tidak terdapat aturan khusus yangmengatur secara khusus mengenai penyitaan, sehingga ketentuan tentangpenyitaan dikembalikan kepada ketentuan umum (/ex generalis) hukumacara pidana, yaitu KUHAP; Bahwa Ahli berpendapat bahwa di dalam UU TPPU tidak terdapat aturankhusus yang mengatur secara khusus mengenai penyitaan, sehinggaketentuan tentang penyitaan dikembalikan kepada ketentuan umum (lexgeneralis) hukum acara pidana, yaitu KUHAP; Bahwa secara umum tugas PPATK

Sehingga pertanyaan penyidik mengenai apakah pihak PPATKmasih memonitor, bila ya sampai sejauhmana dan dipertanggungjawabkankepada siapa, Ahli menjelaskan bahwa PPATK tidak mempunyai tugas,fungsi dan kewenangan untuk melakukan monitoring terhadap rekening yangtelah diblokir/disita; Bahwa Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dankewenangan PPATK, berdasarkan Pasal 37 ayat (2) UU TPPU, PPATKbertanggungjawab kepada Presiden;Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa

merasa bisamembayar utangnya pada Jeany Junistine Muljoko karena terdakwa masihada uang di pihak ketiga ;Bahwa benar 3 cek lembar tersebut tidak bisa di cairkan karena rekeningterdakwa sudah di blokir tanggal 26 Mei 2011 dan tidak bisa mengisirekening itu lagi dan terdakwa waktu itu posisinya sudah ditahan ;Halaman 27 dari 44 Halaman Putusan Nomor:299/ Pid.B / 2017 / PN.JKT.PST.Bahwa waktu terdaka diperiksa di Polda jatim uang di rekening terdakwadiambil oleh Polisi alasannya terdakwa diperiksa PPATK

,MH : Bahwa saksi adalah Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK) di Jakarta. Bahwa dasar Ahli dalam memberikan keterangan sebagai ahli yaitu dasarpermintaan dari penyidik polres Samarinda dan surat tugas ari PPATK No.R/536/HK. 03.05/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017.

Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, ataukebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan.Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukandengan tujuan untuk neghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutanyang wajib dilakukan oleh pihak Pelapor sesuai dengan ketentuanUndang Undang ini.Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan denganmenggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindakpidana.Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK

kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyamerupakan hasil tindak pieana dengan tujuan menyembunyikan ataumenyamarkan asal usul harta kekayaan :nono= Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti Suratsurat yangdiajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Saksisaksi, Ahli, maupunketerangan Terdakwa sendiri sebagaimana telah terungkap di persidanganserta fakta fakta persidangan, unsur ini jelas terbukti;a Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli Tindak PidanaPencucian Uang dari Kantor Pusat PPATK

Per01/BL/2011 Bab IV angka 2 khususnya butir j, k,dan v yang pada intinya regulator perasuransian dan PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melarangperusahaan asuransi (/n casu Tergugat VI) untuk melakukanpenyetoran dana terkait dengan manfaat asuransi (dalam perkara aquo, pengembalian premi asuransi) kepada pihak yang ketiga yangidentitas atau datanya berbeda dengan data polis.

Dengan kata lainHalaman 113 dari 199 Putusan Nomor 395/Pat.G/2016/PN Dps24.dalam konteks pengembalian premi asuransi maka premi asuransiharus dikembalikan kepada pihak yang melakukan hubunganpembayaran dengan Tergugat VI, yaitu Tergugat ;Bahwa seandainyapun regulator perasuransian dan PPATK tidakmenerapkan larangan pengembalian premi asuransi kepada pihakketiga, in casu Penggugat , maka sudah menjadi logika yang umumbahwa Tergugat VI akan mengembalikan kelebihan pembayaran premiasuransi tersebut

Per01/BL/2011 Bab WN angka 2 khususnya butir j, k, dan vtersebut menguraikan bahwa regulator perasuransian dan PPATK melarang perusahaan asuransi (in casu Tergugat VI) untuk melakukan penyetoran dana terkait dengan manfaat asuransi (dalam perkara a quo, pengembalian premi asuransi) kepada pihak yang ketiga yang identitas atau datanya berbeda dengan data polis.

diperiksa di Penyidik Kejaksaan NegeriBandung dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaantersebut adalah benar dan telah ditanda tangani =;e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dantidak ada hubungan keluarga kepadaTerdakwa tersebut;Bahwa saksi bekerja di Sekretariat DPRDKota Bandung ; Bahwa jabatan Ebet Hidayat sebagaiSekretaris DPRD Kota Bandung ; Bahwa proses pencairan anggaran kegiatanpenyelenggaraan Rapat' Kerja PanitiaKhusus DPRD Kota Bandung tahun 2008dan 2009 antara lain pencairan diajukanoleh PPATK

pengajuanbiaya hotel setelah ada permohonan darihotel ;Bahwa yang memegang Surat tagihan darihotel adalah Terdakwa Asep Komara =;Bahwa yang melaporkan adanya kelebihanpembayaran adalah Terdakwa AsepKomara iBahwa yang melaporkan adanya selisihpembayaran tidak benar, saksi tidak tahu ;Bahwa Saksi tahu ada kelebihanpembayaran dari Terdakwa Asep Komaradengan memperlihatkan cek;Bahwa tanggung jawab saksi sebagai PPATsebatas administrasi; Bahwa saksi tidak pernah datang kelapangan; Bahwa saksi terima uang sebagai PPATK

Bahwa uang sebesar Rp. 38 juta yangdiberikan kepada Ebet Hidayat adalah uangdari kelebihan pembayaran dari Hotel ;Bahwa saksi tidak tahu uang tersebutdigunakan untuk apa, Cuma pada waktu ituEbet Hidayat sedang dirawat di rumahSakit ; Bahwa saksi tidak tahu ada selisin tagihan,dan tahunya setelah perkara ini mencuat;Bahwa saksi melihat langsung cekpengembalian dari Hotel Grand Pasundansebesar Rp. 94 juta tersebut, tapi katanyabukan uang kelebihan dan sebelumnyapernah menerima; Bahwa saksi menjadi PPATK

Kim Yong Ho selaku Presiden Direktur PT.Lotte Chemical Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat I : Irjen Firli Bahuri selaku ketua KPK RI
Terbanding/Turut Tergugat II : Kiagus Ahmad Badaruddin selaku ketua PPATK RI
Terbanding/Turut Tergugat III : Agung Firman Sampurna selaku Ketua BPK RI
Terbanding/Turut Tergugat IV : DR. Ardan Adiperdana, Ak., M.B.A selaku Ketua BPKP RI
Terbanding/Turut Tergugat V : Prof. H. M Ti

Ketua PPATK sebagai Turut Tergugat II.C. Ketua BPK sebagai Turut Tergugat III.D. Ketua BPKP sebagai Turut Tergugat IV.E. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Turut Tergugat V.F. Menteri Perhubungan sebagai Turut Tergugat VI.Supaya Majelis Hakim pemeriksa perkara memerintahkan Turut Tergugat ,Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V danTurut Tergugat VI melakukan penindakan secara hukum kepada Tergugat I,Tergugat Il, Tergugat III dan Tergugat IV.

Bank Negara Indonesia( Persero ) Cabang Ambon / TERGUGAT wajib bertanggung jawab atasseluruh uang milik Para Penggugat yang yang berada pada TabunganPlus (Taplus), Tabungan Plus (Taplus ) Bisnis dan DEPOSITO.Bahwa menurut Ahli Perbankan Nasional mantan Deputi Direktur Hukum &Staf Pemeriksa Keungan Bank Indonesia, Ketua Pusat Kajian PencucianUang Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PUKAUUI) dan KepalaPusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan ( PPATK RI) tahun 2002sampai dengan tahun 2011 DR

Citrawati menjawab adalahhasil dari usaha pempek.Bahwa Bank Mandiri kalau melihat ada transaksi keuangan yangmencurigakan biasanya akan melaporkan ke pihak PPATK (PusatPelaporan Analisis Transaksi Keuangan) dengan cara mengirim emailke instansi tersebut.Bahwa Rekening sdri. Citrawati masih ada saldonya sekitarRp.33.784.906,Bahwa Rekening tabungan milik sdri.

MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :e Bahwa benar ahli bekerja di PPATK.e Bahwa fungsi dari PPATK yang berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang ( UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah danmemberantas tindak pidana pencucian uang.e Bahwa fungsi PPATK, berdasarkan Pasa 40 UndangUndang Nomor 8 tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uangadalah sebagai berikut :e Pencegahan

dan Pemberantasan tindak pidanapencucian uang;e Pengolahan data dan Informasi yang diperoleh PPATK;e Pengawasan terhadap pihak pelapor; dan139e Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi keuanganyang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindakpidana lain sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (1).e Bahwa UndangUndang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan bahwa yangdimaksud dengan Tindak Pidana.e Bahwa Pencucian

dibacakan keterangannyadipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli Pernah dimintai keterangan sebagai Ahli oleh PenyidikDitreskrimsus Polda JambiBahwa Ahli saat ini saksi bekerja di Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan sejak tahun 2012 dan jabatan saksi saat ini adalahsebagai Spesialis Hukum Senior di Direktorat HukumBahwa sebelum memberikan keterangan sebagai ahli, saksi telahmendapatkan Surat Penunjukan dari Kepala Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan (PPATK

Bahwa Tugas dan jabatan serta tanggung jawab saksi di PPATK yaitumelaksanakan tugastugas yang diberikan oleh pimpinan dalam memenuhipermintaan keterangan ahli dari penyidik dalam tahapan penyidikan danJaksa Penuntut Umum dalam sidang pengadilan.

Bahwa berdasrkan Pasal 39 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaHalaman 130 dari 253 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN JmbPencucian Uang (UU TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah danmemberantas tindak pidana pencucian uang.Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang;b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;Cc. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dand. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi TransaksiKeuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atautindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)Bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana adalah suatu perbutan yangmemenuhi unsurunsur dalam suatu pasal yang menurut teori terdiri dariunsur objektif dan unsur subjektif.

ZUHRI sedangmelakukan transaksi / transfer / penarikan uang tunai di beberapa ATMdi Pekalongan.Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan beberapa rekening yangdigunakan para terdakwa oleh Ahli PPATK, saksi MUHAMMAD NOVIAN,SH, MH, berpendapat sesuai dengan keahliannya bahwa moduspencucian uang yang digunakan atau dilakukan oleh para terdakwa yaitumelalui:e Penggunaan rekening atas nama orang lain untuk melakukantransaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal darihasil tindak pidana, bertujuan agar

KHOIRUL ANAM, Terdakwa Ill.ZUHRI sedang melakukan transaksi / transfer / penarikan uang tunai dibeberapa ATM di Pekalongan ;Bahwa benar sebagaimana hasil pemeriksaan beberapa rekening yangdigunakan Para Terdakwa oleh Ahli PPATK yakni MUHAMMADNOVIAN, SH, MH, berpendapat sesuai dengan keahliannya bahwamodus pencucian uang yang digunakan atau dilakukan oleh ParaTerdakwa yaitu melalui :Penggunaan rekening atas nama orang lain untuk melakukantransaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal darihasil

Ahli ARDHIAN DWIYOENANTO, SH, MH, dipersidangan dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar ahli tidak kenal dengan terdakwa.Bahwa benar Dapat Ahlijelaskan, berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU),PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindakpidana pencucian uang.Bahwa Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 PP TPPU adalahsebagai berikut:1)pencegahan dan pemberantasan tindak pidanapencucian

uang;pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; danHal 130 Putusan Nomor : 859/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst analisis atau pemeriksaan laporan dan informasiTransaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidanapencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Putusan Nomor : 859/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pstpenyitaan, sehingga ketentuan tentang penyitaan dikembalikankepada ketentuan umum (lex generalis) hukum acara pidana,yaitu KUHAP.Bahwa mengenai penyitaan sebagaimana yang dipertanyakanoleh penyidik, Ahli berpendapat bahwa di dalam UU TPPU tidakterdapat aturan khusus yang mengatur secara khusus mengenaipenyitaan, sehingga ketentuan tentang penyitaan dikembalikankepada ketentuan umum (lex generalis) hukum acara pidana,yaitu KUHAP.Bahwa secara umum tugas PPATK

,LLM, di bawah sumpah pada pokoknyaberpendapat sebagai berikut : Bahwa ahli bekerja sebagai Analis Hukum Senior di Direktorat Hukum, PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dari tahun 2012 sekarang ; Bahwa Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutanatau turunan dari tindak pidana asal.

Permintaan Ahli PPATK(MUHAMMAD NOVIAN, SH, MH), terdapat ketidaksesuaian antara suratpermintaan Polda Kalbar (R/164/III/2014/Krimsusll tanggal 29 Agustus2014) dan jawaban PPATK (93/1.02.1/PPATK/03/14 tanggal 29 AgustusHal. 195 dari 250 hal. Put.

No. 2495 K/PID.SUS/201518.19.2014) dengan yang ada di BAP Ahli (permintaan ahli : R/706/VIII/2014tanggal 15 Agustus 2014 & penunjukan ahli : S173A/1.02.3/PPATK/2014tanggal 12 September 2014);Bahwa yang kami temukan justru Jaksa/Penuntut Umum sendiri yangmenguraikan faktafakta persidangan yang terdapat dalam surattuntutannya adalah faktafakta yang tidak terdapat atau tidak terungkap dipersidangan, hal ini dapat terlihat pada halaman 219 alinea ke 3 dalamsurat tuntutannya, yang menyatakan Berdasarkan

impor dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangandan Kementerian Dalam Negeri; halaman 245 Berita AcaraPersidangan tidak menerangkan pernyataan Ketua Majelis Hakim yangmengatakan untuk menyertakan suratsurat yang ditunjukkan olehTerdakwa kepada saksi tersebut (jumlah target penerimaan, proposalpermintaan bantuan, penyetoran uang SSPCP, expose narkoba) padasaat pembuktian (Sesuai dengan Barang Bukti Pledoi PenasehatHukum) (Sesuai rekaman persidangan);17) Keterangan Novian, S.H., M.H., Ahli PPATK

., PPATK Kecamatan Sambong sampaiPenggugat mengajukan surat gugatan ini;.

Tahun 2003 mutasi ke Bank Mandiri Cabang JakartaPermata Hijau sebagai Customer Services dan pada tahun 2007 mutasi keKantor Pusat Bank Mandiri sebagai stafT di Unit Anti Money laundering AKnow Your Customer Compliance Group yang saat ini menjadi AntiPencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Teroris Department sampaidengan saat ini.Tugas : Menjembatani komunikasi (verbal dan tertulis)antara Bank Mandiri dengan penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), BNN,otoritas pencucian uang (PPATK) serta KPK dalam masalah

Istana Mobil Trio Raya Palangka Raya atas nama konsumen TANIA DWI ANASTASIA beserta lampiran

Terdakwa baik langsung maupun tidak langsung bersumberdari orangorang yang mengikuti seleksi penerimaan CPNS di lingkunganPemkab Tapanuli Tengah pada tahun 2014;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkanketentuan Pasal 75 UU TPPU yang berbunyi dalam hal Penyidik menemukanbukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dantindak pidana asal, Penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asaldengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannyakepada PPATK

Lagi pula dalam ketentuan pasal tersebut diatas, tidak terdapat kalimatwajib yang bermakna imperatif sehingga dengan tidak adanya pemberitahuanoleh Penyidik kepada PPATK tidak serta merta mengakibatkan penyidikanterhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa menjadi batal;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan maupun duplik yang diajukanoleh Penasihat Hukum Terdakwa, serta bantahan maupun sangkalan yangdikemukakan oleh Terdakwa tidak dipertimbangkan lagi secara tersendirikarena tanggapan atas