Ditemukan 6225 data
95 — 23
dengan Ketua BapakJamaludin Karim, berkoordinasi dalam hal untuk penentuanharga, dengan 4 Lokasi sebagai rencana lokasi lahan TPA (tempatpembuangan akhir), lokasi 1 terletak dikampung rokem Dsbatukerbuih Kec.Pasean, Lokasi 2 di Ds.Telontorajeh,Kec.Pasean, lokasi 3 Ds.Telontorajeh Kampung Blok MursadehKec.Pasean, lokasi 4 Dsn.Kendal Ds.bindeng Kec.Pasean, danyang dipilih untuk tempat TPA adalah Lokasi 4 yang didasarkanoleh telaan staff melalui kepala BLH kepada Bupati selanjutnyadisertai pertimbangan tekhnis
Tugas tanggung jawab selaku KPA adalah, 1menyiapkan segala sesuatunya untuk mempermudah prosestranterdakwa pengadaan tanah TPA tersebut dari Pemkab kePemilik sesuai dengan UU dan aturan yg berlaku, 2. mengadakankoordinasi dengan panitia pengadaan termasuk mengadakankunjungan ke Lokasi, sebelum ditunjuk lokasi TPA.Bahwa benar Dasar hukum berupa petunjuk tehnis pelaksanaanpembebasan tanah dalam proyek Tempat Pembuangan Akhir(TPA) tahun 2009 di Desa Bindeng Kabupaten Pamekasantersebutdari petunjuk tekhnis
137 — 23
Inhil Tahun Anggaran 2012dengan pagu anggaranya sebesar Rp.123.650.000, (seratus duapuluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).Bahwa benar saksi menjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) sejak tanggal 20 April 2012 yang mana dasarnya yaitu SuratKeputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.
SARIPEK.Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yaitu :1.
Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatatas namaHalaman 92 dari 301 halaman Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2015/PN.Pbr2.3.Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatatas namaMenyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan kegiatatas nama Bahwa benar yang menjadi acuan atau pedoman saya dalammelaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) dalam kegiatan tersebut diatas adalah:a) Surat Perintah Kerja / Kontrak Nomor : 904 / DKPKP / P4 / IX /2012 / SPK66, tanggal 7 September 2012
243 — 328
./10/BJ/2015 TentangPenunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD),Pelaksana Tekhnis, Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa diDesa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi TahunAnggaran 2015, bersamasama dengan EDI SETIAWAN (Daftar Pencarian Orang)selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Jembatan di Dusun Marga SukaDesa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkanSurat Keputusan Kepala Desa Beringin Jaya
Bahwa saksi dalam kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam APBDes2015 adalah sebagai Bendahara Desa berdasarkan Surat Keputusan KepalaDesa Beringin Jaya Nomor : Kpts./10/BJ/2015 tanggal 26 Mei 2015 tentangPenunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desadi Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan SingingiTahun Anggaran 2015 dengan tugas dan wewenang sebagai berikut :e Melaksanakan pemungutan
dilaksanakanKementerian Dalam Negeri tahun 2015Bahwa ahli mengenal terdakwa atas nama BUDI PURNOMO sebagai KepalaDesa Beringin Jaya karena sesuai dengan jabatan ahli ada hubungan kerjadengan terdakwa namun ahli tidak memiliki hubungan kekerabatan denganterdakwa.Bahwa jabatan ahli dikantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan danKeluarga Berencana Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai KasubbidPengembangan Kelembagaan Desa dan Kelurahan dengan tugas yaituPenyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan tekhnis
104 — 53
olehketua Tim Pembina.Bahwa selaku Tim Pembina Manajemen Provinsi, saksi tidakpernah melaksanakan tugas selaku Tim Pembina pada RSUD M.Yunus Bengkulu.Bahwa saksi ada mengesahkan DPA BLUD untuk RSUD M.Yunus Bengkulu tahun 2012 adalah senilai Rp.59.400.000.000,0 dan sumber dana secara keseluruhan masihmerupakan APBD Propinsi Bengkulu.Bahwa tahun 2011 saksi juga menjabat selaku DewanPengawas dan pedoman saksi dalam melaksanakan tugasselaku Dewan Pengawas adalah Permendagri No. 61 Tahun2007 tentang pedoman tekhnis
Yunus Bengkulu telahmenjadi PPK BLUD penuh, dimana pembayaran honor padapengelola Manajemen BLUD adalah tidak sah;Bahwa Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 tahun 2010tanggal 31 Desember 2010 tentang petunjuk pengelolaankeuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD) RSUDadalah tidak dianggap sebagai dasar pedoman untukmemberikan Remunerasi kepada pejabat atau pegawai BLUD;Bahwa mengenai Surat Keputusan Direktur RSUD BengkuluNomor : 188.4/1081.a/UM.1/2011 tentang Penetapanhonorarium pemimpin, pejabat tekhnis
XXXVIII tahun 2009 makadengan otomatis aturan yang digunakan adalah PermendagriNomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman Tekhnis pengelolaamkeuangan BLUD, sehingga surat Keputusan Gubernur BengkuluNomor : F. 148. XXXVIII tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009tersebut dinyatakan gugur dan tidak berlaku lagi;Bahwa setelah ditetapbkan BLUD penuh pada tahun 2010 pihakRSUD M. Yunus Bengkulu tidak boleh melakukan pembayaranhonor Tim Pembina Manajemen karena Surat KeputusanHal 193dari 68 hal, Put.
ALMAN NOVERI, SH.MH
Terdakwa:
Dr.HUSNI THAMRIN, SH.,MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN Alm
109 — 122
Hitungan tekhnis RAB/EE;c. Rencana Kerja dan syaratsyarat;d. Dokumen pengadaan Barang dan Jasa.Softcopy digunakan Panitia Pengadaan untuk di Uploaddi LPSE dalam rangka pelaksanaan proses lelang,sedangkan dokumen hardcopy digunakan kelengkapandokumen.Bahwa saksi kenal dengan Sdra. EMRALD BALAPUTRA sejaktahun 2013 saat menjadi staf saya di Dinas PU Kota Bengkulu dantidak memiliki hubungan keluarga.Bahwa saski kenal dengan Sdra.
Seluma adalahsebesar Rp.490.461.000, (empat ratus sembilan puluh juta empatratus enam puluh satu ribu rupiah).Bahwa produk yang dihasilkan atau yang dibuat oleh konsultanperencana atas perencanaan kegiatan tersebut adalah : Gambar Rencana; RAB EE; Spesifikasi tekhnis; Bill Of Quantity (BQ); Laporan Pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir.Sepengetahuan saya pelaksanaan perencanaan atas kegiatanpeningkatantersebut telah selesai dilaksanakan' sekira bulanSeptember 2013 dan saya tidak mengetahui
Seluma T.A.2013 tersebut adalah dilaksanakan denganfull EProc, dimana pengumuman dilaksanakan melalui website/portal pengadaan nasional di LPSE, sedangkan proses pendaftaran,pemasukan dokumen penawaran dan sistem evaluasi dilaksanakanmenggunakan LPSE, dimana berdasarkan dokumen penawaranyang masuk selanjutnya dilakukan koreksi aritmatik, evaluasiadministrasi, evaluasi tekhnis, dan evaluasi harga, biaya kemudiandilanjutkan dengan evaluasi isian dokumen kualifikasi, dimanaperusahaan yang memenuhi syarat
64 — 38
Saksi sampaikan ke kepala dinas bahwa tugas ini terlalu beratuntuk saya karena saya bukan tenaga tekhnis tapi kepala dinas katakan bahwalaksanakan saja karena diperintahkan maka Saksi terima saja ;Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah menjadi PPTK ;bahwa menurut saksi yang salah dalam perkara ini adalah Kepala Dinas ;bahwa Saksi tahu tidak tentang prosesproses perjanjian kerja, SPMK, dan suratsuratlain.
83 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tuan Kusumahadi selaku Pengendali Mutu, Tuan Mashud selakuPengendali Tekhnis, Tuan Ali Ahsan selaku Ketua Tim, TuanSugianor selaku Anggota Tim, kesemuanya berkantor di BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan PropinsiKalimantan Selatan, Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 32,5 Banjarbaru,Kalimantan Selatan;Hal. 1 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Il/Pembanding;dan:Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Cq.
JUHANI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Intervensi:
SYAMSIAH BINTI H. DAHLAN,Cs
281 — 163
Bahwa penerbitan Sertpikat Hak Milik (SHM)12329 telahmendapatkan Pertimbangan Tekhnis Pertanahan dalam Penerbitan IzinPerubahan Penggunaan Perubahan Tanah atas tanah Hak Milik HusniDahlan yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbarusebagaimana Risalah Nomor 98/2013 Tanggal 18 Oktober 2013 (videbukti T II Intv3=T2.43);10. Bahwa Muhammad Husni Dahlan mulai tahun 2014 sampaidengan tahun 2019 telah membayar pajak Bumi dan Bangunan untukSertpikat Hak Milik (SHM)12329 (vide bukti T II Intv5);i.
704 — 631
Dokumen lingkungan berupa UKLUPL / AMDAL.Rekomendasi dari Tim Tekhnis dinas terkait.Surat Pernyataan pemenuhan Komitmen dari pihak PT. TNIBahwa benar 3 hal tersebut diatas harus disampaikan/diteruskan kepadapihak kantor DPMPTSP Kab. Muaro jambi, apabila 3 hal tersebut sudahdisamapaikan maka pihak Kantor DPMPTSP kab.
PT. Hutarma Karya (Persero)
Tergugat:
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lampung Selatan Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
106 — 24
HK.WVI/Mm.002/I/2015, Hal:Undangan SCM Tahap 2 Proyek Pembangunan Jalan Poros Kabupaten11.12.Lampung Selatan, tanggal 5 Januari 2015 (Bukti P 12), yang pada intinyamenyampaikan bahwa: Sehubungan dengan proses penyusunan perencanaan tekhnis yangbelum sampai ketahap mekanisme asistensi perencanaantekhnis,maka kegiatan fisik lapangan belum dapat PENGGUGAT laksanakan; Sehubungan belum adanya kegiatan fisik di lapangan, maka untuksementara kegiatan PENGGUGAT laksanakan di kantor PENGGUGAT diJI.
209 — 558
daftar ulang;c. pencabutan izin oleh Bupati.(2) Izin dicabut apabila :a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 1 (satu) tahunsejak izin dikeluarkan;b. melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasalpasal dalamPeraturan Daerah ini;35.Bahwa Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2014tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2a)Perda Kabupaten Bekasi No.09 Tahun 2007 tentang Izin PemanfaatanLimbah Non B3 yang Bernilai ekonomis mengatur tentang tekhnis
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
ANSHARULLAH JAMAL T, S.E.
158 — 85
Konawe Utara serta beberapaKepala SKPD pada instansi tekhnis yang terkait; Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah anggaran pengadaan tanahtahun 2015 terlaksana sesuai dengan jumlah anggaran atau tidak; Bahwa saksi mengatakan tidak benar keterangan dari terdakwa SulkarnainSinapoy pada berita acara pemeriksaan penyidik pada point 15, yangmengatakan bahwa Terdakwa Sulkarnain Sinapoy pada tanggal 3 Februari 2015pernah menyerahkan dana kepada saksi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
145 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 300 K/PID.SUS/2017Pasal 7 ayat (3) : Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)dan Pengawas Pekerjaan merupakan TimPendukung Pejabat Pembuatn Komitmen(PPK) untuk membantu pelaksanaanbarang/jasa;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 1/7 tahun 2003 tentangKeuangan Negara:Pasal 3 point 1 : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundangundangan, efisien,ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilandan kepatututan;Bahwa berdasarkan UndangUndang
Karenaberdasarkan hasil analisa Tekhnis apabila dipaksakan sesuai denganspesifikasi dalam kontrak awal maka akan beresiko terhadap Kualitas dankekokohan struktur bangungan yang sudah pasti akan menimbulkandampak terhadap keselematan manusia yang menggunakannya dikemudianhari;Bahwa patut diduga hasil perhitungan dari BPKP merupakan hasil copypaste dari hasil pemeriksaan ahli Drs. Zahrul Harmen, ST.MM tanpamelakukan pemeriksaan kelapangan lebih lanjut.
224 — 61
Saksi tidak mengetahui secara pastidetail saat pelaksanaan dilapangan secara tekhnis, karena telah dikerjakansendiri olen Terdakwa yang Saksi kenal dan tahu punya keahlian dalaminstalasi Genset;Bahwa dalam menyerahkan kegiatan tersebut tidak ada Surat Kuasapengerjaan hanya secara lisan dengan dasar kepercayaan saja denganpertimbangan Terdakwa sudah ahli dalam instalasi Genset dan itu sudah Saksiketahui saat di Jakarta, ketika Terdakwa sebagai marketing dari PowerlinkGenerator Set di Bandung dan saat
RAKOMEL;Bahwa setelah merasa cukup melalui komunikasi via WA maupun telepon dandipastikan bahwa dokumen penawaran administrasi harga dan tekhnis sudahlengkap, Terdakwa meminta Saksi YOHAN untuk mengupload nya di sistemLPSE;Bahwa berawal di sekitar bulan Januari 2018, ketika Terdakwa masih sebagaimarketing genset di PT. Sumber Aneka Power Bandung, Terdakwa membukaSistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Indonesia.
219 — 58
farmasi dan alat kesehatan serta konsumer produk.Bahwa PT Parit Padang tidak pemah menjadi rekanan di RSUD SekarwangiKabupaten Sukabumi.Bahwa PT Kasih Karunia Kekal (K3) hanya pernah meminta PT Parit Padang untukmenerbitkan surat dukungan dan penawaran harga obatobatan serta alat kesehatanpada tanggal 01 Juli 2009 namun produk yang didistribusikan oleh PT Kasih KaruniaKekal ke RSUD Sekarwangi tidak pernah membeli dari PT Parit Padang sesuaidengan lampiran Serita Acara Klarifikasi dan Negoisasi Tekhnis
Bogor.Bahwa PT Indofarma Global Medika didirkan sejak tahun 1998 dan saksi sebagaiKepala Cabang sejak Pebruari 2009 dan PT Indofarma Global Medika bergerakdibidang farmasi dan Alat Kesehatan.Bahwa PT Indofarma Global Medika tidak pemah menjadi rekanan di Rumah SakitSekarwangi Kabupaten Sukabumi.Bahwa PT Kasih Karunia Kekal kepada perusahaan saksi pemah meminta suratdukungan untuk penawaran harga obat generik pada tanggal 30 Juni 2009 sesuaidengan lampiran Serita Acara Klarifikasi dan Negoisasi Tekhnis
92 — 14
kebersihandi RSDBasemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2012 dr.Eddy Kenedy,SpB.Fisa Bin H.Soekeri Wasip selaku Direktur dan Penggguna AnggaranRumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam kemudianmenerbitkan Surat Keputusan Nomor : 800/071/ RSDB/ tahun 2012 tanggal18 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) tahun anggaran 2012 dimana dalam surat keputusan tersebut Sdr.terdakwayang secara struktural menjabat Kepala Bagian Tata Usahaditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis
231 — 58
Suyatno KepalaCabang PT Adhi Karya Semarang, kemudianterdakwa menyuruh staf bernama Agung Subgyo83untuk mencari informasi ke Dinas PU PwmkabKendal:Bahwa setelah Terdakwa mendapat laporan daristaf tersebut, kemudian memerintahkan untukmengikuti persyaratannya;Bahwa sebelum lelang dilakukan pernah ketemudengan Pak Suyatno, yang mengatakan jika nantimenang lelang maka Hutama Karya akandibebani untuk membayar pinjaman Pemkab;Bahwa Hutama Karya menang lelang karenatelah memenuhi tekhnis dan administrasi
96 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1016 K/PID.SUS/2016korupsi Penggunaan Anggaran Kegiatan Program HarmonisasiRancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RencanaTata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara Tahun 20072027pada BAPPEDA Provinsi Maluku Utara, Kegiatan KoordinasiPemantapan Sail Indonesia di Morotai, Kegiatan PeningkatanKemampuan Tekhnis Aparat Perencanaan, dan Kegiatan PeningkatanRencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara TahunAnggaran 2010, yang dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa benar saksi
170 — 115
Putusan No.1659/Pid.Sus/2016/PN.Jkt UtrBahwa Ahli adalah salah satu dari anggota Tim yang melakukanpemeriksaan tekhnis laboratoris kriminalistik terhadap barang buktibahan peledak berdasarkan permintaan dari penyidik Densus 88,dimana barang bukti yang disita oleh penyidik Densus 88 dariTerdakwa yang bernama Taufik Hidayat alias Salman serta yangditemukan pada saat terjadi kontak senjata antara sipil bersenjatadengan aparat kepolisian pada tanggal 17 Agustus 2015 ;Bahwa barang bukti yang telah Ahli
55 — 13
saksi), SUDARTO, AZIS, dan ASIHTRISUSANTI41e Bahwa benar terkait kapasitas saksi ditunjuk selaku anggota panitia,saat itu saksi pernah diperintah oleh saksi SutardiiSPd selaku KetuaPelaksana kegiatan untuk mengawasi kegiatan Tukang bersamadengan saksi Drs.Setyo Susilanto yang merupakan Seketaris kegiatandan juga bersama saksi Sutardi yang merupakan Guru Seni Rupahanya selama 2 (dua) hari, dikarenakan setelah itu saksi ada kegiatanDinas selama 10 (sepuluh) hari di Kota Bandar Lampung.e Bahwa benar tekhnis