Termohon/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding,sesual Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama Banjarbaru, pada tanggal 1 Agustus 2019, Kontra MemoriBanding tersebut telah diserahkan kepada pihak Termohon/ Pembandingdengan seksama pada tanggal 5 Agustus 2019;Bahwa Pembanding telah melakukan inzage (memeriksa berkasperkara) pada tanggal 14 Agustus 2019, sebagaimana diuraikan dalam suratketerangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor241

/Pdt.G/2019/PA.Bjb tanggal 14 Agustus 2019, sedangkan Terbanding telahmelakukan inzage pada tanggal 7 Agustus 2019, sebagaimana diuraikan dalamsurat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama BanjarbaruNomor 241/Pdt.G/2019/PA.Bjb tanggal 7 Agustus 2019 ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan bandingpada tanggal 05 Juli 2019 sedangkan Pembanding hadir pada sidangpengucapan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor241/Pdt.G/2019/PA.Bjb tanggal 25 Juni 2019 Masehi

Dalam Konvensi :Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 25 Juni 2019Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriyvah Nomor241/Pdt.G/2019/PA.Bjb, yang dimohonkan banding ;Dalam Rekonvensi :Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 25 Juni 2019Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijrivah Nomor241/Pdt.G/2019/PA.Bjb, yang dimohonkan banding, dengan perbaikanamar, sehingga berbunyi sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Pengugat rekonvensi;2.

Pts.Pid.No.08/Pid/2016/PT.SULTRAPengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampirdidalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau, Nomor241/Pid.B/2015/PN.Bau tanggal 16 Desember 2015 dalam perkara Terdakwatersebut di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut UmumNomor Register Perkara : 77/RP9/Euh.1/10/2015 tanggal 8 Oktober 2015,Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :KESATU :Bahwa Terdakwa RUDI MUSLIMIN alias RUDI BIN MUSLIMIN

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor241/Pid.B/2015/PN.Bau tanggal 14 Desember 2015, menyatakanTerdakwa/Pembanding ( RUDI MUSLIMIN Alias RUDI Bin MUSLIMIN )telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana tanoa hak mengusai narkotika golongan bukan tanaman Pasal112 ayat (I) Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika,dimana menurut pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertamaTerdakwa/Pembanding telah bersalah sehingga dikenakan pasal tersebut2.

(RUDI MUSLIMIN Alias RUDIBin MUSLIMIN) terhadap putusan pengadilan tinggkat pertama,sangatlah tidak sesuai dengan faktafakta baik berupa barang bukti sertaketeranganketerangan saksisaksi ;Berdasarkan alasanalasan yang telah Terdakwa/Pembanding uraikan diatasmohon kirannya yang terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yangmemeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yangamarnya :1.2.Menerima permohonan banding Pembanding ;Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau Nomor241

Pts.Pid.No.08/Pid/2016/PT.SULTRAdiatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hakmenyalahgunakan Narkotika golongan bagi diri sendiri sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (I) huruf aUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor241/Pid.B

peradilan ;Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8Tahun 1981, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009,UndangUndang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahankedua atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwatersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor241

Putusan No. 0339/Pdt.P/2019/PA.Sda.2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor:0339/Pdt.P/2019/PA.Sda mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Pada tanggal 06 Agustus 1999, Pemohon dengan Pemohon Il telahmelangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggulangin KabupatenSidoarjo sebagaimana ternyata dalam kutipan akta nikah nomor241/15/VIII/1999 tanggal O6 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama

apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan, Para Pemohontelah hadir sendiri dan Majelis telah menasehati Para Pemohon agarmenyelesaikan tuntutannya tanpa berperkara di Pengadilan namun tidakberhasil, maka dibacakanlanh permohonan Para Pemohon, yang isinya tetapdipertahankan oleh Para Pemohon;Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telahmengajukan buktibukti surat berupa :i, Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor241

Menetapkan biodata Para Pemohon dalam Akta Nikah, Nomor241/15/VIII/1999, tanggal 06 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, namaPemohon : Moh. Syaikhu Bin Tauchid, tempat / tanggal lahir : Sidoarjo, 14051965, dan nama Pemohon II: Wiwik Harti Binti Machim, tempat / tanggallahir : Sidoarjo, 01041970, diubah menjadi nama Pemohon : Moh. SaikhuBin Tauhid, tempat / tanggal lahir : Sidoarjo, 14051965, dan namaHim. 8 dari 10 hlm.

Indrayani dengan saksi Sumarlan tidak ada kesepakatan jualbeli tanah sebagaimana tercantum dalam aktaakta jual beli tersebut di atas,dan pencantuman saksi Sumarlan dalam aktaakta jual beli tersebut adalahtanpa sepengetahuan saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak MadeIndrayani ;Bahwa penulisan nilai jual beli sebagaimana tertulis dalam ke empat akta jualbeli tersebut yaitu Akta Nomor 226/2010 tertanggal 12 Oktober 2010, Akta JualBeli Nomor 280/2010 dibuat tanggal 21 Desember 2010, Akta Jual Beli Nomor241

Beli Nomor 228/2010dibuat tanggal 12 Oktober 2010 adalah atas kehendak Terdakwa JunaedySantosa yang disampaikan kepada Notaris Ira Kustanti, S.H. guna untukmenghindari pajak, padahal belum ada kesepakatan harga jual beli antarasaksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani dengan TerdakwaJunaedy Santosa dan saksi Sumarlan untuk dituangkan dalam aktaakta jualbeli yaitu Akta Nomor 226/2010 tertanggal 12 Oktober 2010, Akta Jual BeliNomor 280/2010 dibuat tanggal 21 Desember 2010, Akta Jual Beli Nomor241

kurang seribu lima ratus) meter persegi, tanah terletak di DesaBojong Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, Sertifikat tanah Hak MilikNomor 1049 luas + 645 (lebih kurang enam ratus empat puluh lima) meterpersegi, tanah terletak di Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, KabupatenMagelang, yang menjadi obyek seolaholah terjadi jual beli sesuai dengan aktaakta jual beli yaitu Akta Nomor 226/2010 tertanggal 12 Oktober 2010, Akta JualBeli Nomor 280/2010 dibuat tanggal 21 Desember 2010, Akta Jual Beli Nomor241

Barat,Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon;melawanXXXXXXXXXXX, UMur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempattinggal di Dusun Batu beduk, Desa Batujai, Kecamatan Praya barat,Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal O07 Februari2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor241

Pemohon menyatakanmencabut perkaranya, dan oleh karena pencabutan dilakukan sebelum dibacakansurat permohonan;Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yangtelah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor241/Pdt.G/2020/PA.Pra dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukunkembali;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya danpencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannyamaka dengan didasarkan kepada ketentuan

Pts.Pid.No.08/Pid/2016/PT.SULTRAPengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampirdidalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau, Nomor241/Pid.B/2015/PN.Bau tanggal 16 Desember 2015 dalam perkara Terdakwatersebut di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut UmumNomor Register Perkara : 77/RP9/Euh.1/10/2015 tanggal 8 Oktober 2015,Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :KESATU :Bahwa Terdakwa RUDI MUSLIMIN alias RUDI BIN MUSLIMIN

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor241/Pid.B/2015/PN.Bau tanggal 14 Desember 2015, menyatakanTerdakwa/Pembanding ( RUDI MUSLIMIN Alias RUDI Bin MUSLIMIN )telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana tanpa hak mengusai narkotika golongan bukan tanaman Pasal112 ayat (Il) Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika,dimana menurut pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertamaTerdakwa/Pembanding telah bersalah sehingga dikenakan pasal tersebut2.

Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau Nomor241/Pid.B/2015/PN.Bau tanggal 14 Desember 2015 ;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan bahwa saya Terdakwa/Pembanding (RUDI MUSLIMIN AliasRUDI Bin MUSLIMIN) tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelanggar kesatu pasal 112 ayat (I) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan dakwaan kesatu ;Hal. 10 dari 15 Hal. Pts.Pid.No.08/Pid/2016/PT.SULTRA2.

Pts.Pid.No.08/Pid/2016/PT.SULTRAdiatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hakmenyalahgunakan Narkotika golongan bagi diri sendiri sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (I) huruf aUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor241/Pid.B

peradilan ;Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8Tahun 1981, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009,UndangUndang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahankedua atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwatersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor241

pembicaraan JuruSita Pengadilan Negeri Kupang, dan pelawanjuga mengakui bahwa pelawan pernah didatangi oleh Pegawai PengadilanNegeri Kupang sebanyak 2 (dua) kali, untuk memberitahukan ada gugatanperdata, tetapi pelawan tetap tidak mau menanggapi dengan alasan masihshok.Menurut kami alasan pelawan sangat tidak masuk akal, sebab jika pelawanberalasan masih shok, seharusnya pelawan menunjuk orang yangdiberikuasa penuh untuk mengikuti sidang.Kesimpulan :bahwa menurut kami, semua dalil pelawan didalam gugatan Nomor241

Plw/2017/PN Kpg danmemohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Kupang sudikiranyamemeriksa gugatan perlawanan eksekusi tersebut dan menyatakan batal demihukum.Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor241/Pdt.Plw/2017.PN.Kpg, tanggal 21 Maret 2018, yang amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA :1. Menyatakan PELAWAN adalah bukan PELAWAN yang BAIK menuruthukum;2.

Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Nomor241/Pdt.G/2017/PN.KPG, tanggal 7 Mei 2018 yang dilakukan oleh JurusitaPengadilan Negeri Kupang ;3 .Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 19 April 2018, Nomor241/Pdt.G/2017/PN.KPG, yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding telahmengajukan Memori Bandingnya tertanggal 18 April 2018 terhadap putusanPengadilan Negeri klas IA Kupang tanggal 21 Maret 2018 ;4 .Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada TerbandingNomor : 241/Pdt.G

KPG.Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermatiBerita Acara Persidangan dan segala suratsurat dalam berkas perkaranya sertauraian pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor241/Pdt.Plw/2017.PN.KPG, tanggali 21 Maret 2018 tersebut, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa alasanalasan dalam pertimbangan hukum yangdijadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikandalam putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar, baik dalam penerapanhukumnya

Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal10 Juli 2021 disebut Para Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2021telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yangHalaman 1 dari 5 putusan Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.JBtelah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor241

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor241/Pdt.P/2021/PA.JB;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

tanggal lahir, Madura 14 Juni 1978, agama Iskam, pendidikanSLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediamandi KotaLubuklinggau, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13Februari 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam register perkara Nomor241

Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;Subsider:Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No.241/Pdt.G/2018/PA.LLG.Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat hadir secarain persoon di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir serta tidakpula menghadirkan orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor241/Pdt.G/2018

Tahun1975 jis Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha untukmenasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya untukbercerai akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dimuka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akandipertimbangkan cara pemanggilan pihak Tergugat serta ketidak hadirannya;Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No.241/Pdt.G/2018/PA.LLG.Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor241

denganmengemukakan halhal sebagaimana tertuang dalam surat gugatanPenggugat dan selanjutnya dianggap tertuang kembali dalam putusanini;Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditentukan dengansurat panggilan yang telah disampaikan dengan sah dan patut,Penggugat telah nyata tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggilsebanyak 2 kali sebagaimana risalah panggilan sidang (re/lass) Nomor241

alasan yang Sah);Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan iniditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan perkara ini; TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatanPenggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalahsebagaimana di atur dalam Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor241

;Bahwa selanjutnya pada persidangan ketiga Penggugatmenyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar Nomor241/Pdt.G/2019/PA.Bpp. tanggal 29 Januari 2019;Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, makaproses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidakperlu lagi dilanjutkan;Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua beritaacara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang,

Mengabulkan dalam permohonan pencabutan perkara Nomor241/Pdt.G/2019/PA.Bpp dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan TingkatPertama, tempat kediaman di Rt 001, Rw 002, Lingkungan li,Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 17 November2021 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor241

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor241/Pdt.G/2021/PA.Bitg. dari Penggugat;2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

bertempat tinggal di ALAMAT sebagaiPemohon ;NAMA, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh,bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat bukti;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 26September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaDepok pada tanggal 27 September 2018 dalam register perkara Nomor241

Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;Atau pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya.Bahwa Pengadilan Agama melalui penetapannya Nomor241/Pdt.P/2014/ PA.Dpk. tertanggal 28 September 2018 telah menentukanbahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Senin,tanggal 22 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB dan memerintahkan untukmemanggil kedua belah pihak berperkara supaya datang menghadap dimukasidang Pengadilan Agama Depok pada hari dan tanggal

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor241/PDT/2018/PT.DKI tertanggal 25 Juli 2018 juncto PutusanPengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Seltertanggal 29 November 2017;3. Menghukum, Termohon Kasasi membayar biaya perkara;Halaman 6 dari 9 hal. Put.

Tahun 1974 tentang Perkawinan);Bahwa nafkah hidup selama perkawinan tidak relevan lagi untukdijadikan dasar menjadi pengurang bagian Tergugat, karena hal tersebutmenjadi dasar mereka bercerai dan faktanya kondisi ekonomi Penggugatlebih mapan dibandingkan Tergugat;Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MARCUS PRAWIRA WIBISONO,dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor241

Nomor 901 K/Pdt/2019MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MARCUSPRAWIRA WIBISONO, tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor241/PDT/2018/PT.DKI tanggal 25 Juli 2018 yang menguatkan putusanPengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Seltanggal 29 November 2017;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Provisi: Menolak tuntutan provisi Penggugat;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Putusan Nomor 1781 K/Pid.Sus/2018Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor241/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 19 April 2018 yang amar lengkapnyasebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 8 Februari2018 Nomor 497/Pid.Sus/2017/PN Gsk yang dimintakan bandingtersebut:Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanandikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Membebankan

berkasperkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapatsebagai berikut:Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanyakesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimanamestinya yang dilakukan oleh Judex Facti mengenai pemidanaan paraTerdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum dalam mengadili para Terdakwa.Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor241

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan PerubahanKedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Gresik tersebut;= Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor241

Sintang untuk mendampingi Terdakwa dalamperkara ini berdasarkan Penetapan nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Stig, tanggal18 November 2020;Pengadilan Tinggi Tersebut ;Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi PontianakNomor 21/PID.SUS/2020/PT PTK, tanggal 12 Januari 2021 tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;Telan membaca, berkas perkara dan surat Surat yang bersangkutanserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor241/Pid.Sus/2020/PN Stg, tanggal 22 Desember

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor241/Pid.Sus/2020/PN Stg, tanggal 22 Desember 2020, yang amarnya sebagaiberikut :1.Menyatakan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BEMBENG BinSAIFUL ANWAR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Menjadi perantara dalam jual bellnarkotika golongan sebagaimana dalam dakwaan primair;.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor241/Akta Pid.Sus/2020/PN Sig. , yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriSintang, menerangkan bahwa Terdakwa telah menyatakan banding padatanggal 28 Desember 2020, dan Permintaan banding Terdakwa tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2020 olehJurusita pada Pengadilan Negeri Sintang dengan Akta PemberitahuanPermintaan

kepada Terdakwadan kepada Jaksa Penuntut Umum masingmasing pada tanggal 30 Desember2020, di mana telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan PenuntutUmum tersebut untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan PengadilanNegeri Sintang sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak dalamtenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya daripemberitahuan ini ;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa pada tanggal28 Desember 2020, atas Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor241

pidana, sesuai Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa dibebani untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan; Halaman 17 dari 18halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2021/PT PTKMemperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor241

rumah tangga, tempat kediaman di Masalle,Kabupaten Enrekang, disebut sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,pekerjaan Petani, tempat kediaman di Baroko, KabupatenEnrekang, disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Juli2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor241

tersebut tidak ternyata disebabkanoleh suatu alasan yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agardapat rukun kembali dalam beruman tangga, namun tidak berhasil;Bahwa Penggugat hanya datang menghadiri sidang pada sidangpertama, sedangkan pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanyameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Berita AcaraSidang tanggal 14 Agustus 2019 dan Relaas Panggilan Nomor241

lahir Gorontalo, 31 Oktober 1984, agamaIslam, pekerjaan xxxXXxxXXxX XXXXXXX XX XXXX XXXX XXXXXX,pendidikan D2, tempat kediaman KABUPATEN TOJOUNAUNA, selanjutnya disebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Pemohon.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampanapada hari Senin tanggal 23 November 2020 dengan register perkara Nomor241

perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makasegala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepadaPemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989, yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan sertaperundangundangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;MENE TAPKANMengabulkan permohonan = pencabutan perkara Pemohon nomor241

PENETAPAN Nomor241/PdtP/2013/PA Wp.BISMILLAHIRRAHMANIRRAffIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdataagama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yangdiajukan oleh:Mannahia bin Sappe, umur 71 tahun.

Agama Islam, pekerjaan petani, bertempattinggal di Dusun Lamedde, Desa Barugae,Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone,selanjutnya disebut Pemohon.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca berkas perkara.Telah mendengar keterangan pemohon dan saksisaksi.DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 Mei2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan nomor241/Pdt.P/2013/PA Sj. menerangkan halhal sebagai berikut:1.

VI No. 06, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;: Wiraswasta ;Penggugat dalam perkara perdata Nomor241/Pdt.G/2018/PN Dps, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : PihakPertama ; NamaTempat/Tanggal LahirJenis KelaminAgamaKewarganegaraanPekerjaan: CHECHE SITI HARIYATI;: Ciamis, 01 Juni 1978 ;: Perempuan ;: Islam;: Indonesia ;: Karyawan swasta ;Hal 1 dari 5 Halaman Akta Perdamaian Nomor 241/Pdt.G/2018/PN DpsNIK. : 5103014106780016;Alamat : Jalan Gelatik Blok B2 No. 19, Perum Gading,Jimbaran, Kabupaten Badung

, Propinsi Bali;Sebagai Pihak Tergugat dalam gugatan perkara perdata Nomor241/Pdt.G/2018/PN Dps,) yang untuk selanjutnya disebut sebagai : PihakKedua ; Menimbang, bahwa kedua belah pihak tersebut di atas, menerangkan bersediauntuk mengakhiri sengketa perkara Perdata yang diajukan oleh Penggugat, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register PerkaraPerdata Nomor 241/Pdt.G/2018/PN Dps tertanggal 7 Maret 2018, dengan Perjanjianperdamaian didepan Persidangan Pengadilan