Ditemukan 742 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menan melwan mantan menimpan mensen menyan mendan mentan menhan mespan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 11-05-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 38/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 3 Nopember 2015 — Dra. Hj. Sittiara, M.Si Sebagai Penggugat Melawan : Walikota Makassar Sebagai Tergugat
117 — 40
  • Bukti P36 : Foto copy sesuai asli kliping Koran Harian Berita Kotatanggal 21 September 2015 dengan judul Ibe : Makassar Bakal37.Bukti P37 : Foto copy dari foto copy print out Humas Menpan RBdengan judul Kada tak boleh Sewenangwenang Berhentikan Pejabattanggal 15 Agustus 2014:38.Bukti P38 : Foto copy dari foto copy print out Berita Republika.co.idWalikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto akan melawanterhadap putusan Komisi Aparatur Sipil Negara39.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 27-09-2019 — Putus : 07-01-2020 — Upload : 07-01-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 98/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 7 Januari 2020 — Penggugat:
MATIUS TAMBING, SP
Tergugat:
WALIKOTA PALOPO
135 — 83
  • Tergugat menerbitkan surat keputusanpemberhentian kepada Penggugat bukan kemauan Tergugat namunatas perintan berdasarkan Surat Keputusan Bersama dari MenteriDalam Negeri, Menteri Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara(BKN), tanggal 13 September 2018, dimana Surat keputusanbersama tersebut telah dikuatkan berdasarkan Putusan MahkamahKonstitusi Nomor: 87/PUU/ XVI/2018 yang amarnya berbunyi:Seorang PNS yang melakukan penyelewengan terhadap Pancasiladan UU Dasar 1945 adalah wajar dan beralasan menurut
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 05-09-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 22-01-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 53/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
M. YANIS W
Tergugat:
BUPATI PELALAWAN
176 — 159
  • Menpan dan RB Nomor : 15 Tahun 2018.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum
Register : 11-02-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 125/Pid.B/2019/PN Smg
Tanggal 15 April 2019 — Penuntut Umum:
LILIANI DIAH KALVIKAWATI,SH
Terdakwa:
SUPRAPTO BIN ALM KASLAN PRAYITNO
71 — 6
  • SUTRISNO) tertanggal 27Oktober 2014, dengan Nomor : K2830/X.524/99 perihal Surat pengantarPermohonan Dispensasi perpanjangan Waktu Pemberkasan CalonPegawai Negeri Sipil, yang di tujukan kepada Semua kepada kantorRegional BKN, dan Direktur Pengadaan PNS, sehingga Pak ASROmenjanjikan untuk pengangkatan tersebut agar menunggu sampaidengan batas waktu yang belum dapat di tentukan, dan saya memintauang untuk dikembaliukan, akan tetapi Pak ASRO mengatakan bahwauang tersebut telah di serahkan kepada staf Menpan
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 26-10-2010 — Putus : 24-11-2011 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 1711/PID.B/2010/PN.TNG
Tanggal 24 Nopember 2011 — PURWANTO, SH., MH.
176 — 40
  • Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) eksemplar surattertanggal 31 Januari 2008 yang ditujukan kepada Panglima TNI,Menhankam, Menteri Perhubungan, Menpan, Menteri BUMN danKetua Mahkamah Konstitusi dan 1 (satu) eksemplar surat tertanggal31 Oktober 2009, yang ditujukan kepada Kapolri dengan tembusanke 23 Instansi Pemerintah, tetap terlampir dalam berkas perkara ;4.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Kepegawaian
Register : 27-10-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 19-03-2018
Putusan PTUN JAMBI Nomor 17/G/2017/PTUN.JBI
Tanggal 1 Maret 2018 — RIDWAN, IB vs BUPATI BUNGO
133 — 71
  • Bupati kami tidak tahu karenatidak dikasih tembusan, kemudian datang surat yang kedua dari KASNtanggal 03 Februari dan kami mendapat fotokopinya disitu menjelaskanbahwa langkah pertama Non Job adalah hukuman disiplin berat,pemberhentian dari Jabatan adalah merupakan disiplin berat dan jikadisiplin berat harus melalui tahapantahapan sebagaimana yang diaturdalam PP No. 53 tetapi ini tidak dilakukan seperti itu sehingga dalamsurat itu diminta kembali kepada aturan yaitu PP No. 18 Tahun 2016maupun surat Menpan
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-01-2017 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 26-01-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 142/PDT/2016/PT.BTN
Tanggal 18 Januari 2017 — LAILI ANITA, S.Pd., warga negara Indonesia, pekerjaan Guru DPK di SMP PGRI 35 Serpong Kota Tangerang Selatan, beralamat di Komplek Batan Indah Blok C No. 21, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Penggugat; Lawan 1. CARTAM, S.Pd., M. Pd. selaku Ketua PPLP PGRI Kota Tangerang Selatan pada tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012 beralamat Jl. Poncol I Rt 002/010 No. 99 Kel. Kampung Sawah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Tergugat; 2. ALI SUSANTO, MM.,Pd. selaku Kepala Sekolah SMP PGRI 35 Serpong tahun ajaran 2009-2012, beralamat di Jl. Cilenggang II Rt 02/01 No. 55 Kelurahan Serpong Kota Tangerang Selatan selajutnya disebut sebagai Turut Terbanding I/Turut Tergugat I; 3. PPLP PGRI PROV. BANTEN, (dulu bernama YPLP), beralamat Jl. Raya Jakarta No. 1 Kemang Serang Banten, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II/Turut Tergugat II; 4. PGRI PUSAT/ PPLP PGRI PUSAT, beralamat Jl. Tanah Abang III No. 24 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III/Turut Tergugat III; 5. DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN, beralamat Jl. Buana Loka Sektor 12 Bumi Serpong Damai Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV;
53 — 18
  • Oleh PGRI Pusat (TT Ill) juga telah merespondengan menerbitkan surat Proses dan Alternatif Putusan Perselisihanantara Guru DPK SMP PGRI 35 Serpong Tangerang Selatan Prov.Banten dengan Ali Susanto kepala sekolah Penggugat.Surat tersebuttelah disampaikan kepada Kantor Menpan RI dan ditembuskan kepadaInstansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah.Tergugat telahmempunyai tujuan lain dengan tidak memberikan penyelesaianterhadap TT , justru telah memposisikan Penggugat sebagai pihakyang salah dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-09-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 342 K/TUN/2016
Tanggal 23 September 2016 — Dra. Hj. SITTIARA, M.Si vs WALIKOTA MAKASSAR
71 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., selaku SekretarisKota Makassar dan selaku kordinator Pansel telah diberi petunjuk dandiarahkan oleh pihak Menpan & RB untuk berkordinasi dengan KASN,tetapi tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi ic saksi Ibrahim Saleh,S.E., M.Si.;Demikian pula seluruh panitia seleksi berasal dari unsur eksternalpadahal yang seharusnya hanya berjumlah 55% dari jumlah panitiaseleksi, serta berjumlah 31 orang melebihi dari jumlah yangseharusnya minimal 5 orang dan maksimal 9 orang;b.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 29-03-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 14/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 25 Juli 2019 — Penggugat:
ANDI SULPADLI
Tergugat:
Bupati Kutai Timur
236 — 357
  • denganNomor 800/111/BKPP/2018 tentang mohon pertimbangan hukuman PNSKabupaten Kutai Timur yang melakukan tindak pidana korupsi tidakdijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat untuk 7 (tujuh)orang termasuk Penggugat tetapi sampai dikeluarkan suratpemberhetian ini surat dikirim ke Kepala BKN itu tidak ada tanggapan;Bahwa di arsip kepegawaian tidak ada data terkait pemberhentiansementara ;Bahwa kalau diberhentiak sejak bulan Desember 2013 itu konsekwensiSaksi memahaminya kalau mengacu ke surat Menpan
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 70/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
ALBINUS OKTOVIANUS KASE, S.Sos, M.AB
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
87 — 116
  • Sehingga kewenangan berada pada PPK ; penegakan hukum harus dilakukan sebagai upayamelaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) tentangReformasi Birokrasi yang membutuhkan koordinasi dan komunikasi dengan sejumlah pihak ;Halaman 21 dari 66 halaman Putusan No. 70/G/2019/PTUNKPGKemendagri akan terus berupaya semaksimal mungkin untukmelakukan koordinasi yang intensif bersama MenPAN & RB,KPK dan BKN untuk mencoba mendorong agar upayapenegakan hukum bagi ASN ini bisa dilaksanakansemaksimal mungkin ; Memang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 72/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
MOH. BASUNI MUSTOFA, S.T
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
80 — 26
  • Sehingga kewenangan berada pada PPK ; penegakan hukum harus dilakukan sebagai upayamelaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) tentangReformasi Birokrasi yang membutuhkan koordinasi dan komunikasi dengan sejumlah pihak ;Halaman 20 dari 65 halaman Putusan No. 72/G/2019/PTUNKPGKemendagri akan terus berupaya semaksimal mungkin untukmelakukan koordinasi yang intensif bersama MenPAN & RB,KPK dan BKN untuk mencoba mendorong agar upayapenegakan hukum bagi ASN ini bisa dilaksanakansemaksimal mungkin ; Memang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Kepegawaian
Register : 05-05-2009 — Putus : 23-07-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN KUPANG Nomor 11/G/2009/PTUN-KPG
Tanggal 23 Juli 2009 — Drs. IMANUEL PELLOKILA, M.Si vs BUPATI KUPANG
104 — 50
  • penyidikan untukdi proses sesuai ketentuan hukum = yang berlaku ;Disini jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai prestasiyang baik dalam melakukan koordinasi kepada Dinas dinas/ SKPD yang berada dibawahnya ; Misalnya kasus Pengadaan Laptop yang sekarang sedangdilidik oleh pihak Kejaksaan Negeri Kupang dan kasuskasus lainya lagi seperti kasus pembelian kapal, yangsemuanya akan dilaporkan kepada pihak yang berwajibagar dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlakuBahwa berdasarkan Surat Edaran MENPAN
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 30-05-2012 — Putus : 02-08-2012 — Upload : 04-09-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 87/G/2012/PTUN.JKT
Tanggal 2 Agustus 2012 — Drs. Nicolaus Wenda;Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
41 — 26
  • Meminta Baperjakat tingkat kabupaten memberikan pertimbangan atas aspekaspek personal yang melekat pada PNS tersebut dalam rangka menjaminkualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan PNS tersebut dalam jabatanStruktural; 22222222 2 noon nena nn nnn Menetapkan perpanjangan BUP PNS tersebut secara bertahap untuk setiap 2(dua) Bahwa persyaratan yang bersifat prosedur maupun bersifat substansisebagaimana dimuat dalam PP maupun syarat yang bersifat teknis proseduralsebagaimana dimuat dalam Surat Edaran MENPAN
Pengadilan PN BOJONEGORO Pidana Umum Penipuan
Putus : 01-12-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 270/Pid.B/2016/PN Bjn
Tanggal 1 Desember 2016 — Netti Nungki Sayekti Binti Tarimin
48 — 16
  • Bojonegoro ;Bahwa terakhir penerimaan CPNS tahun 2014 di Pemkab Kab.Bojonegoro, bulan NopemberDesember tahun 2015 tidak ada formasipenerimaan CPNS baik tambal sulam maupun Pegawai Tidak Tetap(PTT) ;Bahwa Proses Rekrutmen CPNS ke MENPAN, penambahan jumlahpegawai di beritahukan ke masyarakat umum melalui Media baikElektronik maupun Koran.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 30-07-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 78/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
THEODORUS TOTNAY, S.Ag
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
88 — 37
  • penipuan buka korupsl;Halaman 55 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUNKPGBahwa ahli belum membaca secara lengkap putusan MK Nomor 87Tahun 2019;Bahwa apabila seseorang sudah memangku jabatan dan melakukankorupsi, berapapun jumlah kerugiannya tetap harus di PTDH; Bahwa yang penting sudah ada putusan pengadilannya, mengenai adaatau tidaknya kerugian negara di kembalikan kepada Majelis Hakim untukMEMUTUSKAN; 222222 2n nnn nen nnn n nn en enn nen een nn enn eee nn nn nnnenneneeBahwa setelah aturan dari Menpan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-09-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 245 PK/Pdt/2014
Tanggal 24 September 2014 — 1. NI PUTU HARIASIH, DKK VS 1. EDDY LAYANTO, DK
113 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • copysurat kuasa Tergugat II dan copy barang bukti Tergugat I yang berupa copyminuta akta) sebagai barang bukti yang akan dilampirkan dalam memoripeninjauan kembali;Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ParaPenggugat telah melaporkan Perkara Perdata Nomor 488/Pdt.G/2008/PN Dps.yang sarat akan mafia peradilan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, BadanPengawas Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial RI, Ketua DPR RI, Komisi IIIDPR RI, Mensetneg RI, Menkumham RI, Menkopolhukam RI, Menpan
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 30-01-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 3/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
TAUFIK RAHMAN, ST
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
149 — 101
  • Seharusnya demikian, tetapi saksi abhlitidak mengerti mengapa PPK nya mengaktifkan kembali padahal aturannyasudah jelas ;bahwa setahu saksi ahli SK yang lama sanksi disiplin di batalkan lebih dulu,baru bisa diterbitkan SK yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku inisesual dengan Menpan, KPK , BPK mendorong untuk dilakukan penegakanaturan kepegawaian terhadap PNS yang terkena tindak pidana korupsi ;bahwa menurut saksi ahli SK yang dikeluarkan dari segi substansinya benarbahwa isinya sama bahwa
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 27-09-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 15-01-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 94/G/2019/PTUN.MKS
Tanggal 15 Januari 2020 — Penggugat:
ANDI AMIRUDDIN JUSUF, S.H
Tergugat:
WALIKOTA PALOPO
94 — 43
  • Dihukum penjara ..................ccc eee ee eee cece eee eeeeeeneeeeneees dst.Bahwa selain itu Tergugat menerbitkan surat keputusan pemberhentiankepada Penggugat bukan kemauan Tergugat namun atas perintah berdasarkanSurat Keputusan Bersama dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Menpan RB danBadan Kepegawaian Negara (BKN) , No. : 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018dan No. 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai NegeriSipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 07-02-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 7/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 14 Mei 2020 — Penggugat:
JUDIRMAN LUMBAN GAOL
Tergugat:
Bupati Simeulue
289 — 155
  • Bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(Menpan RB) melalui suratnya tertanggal 28 Februari 2019 telah mengirimkansurat yang salah satunya ditujukan kepada Bupati/Walikota, yang berisiPetunjuk pelaksanaan penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telahdijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukumtetap (vide bukti T5);5.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 27-06-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 15/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
MULYADI UMAR, S.E.
Tergugat:
BUPATI BUNGO
257 — 115
  • Bahkan di dalam surat Menpan tersebut, PPK di kenaisanksi administratif apabila tidak melaksanakan penjatuhanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap PNS yangdihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.