Ditemukan 889 data
87 — 12
MEGA ZANUR untuk mengikutitender terhadap pengadaan pupuk tahun 2009, saya ikut Anjwising tahun2009 di Kantor Dinas Kehutanan Mamuju.Bahwa Saya lupa Siapa yang memimpin/PPATK nya pada saat Anjwising.Bahwa saya hadir pada waktu anjwising karena CV saya juga ikut dalamtender, sepengetahuan saya intinya bahwa CV.
79 — 50
berkenaandengan pembangunan jalan Teluk Kaderetersebut;Demikian juga terhadap pengertian memperkaya orang lain atau korporasi dalampasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 tersebut menurut Pengadilan tingkatbanding haruslah diartikan sebagai perbuatan memperkaya orang lain atau suatukorporasi yang disengaja oleh Terdakwa agar orang lain atau korporasi tersebutmenjadi kaya (bertambah kekayaannya) ; dari faktafakta yang terungkapdipersidangan ternyata tidak ada terungkap adanya fakta bahwa Terdakwaselaku PPATK
926 — 663 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar. Dalam putusan itu, judex factie membebaskan ... [Selengkapnya]
Honorarium Tim Panitia 9 sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari saudara Sahiruddinselaku PPATK dan 3.
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. KANTOR CABANG PEMBANTU TAMAN HARAPAN INDAH
Terbanding/Tergugat II : CV. SURYA MAS ABADI
72 — 31
Put No. 163/Pdt/2020/PT.DKImelakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut didugamerupakan hasil tindak pidana dari:a) Setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada Penyidikb) Tersangka; atauc) Terdakwa59.Bahwa selain dari pada ketentuan hukum yang telah kami sampikandiatas bahwasanya dalam Pasai 71 Ayat 3 UndangUndang No. 8 Tahun2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang, yang berbunyi: "Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan paling
94 — 25
Perlu diingat, bahwa pada Camat/PPATK melekatkeharusan untuk memberikan pelayanan yang baik, benar dan berkeadilanpada masyarakat;Bahwa oleh karena Surat Pernyataan Tergugat III selaku Camat/PPAT tanggal 13Juli 2015 yang menurut Penggugat pada pokoknya mencabut, membatalkan danmenyatakan Akta Jual Beli Nomor 456/PLD/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014atas nama H.
415 — 167
BCA (BANK CENTRAL ASIA) TBKPemilik Heni NuryaniRekeningNomor Rekening 1760012471Cabang Kopo Bandung 8) Memerintahkan kepada kepada Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK) untuk membuka segala bentuk rekening tabunganHal 9 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2018/PN.Bdg.32.33.34.milik atau atas nama TERGUGAT yang berada pada Bank lain kepadaPENGGUGAT guna menjalankan isi putusan ini.9) Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuhuntuk menjalankan isi putusan ini.10) Menghukum
65 — 28
., LLM. yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi bekerja di PPATK sejak tahun 2012 sampai dengansekarang;Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli antara lain melakukan analisishukum dan memberikan pendapat hokum berkenaan dengan TindakPidana Pencucian Uang Bahwa ahli pernah memberikan keterangan khususnya di bidang tindakpidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukanoleh Penegak Hukum baik tingkat Penyidikan di Kepolisian, Kejaksaanmaupun pemeriksaan di sidang Pengadilan ;Bahwa
VICTOR SURUAN, S.H.
Terdakwa:
YUDY WIRYADI WIDJAJA
27 — 14
Tanggal 27 Oktober 2010 Nomor 27;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia RI No AHU-60097-AH.01.01 Tahun 2010 Tanggal 27 November 2010;
- 1 (satu) Exampler Foto Copy Surat Akta Peryataan Keputusan sirkulasi para Pemengang Saham Notaris dan PPATK Dewi anggita Manohara Duarsa S.H, No 14 Tanggal 29 November 2013;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.
184 — 51
Pada tahun 2006 sebagai ahli dalam penangan penegakan hukumlingkungan dan audit kehutanan pada Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) RI.Pada tahun 2009 sebagai ahli (trainer) di PPATK.. Pada tahun 2008 tenaga ahli di KPK, Jakarta..
281 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembanding/Tergugat telah mempertimbangkan secaracermat diterbitkannya surat keputusan objek sengketa karenaberhasil membuktikan secara kewenangan dan prosedur tidakmelanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan secara substansitidak melanggar AAUPB khususnya Asas Kecermatan dan AsasProfesionalisme;Perlu Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/T ergugatsampaikan bahwa terkait dengan perkara a quo tersebut, prosespemeriksaan terkait dengan pengadaan tanah dan/atau bangunandiawali dengan adanya surat dari PPATK
165 — 116
, penuntutumum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekeningsimpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi; Pasal 71 ayat (1) Undangundang No. 8 Tahun 2010 Tentang PencegahanDan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menentukan: Penyidik,penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untukmelakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut didugamerupakan hasil tindak pidana dari :a) Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK
197 — 69
,MH Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai PPATK dan tidak kenal denganterdakwa; Bahwa jabatan, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ahli dariPPATK antara lain melakukan analisis hukum dan memberikan pendapathukum berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang gunakepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum; Bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang dapat diartikan sebagaisuatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikanatau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh
Ingan Malam Purba, SH
Terdakwa:
Drs. KHAIDAR ASWAN
344 — 131
Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkanoleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yangdiduga berasal dari tindak pidana.Bahwa Untuk dapat mempersangkakan dugaan tindak pidanapencucian uang kepada seorang tersangka, terlebin dahulu penyidikharuSs menemukan adanya bukti permulaan yang cukup terkait denganperbuatanperbuatan yang dilakukan oleh seorang tersangka yangmemenuhi unsurunsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana diaturdalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UndangUndang
Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan olehPihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasaldari tindak pidana.Halaman 118 dari 139Putusan Perkara No. 46/Pid.Sus.TPK/2019/PN MdnMenimbang, bahwa sejumlah kerugian Negara dari hasil korupsi yangdilakukan Terdakwa yang berasal dari pembiayaan Mudharabah Modal KerjaKoperasi untuk Kebutuhan Konsumtif para anggota Koperasi, kenyataannyaPenggunaan Dana Bukan untuk Pembiayaan Mudharabah Modal Kerja Koperasiuntuk Kebutuhan
201 — 93
Yohanes Abun/Tergugat IIpernah mengajukan permohonan sertifikat atas tanah objek sengketa,pada waktu itu Yohanes Abun/Tergugat II pernah datang ke rumah Saksidengan membawa dokumen untuk ditandatangani oleh Saksi akantetapi Saksi tidak mau tanda tangan, karena dokumen tersebutmenyangkut tanah yang sudah dijual kepada orang lain, melihat haltersebut Saksi merasa tanggung jawab sebagai Ketua PanitiaPembagian 1996, sehingga Saksi membuat surat kepada beberapainstansi Kantor Pertanahan Manggarai Barat, PPATK
5267 — 3160 — Berkekuatan Hukum Tetap
memberi atau menjanjikan sesuatu kepada PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan dengan carayaitu : Pada bulan Maret tahun 2009 Bareskrim Mabes Polri melakukanpenyelidikan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dalamrekening milik Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Analisis PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK
serta melakukan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeridengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan ataukedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat padajabatan atau kedudukan tersebut, dilakukan dengan cara yaitu : Pada bulan Maret tahun 2009 Bareskrim Mabes Polri melakukanpenyelidikan terhadap transaksi kKeuangan yang mencurigakan dalamrekening milik Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Analisis PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK
1.LILY KWANNANDAR
2.Dr. RUKIAH UMARELLA, M. Kes
3.MARYA ULFA MARASABESSY
Tergugat:
PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Cabang Ambon
520 — 315
perbuatan para karyawan / Pimpinan dengan jabatan masingmasing pada kantor Tergugat BNI Ambon / Tergugat baik Bersama samaatau sendiri sendiri sesuai Putusan Pidana Korupsi a Quo, Tergugat wajibbertanggung jawab sebagai Intitusi / Lembaga BNI Ambon;13.Bahwa menurut Ahli Perbankan Nasional mantan Deputi DirekturHukum & Staf Pemeriksa Keuangan Bank Indonesia, Ketua Pusat KajianPencucian Uang Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PUKAUUI) danKepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan ( PPATK
Alice Lindsey Tan Binti Rubianto Kusuma Putra
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
Anton Kusuma
188 — 220
TI Intv 2 : Akta Jual Beli Nomor: 333/2017 dari Pejabat Pembuat AktaTanah (PPATK) Wahyu Hermawati, SH.MKn tertanggal 30Desember 2017. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);3. TII Intv 3 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang PerkaraNomor: 211/Pdt.G/2008/PN.SMG tertanggal 12 Pebruari2009. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);A. TII Intv 4 : Salinan Putusan Banding Perkara Nomor:179/Pdt/2009/PT.Smg tertanggal 1 Juni 2009. (Fotokopisesuai dengan fotokopinya);5.
SITI LISA EVRIATY TARIGAN,SH,MH
Terdakwa:
SOPIANSYAH BIN MUHAMMAD SIDIN
252 — 20
Hardi Setiyo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa Ahli menerangkan bahwa Tugas dan fungsi dari PPATK adalahsebagai berikut: Berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang(UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantastindak pidana pencucian uang; Bahwa fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang adalah
Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;c. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dand. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuanganyang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untukdilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yangdiduga berasal dari hasil tindak pidana;Bahwa Ahli menerangkan bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 23ayat (1) UU TPPU Bank wajib melaporkan kepada PPATK transaksikeuangan mencurigakan yang dilakukan oleh nasabah;Bahwa berdasarkan pada keterangan dari saksisaksi dan terdakwa,penyidik menyampaikan sebagai berikut:1) Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 18.00 wib,penyidik Direktorat
SETYA BUDI
Termohon:
Kejagung RI. Cq. Kejati Maluku Utara Cq. Kepala Kejari Halteng
134 — 66
., pada bulan Oktober 2020; Bahwa surat yang diajukan sebagai bukti adalah SP2D pada tahun 2020,rekening koran pada tahun 2020, Kuitansi, PPATK dan hasil audit; Bahwa hasil ekspos sudah dilaksanakan dan yang hadir pada saat ituadalah Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan semua Jaksa; Bahwa dalam perkara ini terdapat 3 orang tersangka dan telah dilakukandiekspos satu persatu; Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulan dlakukannya expose padatersangka Setya Budi; Bahwa Saksi saat itu hadir dalam pelaksanaan
107 — 39
KTP, KK, AKTA NIKAH, PBB, NPWP dan Rekening Tabungan BCA KCP TAMAN MELATI;142) 1 (satu) bundel surat keterangan tanggal 18 Januari 2018;143) 1 (satu) lembar legalisir KTP dan NPWP atas nama WIA AMELIA;144) 1 (satu) lembar legalisir Surat Konfirmasi unit Pesanan No. 004666 tanggal 07/05/2013;145) 1 (satu) lembar legalisir Surat Pemesanan No. 0000003547 tanggal 7/5/2013;146) 1 (satu) lembar legalisir informasi angsuran C/22/CB;147) 1 (satu) lembar legalisir Know Your Customer Peraturan Kepala PPATK
PER-10/1.02.1/PPATK/09/2011;148) 1 (satu) bundel legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Bassura Apartment No. 0000003410 tanggal 13/05/2013;149) 1 (satu) bundel legalisir Akta Pernyataan Bassura City No 24 tanggal 20 November 2015;150) 1 (satu) bundel legalisir Akta Perjanjian Pengalihan Hak dan Kewajiban Satuan Rumah Susun/Apartment Bassura City No 23 tanggal 20 November 2015;151) 1 (satu) lembar legalisir Surat Konfirmasi unit Pesanan No. 004667 tanggal 07/05/2013152)
1 (satu) lembar legalisir Surat Pemesanan No. 0000003548 tanggal 07/05/2013153) 1 (satu) lembar legalisir informasi angsuran C/21/CB154) 1 (satu) lembar legalisir Know Your Customer Peraturan Kepala PPATK No: PER-10/1.02.1/PPATK/09/2011155) 1 (satu) bundel legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli satuan rumah susun bassura apartment no. 0000003411 tanggal 13/05/2013156) 1 (satu) bundel legalisir akta perjanjian pengalihan hak dan kewajiban satuan rumah susun/apartemen Bassura City No. 176 tanggal