Ditemukan 784 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-01-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan PN SORONG Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son
Tanggal 7 Juni 2017 — Terdakwa
67298
  • Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/065/DISHUT$S/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Otnyel Dere;2. lzin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/052/DISHUT$S/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Yanti Dere;3.
    Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/067/DISHUT$S/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Ayub Dere;4. lzin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/056/DISHUT$S/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Yulius Tigori;5. lzin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/058/DISHUT$S/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Moses Tigori;6.
    Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/065/DISHUT$S/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Otnyel Dere;2. lzin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/052/DISHUT$S/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Yanti Dere;3. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/067/DISHUT$S/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Ayub Dere;4. lzin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/056/DISHUT$S/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Yulius Tigori;5.
    Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/065/DISHUT$S/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Otnyel Dere;2. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/052/DISHUT$S/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Yanti Dere;3. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/067/DISHUT$S/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Ayub Dere;4. Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/056/DISHUT$S/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Yulius Tigori;Halaman 45 dari 112 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son5.
    Izin/Rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor. 552.1/058/DISHUT$S/2015 tanggal 21 Juli 2015 kepada Moses Tigori;6.
Register : 02-08-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 130/Pid.B/LH/2017/PN Mtw
Tanggal 24 Oktober 2017 — - Sumadi alias Di bin Tat
29910
  • Kepala DinasKehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:5221.1.100/152/Dishut, tanggal 27 April 2017;Bahwa ahli memiliki keahlian dalam bidang Pengukuran danPengujian hasil hutan berupa kayu;Bahwa berdasarkan surat tugas dari Plt.
    Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:5221.1.100/152/Dishut tanggal 27 April 2017 Ahli bersamasamadengan Ahli lainnya diminta untuk melakukan pengecekan danpengambilan titik koordinat di lokasi hutan Desa Linon Besi I,Kecamatan Gunung Purei, Kabupaten Barito Utara, selanjutnyaAhli bersamasama dengan Ahli lainnya melakukan pengecekanHalaman 10 dari 25 Putusan Pidana Nomor : 130/Pid.B/LH/2017/PN.
    Kepala DinasKehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:5221.1.100/152/Dishut, tanggal 27 April 2017; Ahli memiliki keahlian dalam bidang SIG (system informasigeografis), yaitu tentang system informasi yang berdasar padadata keruangan dan mempresentasikan objek di bumi, sesuaidengan bidang pekerjaan Ahi; Bahwa terkait perkara aquo, Ahli bertugas berdasarkan surat tugasdari Plt.
    Kepala Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Tengah Nomor: 5221.1.100/152/Dishut,tanggal 27 April 2017 Ahli bersamasama dengan Ahli lainnyadiminta untuk melakukan pengecekan dan pengambilan titikkoordinat di lokasi hutan Desa Linon Besi Il, Kecamatan GunungPurei, Kabupaten Barito Utara, selanjutnya Ahli bersamasamadengan Ahli lainnya melakukan pengecekan dan pengukuranterhadap lokasi yang diminta, yaitu pada hari Kamis tanggal 20April 2017 dimulai dari pukul 12:00 WIB sampai dengan pukul13:00 WIB;Hakim
    Kepala DinasKehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:5221.1.100/152/Dishut, tanggal 27 April 2017;Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam bidang Pengukuran danPengujian hasil hutan berupa kayu;Berdasarkan surat tugas dari Plt.
Register : 04-10-2012 — Putus : 05-02-2013 — Upload : 01-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 42/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 5 Februari 2013 — Ir. TOBORYANO ANGGA, MM Bin R. W. ANGGA
8934
  • Barito Utara Nomor : 596 / DISHUT / I / X / 2003 tanggal 30 Oktober 2003 Tentang Penetapan Dan Penunjukan Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Jenis Tanaman Jati di Desa Ipu, Kec. Lahei seluas 370 Hektar.6) Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Barito Utara Nomor : 217 / DISHUT / I / IV / 2003 tanggal 11 April 2003 Tentang Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Kehutanan Kab.
    Barito Utara.17) 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan tinta warna hitam.18) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 302 / DISHUT / I / XII / 2003 tanggal 20 Desember 2003 yang ditanda tanganni oleh Ir. H. TOBORYANO ANGGA, MM.19) 1 (satu) lembar Daftar Lampiran.20) 1 (satu) lembar Laporan Pengawas Lapangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kec. Teweh Tengah, Gunung Timang dan Lahei Lokasi Desa Ipu, Kec.
    Kalimantan Tengah, DAS Barito, SUB DAS Rapen, tahun 2004.96) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Selesai Pekerjaan tanggal 23 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 267/DISHUT/I/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003. 97) 9 (sembilan) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Utara nomor : 359 / DISHUT / I / VI / 2003 tanggal 24 Juni 2003 tentang TIM PENYUSUN RENCANA TEKNIS PENGHIJAUAN (T.I) KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2003 dan lampirannya
    Barito Utara Nomor : 596 / DISHUT/1I/xX /2003 tanggal 30 Oktober 2003 Tentang Penetapan Dan Penunjukan PengawasLapangan pada Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Jenis Tanaman Jati di Desa Ipu,Kec. Lahei seluas 370 Hektar.6 Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Barito Utara Nomor : 217 / DISHUT /I/ IV /2003 tanggal 11 April 2003 Tentang Panitia Pengadaan Barang / Jasa di LingkunganDinas Kehutanan Kab.
    Kalimantan Tengah,DAS Barito, SUB DAS Rapen, tahun 2004.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Selesai Pekerjaan tanggal 23 Oktober 2003 dan1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 267/DISHUT/I/X/2003 tanggal 20Oktober 2003.9 (sembilan) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan KabupatenBarito Utara nomor : 359 / DISHUT/1/ VI/ 2003 tanggal 24 Juni 2003 tentang TIMPENYUSUN RENCANA TEKNIS PENGHIJAUAN (T.I) KABUPATEN BARITOUTARA TAHUN ANGGARAN 2003 dan lampirannya.1 (satu) lembar asli
    Barito Utara Nomor : 596 / DISHUT / I/ X / 2003 tanggal 30 Oktober 2003 Tentang Penetapan Dan PenunjukanPengawas Lapangan pada Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Jenis Tanaman Jatidi Desa Ipu, Kec. Lahei seluas 370 Hektar.Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Barito Utara Nomor : 217 / DISHUT /I/ IV / 2003 tanggal 11 April 2003 Tentang Panitia Pengadaan Barang / Jasa diLingkungan Dinas Kehutanan Kab.
    Barito Utara Nomor : 596 / DISHUT/ I /X /2003 tanggal 30 Oktober 2003 Tentang Penetapan Dan Penunjukan PengawasLapangan pada Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Jenis Tanaman Jati di Desa Ipu,Kec. Lahei seluas 370 Hektar.6 Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Barito Utara Nomor : 217 / DISHUT /1I/ IV /2003 tanggal 11 April 2003 Tentang Panitia Pengadaan Barang / Jasa di LingkunganDinas Kehutanan Kab.
    Barito Utara Nomor : 596 / DISHUT /I/ X /2003 tanggal 30 Oktober 2003 Tentang Penetapan Dan Penunjukan PengawasLapangan pada Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Jenis Tanaman Jati di Desa Ipu,Kec. Lahei seluas 370 Hektar.Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Barito Utara Nomor : 217 / DISHUT / I /IV / 2003 tanggal 11 April 2003 Tentang Panitia Pengadaan Barang / Jasa diLingkungan Dinas Kehutanan Kab.
Register : 07-04-2014 — Putus : 11-06-2014 — Upload : 04-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 15/PID.TPK/2014/PT PAL
Tanggal 11 Juni 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : -
Terbanding/Terdakwa : Drs. ALTRIS SAADJA, MM
5234
  • Banggai Tahun anggaran 2011 Nomor : 522/25/ DISHUT aanggal 10 Januari 2011;
  • 1 (satu) bundel foto copy Petunjuk Operasional Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Kab. Banggai Tahun anggaran 2011;
  • 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Menteri Kehutanan RI.
    SPPLS Nomor : 00006/SPM/LS/DISHUT/2011 tanggal 4 Maret2011 untuk pencairan anggaran pembuatan dam penahan kel. Soho kec.Luwuk kab. Banggai senilai Rp. 108.753.000, (Seratus delapan juta tujuhratus lima puluh tiga ribu rupiah);2. SPPLS Nomor : 00015/SPM/LS/DISHUT/2011 tanggal 15 Maret2011 untuk pencairan anggaran pembuatan dam penahan DesaKagitakan kec. Lamala kab. Banggai senilai Rp. 118.500.000, (Seratusdelapan belas juta lima ratus ribu rupiah);3.
    SPPLS Nomor : 00016/SPM/LS/DISHUT/2011 tanggal 15 Maret2011 untuk pencairan anggaran pembuatan dam penahan DesaHal. 10 dari 61 hal.Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALUHohundungan Kec. Pag;mana Kab. Banggai senilai Rp. 144.400.000,(seratus em pat ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);4. SPPLS Nomor : 00017/SPM/LS/DISHUT/2011 tanggal 15 Maret2011 untuk pencairan anggaran pembuatan dam penahan DesaLonggolian Kec. Bunta Kab.
    SPPLS Nomor : 00018/SPM/LS/DISHUT/2011 tanggal 15 Maret2011 untuk pencairan anggaran pembuatan dam penahan Desa TuntungKec. Bunta Kab. Banggai senilai Rp.127.500.000, (Seratus dua puluhtujuh juta lima ratus ribu rupiah);6. SPPLS Nomor : 00019/SPM/LS/DISHUT/2011 tanggal 15 Maret2011 untuk pencairan anggaran pemeliharaan dam pengendali di DesaPasir LambakKec. Toili Kab. Banggai senilai Rp. 122.200.000, (Seratusdua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);7.
    No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU1) SPPLS Nomor : 00006/SPM/LS/DISHUT/2011 tanggal 4 Maret2011 untuk pencairan anggaran pembuatan dam penahan kel. Soho kec.Luwuk kab. Banggai senilai Rp. 108.753.000, (Seratus delapan juta tujuhratus lima puluh tiga ribu rupiah);2) SPPLS Nomor : 00015/SPM/LS/DISHUT/2011 tanggal 15 Maret2011 untuk pencairan anggaran pembuatan dam penahan DesaKagitakan kec. Lamala kab.
    Banggai senilai Rp. 109.700.000, (Seratussembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);5) SPPLS Nomor : 00018/SPM/LS/DISHUT/2011 tanggal 15 Maret2011 untuk pencairan anggaran pembuatan dam penahan Desa TuntungKec. Bunta Kab. Banggai senilai Rp.127.500.000, (Seratus dua puluhtujuh juta lima ratus ribu rupiah);6) SPPLS Nomor : 00019/SPM/LS/DISHUT/2011 tanggal 15 Maret2011 untuk pencairan anggaran pemeliharaan dam pengendali di DesaPasir LambakKec. Toili Kab.
Register : 17-01-2014 — Putus : 04-07-2013 — Upload : 18-01-2014
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 78/Pid.B/2012/PN.MBLN
Tanggal 4 Juli 2013 — AZMI als JEMI bin MADJID
492
  • jual dengan harga Rp 12.000, (dua belas ribu rupiah) ; Bahwa terdakwa menampung kayu bulian dalam bentuk belahan dan langsungterdakwa letakkan di halaman rumah Kumis di Rt 22 Kelurahan Sridadi KecamatanMuara Bulian Kabupaten Batang Hari dan tujuan terdakwa hanya menitipkan sajakayu bulian tersebut di halaman rumah KUMIS ; Bahwa menurut keterangan oleh ahli ENTYAS D MARTONO Bin SURONOmengatakan pengolahan kayu bulian tidak diijinkan karena tidak sesuai dengan SuratGubernur Jambi Nomor : 522/3591/DISHUT
    SARAGIH dan HARVEN YOSMARDI bin MURADI mengecekrumah terdakwa dan ditemukan juga dari rumah terdakwa berupa kayu bulian ;Saksi Ahli I : ISRAWARDI bin ISHAK TAHRR ;; Dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut :Bahwa ahli mendapat Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan KabupatenBatang Hari Nomor : 090/93/Dishut/2012 tanggal 1 Maret 2012 ; Bahwa ahli bertugas untuk melakukan pengukuran dari kayu bulian yang ditemukan olehPetugas Polres Batang Hari ; Bahwa
    MARTONO bin SURONDO ; Dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut : 7222222 222 on nnn nnn nnn nnn nnnBahwa ahli mendapat Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan KabupatenBatang Hari Nomor : 090/95/Dishut/2012 tanggal 19 Maret 2012 ; Bahwa ahli bertugas untuk menilai kerugian Negara atas tindak pidana tersebut ;Bahwa berdasarkan PP Nomor 92 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang tarif atasjenis penerimaan Negara bukan pajak pada Departemen KEhutanan
    ZOESOEF ; Dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut :Bahwa benar ahli menerangkan bahwa ahli mendapat Surat Perintah Tugas dari KepalaDinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari Nomor : 090/94/Dishut/2012 tanggal 19Maret 2012 ; Bahwa ahli menerangkan kayu bulian tidak bisa diperjualbelikan dan termasuk kayulangka yang harus dilestarikan ; Bahwa dasar perlindungan dari kayu bulian adalah SK Gubernur No. 522/3591/Dishuttanggal 23 Mei 1996 tentang penertiban kayu bulian
Register : 24-12-2021 — Putus : 14-01-2022 — Upload : 14-01-2022
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 115/PDT/2021/PT PLK
Tanggal 14 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat I : MADIE GOENING SIUS
Pembanding/Tergugat II : UNTUNG
Terbanding/Penggugat I : SURATNO
Terbanding/Penggugat II : SUPARNO
Terbanding/Penggugat III : DILAR
13158
  • se Bahwa karena Objek didalam Sertifikat Hak Milik (SHM)Para Penggugat berbeda dengan objek yang diperkarakandalam perkara sebagai mana bukti surat yang diajukan oleh paraPenggugat yang bertanda P1,P4 dan P5 ((Lihat SertifikatHak Milik yang diajukan Para Penggugat/Para Terbanding);se Bahwa sebagai mana dalam Eksepsi,Jawaban danDuplik Tergugat dan Tergugat II mendalilkan bahwa objekperkara masih dalam kawasan Hutan berdasarkan surat dariDinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor522/2485/I.1/Dishut
    , 522/2486/I.1/Dishut dan522/2487/l.1/Dishut dan SK 529/2012 Tentang Perubahan AtasKeputusan Menteri Pertanian Nomor : 759/Kpts/Um/10/1982Tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Dati Provinsi Kalimantan Tengah. dan dibuktikan oleh Tergugat danTergugat Il pada saat agenda pembuktian surat yang diajukanoleh Tergugat dan Tergugat II yang bertanda T.14,T.15 danHalaman 7 dari 25 Putusan Nomor 115/PDT/2021/PT PLKT.16.bagaimana bisa sertifikat hak milik terbit dikawasan hutandan hal tersebut
    Bahwa terkait dengan memori banding Para Pembanding/ ParaTergugat yang menyebutkan objek perkara masih dalam kawasanhutan ,Sebenarnya objek perkara masuk di jantung kotaPalangka Raya ,maka agar pemahaman masalah Rencana TataRuang Provinsi Kalimantan Tengah ( RTRWP ) jelas dan tidakmenyesatkan perlu diketahul bahwa kawasan hutan produksi yangdapat di konversi ( HPK ) sesuai Surat dari Dinas Kehutanan ProvKalteng No. 522/2485/II.1/Dishut , 522/2486/Il.1/Dishut danNo.522/2487/Il.1/Dishut serta SK.529
Putus : 03-02-2010 — Upload : 30-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1625 K/PID.SUS/2009
Tanggal 3 Februari 2010 — KAISAN
5036 Berkekuatan Hukum Tetap
  • di Air Bangis untuk pengusutan secara hukum ;Bahwa untuk melakukan pengusutan selanjutnya, lalu Penyidik padaPolsek Sungai Beremas meminta bantuan kepada Kepala DinasKehutanan Kabupaten Pasaman Barat untuk menunjuk saksi ahli darikantornya untuk melakukan pengukuran, penentuan jenis kayu sertamemberikan keterangan lain yang diperlukan, untuk memenuhi permintaanpenyidik tersebut lalu Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Baratmengeluarkan Surat Perintah Tugas sebagai berikut :e No. 522/958/SPT/DISHUT
    ZK.Untuk melakukan peninjauan lokasi tentang kasus penebangan hutansecara liar ;e No. 552/1067/SPT/DISHUT/2006 tanggal 17 Juli 2006 yangmenugaskan Stafnya bernama :Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 1625 K/Pid. Sus/20091. Mukhlis NST, Spd. ;2. Slamet Susanto, S.Hut. ;3. Hanafi, S.Hut. ;Untuk dalam rangka saksi ahli pengawasan lokasi Illegal Logging an.Kaisan, Cs di Kec. Sungai Beremas ;e No : 552/1455/DISHUT/2006 tanggal 4 Desember 2006 yangmenugaskan Stafnya bernama :1. Slamet Susanto, S.Hut. ;2.
    Beremas di AirBangis untuk pengusutan secara hukum ;untuk melakukan pengusutan selanjutnya, lalu Penyidik pada PolsekSungai Beremas meminta bantuan kepada Kepala Dinas KehutananKabupaten Pasaman Barat untuk menunjuk saksi ahli dari kantornya untukmelakukan pengukuran, penentuan jenis kayu serta memberikanketerangan lain yang diperlukan, untuk memenuhi permintaan penyidiktersebut lalu Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Baratmengeluarkan Surat Perintah Tugas sebagai berikut :e No. 522/958/SPT/DISHUT
    ZK.Untuk melakukan peninjauan lokasi tentang kasus penebangan hutansecara liar ;e No. 552/1067/SPT/DISHUT/2006 tanggal 17 Juli 2006 yangmenugaskan Stafnya bernama :1. Mukhlis NST, Spd. ;Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 1625 K/Pid. Sus/20092. Slamet Susanto, S.Hut. ;3. Hanafi, S.Hut. ;Untuk dalam rangka saksi ahli pengawasan lokasi Illegal Logging an.Kaisan, Cs di Kec. Sungai Beremas ;e No : 552/1455/DISHUT/2006 tanggal 4 Desember 2006 yangmenugaskan Stafnya bernama :1. Slamet Susanto, S.Hut. ;2.
Register : 28-02-2011 — Putus : 28-07-2011 — Upload : 14-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 32/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 28 Juli 2011 — PT. Harapan Tiga Putera;Menteri Kehutanan Republik Indonesia
6955
  • HarapanTiga Putera dan mendapatkan Surat Keputusan Kepala DinasKehutanan Provinsi Jambi Nomor:188.4B/420/Kpts/Dishut/2010, tanggal 11 November 2010Tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2010(Luncuran Tahun 2009) An. PT.
    Bapak Direktur Jenderal Bina ProduksiKehutanan ; (Foto copy) ; 54BuktiBuktiBuktiBuktiP P P P 10:11:12:13:Surat Keputusan Kepala Dinas KehutananPropinsi Jambi Nomor188.4B/Kpts/DISHUT/2010 tanggal 11 Nopember2010 + tentang Persetujuan Rencana KerjaTahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuDalam Hutan Alam Tahun 2010 (Luncuran Tahun2009) PT.
    Harapan Tiga Putra ;(Asli);Surat Dinas Kehutanan Propinsi Jambi Nomor522.B/7073/ Dishut/2010 tanggal 15 Nopember2010 +Perihal SK Kepala Dinas KehutananPropinsi Jambi Nomor : 188.4B/Kpts/DISHUT/2010 ; (Foto copy) ;Surat Keputusan Kepala Dinas KehutananPropinsi Jambi Nomor:188.4B/450/Kpts/DISHUT/2010 tentangPembatalan Keputusan Kepala Dinas KehutananPropinsi Jambi Nomor :188.4B/Kpts/DISHUT/2010 tanggal 11 Nopember2010 tentang Persetujuan Rencana KerjaTahunan Usaha Pemanfaatan Hasil WHutan KayuDalam
    Harapan Tiga Putra ; (Foto copy) ;Surat Dinas Kehutanan Propinsi Jambi Nomor :522.B/7481/Dishut/2010 tanggal 26 Nopember2010 Perihal Penghentian Kegiatan IUPHHKHAHalaman 55 dari 69 halaman Putusan Nomor : 32/G/2011/PTUNJKTBuktiBuktiBuktiBuktiP P P P 14:15:16:17:PT.
    Harapan Tiga Putera diKabupaten Bungo Propinsi Jambi ; (Sesuaidengan asli) :Keputusan Kepala Dinas Kehutanan PropinsiJambi Nomor : 188.4B/354/Kpts/Dishut/2006tentang Pengesahan BaganKerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PadaHutan Alam Tahun 2006, Pemegang Izin : a.nPT.
Register : 13-10-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 3 Februari 2015 — Ir. BONAPARTEI Bin SIUS
9623
  • IRIANSYAH BUSRA Dishut Kab.Samarinda Kaltim, asal produksi dari PT. BadeMakmur Orissa Indonesia Kab. Samarinda Prop.Kaltim sebanyak 6.500,26 M3 kayu log jenismeranti dan rimba campuran tujuan UD. UsahaYakin Ds. Kampung Tengah Kec. Katingan KualaKab. Katingan.2 SKSHH No Seri DD 1117487 03 Juli 2004 yangditerbitkan oleh pejabat penerbit SKSHH Ir. Hj.NURUL AIN Dishut Kab. Berau Kaltimtanggal, asal produksi dari PT. Gema NusantaraKab. Berau Prop.
    IRIANSYAH BUSRA Dishut Kab.Samarinda Kaltim, asal produksi dari PT. BadeMakmur Orissa Indonesia Kab. Samarinda Prop.Kaltim sebanyak 6.500,26 M3 kayu log jenismeranti dan rimba campuran tujuan UD. UsahaYakin Ds. Kampung Tengah Kec. Katingan KualaKab. Katingan.SKSHH No Seri DD 1117487 03 Juli 2004 yangditerbitkan oleh pejabat penerbit SKSHH Ir. Hj.NURUL AIN Dishut Kab. Berau Kaltimtanggal, asal produksi dari PT. Gema NusantaraKab. Berau Prop.
    SeriDD 0216619 yang diterbitkan pejabat penerbit PBSKSHH MUHAMAD RIFAIdari Dishut Ketapang Kalbar tanggal 11 Mei 2004 oleh Terdakwa II sebagaipetugas P3KB, sebanyak 3.379 batang=4.121,17 M3 kayu bulat jenis Kel.Rimba Campuran tujuan CV. DHEA PRATAMA Desa Kampung Tengah Kec.Katingan Kuala Kab. Katingan;2.Tanggal 09 Juni 2004 telah diterima dan dimatikan dokumen SKSHH No. SeriDD 1116643 yang diterbitkan pejabat penerbit P2SKSHH Drs. IRIANSYAHBUSRA dari Dishut Kab.
    IRIANSYAHBUSRA dari Dishut Kab. Samarinda Kaltim tanggal 21 Juli 2004 olehTerdakwa II sebagai petugas P3KB, sebanyak 2.340 batang=2.095,72 M3 dankayu log jenis Rimba Campuran sebanyak 3.990 batang=3.549,95 M3 dengantujuan UD. DHEA PRATAMA Desa Kampung Tengah Kec. Katingan KualaKab. Katingan;4.Tanggal 15 Oktober 2004 telah diterima dan dimatikan dokumen SKSHH No.Seri DD 1117800 yang diterbitkan pejabat penerbit P2SKSHH Drs.IRIANSYAH BUSRA dari Dishut Kab.
    IRIANSYAHBUSRA dari Dishut Kab. Samarinda Kaltim tanggal 21 Juli 2004 olehTerdakwa II sebagai petugas P3KB, sebanyak 2.340 batang=2.095,72 M3 dankayu log jenis Rimba Campuran sebanyak 3.990 batang=3.549,95 M3 dengantujuan UD. DHEA PRATAMA Desa Kampung Tengah Kec. Katingan KualaKab. Katingan;4.Tanggal 15 Oktober 2004 telah diterima dan dimatikan dokumen SKSHH No.Seri DD 1117800 yang diterbitkan pejabat penerbit P2SKSHH Drs.IRIANSY AH BUSRA dari Dishut Kab.
Register : 31-01-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Plk
Tanggal 26 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.SUHADI,SH
2.FREDRIK RICHARD SILABAN,SH.,MH
3.AGUSTIN HEMATANG, SH
Terdakwa:
SUPRIYADI Bin SAMIAN
2212
  • Bahwa saksi melakukan kegiatan Patroli Pengamanan Hutan di WilayahKerja KPHP Mentaya Hulu, Seruyan Tengah Unit XIX, Unit XX, KPHPMentaya Tengah, Seruyan Hilir Unit XXVII, Unit XXIX, Unit XXVIIKabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan pada wilayah ProvinsiKalimantan Tengah mulai tanggal 28 Nopember sampai dengan 2Desember 2018 sesuai Surat Perintah Tugas Kepala Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Peintah Tugas Nomor :522/1146/III.1/DISHUT tanggal 23Nopember 2018.
    Seruyanpada wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.Bahwa saksi melakukan kegiatan Patroli Pengamanan Hutan di WilayahKerja KPHP Mentaya Hulu, Seruyan Tengah Unit XIX, Unit XX, KPHPMentaya Tengah, Seruyan Hilir Unit XXVII, Unit XXIX, Unit XXVIIKabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan pada wilayah ProvinsiKalimantan Tengah mulai tanggal 28 Nopember sampai dengan 2Desember 2018 sesuai Surat Perintah Tugas Kepala Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Peintah Tugas Nomor :522/1146/IIl.1/DISHUT
    Mengkompulir dan merekap data perusahaan wajib PNBPselanjutnya dilaporkan kepada pimpinan.Selanjutnya ahli melaporkan pekerjaan ahli kepada Kasi PNBP BinaProgram.Ahli menerangkan bahwa yang menjadi keahlian ahli dengan jabatan ahlisebagai Penelaah Data dan Laporan TUK Seksi PNBP Bidang BinaProgram Dishut Prov. Kalteng.
    Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Tengah nomor : 522/1240/II.3/Dishut tanggal 04Desember 2018, telah melakukan pengukuran barang bukti tindak pidanayang diduga dilakukan oleh BIRMANO Bin IDONG sehubungan denganLaporan Kejadian Nomor : LK.01/DISHUT/PPNS/2018, Tanggal 29November 2018.Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan danTerdakwa
Register : 15-07-2010 — Putus : 27-08-2010 — Upload : 23-07-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 100/PID/2010/PTSMDA
Tanggal 27 Agustus 2010 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SOEMARNO,SH
Terbanding/Terdakwa : Ir.H. JUMLI ABDUL RAUF Bin ABDUL RAUF
15746
  • Bulungan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 097/SPMDAKDR/Dishut/2008 tanggal 15 Juli 2008 untuk Paket dan Surat PerintahMembayar (SPM) Nomor. 098/SPMLS/Dishut/2008 tanggal 15 Juli 2008 untukPaket 2. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kab.
    Mitra Sari Bhakti, NPWP: 01741543727000 Juli 2008.Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor. 2331/SP2DLS/DAKDR/2008 tanggal 20 Agustus 2008.Surat perintah membayar (SPM) Nomor. 097/SPMDAKDR/Dishut/2008tanggal 15 Juli 2008.Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLS Barangdan Jasa) Nomor. 106/LS/KeuDishut/2008 tanggal 14 Juli 2008.Ringkasan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor: 106/LS/KeuDishut/2008 tanggal 14 Juli2008.Ringkasan surat
    Mitra Sari Bhakti, NPWP: 017413543727000 Juli 2008.Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 1932/SP2DLS/2008tanggal 28 Juli 2008.Surat perintah membayar (SPM) Nomor: 098/SPMLS/Dishut/2008 tanggal15 Juli 2008.Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLS Barangdan Jasa) Nomor. 107/LS/KeuDishut/2008 tanggal 14 Juli 2008.Ringkasan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor: 107/LS/KeuDishut/2008 tanggal 14 Juli2008.Rincian surat permintaan pembayaran
Putus : 23-04-2015 — Upload : 11-07-2016
Putusan PT MATARAM Nomor 18/PID/2015/ PT.MTR
Tanggal 23 April 2015 — M. SALEH HMS
10336
  • Tehnis Pengelola Hutan Lestari Produksi;- Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah IX Denpasar No: SK. 133/BPPHPIX-2/2013, tentang Pengangkatan Tenaga Tehnis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari-Pengujian kayu Gergajian Rimba;- Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah IX Denpasar No: SK. 135/BPPHPIX-2/2013, tentang Penetapan Nomor Register Penerbit FA-KO;- Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi NTB, No. 188/83/Kpts-PH/DISHUT
    SALEH HMStersebut berasal dari kawasan hutan Tambora Selatan Kabupaten Dompuyang telah dipungut secara tidak sah; Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran dan Pengujian kayu yangdibuat dan ditandatangani oleh Tim Pengukuran, dan Pengujian Hasil Hutandari Dinas Kehutanan Provinsi NTB Nomor : 02/II/DISHUT/2014 tanggal 28Pebruari 2014, bahwa kayukayu yang diangkut oleh Terdakwa M.
    Dengan demikian dokumenberupa FAKO dan DKO yang tunjukan oleh Terdakwa tidak dapat digunakansebagai kelengkapan dokumen kayu berasal dari kawasan hutan tersebut;Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran dan Pengujian kayu yangdibuat dan ditandatangani oleh Tim Pengukuran, dan Pengujian Hasil Hutandari Dinas Kehutanan Provinsi NTB Nomor : 02/II/DISHUT/2014 tanggal 28Pebruari 2014, bahwa kayukayu yang diangkut oleh Terdakwa M.
    Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi NTB, No.188/83/KptsPH/DISHUT/2013, tanggal 12 Desember 2013, tentangPenetapan Penerbit FAKO pada Perusahaan Penampung Terdaftar KayuOlahan UD. Mentari.Tetap terlampir dalam berkas perkara4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).Menimbang, bahwa akhirnya Pengadilan Negeri Dompu telah menjatuhkanputusan Nomor 144 / Pid.B / 2014 / PN.
    Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi NTB, No. 188/83/KptsPH/DISHUT/2013, tanggal 12 Desember 2013, tentang Penetapan PenerbitFAKO pada Perusahaan Penampung Terdaftar Kayu Olahan UD. Mentari.Tetap terlampir dalam berkas perkara;7.
Register : 04-04-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 07-09-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp
Tanggal 18 Juli 2018 — Penuntut Umum:
M.F. HASIBUAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
AAN SUKAYAT Bin DJOHAR SUMA
9136
  • Bangka Belitung Nomor : 188.44/002/KPTS/ DISHUT/1/2014.
    Bangka Belitung Nomor : 188.4/142/KPTS /Dishut / IX /2014.
    Bangka Belitung;
  • Survei Pasar harga bibit dan kompos untuk pelaksanaan pekerjaan Nomor : 001/SPPBJ/Dishut-APBD/VI/2014 Tanggal 30 Juni 2014;
  • Hasil Survei Harga Pasar No:522/002/Dishut/2014 Tanggal 04 Juli 2014.
    Jalan Lingkar Pantai Timur Bangka Nomor: 01/PBK.3-bibit rehab DAS/ Dishut/APBD/2014;
  • Berita Acara Pemeriksaan / Penerimaan hasil Pekerjaan Nomor : 002/ BASP-Bibit Rehab Das/Dishut/ APBD/2014 tanggal 16 Desember 2014.
  • Berita Acara Serah Pekerjaan Nomor : 003/BASP-Bibit Rehab Das / Dishut/ APBD/2014 tanggal 24 Desember 2014.
  • Berita Acara Pembayaran Nomor : 005/ BAP-Bibit Rehab Das / Dishut/ APBD/2014 tanggal 29 Desember 2014;
  • Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan penanaman Nomor : 522/ 006/RehabDas/DISHUT/APBD/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014.
Register : 04-07-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 28-11-2017
Putusan PT AMBON Nomor 14/ PID.SUS-TPK/2017/PT AMB
Tanggal 1 Agustus 2017 — Ir. MUHAMMAD TUASAMU
13567
  • Foto copy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). 5) Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 522.04/02/SPMK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.622.376.000
    Foto Copy 1 (satu) bundel rekapitulasi Bulan pertama Juli 2012 sampai dengan bulan kedua dan bulan ketiga bulan Oktober 2012.9). 1 (satu) bundel SPP-LS / Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 522.10/DISHUT-BS/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 dengan lampiran dokumen pencairan ;10).
    /SP2D/2012 tanggal 23 Nopember 2012 dengan nilai terbayar Rp. 473.720.527,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) ;13) Berita Acara pembayaran No. 10/BAP-RHL/DISHUT-BS/XI/2012 tanggal 21 Nopmeber 2012 dengan nilai Rp. 473.720.527,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) ;14) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 522.46/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 dengan lampiran dokumen
    pencairan ;15) Berita Acara Pembayaran No. 02/BAP-RHL/DISHUT-BS/IV/2012 tanggal 20 April 2012 dengan nilai Rp. 531.432.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sdr.
    Muhammad Tuasamu ;18) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1517/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 dengan nilai terbayar Rp. 267.689.473,- (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;19) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 522.47/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 dengan lampiran dokumen pencairan ;20) Berita Acara Pembayaran No. 13/BAP-RHL/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 dengan nilai
    Agoeng ;Bahwa Surat Perjanjian Kerja (GPK) Nomor 522.04/02/SPK/DISHUT BS/2010tanggal 06 Desember 2010 yang awalnya pada Tahun 2010 ditandatangani olehTerdakwa Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) denganDirektur CV. Agoeng Saudara Ade Mulyani dan pada tahun 2012 dirubahtandatangannya sehingga yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja adalahSaksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) dengan Saudara Ade Mulyani selaku Direktur CV.
Register : 31-01-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Plk
Tanggal 26 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.SUHADI,SH
2.FREDRIK RICHARD SILABAN,SH.,MH
3.AGUSTIN HEMATANG, SH
Terdakwa:
WISNU CAHYO PRASETTIYO Bin BUDIHARJO
328
  • Bahwa saksi melakukan kegiatan Patroli Pengamanan Hutan di WilayahKerja KPHP Mentaya Hulu, Seruyan Tengah Unit XIX, Unit XX, KPHPMentaya Tengah, Seruyan Hilir Unit XXVII, Unit XXIX, Unit XXVIIKabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan pada wilayah ProvinsiKalimantan Tengah mulai tanggal 28 Nopember sampai dengan 2Desember 2018 sesuai Surat Perintah Tugas Kepala Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Peintah Tugas Nomor :522/1146/IIl.1/DISHUT tanggal 23Nopember 2018.
    Bahwa saksi melakukan kegiatan Patroli Pengamanan Hutan di WilayahKerja KPHP Mentaya Hulu, Seruyan Tengah Unit XIX, Unit XX, KPHPMentaya Tengah, Seruyan Hilir Unit XXVII, Unit XXIX, Unit XXVIIKabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan pada wilayah ProvinsiKalimantan Tengah mulai tanggal 28 Nopember sampai dengan 2Desember 2018 sesuai Surat Perintah Tugas Kepala Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Peintah Tugas Nomor :522/1146/IIl.1/DISHUT tanggal 23 Nopember 2018.
    Mengkompulir dan merekap data perusahaan wajib PNBPselanjutnya dilaporkan kepada pimpinan.Selanjutnya ahli melaporkan pekerjaan ahli kepada Kasi PNBP BinaProgram.Ahli menerangkan bahwa yang menjadi keahlian ahli dengan jabatan ahlisebagai Penelaah Data dan Laporan TUK Seksi PNBP Bidang BinaProgram Dishut Prov. Kalteng.
    GergajianRimba (PKGR) Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Tengah.Bahwa Ahli memiliki Nomor Register Kartu Pengawas Tenaga TeknisPengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor 0060510/WASPKGR/XVIII.Dengan No SK. 92/BPHPX2/2017, berlaku dari tanggal 20 Maret 2017sampai dengan 19 Maret 2020.Bahwa Ahli telah melakukan pengukuran kayu olahan dalam truk KH 8573NP yang merupakan barang bukti tindak pidana yang dilakukan olehWISNU CAHYO PRASETTIYO Bin BUDIHARJO sehubungan denganLaporan Kejadian Nomor : LK.01/DISHUT
    Bahwa Kalimantan Tengah nomor : 522/1240/II.3/Dishut tanggal 04Desember 2018, telah melakukan pengukuran barang bukti tindak pidanayang diduga dilakukan oleh BIRMANO Bin IDONG sehubungan denganLaporan Kejadian Nomor : LK.01/DISHUT/PPNS/2018, Tanggal 29November 2018.Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan danTerdakwa menyatakan keterangannya dalam berita acara penyidikan adalahbenar
Putus : 20-01-2011 — Upload : 18-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2798 K/PID.SUS/2010
Tanggal 20 Januari 2011 — Ir. MOH. SUPRIJANTO, MM
2914 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Batang hari kepada BPDAS BatangHari Jambi Nomor : 552/257BRH/Dishut tanggal 29 Maret 2006 perihalpermohonan pendistribusian bibit GNRHL tahun 2005/2006 untuk Kab.Batang Hari ;23.Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Batang Hari kepada CV. MulyaAbadi Nomor : 522/579GNRHL.BH/2006 tanggal 24 Juli 2006 perihalpermintaan distribusi bibit GNRHL;24.Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Batang Hari kepada CV.
    Haritahun 2006 yang ditandatangani kuasa Pengguna anggaran pada tanggal8 Pebruari 2006 ;27.Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 01/Kpis/l/Dishut/2006 tentangpenunjukan kuasa Pengguna anggaran kegiatan GNRHL DinasKehutanan Kab.
    Batang Hari tahun 2006 ;41.Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 27/Kpts/VIV/Dishut/2006tanggal 27 Juli 2006 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggarankegiatan pembiayaan lainlain Dinas Kehutanan Gerakan NasionalRehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Kab. Batang Hari tahun 2006 ;Seluruhnya Dikembalikan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten BatangHari ;5.
    Batang hari kepada BPDASBatang Hari Jambi Nomor : 552/257BRH/Dishut tanggal 29 Maret2006 perihal permohonan' pendistribusian bibit GNRHL tahun2005/2006 untuk Kab. Batang Hari ;Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Batang Hari kepada CV. MulyaAbadi Nomor : 522/579GNRHL.BH/2006 tanggal 24 Juli 2006 perihalpermintaan distribusi bibit GNRHL ;Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Batang Hari kepada CV.
    2006 yang ditandatangani kuasa Pengguna anggaran padatanggal 8 Pebruari 2006;Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 01/Kpis/Il/Dishut/2006 tentangpenunjukan kuasa Pengguna anggaran kegiatan GNRHL DinasKehutanan Kab.
Register : 18-12-2014 — Putus : 24-02-2015 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 693/Pid.Sus/2014/PN RHL
Tanggal 24 Februari 2015 — IMRON SYAHPUTRA ALIAS KANCIL
36324
  • Rokan Hilir No.522.1/DISHUT/SPT/2014/11.3tanggal 06 November 2014 dengan hasil pengukuran:1. Hasil hutan rampasan dugan tindak pidana kehutanan dengantsersangka An.Imron Syahputra Als Kancil adalah berupa kayuoalahan sebnayak 124 keping (2,1893 m3);2. Nilai jual dari kayu olahan sebanya 124 keping (2,9183 m3)adalah sebesar Rp.1.1613.477,;3.
    Rokan HilirNo.522.1/DISHUT/SPT/2014/11.3 tanggal 06 November 2014 denganhasil pengukuran:1. Hasil hutan rampasan dugan tindak pidana kehutanan dengantsersangka An.Imron Syahputra Als Kancil adalah berupa kayuoalahan sebnayak 124 keping (2,1893 m3);2. Nilai jual dari kayu olahan sebanya 124 keping (2,9183 m3)adalah sebesar Rp.1.1613.477,;3.
Putus : 07-08-2012 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 200/Pid.B/2012/PN-PSP
Tanggal 7 Agustus 2012 — Ir. Syahgiman Siregar
6117
  • tanpa dilengkapidangan surat permohonan ke Kantor Dishut Tapsel dan belumdibayar PSDH dan DR serta RHHnya;Bahwa berdasarkan realisasi kayu di lapangan sebanyak+17.213,53 M tersebut yang sudah dibayar PSDH, DR dan RHHnya hanya sebanyak +11.000 M3;Bahwa berdasarkan sisa target kayu yang belum diproduksi sesuaidengan surat izin IPK PT. PLS adalah sebanyak 46.788,18 M2?
    PLS, lalu dibentuk tim oleh KepalaDinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan (Terdakwa), salahsatu anggota timnya adalah saksi;Bahwa kemudian saksi bersama anggota tim yang lain yaitu:Parlaungan Dalimunte (Dishut Tapsel), Muhammad Thohir TuaLubis (Dishut Tapsel), Muhammad Irsan (Dishut Tapsel), SegindaPasaribu (Dishut Tapsel), Mayor Siagian (Dishut Tapsel), Anggara(Dishut Tapsel), Zulkarnaen Siregar (Dishut Tapsel), Amri Barani(Dishut Tapsel), Sukendra Purba (Dishut Provinsi Sumatera Utara),Martua
    Pujakaria Sianipar (Dishut Provinsi Sumatera Utara), ImamSuwarjono (Kantor BP2HP Wilayah IlMedan), dan didampingi olehstaf dari PT.
    PLS berakhir, IPKberakhir pada tanggal 09 Desember 2009, atas dasar permohonan97tersebut dibentuklah tim oleh Kepala Dinas Kehutanan KabupatenTapanuli Selatan;Bahwa benar kemudian Agus Salim bersama anggota tim yang lainyaitu: Parlaungan Dalimunte (Dishut Tapsel), Muhammad ThohirTua Lubis (Dishut Tapsel), Muhammad Irsan (Dishut Tapsel),Seginda Pasaribu (Dishut Tapsel), Mayor Siagian (Dishut Tapsel),Anggara (Dishut Tapsel), Zulkarnaen Siregar (Dishut Tapsel), AmriBarani (Dishut Tapsel), Sukendra Purba
    (Dishut Provinsi SumateraUtara), Martua Pujakaria Sianipar (Dishut Provinsi SumateraUtara), Imam Suwarjono (Kantor BP2HP Wilayah IIlMedan), dandidampingi oleh staf dari PT.
Putus : 27-08-2014 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN KOLAKA Nomor 62/Pid.SUS/2014/PN.KKa
Tanggal 27 Agustus 2014 — AMIR BAKTIAR Bin UCUP MUDIYA
46664
  • WIL dari Dishut Kab. Kolaka No.71/Dishut/2011.- Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An. PT. WIL di Prop. Sultra dari BPKH Wil. VII Makasar No. S.81/ VII-BPKH/ISDH-3/2012.- Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutan dengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT. WIL dari Dishut Kab. Kolaka No. 92/ 522.13/2012.- Fotocopy 1 (satu) rangkap Hasil telaahan areal IUP operasi produksi An. PT. WIL di Prop.
    WIL dari Dishut Kab. Kolaka No.71/Dishut/201 1.Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An. PT. WIL diProp. Sultra dari BPKH Wil. VIl Makasar No. $.81/ VIIBPKH/ISDH3/201 2.Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutandengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT. WIL dari Dishut Kab. KolakaNo. 92/ 522.13/2012.Fotocopy 1 (satu) rangkap Hasil telaahan areal IUP operasi produksi An. PT. WILdi Prop.
    WIL dari Dishut Kab. Kolaka No.71/Dishut/201 1.22.Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An. PT. WIL diProp. Sultra dari BPKH Wil. VII Makasar No. S.81/ VIIBPKH/ISDH3/201 2.23.Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutandengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT. WIL dari Dishut Kab. KolakaNo. 92/ 522.13/2012.24.Fotocopy 1 (satu) rangkap Hasil telaahan areal IUP operasi produksi An. PT. WILdi Prop.
    WIL dari Dishut Kab. Kolaka No.71/Dishut/201 1.Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An. PT. WIL diProp. Sultra dari BPKH Wil. VII Makasar No. S.81/ VIIBPKH/ISDH3/201 2.Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutandengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT. WIL dari Dishut Kab. KolakaNo. 92/ 522.13/2012.Fotocopy 1 (satu) rangkap Hasil telaahan areal IUP operasi produksi An. PT. WILdi Prop.
Putus : 03-12-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 923 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 3 Desember 2015 — TJOEA JIMMY CHANDRA HAIMI Als TETEK Bin HAIMI (alm)
3718 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kubik),dengan perincian sebagai berikut:e Untuk truck dengan Nomor Polisi DA 9918 TC sebanyak 685 (enamratus delapan puluh lima) keping = 8,1626 M (delapan koma satuenam dua enam meter kubik);e Untuk truck dengan Nomor Polisi KH 8066 AM sebanyak 270 ( duaratus ratus tujuh puluh ) keping = 9,1841 MS (sembilan koma satudelapan empat satu meter kubik); Bahwa berdasarkan saksi Ahli MOCH .ARIFIN SETIAWAN, S.Hut.berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiKalteng No : 522.3.208/82/Dishut
    JIMMYCHANDRA yaitu JIMMY CHANDRA sendiri, yang pernah diangkatsebagai penerbit FAKO oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi KaltengHal. 4 dari 18 hal Putusan Nomor 923 K/Pid.Sus/2015pada tahun 2012 berdasarkan Keputusan Kadishut Provinsi KaltengNomor : 522.2.300/Kpts/272/DISHUT tanggal 27 Februari 2012 tentangpengangkatan penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) padaIUIPHHK T. JIMMY CHANDRA di Kab.
    Surat Kadishut Provinsi Kalteng nomor : 522.2.301/811/Dishut tanggal09 Mei 2011 tentang penetapan Nomor Seri blanko FAKO an.IUIPHHK T. JIMMY CHANDRA sebanyak 50 (lima puluh) set yaituNomor Seri : TUc.1711.A.000001 s/d TJc.1711.A.000050;b. Surat Kadishut Provinsi Kalteng nomor : 522.2.301/1587/Dishuttanggal 26 Agustus 2011 tentang penetapan nomor seri blanko FAKOan. IUIPHHK T.
    dimanaJudex Facti hanya memprtimbangkan masalah Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan, tanpa mempertimbangkan Keabsahan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan, kesesuaian antara isi dokumen surat keterangansahnya hasil hutan dengan keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupunvolume hasil hutan yang diangkut;Bahwa dalam pertimbangannya Judex Facti hanya bertumpu padakedudukan Terdakwa sebagai Pejabat Penerbit FAKO berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor :522.2.300/Kpts/272/Dishut
    Putusan Judex Facti dibuat berdasarkankesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak mendasarkanHal. 14 dari 18 hal Putusan Nomor 923 K/Pid.Sus/2015pertimbangannya pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengantepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu : Bahwa walaupun Terdakwa pernah diangkat sebagai penerbit FAKOpada IUIPHHK yang merupakan dokumen kelengkapan pengangkutankayu olahan, sesuai SK Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalteng Nomor522.2.300/Kpts/272/Dishut