Ditemukan 1095 data
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SULAIMAN A. RIFAI H, SH
20 — 11
bukan tanaman dan bentuk tanaman Pasal 112 ayat (1)dan Pasal 111 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika. .Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk bukan Tanaman dan dalam bentuk tanaman, maka sekedarKwalifikasi tersebut akan diubah menjadi sebagaimana dalam amar Putusanini;Menimbang, bahwa mengenai lamayna pidana yang dijatunkan terhadapterdakwa Majelis Hakim tingat
Terbanding/Terdakwa : ZUBAIDI, S.E.
78 — 38
Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan MajelisHakim Tingat Pertama dalam putusannya yang membuktikan Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi dan tetap menuntut agar Terdakwa dikenakan Pasal 2 ayat(1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang nomor 20 tahun 2001
Februari 2020, memori banding Penuntut Umum, maka PengadilanHalaman 39 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor 12/Pid.SusTPK/2020/PT PALTinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakanserta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar,sehingga pertimbangan tersebut diambil alin oleh Pengadilan Tinggi dalammemutus perkara ini dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan Penuntut Umum yangtidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingat
81 — 22
Peraturan Pemerintah Republik Nndonesia Nomor : 110 Tahun 2000 tentangKedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;4. 1 (Satu) lembar photocopy Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingat Sumatera SelatanNomor:664/SK/I1 999tentang PengesahanPimpinanDewanPerwakilan Rakyat DaerahKota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;5. 1 (Satu) bundel photocopy tanda terima dan Walikota Pangkalpinangsebesar Rp.250.000.000, (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagal pinjaman10.11.12.13.14.15.16.17yang akan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DewanPerwakilan Rakyat Daerah;4. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan GubemurKepala Daerah Tingat Sumatera Selatan Nomor :664/SK/II/1999 tentang Pengesahan Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal14 Oktober 1999;1 (satu) bundel photocopy tanda terima dan Walikotaon10.32Pangkalpinang sebesar Rp.250.000.000, (Dua ratuslima puluh juta rupiah) sebagal pinjaman yang akanditeruskan kepada
Terbanding/Penggugat : HASAN BASRI
83 — 24
Bahwa pihak Tergugat/Pembanding kiranya dapatmencermati putusan Judex Facti tingat pertama, sehingga dapat membedakansecara tegas mana yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum dan manayang dimaksud dengan Wanprestasi sehingga dalil dalil yang digunakan olehpihak Tergugat/Pembanding bisa berkesesuain dengan hukum yan berlaku, olehkarena bukti nukti yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding kesemuanyatidak berdasarkan hukum yang berlaku.
Pembanding/Tergugat II : Dahlan Ritonga
Terbanding/Penggugat : H. BANDAHARO KARI HARAHAP ALS MUHOLLI HARAHAP
31 — 15
telahmemuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalamputusan di tingkat banding.Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbanganpertimbanganhukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalampertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan PengadilanNegeri Padang Sidimpuan tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 7/Pdt.G/2018/PNPsp.dapat dipertahankan dalam peradilan Tingat
51 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 432 K/Pid.Sus/2014Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan Notakeberatan yang telah diajukan :PEMOHON KASASI keberatan terhadap putusan Judex Facti karenaternyata Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkankeberatankeberatan yang diajukan oleh PEMOHON KASASI dalamnota pembelaan maupun Memori Banding, baik mengenai perihalyang berhubungan dengan faktafakta maupun yang berhubungandengan penerapan hukumnya ;Majelis Hakim tingat pertama telah salah menerapkan hukum ;Bahwa dalam perkara
62 — 92
tahanan,dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanyaTerdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan maka pada saatTerdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan lamanya masa tahanan yangtelah dijalani olen Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan tersebut sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkaradalam dua tingat
32 — 2
Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya BatasHal 13 dari 22 Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.RtuPengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehinggabukti P.2 tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatanpembuktian sempurna (volledeg) dan mengikat (bindende), olehkarena itu terbukti Penggugat dan Tergugat tinggal dalam suatukeluarga;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, membuktikanPenggugat bernama ................. yang telah lulus atau tamat SekolahMenengah Tingat
31 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Hakim (Judex Facti) pada tingat pertama yang dikuatkan padatingkat banding memutuskan : Telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak ataumelawan hukum memiliki narkotikagolongan dalam bentuk tanamanjenis daun ganja kering dan Tanpa hak atau melawan hukum memilikinarkotika golongan bukan tanaman jenisHeroin2.2.
69 — 33
Terbanding menyatakan menolak dengan tegas dalil dalilPembanding didalam Memori Banding atas Putusan PengadilanNegeriSemarang Nomor : 87/ Pdt.G/2018/PN.Smg ; Bahwa apa disampaikan oleh Pembanding perihal adanya kekeliruanMajelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukumterkait dengan gugatan Rekonpensi semata mata dikarenakan tidaktelitinya Pembanding didalam memahami alur Putusan dalam perkara aquo ; Bahwa Terbanding Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi memohonagar Majelis Hakim Tingat
Terbanding/Tergugat : PT ASURANSI SINAR MAS
Terbanding/Turut Tergugat I : PT DEMETA TELNET
Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris Abdul Haris
117 — 78
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim Tingat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat, Nomor 397/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, tanggal 3 April 2018 harusdipertahankan untuk dikuatkan ; Hal 19 Putusan No.501/PDT/2018/PT.DKIMenimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat, Nomor 397/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, tanggal 3 April 2018 dikuatkan,maka Pembanding/ Penggugat berada pada pihak yang kalah, sehinggadihukum untuk membayar biaya
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Hakim (Judex Facti) pada tingat pertama yang dikuatkan padatingkat banding memutuskan : Telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permukatanjahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beliNarkotika Golongan jenis tanaman beratnya melebihi 1 kilogram ataumelebihi 5 (lima) batang pohon";Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1240 K/PID.SUS/20162.2.
1.YUHARMEN YAKUB, SH
2.VANANDA PUTRA, SH
Terdakwa:
H. MUMAN DT. PANDUKO RAJO Pgl MUMAN Bin MUKMIN
412 — 28
Bahwa Ahli menerangkan kawasan tersebut merupakan kawasan hutan denganfungsi kawasan Hutan Produksi dengan luas sekira 2.600.286 Ha (Dua JutaEnam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Hektar) sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.35/MenhutII/2013 tanggal 15Januari 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan danPerkebunan Nomor : 422/KPTSII/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentangPenunjukan kawasan Hutan di Wilayah Provinsi tingat Sumatera Barat,selanjutnya berdasarkan Surat
Bahwa Ahli menerangkan, karena kawasan tersebut merupakan kawasan Hutansesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.35/Menhut1/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Perubahan atas Keputusan MenteriKehutanan dan Perkebunan Nomor : 422/KPTSII/1999 tanggal 15 Juni 1999tentang Penunjukan kawasan Hutan di Wilayah Provinsi tingat Sumatera Barat,maka setiap orang maupun koorporasi yang melakukan kegiatan perkebunanataupun pemanfaatan kawasan hutan harus memiliki Izin terlebin dahulu dariMenteri
Terbanding/Penuntut Umum : Christianto, SH
30 — 17
800.000.000 (delapan ratusjuta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetapditahan.Bahwa Putusan hakim (judex factie) merupakan putusan yang kelirudan tidak sesuai dengan teori tujuan Pemidanaan dalam hukumPidanaBahwa Pemohon Banding adalah korban Penyalahgunaan Narkotikayang harus di rehabilitasi bukan di pidana penjara.Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada kejaksaan NegeriP.Siantar dan Majelis Hakim (Judex Factie) pada tingat
150 — 122
Bahwa, Pembanding Ill, V dan VI sangat keberatan dengan pertimbanganMajelis Hakim tingat pertama, karena pertimbangan hukum mengenaieksepsi dan pokok perkara tidak cukup dipertimbangkan. Selain haltersebut juga pertimbangannya menyimpang dari aturan pembebasanlahan untuk kepentingan umum serta dipaksakan dengan memutar balikanfakta dengan merekayasa keterangan saksi.2.
Terbanding/Tergugat : PT ASINDOINDAH GRIYATAMA
Terbanding/Tergugat : Cq. PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA
Terbanding/Tergugat : JHON LUCMAN
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN ;----- Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Makassar
Terbanding/Tergugat : -Hj. Dahlia ( Istri Almarhum Syarifuddin Bin Makka ) ; -B a h a r u d d I n Bin Syarifuddin Makka ; -Nirmawaty Binti Syarifuddin Makka ; -B a s r i Bin Syarifuddin Makka ; -N a s r u n Bin Syarifuddin Makka ;- l h a m Bin Syarifuddin Makka ; -Sy a i f u l Bin Syarifuddin Makka ; Najmawaty Binti Syarifuddin Makka ;
108 — 37
Bahwa Hakim tingat pertama dalam hal mempertimbangkan Putusan Pidana( Bukti T1 dan T2 8 atau sama dengan P30 ) , sungguh sangat terjadikesalahan fatal karena mana mungkin Tergugat dan Tergugat Il dapatmelakukan Jual Beli terhadap suatu Sertifikat Hak Guna Bangunan ( SHGB )kepada PT.
Pembanding/Tergugat : ANTONIUS SAMPONU Diwakili Oleh : SILFESTER SAMPONU
Terbanding/Penggugat : THOBIAS BULURDITY
Terbanding/Penggugat : THOMAS BULURDITY
87 — 40
persengketaan para pihak adalah terletak di Pnu Weri Tabun dan ada pula yangmenerangkan Tanah Objek Sengketa adalah tanah Ompak Mangamngam,sehingga fakta tersebut menimbulkan tidak adanya kepastian hukum terhadapTanah Objek Sengketa yang pada akhimya nanti akan menimbulkanpermasalahan dalam pelaksanaan putusan atau / eksekusi atas Tanah ObjekSengketa setelah putusan dalam perkara a quo telah mempunyai kekuatanhukum tetap (inkract van gewijsde) ;Menimbang, bahwa Hakim tingat pertama dalam pertimbangan
Terbanding/Terdakwa : Andre Frandhana Wijaya Nasution
69 — 30
persidangan pada tingkat pertama, serta persidangan pada tingkat banding Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22Ayat (4) Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana masa penahanan yang telah dijalani Terdakwatersebutdikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara dan turunanputusan Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor 326/Pid.B/2020/PN Sim,tanggal 25 Agustus 2020, Majelis Hakim Tingat
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ROSIHAN NAZLI alias AJI
32 — 10
Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwatetap ditahan.Bahwa Putusan hakim (judex factie) merupakan putusan yang keliru dantidak sesuai dengan teori tujuan Pemidanaan dalam hukum PidanaBahwa Pemohon Banding adalah korban Penyalahgunaan Narkotika yangharus di rehabilitasi bukan di pidana penjara.Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada kejaksaan Negeri Simalungundan Majelis Hakim (Judex Factie) pada tingat
Terbanding/Penggugat : HASAN LIU
260 — 132
Maka sangatlah beralasanhukum apabila akta ini di tolak, atau dinyatakan tidak sah, tapi faktanya MajelisHakim tingat pertama tidak mempertimbangkannya. Tentang akta PerjanjianPenggugat/Termohon Banding dan Tergugat/Pemohon Banding bersama 3(tiga) orang lainnya 6 (enam) bulan sebelum Penggugat/Termohon Banding danTergugat/Pemohon Banding melakukan Perjanjian Peminjaman uang, tepatnyapada tanggal 16 bulan maret, tahun 2012 bersepakat membuat PT.