Ditemukan 889 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 16-01-2012 — Upload : 28-10-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 12/Pid.Sus/2011/PN.Mks
Tanggal 16 Januari 2012 — - Ir. H. SYAHRUDDIN, MBA Vs. - JPU
8712
  • MEGA ZANUR untuk mengikutitender terhadap pengadaan pupuk tahun 2009, saya ikut Anjwising tahun2009 di Kantor Dinas Kehutanan Mamuju.Bahwa Saya lupa Siapa yang memimpin/PPATK nya pada saat Anjwising.Bahwa saya hadir pada waktu anjwising karena CV saya juga ikut dalamtender, sepengetahuan saya intinya bahwa CV.
Putus : 22-02-2018 — Upload : 20-05-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 2/PID.TPK/2018/PT SMR
Tanggal 22 Februari 2018 — Nama lengkap : FAJAR SETIADI, ST BIN (alm) SUPARDI Tempat lahir : Balikpapan Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 03 September 1971 Jenis kelamin : Laki-laki Kewarganegaraan : Indonesia Tempat tinggal : Jl Gunung Agung Hop II RT.018 No 082 KelSatimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang. Agama : Islam Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pendidikan : S – 1
7950
  • berkenaandengan pembangunan jalan Teluk Kaderetersebut;Demikian juga terhadap pengertian memperkaya orang lain atau korporasi dalampasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 tersebut menurut Pengadilan tingkatbanding haruslah diartikan sebagai perbuatan memperkaya orang lain atau suatukorporasi yang disengaja oleh Terdakwa agar orang lain atau korporasi tersebutmenjadi kaya (bertambah kekayaannya) ; dari faktafakta yang terungkapdipersidangan ternyata tidak ada terungkap adanya fakta bahwa Terdakwaselaku PPATK
Putus : 09-10-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 K/PID.SUS/2017
Tanggal 9 Oktober 2017 — L. SYAMSIR Bin TANDO
926663 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar. Dalam putusan itu, judex factie membebaskan ... [Selengkapnya]
  • Honorarium Tim Panitia 9 sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari saudara Sahiruddinselaku PPATK dan 3.
Register : 18-02-2020 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 30-04-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 163/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 21 April 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. NUSAMANDALA ARTHA CIPTA TEHNIK/HALIMAH Diwakili Oleh : achmar dasquari
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. KANTOR CABANG PEMBANTU TAMAN HARAPAN INDAH
Terbanding/Tergugat II : CV. SURYA MAS ABADI
7231
  • Put No. 163/Pdt/2020/PT.DKImelakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut didugamerupakan hasil tindak pidana dari:a) Setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada Penyidikb) Tersangka; atauc) Terdakwa59.Bahwa selain dari pada ketentuan hukum yang telah kami sampikandiatas bahwasanya dalam Pasai 71 Ayat 3 UndangUndang No. 8 Tahun2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang, yang berbunyi: "Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan paling
Putus : 14-06-2017 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 20 /Pdt.G/2016/PN Pwk
Tanggal 14 Juni 2017 — Penggugat: MUHAMMAD NASIR HADIL Tergugat: 1.H. UYEP SAEFUL BAHRI BIN H. SALIM 2.H. SAID BIN ANTAWI 3.CAMAT KECAMATAN PLERED SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA KECAMATAN PLERED 4.HOPIPAH BINTI SALIM 5.AIT SULAEMAN BIN H. SALIM 6.ZAENAL MUTAQIN BIN H. SALIM 7.EPON BINTI H. SALIM 8.DEDE HASANUDIN BIN H. SALIM 9.SANTI SUMARNI selaku Ahli Waris dariALM.ACENG BIN H.SALIM 10.DANI YUSUP selaku Ahli Waris dari ALM. ACEP BASUMI BIN H.SALIM
9425
  • Perlu diingat, bahwa pada Camat/PPATK melekatkeharusan untuk memberikan pelayanan yang baik, benar dan berkeadilanpada masyarakat;Bahwa oleh karena Surat Pernyataan Tergugat III selaku Camat/PPAT tanggal 13Juli 2015 yang menurut Penggugat pada pokoknya mencabut, membatalkan danmenyatakan Akta Jual Beli Nomor 456/PLD/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014atas nama H.
Register : 31-01-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Bdg
Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
415167
  • BCA (BANK CENTRAL ASIA) TBKPemilik Heni NuryaniRekeningNomor Rekening 1760012471Cabang Kopo Bandung 8) Memerintahkan kepada kepada Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK) untuk membuka segala bentuk rekening tabunganHal 9 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2018/PN.Bdg.32.33.34.milik atau atas nama TERGUGAT yang berada pada Bank lain kepadaPENGGUGAT guna menjalankan isi putusan ini.9) Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuhuntuk menjalankan isi putusan ini.10) Menghukum
Register : 03-10-2014 — Putus : 20-01-2015 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1338/Pid.B/2014/PN Jkt Sel
Tanggal 20 Januari 2015 —
6528
  • ., LLM. yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi bekerja di PPATK sejak tahun 2012 sampai dengansekarang;Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli antara lain melakukan analisishukum dan memberikan pendapat hokum berkenaan dengan TindakPidana Pencucian Uang Bahwa ahli pernah memberikan keterangan khususnya di bidang tindakpidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukanoleh Penegak Hukum baik tingkat Penyidikan di Kepolisian, Kejaksaanmaupun pemeriksaan di sidang Pengadilan ;Bahwa
Register : 06-03-2023 — Putus : 22-06-2023 — Upload : 05-03-2025
Putusan PN JAYAPURA Nomor 72/Pid.B/LH/2023/PN Jap
Tanggal 22 Juni 2023 — Penuntut Umum:
VICTOR SURUAN, S.H.
Terdakwa:
YUDY WIRYADI WIDJAJA
2714
  • Tanggal 27 Oktober 2010 Nomor 27;
  • 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia RI No AHU-60097-AH.01.01 Tahun 2010 Tanggal 27 November 2010;
  • 1 (satu) Exampler Foto Copy Surat Akta Peryataan Keputusan sirkulasi para Pemengang Saham Notaris dan PPATK Dewi anggita Manohara Duarsa S.H, No 14 Tanggal 29 November 2013;
  • 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.
Putus : 29-09-2015 — Upload : 03-05-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks
Tanggal 29 September 2015 — Jaksa Penuntut Umum Lawan Hj. Najmiah Muin Binti Ringkas alias Bunda
18451
  • Pada tahun 2006 sebagai ahli dalam penangan penegakan hukumlingkungan dan audit kehutanan pada Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) RI.Pada tahun 2009 sebagai ahli (trainer) di PPATK.. Pada tahun 2008 tenaga ahli di KPK, Jakarta..
Register : 19-05-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 20-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 PK/TUN/2016
Tanggal 14 Juli 2016 — DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN VS IR. BIEN SUBIANTORO, MM., MBA;
281163 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pembanding/Tergugat telah mempertimbangkan secaracermat diterbitkannya surat keputusan objek sengketa karenaberhasil membuktikan secara kewenangan dan prosedur tidakmelanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan secara substansitidak melanggar AAUPB khususnya Asas Kecermatan dan AsasProfesionalisme;Perlu Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/T ergugatsampaikan bahwa terkait dengan perkara a quo tersebut, prosespemeriksaan terkait dengan pengadaan tanah dan/atau bangunandiawali dengan adanya surat dari PPATK
Register : 16-01-2018 — Putus : 17-04-2018 — Upload : 04-05-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 40/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 17 April 2018 — MENTERI KEUANGAN R.I CQ DIREKTUR PADA DIREKTORAT JENDRAL PAJAK CQ KANWIL DIRJEND.PAJAK JAKARTA PUSAT CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT CS >< IRENE YUDIAWAN
165116
  • , penuntutumum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekeningsimpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi; Pasal 71 ayat (1) Undangundang No. 8 Tahun 2010 Tentang PencegahanDan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menentukan: Penyidik,penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untukmelakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut didugamerupakan hasil tindak pidana dari :a) Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK
Upload : 08-05-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 37/Pid.Sus/2013/PN.Plg
Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin
19769
  • ,MH Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai PPATK dan tidak kenal denganterdakwa; Bahwa jabatan, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ahli dariPPATK antara lain melakukan analisis hukum dan memberikan pendapathukum berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang gunakepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum; Bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang dapat diartikan sebagaisuatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikanatau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh
Register : 22-08-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 20 Februari 2020 — Penuntut Umum:
Ingan Malam Purba, SH
Terdakwa:
Drs. KHAIDAR ASWAN
344131
  • Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkanoleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yangdiduga berasal dari tindak pidana.Bahwa Untuk dapat mempersangkakan dugaan tindak pidanapencucian uang kepada seorang tersangka, terlebin dahulu penyidikharuSs menemukan adanya bukti permulaan yang cukup terkait denganperbuatanperbuatan yang dilakukan oleh seorang tersangka yangmemenuhi unsurunsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana diaturdalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UndangUndang
    Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan olehPihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasaldari tindak pidana.Halaman 118 dari 139Putusan Perkara No. 46/Pid.Sus.TPK/2019/PN MdnMenimbang, bahwa sejumlah kerugian Negara dari hasil korupsi yangdilakukan Terdakwa yang berasal dari pembiayaan Mudharabah Modal KerjaKoperasi untuk Kebutuhan Konsumtif para anggota Koperasi, kenyataannyaPenggunaan Dana Bukan untuk Pembiayaan Mudharabah Modal Kerja Koperasiuntuk Kebutuhan
Register : 07-04-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Lbj
Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
20193
  • Yohanes Abun/Tergugat IIpernah mengajukan permohonan sertifikat atas tanah objek sengketa,pada waktu itu Yohanes Abun/Tergugat II pernah datang ke rumah Saksidengan membawa dokumen untuk ditandatangani oleh Saksi akantetapi Saksi tidak mau tanda tangan, karena dokumen tersebutmenyangkut tanah yang sudah dijual kepada orang lain, melihat haltersebut Saksi merasa tanggung jawab sebagai Ketua PanitiaPembagian 1996, sehingga Saksi membuat surat kepada beberapainstansi Kantor Pertanahan Manggarai Barat, PPATK
Putus : 27-07-2011 — Upload : 01-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1198 K/PID.SUS/2011
Tanggal 27 Juli 2011 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN ; GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN ;
52673160 Berkekuatan Hukum Tetap
  • memberi atau menjanjikan sesuatu kepada PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan dengan carayaitu : Pada bulan Maret tahun 2009 Bareskrim Mabes Polri melakukanpenyelidikan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dalamrekening milik Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Analisis PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK
    serta melakukan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeridengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan ataukedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat padajabatan atau kedudukan tersebut, dilakukan dengan cara yaitu : Pada bulan Maret tahun 2009 Bareskrim Mabes Polri melakukanpenyelidikan terhadap transaksi kKeuangan yang mencurigakan dalamrekening milik Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Analisis PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK
Register : 26-04-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan PN AMBON Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Amb
Tanggal 17 Nopember 2021 — Penggugat:
1.LILY KWANNANDAR
2.Dr. RUKIAH UMARELLA, M. Kes
3.MARYA ULFA MARASABESSY
Tergugat:
PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Cabang Ambon
520315
  • perbuatan para karyawan / Pimpinan dengan jabatan masingmasing pada kantor Tergugat BNI Ambon / Tergugat baik Bersama samaatau sendiri sendiri sesuai Putusan Pidana Korupsi a Quo, Tergugat wajibbertanggung jawab sebagai Intitusi / Lembaga BNI Ambon;13.Bahwa menurut Ahli Perbankan Nasional mantan Deputi DirekturHukum & Staf Pemeriksa Keuangan Bank Indonesia, Ketua Pusat KajianPencucian Uang Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PUKAUUI) danKepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan ( PPATK
Register : 06-04-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 47/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 4 September 2018 — Penggugat:
Alice Lindsey Tan Binti Rubianto Kusuma Putra
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
Anton Kusuma
188220
  • TI Intv 2 : Akta Jual Beli Nomor: 333/2017 dari Pejabat Pembuat AktaTanah (PPATK) Wahyu Hermawati, SH.MKn tertanggal 30Desember 2017. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);3. TII Intv 3 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang PerkaraNomor: 211/Pdt.G/2008/PN.SMG tertanggal 12 Pebruari2009. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);A. TII Intv 4 : Salinan Putusan Banding Perkara Nomor:179/Pdt/2009/PT.Smg tertanggal 1 Juni 2009. (Fotokopisesuai dengan fotokopinya);5.
Register : 18-11-2020 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Tjb
Tanggal 25 Maret 2021 — Penuntut Umum:
SITI LISA EVRIATY TARIGAN,SH,MH
Terdakwa:
SOPIANSYAH BIN MUHAMMAD SIDIN
25220
  • Hardi Setiyo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa Ahli menerangkan bahwa Tugas dan fungsi dari PPATK adalahsebagai berikut: Berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang(UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantastindak pidana pencucian uang; Bahwa fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang adalah
    Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;c. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dand. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuanganyang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
    Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untukdilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yangdiduga berasal dari hasil tindak pidana;Bahwa Ahli menerangkan bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 23ayat (1) UU TPPU Bank wajib melaporkan kepada PPATK transaksikeuangan mencurigakan yang dilakukan oleh nasabah;Bahwa berdasarkan pada keterangan dari saksisaksi dan terdakwa,penyidik menyampaikan sebagai berikut:1) Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 18.00 wib,penyidik Direktorat
Register : 01-04-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PN SOASIU Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos
Tanggal 19 April 2021 — Pemohon:
SETYA BUDI
Termohon:
Kejagung RI. Cq. Kejati Maluku Utara Cq. Kepala Kejari Halteng
13466
  • ., pada bulan Oktober 2020; Bahwa surat yang diajukan sebagai bukti adalah SP2D pada tahun 2020,rekening koran pada tahun 2020, Kuitansi, PPATK dan hasil audit; Bahwa hasil ekspos sudah dilaksanakan dan yang hadir pada saat ituadalah Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan semua Jaksa; Bahwa dalam perkara ini terdapat 3 orang tersangka dan telah dilakukandiekspos satu persatu; Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulan dlakukannya expose padatersangka Setya Budi; Bahwa Saksi saat itu hadir dalam pelaksanaan
Putus : 26-11-2018 — Upload : 10-01-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 352/Pid/2018/PT.DKI
Tanggal 26 Nopember 2018 — WIA AMELIA BINTI MADALIH SIMON NURAHIM
10739
  • KTP, KK, AKTA NIKAH, PBB, NPWP dan Rekening Tabungan BCA KCP TAMAN MELATI;142) 1 (satu) bundel surat keterangan tanggal 18 Januari 2018;143) 1 (satu) lembar legalisir KTP dan NPWP atas nama WIA AMELIA;144) 1 (satu) lembar legalisir Surat Konfirmasi unit Pesanan No. 004666 tanggal 07/05/2013;145) 1 (satu) lembar legalisir Surat Pemesanan No. 0000003547 tanggal 7/5/2013;146) 1 (satu) lembar legalisir informasi angsuran C/22/CB;147) 1 (satu) lembar legalisir Know Your Customer Peraturan Kepala PPATK
    PER-10/1.02.1/PPATK/09/2011;148) 1 (satu) bundel legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Bassura Apartment No. 0000003410 tanggal 13/05/2013;149) 1 (satu) bundel legalisir Akta Pernyataan Bassura City No 24 tanggal 20 November 2015;150) 1 (satu) bundel legalisir Akta Perjanjian Pengalihan Hak dan Kewajiban Satuan Rumah Susun/Apartment Bassura City No 23 tanggal 20 November 2015;151) 1 (satu) lembar legalisir Surat Konfirmasi unit Pesanan No. 004667 tanggal 07/05/2013152)
    1 (satu) lembar legalisir Surat Pemesanan No. 0000003548 tanggal 07/05/2013153) 1 (satu) lembar legalisir informasi angsuran C/21/CB154) 1 (satu) lembar legalisir Know Your Customer Peraturan Kepala PPATK No: PER-10/1.02.1/PPATK/09/2011155) 1 (satu) bundel legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli satuan rumah susun bassura apartment no. 0000003411 tanggal 13/05/2013156) 1 (satu) bundel legalisir akta perjanjian pengalihan hak dan kewajiban satuan rumah susun/apartemen Bassura City No. 176 tanggal