Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-07-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 15 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
NOVITA, SH.
Terdakwa:
MASHURI, SE BIN MAHADI
11787
  • rekanan sedangkan pembayaran tetapdilakukan karena FHO bukan salah satu syarat pencairan yang ditetapkan dari DPPKAD;Bahwa pekerjaan tersebut dibayarkan pada saat saksi menjabatselaku PPK karena FHO tidak menjadi salah satu syarat pencairan dikeuangan;Bahwa Pokja Ill melakukan rapat penyampaian hasil evaluasipelelangan yaitu pada saat rapat evaluasi kualifikasi, Gunawan, SKMmenyampaikan hasil evaluasi pelelangan untuk dibahas secarabersamasama, yang dibahas adalah hasil evaluasi administrasi,evaluasi tekhnis
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg
Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
4992300
  • Lumban Tobing sebagai KepalaHalaman 84 dari 1100 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PN PlgBPKAD, Koordinator bidang anggaran, sedangkan Terdakwa Ikhwanuddintidak termasuk dalam team TAPD;Bahwa kaitannya dengan apa yang diprogramkan didalam APBD itu adabantuan posnya kemudian terkait dengan terdakwa lkhwanuddin sebagaikepala Kesbangpol;Bahwa saksi selaku ketua TAPD ini adalah menyusun plafon anggaran jaditidak ada detail tekhnis anggaran, itu dikumpul oleh masingmasingkoordinator, kalau untuk kontrol
    saksi tidak mengetahui tentang persyaratan calonpenerima hibah karena ini dilaksanakan oleh instansi, tekhnis kami dari TAPDhanya sampai plafonplafonnya saja tapi secara sepintas ada beberapa halbahwa calon penerima hibah tidak boleh berulang menerima, setelah itu adasyarat beberapa tahun sudah terdaftar pada pemertintah daerah tapi saksitidak tahu persis ;Bahwa saksi tahu jika ada Permendagri yang mengatur tentang persyaratancalon penerima hibah ;Bahwa saksi telah diperiksa oleh kejaksaan sebanyak
    , tekhnis itu tugasnya SKPD, TAPD tidak lagi disitu dan saksitidak melakukan verifikasi dan tidak melaporkan kepada Gubernur;Bahwa dari apa yang sudah menjadi anggaran tadi, saksi atau tim TAPDlainnya tidak ada kontrol, karena TAPD itu hanya mengantarkan sampaimenjadi APBD kalau pelaksanaan itu tugas masingmasing SKPD;Bahwa terdakwa Ikhwanuddin pada saat itu sebagai kepala Kesbangpol dantidak terdakwa tidak menjadi salah satu diantara koordinator, terdakwasebagai pengguna APBD;Bahwa dalam penggunaan
    Bahwa sebagai ahli saya tidak memasuki wilayahwilayah tekhnis tentangbagaimana itu diatur tetapi secara konsepnya saya memahami karena ahlimerupakan bagian dari penyusunan ketentuanketentuan itu, salah satucontoh misalnya ahli adalah ketua tim penyusunan UU No.17 tahun 2003, UUNo.1 tahun 2004 dan No.15 tahun 2004.
    ;Bahwa hubungan SKPD dengan pengelolaan keuangan adalah SKPD ituyang dipersepsikan sebagai peran pemegang menteri tekhnis tetapi dia tidakterlalu besar sehingga dia kemudian disana melakukan bukan sebagaikuasanya menteri tetapi sebagai pengguna anggaran, mestinya setiap SKPDitu menurunkan karena didalam suatu organisasi tadi pola bahwa Presiden,Menteri Keuangan dan Menteri Tekhnis itu akan tercermin didalam SKPD;Bahwa perbedaan BPKAD, PPKD dan BUD adalah Peran menteri keuanganitu adalah menyusun
Register : 13-10-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 3 Februari 2015 — Ir. BONAPARTEI Bin SIUS
10323
  • Produksi dan Industri (EKSPIN) TempatPemungutan Hasil Hutan (TPHH) Katingan Kuala mempunyai tugas membantu DinasKehutanan Kabupaten Katingan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahdibidang kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi :a) Melakukan monitoring dan evaluasi urusan ketata usahan/pembinaan staf,yaitu yang menyangkut masalah kepegawaian dan hakhaknya.b) Melaksanakan tugas dinas, tertib peredaran hasil hutan, penyelenggaraanadministrasi tata usaha kayu dan pengawasan tekhnis
    Putusan Nomor 56/Pid.SusTPK/2014/PN Plkmelaksanakan penyelenggaraan pemerintah dibidang kehutanan sesuai denganketentuan yang berlaku meliputi :a) Melakukan monitoring dan evaluasi urusan ketata usahan/pembinaan staf,yaitu yang menyangkut masalah kepegawaian dan hakhaknya.b) Melaksanakan tugas dinas, tertib peredaran hasil hutan, penyelenggaraanadministrasi tata usaha kayu dan pengawasan tekhnis dibidang kehutanantertentu, meliputi : Melaksanakan tertib peredaran dan pengangkutan hasil hutan diwilayah
Register : 29-12-2016 — Putus : 23-12-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna
Tanggal 23 Desember 2016 — MAHFUD Bin ABDUL MAJID
17230
  • liter perdetik;Bahwa seingat saksi yang meneken kontrak pembangunan IPA/WTP Pria Laot Kota Sabang adalah saksi lalu saksibawa ke Jakrta bersama dengan Terdakwa Zulfadii;Bahwa seingat saksi yang berinisiatif pergi ke Jakarta adalah saksi yang datang ke PT Brawijaya untuk melihatproses pembuatannya;Bahwa seingat saksi gambar untuk pembangunan IPA/WTP Pria Laot Kota Sabang tidak ada perubahan namun yangmengalami perubahan hanyalah volumenya saja;Bahwa seingat saksi saudara Martin datang hanya sebagai tekhnis
    pendapat bahwa keterangan saksi benar.TRI MAIDIANSYAH, S.T., BIN (ALM) WASMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dihadapanpersidangan pada hari ini;Bahwa saksi mengetahui tentang pembangunan IPA/WTP Pria Laot Kota Sabang;Bahwa jabatan saksi dalam hal pembangunan IPA/WTP Pria Laot Kota Sabang adalah sebagai koordinator dari teaminsfektor;Bahwa seingat saksi yang saksi awasi adalah masalah tekhnis
Register : 14-03-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 17/Pid.B/TIPIKOR/2014/PN.BKL
Tanggal 10 September 2014 — TERDAKWA : ZAKARIAH ZAINUL, SKM, M.Si Bin ZAINUL
9838
  • BengkuluSelatan tahun 2012 adalah selaku Koordinator Tim Teknis Perencanaanberdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Lingkungan Hidup KabupatenBengkulu Selatan Nomor: 420/01/KLH/I/2012 tanggal 2 Januari 2012;Bahwa disamping selaku koordinator tim tekhnis terdakwa juga menjabatsebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat131Keputusan (SK) Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu SelatanNomor: 420/32/KLH/I/2012 tanggal 24 Januari 2012;Bahwa kronologis terjadinya kegiatan
    perintah dari Bupati;Bahwa barang bukti yang diperlinatkan dalam persidangan, berupa: 1 (satu)lembar DAFTAR PESERTA CALON PELAKSANA PEKERJAAN PENGADAANKANTOR LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012, tanggal KOSONG bulan Januari2012 yang ditandatangani ZAKARIA ZAINUL (Asli), adalah benar barang buktitersebut terdakwa yang membuat berdasarkan Daftar Nama Tulisan TanganCalon Penyedia Barang yang ditandatangani PA/PPk;Bahwa daftar namanama tersebut dibuat sebelum penandatanganan SPK(kontrak);Bahwa tim perencana tekhnis
Register : 22-05-2013 — Putus : 17-10-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 34/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Oktober 2013 — Pidana Korupsi : - BACHTIAR ABDUL FATAH
5891020
  • memperlihatkankontrak itu ke BP MigasBahwa saksi mempresentasikan untuk menjelaskan maksud dari kontraktersebutBahwa ruang lingkup kontrak adalah kegiatan memasok tenaga kerja, alatberat, barangbarang yang habis digunakan seperti pupuk.Bahwa dalam presentasi saksi menjelaskan bahwa pekerjaan itu adalahruang lingkup pekerjaan sipil.Bahwa saksi mengetahui bahwa AFE adalah yang disetujui BP Migasdengan nilai 7,2 atau 7,5 US DollarBahwa saksi mempersiapkan untuk proses prakualifikasi dan prosestenderBahwa segi tekhnis
    Pak Bachtiar datang ke Indonesia tahun2009 setelah proses tender selesai dilakukan dan telah adapemenangnyaBahwa ruang lingkup pekerjaan pimpinan tim tekhnis sipil tahun 2005 s/d2007 adalah: kegiatan lingkungan hidup seperti biore mediasi, pembuatanjalan, perwatan jalan, dan pekerjaan sipil secara umumBahwa saksi mengetahui maksud pekerjaan bioremediasi mencakupkegiatan pencampuran tanah yang terkontasminasi, dicampur pupuk danair, dibolak balik agar bekteri bekerja.Bahwa maksud dari tujuan kegiatan
Register : 12-04-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 18 Januari 2018 — Penuntut Umum:
1.DJINO D. TALAKUA, SH
2.KAREL BENYTO, SH
3.SESCA TABERIMA, SH
Terdakwa:
MAGGIE PATTIRANE, SE
16773
  • (satu milyardsembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ; Bahwa setahu saksi karena sudah 6 bulanaparatur Desa tidak menerima hak mereka berupa penghasilan aparaturpemerintah Desa sehingga aparatur desa datang demo ke BadanPemberdayaan Pemerintah Desa ; Bahwa secara tekhnis perhitungan dari Badanpemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan dasarnya yaituberdasarkan SK Bupati Seram Bagian Barat ;Halaman 81 dari 190 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2017/PN Amb.
    alokasi dana Desa yang tidak bisatersalur ke masingmasing Desa dan alasannya karena keterlambatanpenyusunan APBDesa, yang diajukan oleh masingmasing Desa ; Bahwa saksi juga tidak tahu kenapa sehingga ada keterlambatanpenyusunan APBDDesa dari masingmasing Desa ; Bahwa kepalakepala desa melakukan demo, setahu saksi karenasudah 6 bulan aparatur Desa tidak menerima hak mereka berupapenghasilan aparatur pemerintah Desa sehingga aparatur desa datangdemo ke Badan Pemberdayaan Pemerintah Desa ; Bahwa secara tekhnis
Register : 12-04-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 18 Januari 2018 — Penuntut Umum:
1.DJINO D. TALAKUA, SH
2.KAREL BENYTO, SH
3.SESCA TABERIMA, SH
Terdakwa:
AMELIA YOLANDA TAYANE, ST. M.Si
16988
  • Bahwa setahu saksi karena sudah 6 bulanaparatur Desa tidak menerima hak mereka berupa penghasilan aparaturpemerintah Desa sehingga aparatur desa datang demo ke BadanPemberdayaan Pemerintah Desa ; Bahwa secara tekhnis perhitungan dari Badanpemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan dasarnya yaituberdasarkan SK Bupati Seram Bagian Barat ; Bahwa yang menjabat saat itu adalah Bapak Drs.Abraham Niak selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan danAset Daerah ; Bahwa yang mengajukan SPP adalah
    dan alasannya karena keterlambatanpenyusunan APBDesa, yang diajukan oleh masingmasing Desa ; Bahwa saksi juga tidak tahu kenapa sehingga ada keterlambatanpenyusunan APBDDesa dari masingmasing Desa ; Bahwa kepalakepala desa melakukan demo, setahu saksi karenasudah 6 bulan aparatur Desa tidak menerima hak mereka berupaHalaman 85 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2017/PN Amb.penghasilan aparatur pemerintah Desa sehingga aparatur desa datangdemo ke Badan Pemberdayaan Pemerintah Desa ; Bahwa secara tekhnis
Register : 13-01-2015 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Psb
Tanggal 1 Oktober 2015 — -WIRDAN DATUK RAJO MANGGODANG, Cs LAWAN -KETUA KERAPTAN ADAT NAGARI AIR BANGIS, Cs
246146
  • Bahwa sebelum izin lokasi tersebut diterbitkan sebelumnya juga telahdiperoleh Pertimbangan Tekhnis dari Kantor Pertanahan KabupatenPasaman barat No. 03.400.9.1/V/2011, tanggal 26 Mei 2011, danBerita Acara Peninjauan Lokasi dari Dinas Kehutanan KabupatenPasaman Barat, bulan Maret 2011;.
Putus : 23-04-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2381 K/PID.SUS/2013
Tanggal 23 April 2014 — ANAS MAHMUDI, S.Hut., M.M.A. Bin H. MABRUR dan T. MAKMUN RIZA, S.P. Bin T. MUCHSIN
6927 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MABRURbertanggung Jawab atas Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Kegiatan sebagaimanayang telah tercantum dalam DIPA pada Tahun Anggaran 2006 yang dibantu olehPenguji dan Pembuat SPM, Bendaharawan, Tim Tekhnis, Panitia PelelanganPekerjaan, Staf adminitrasi lainnya; Bahwa yang menunjuk Terdakwa Il. T.
Register : 30-04-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 49/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 27 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : DIAN MARHAENY
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN cq PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTIM CABANG BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat II : HANGKY RIBOWO,SH
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Cq Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat IV : OTORITAS JASA KEUANGAN
11073
  • Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapatdiajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakatpengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akandirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha.Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor:140/PDT.G/2016/PN.SMR halaman 62 dan 63, menyatakan:"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanyamengajukan gugatan untuk mewakili Kepentingan
Register : 27-02-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 41/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 28 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : Sahat Pardede
Terbanding/Tergugat I : GUNAWAN MAKMUR
Terbanding/Tergugat II : MISNAWATI alias ATIK binti S. NAWAWI
Terbanding/Tergugat III : Ny. NURMA NK
Terbanding/Tergugat IV : Jauhari Chandra
Terbanding/Tergugat V : H. Adnan
Terbanding/Tergugat VI : Camat Tampan
Terbanding/Tergugat VII : Kepala Kelurahan Simpang Baru
Terbanding/Tergugat VIII : Kepala Kelurahan Bandaraya
Terbanding/Tergugat IX : Camat Payung Sekaki
Terbanding/Tergugat X : Walikota Pekanbaru
Terbanding/Tergugat XI : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Terbanding/Turut Tergugat I : SINGGIH SUSILO,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : H. warman SH
Terbanding/Turut Tergugat III : THERESIA LUSIATISITI RAHAYU,SH
15588
  • Wahyono Sumardi tersebut harus ada aslinyatersimpan pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagaiperawatan data tekhnis harus ada untuk mempertegas letakwilayah, batas dan ukuran bidang tanah. Dengan terbuktinya tidakada aslinya SKGR No. 1347/KT/X/1990 An. Herry Purnomo danSKGR No. 1213/KT/IX/1990 An. Wahyono Sumardi sebagai buktihak dasar / alas hak dalam penerbitan SHM No. 768/ Ds SimpangBaru An.
Putus : 05-03-2013 — Upload : 02-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 46/Pid.Tipikor /2012/PN.Smda
Tanggal 5 Maret 2013 — H. RAHMAT IDRIS alias RAHMAT BIN H. IDRIS;
5813
  • Kutim dan juga diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) pada Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Pencegahan PenanggulanganKebakaran (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur,berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenKutai Timur Nomor : 818/12/DPU/II/2010 tanggal 1 Februari 2010.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) pada UPT PPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur,adalah menyusun perencanaan, kemudian menentukan Harga PerkiraanSendiri
Putus : 22-02-2010 — Upload : 11-07-2013
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 355/Pid.B/2009/PN.KSP
Tanggal 22 Februari 2010 — SUBAGIO SLAMET, S.T. BIN TRUBUS
7210
  • Dan dalam hal ini Bupati Aceh Tamiang telah memberikan Persetujuanuntuk dilakukan Penunjukkan langsung;Benar bahwa yang membuat Konsep Dokumen Pengadaan barang dan jasa berupa HargaPerkiraan Sendiri (HPS) adalah Penitia Pengadaan sedangkan Spesifikasi Teknis adalahKonsultan Perencana yang disetujui Pejabat Pembuat Tekhnis Kegiatan (PPTK) saksiBustami, ST;Benar bahwa benar gambar rencana yang ada didalam Kontrak Nomor600.630/4838/2008, tanggal September 2008 adalah benar gambar rencana untukPekerjaan
Register : 27-01-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 20-03-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 61/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 19 Maret 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. Sankei Gohsyu Indutries Diwakili Oleh : Asep Komarudin SH
Pembanding/Tergugat II : CV. Karya Mandiri Diwakili Oleh : Asep Komarudin SH
Terbanding/Penggugat : CV. ADR
Terbanding/Turut Tergugat : PT. Sinar Agung Kreasi Utama
202109
  • daftar ulang;Cc. pencabutan izin oleh Bupati.(2) Izin dicabut apabila:a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 1 (Satu) tahunsejak izin dikeluarkan;b. melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasalpasal dalamPeraturan Daerah ini;35.Bahwa Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2014tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2a)Perda Kabupaten Bekasi No.09 Tahun 2007 tentang Izin PemanfaatanLimbah Non B3 yang Bernilai ekonomis mengatur tentang tekhnis
Putus : 05-11-2014 — Upload : 15-05-2015
Putusan PN KALABAHI Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Klb
Tanggal 5 Nopember 2014 — - LEONARDUS SEDAMA, DKK - SELFANUS S. MODENA, DKK
8835
  • Bahwa pertemuan ke2(dua) dengan sukusuku dan waktu itu Kornelis Mopia hadir,Leonardus Sedama hadir sedangkan Meleyaki Modena saksi lupa;Bahwa yang hadir pada waktu pertemuan ada puluhan orang;Bahwa Leonardus Sedama (Penggugat I) membubuhi cap jempol, kalau Meleyaki tidaktahu, tetapi Kornelis Mopia tidak hadir pada waktu revisi;Bahwa usulan ke Jakarta dan anggaran turun terima DIPA Desember 2011Bahwa saksi tidak pernah turun ke lapangan namun tim Teknis yang turun, saksi hanyamemantau saja;Bahwa Tim tekhnis
Putus : 26-02-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 26 Februari 2014 — SAHLAN, S.Pd Bin SAMIARJA
6615
  • Kejaksaan NegeriPurbalingga sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal03 Mei 2013, tanggal 23 Mei 2013 dan tanggal 27 Mei 2013 ;o Bahwa Terdakwa saat ini menjabat sebagai Kepala UPT Dinas Pendidikan KecamatanPurbalingga, yang kebetulan juga dipercaya sebagai Ketua Paguyuban Kelompok KerjaKepala UPT (K3UPT) dan juga sebagai Koordinator wilayah eks Kawedanan Purbalingga;o Bahwa di Kabupaten Purbalingga terdapat 18 Kecamatan dengan masingmasing terdapatUnit Pelaksana Tekhnis
    ratus ribu rupiah) untuk 40 SD setaip SDsebesar Rp. 114.650.000, (seratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;o Bahwa benar saksi Iskhak menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan KabupatenPurbalingga berdasarkan SK Bupati Nomor : 821.2115 tahun 2012 tanggal 7 September2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IIPemerintah Kabupaten Purbalingga ;o Bahwa benar di Kabupaten Purbalingga terdapat 18 Kecamatan dengan masingmasingterdapat Unit Pelaksana Tekhnis
Putus : 11-07-2013 — Upload : 31-12-2013
Putusan PN PEKANBARU Nomor 11/ PID.SUS/TPK/2013/PN. PBR
Tanggal 11 Juli 2013 — H. Z A K R I
16831
  • Zakri dan Basri , PPK Amrasul, Tekhnis Erwinsyah,Konsultan Pengawas, saksi sendiri, Rahman Saragih, Konsultan PerencanaNasrul dan Wahyu dan Plt Kasubdin T. Azman dimana yang memimpinrapat pada waktu itu PPK. Amrasul Plt. Kasubdin Cipta Karya T.
Register : 31-07-2008 — Putus : 04-12-2008 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 2396/Pid.B/2008/PN Jkt.Brt
Tanggal 4 Desember 2008 — Penuntut Umum:
JHONNY W. PARDEDE, SH
Terdakwa:
1.TENG TZU CHIANG
2.LI YI HAO
204127
  • saksiSIEGFRIED METS jam 23.00 WIB datang ke Loby ApartemenMediterania Gajah Mada dan saksi SIEGFRIED METS menyetujuinya.Sekitar jam 21.00 Wib saksi GIEGFRIED METS dan saksi ROBERTMANDEY tiba dan bertemu deng&n sSaksi CHEN HAU YI dan saksi ONGTIONG POH di Loby Apartemen Mediterania Gajah Mada dan padapertemuan tersebut diantaranya saksi mengatakan kepada saksi ONGTIO POH agar besok ketemu ditempat yang sama jam sembilansekalian serahkan kuncinya dan = saksi ONG TIONG POHmenyanggupinya, juga dibahas tekhnis
Register : 25-04-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bnr
Tanggal 11 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.FEBRIANTI PRIMANINGTYAS, S.H.
2.TAUPIK HIDAYAT, S.H.,M.H.
3.YUNIATI, SH.
4.SETIATI, SH
Terdakwa:
MANSUR LESTALUHU Alias BANG MANSUR
1097466
  • PRIYANTO Alias MBAH PRI di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi pernah menerima sejumlah uang dari Saksi LasmiIndaryani selaku Manager Persibara untuk membantu Persibara naiktahta dari liga 3 ke liga 2; Bahwa Saksi bekerja sebagai pengurus Asprov PSSI JawaTengah sejak tahun 2010 sampai sebelum ditangkap dan menjabat dibagian Tekhnis dan Pengembangan dengan tugas dan tanggung jawabuntuk mengembangkan Kepelatihnan dan Pengembangan Pemain sepakbola Usia Dini dan dalam melaksanakan