Ditemukan 836 data
Urut Berdasarkan
Register : 15-04-2015 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 231/Pid.Sus/2015/PN.Jmb Tanggal 4 Juni 2015 — S.MAXIMUS Bin BUN KIONG, dk
61 — 19
61 — 19
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Register : 23-08-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 120/PDT/2018/PT KPG Tanggal 17 Oktober 2018 —
55 — 26
55 — 26
Penutupsesuai Lembaran Negara (staat blaat) Nomor: 22 Tahun 1948sejak tanggal 10 Maret 2013 saat Terbanding / Tergugatmenerima uang Pinjaman tersebut dari Pembanding/Penggugat.Bahwa dengan demikian uang Pinjaman sejumlah Rp.400.000.000(empat ratus juta rupiah) adalah adil untuk memperoleh bunga 3 %(tiga persen) per bulan yang dimohonkan Pembanding/Penggugatdalam gugatan dengan mempertibangkan kemampuan Terbanding /Tergugat yang adalah seoarang yang berpenghasilan besar, yaitusedang menduduki jabatan
Register : 24-08-2011 — Putus : 01-11-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan PN DEMAK Nomor 194_Pid_B_2011_PN_Dmk_HUKUM_01112011_PENGANIYAAN.rtf Tanggal 1 Nopember 2011 — M ARIF, DK
72 — 15
72 — 15
pegangan oleh semuapihak dalam proses pembuktian nanti baik oleh PenuntutUmum ataupun Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupunoleh Hakim yang kesemuanya dilakukan dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan hukum = dankemanfaatan hukum serta perlindungan terhadap Hak HakAsasi Manusia (Human Rights), yang tentu' saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (PresumptionOf Innocense) sebagai landasan hukum universal dalam suatunegara yang berdasar atas hukum ( Rechts staat
Putus : 31-07-2017 — Upload : 04-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 745 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 31 Juli 2017 — PLEMON PANJAITAN VS PIMPINAN DAN PEMILIK PT MANDALA MULTI FINANCE,
99 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 745 K/Padt.SusPHI/2017bekerja didalamnya, harus tunduk dan taat kepada undangundang yangberlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia knususnya Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Nomor2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;Bahwa dalam suatu negara hukum (rechts staat), hakhak privat setiapwarga negara (subjektive privat rechts) haruslah mendapat perlindungandari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lain (in casuTergugat
Register : 28-02-2017 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 85/Pid.B/2016/PN. Unr Tanggal 8 Desember 2016 — Penuntut Umum:
Aldy Slesviqtor Hermon, S.H. ;
Terdakwa:
Yusiati Triwoelandari, Amd Binti Muhammad Yusanto.
154 — 33
154 — 33
a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa Terdakwalahyang bersalah melakukanya ; Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption OfInnocense ) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Rechts staat
Register : 21-03-2016 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 20-05-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Jmb Tanggal 7 April 2016 — Terdakwa
113 — 164
113 — 164
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Putus : 13-02-2014 — Upload : 07-04-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 02 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk Tanggal 13 Februari 2014 — RAHIM Alias SOCAI Bin LATANG
25 — 15
25 — 15
a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Register : 09-04-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PTUN KENDARI Nomor 10/G/2019/PTUN.Kdi Tanggal 24 Juli 2019 — DEWI DIAN NURSANTY, S.Pd (P) VS BUPATI BUTON UTARA (T)
107 — 67
107 — 67
Terbitnyabojek sengketa a quo telah menampakkan hukum yang tidaksesuai dengan cita negara hukum (recht staat) yang betujuanmemberikan kepastian dan keadilan oleh warga negarasebagaimana tujuan hukum itu sendiri ; Bahwa terbitnya objek sengketa a quo sangat jelas bertentanganpula dengan Asas ne bis in idem.
Putus : 06-07-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 71 /Pid.Sus/2015/PN.NNK Tanggal 6 Juli 2015 — MUJAHID Alias OSSONG Bin MUHAMMAD SADE
68 — 29
68 — 29
Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Register : 03-06-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 329/Pid.Sus/2015/PN.Jmb Tanggal 7 Juli 2015 — EKO SUGITO Bin SUSANTO
47 — 44
47 — 44
terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofHalaman 24 dari 33 hal Putusan No.329/Pid.Sus/2015/PN.JmbInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Register : 10-04-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Smn Tanggal 12 Juni 2019 — Penuntut Umum:
BAMBANG PRASETYO SH
Terdakwa:
1.ARIF JUMIYARNO Als PITAM Bin JUMENO
2.MASTER SUNKIF LEE Als. MASTER Bin ABDUL NASSER.
33 — 8
BAMBANG PRASETYO SH
Terdakwa:
1.ARIF JUMIYARNO Als PITAM Bin JUMENO
2.MASTER SUNKIF LEE Als. MASTER Bin ABDUL NASSER.
33 — 8
Dirjen BinfarKemenkes/ Dinas Kesehatan Propinsi/ Dinas Perijinan terpadukabupaten/ kota.Bahwa mengenai ketentuan obat keras daftar G, Knususnya untuk obatjenis Trihexypenidyl diatur dalam UU RI No. 419 tahun 1949 tentangObat Keras, dan yang dimaksud dengan Obat Keras yaitu obatobatanyang tidak digunakan untuk keperluan teknik, yang mempunyai khasiatmengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan, dan lainlain tubuh manusia, baik dalam bungkusan maupun tidak yangditetapkan oleh Secretaris van Staat
Putus : 06-02-2017 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 15/G.Lain-lain/2016/PN-Niaga.Sby Jo. Nomor : 11/G.Lain-lain/2015/PN-Niaga.Sby. Tanggal 6 Februari 2017 — SUHARTONO, dkk
lawan
PT. LADANG RIZKY JAYA SENTOSA (dalam pailit), dkk
210 — 60
210 — 60
Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng.Berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa NegaraKesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (recht staat) bukan Negarakekuasaan (macht staat) maka, apabila Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan NegeriSurabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapatlain, agar memberikan putusan seadiladilnya (ex aquo et bono).Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah
Register : 24-04-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 18-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2018 Tanggal 5 Juni 2018 — PT. NATSTEEL WILMAR GEMILANG VS WALIKOTA MEDAN;
147 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
147 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 26 P/HUM/2018(staat organ, public office, public official) hendak mengaturmengurangi hak, dan atau membebankan sesuatu kewajiban tertentukepada subyek hukum warga negara dalam lalu lintas hukum, makasatusatunya bentuk hukum yang diperbolehkan untuk mengatur halitu adalah dalam bentuk undangundang atau dengan kata lain bahwabentuk peraturan yang bersifat mengikat hanya diperkenankanapabila peraturan itu). secara eksplisit mendapatkan delegasikewenangan mengatur dari undangundang (legislative
Putus : 03-02-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 187 /Pid.B/2014/PN.NNK Tanggal 3 Februari 2015 — SARIFAH NURAINI Alias ANI Binti SAID USMAN
30 — 13
30 — 13
Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Putus : 02-07-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 88 /Pid.Sus/2015/PN.NNK Tanggal 2 Juli 2015 — BAMBANG PURNOMO Als BAMBANG Bin
ZAINUDDIN
19 — 13
19 — 13
a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Putus : 13-08-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 P/HUM/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 — SYAIFURRAHMAN SALMAN, S.E., vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) RI
160 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
160 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karenaitu jika suatu Lembaga atau Pejabat publik tertentu (staat organ, publicoffice, public oficial) hendak mengatur, mengurangi hak, dan ataumembebankan sesuatu kewajiban tertentu kepada subyek hukumwarga negara dalam lalu lintas hukum, maka satusatunya bentukhukum yang diperbolehkan untuk mengatur hal itu adalah dalam bentukundangundang, atau dengan kata lain bahwa bentuk peraturan yangbersifat mengikat hanya diperkenankan apabila peraturan itu secaraeksplisit mendapatkan delegasi kKewenangan
Register : 24-05-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN AMBON Nomor 3/Pdt-Sus-PHI/2018/PN Amb Tanggal 27 Agustus 2018 — NIKOLAUS SAINYAKIT, pekerjaan Pegawai PT. Kalwedo Kidabela, tempat dan tanggal lahir Larat, 25-11-1959 beralamat di Kelurahan Saumlaki, RT 004 RW 001 Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. MATHIAS BATFIAN, pekerjaan Pegawai PT. Kalwedo Kidabela, tempat dan tanggal lahir Sangliat Dol, 06-07-1965 beralamat di Desa Sangliat, RT 006 RW 003 Kecamatan Wetambrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. YERMIAS SARBUNAN, pekerjaan Pegawai PT. Kalwedo Kidabela, tempat dan tanggal lahir Adaut, 01-11-1964 beralamat di Kelurahan Saumlaki, RT 001 RW 007 Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. RIDOLF. F. ROMROMA, pekerjaan Pegawai PT. Kalwedo Kidabela, tempat dan tanggal lahir Lingat, 16-05-1982 beralamat di Desa Lingat, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. SWINGLI LETHULUR, pekerjaan Pegawai PT. Kalwedo Kidabela, tempat dan tanggal lahir Lingat, 23-10-1975 beralamat di Desa Lermatang, RT 007 RW 003 Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Pengugat V;
Dalam hal ini Penggugat I sampai dengat Penggugat V memberikan Kuasa kepada Advokat Alfonsus Bersady, S.H. pada Kantor Hukum Alfons Bersady dan Rekan beralamat di jalan Dharmais RT.04/RW.01 nomor 2 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor sementara ini di RT.09/RW.02 Desa Adaut, Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/SK/AB & R/02/2017 tanggal 8 Februari 2017 dan Nomor : 06/SK/AB & R/02/2017 tanggal 8 Februari 2017, yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;
MELAWAN
PT. KALWEDO KIDABELA, yang beralamat di Kompleks Pelabuhan Penyebrangan Ferry, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Saumlaki, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
296 — 70
296 — 70
Bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Recht Staat) sehingga hakhak Para Penggugat dilindungi dari tindakan sewenangwenang Tergugat.Para Penggugat selaku pihak yang dirugikan hak dan kepentingan, makadengan ini mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Hubungan IndustrialPada Pengadilan Negeri Amabon untuk mendapatkan keadilan, kebenarandan kepastian hukum;Berdasarkan halhal yang terurai diatas Para Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Ambon agar memeriksa
Register : 05-11-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN SRAGEN Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Sgn Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG PRIHESTUWATI,SH.
Terdakwa:
YULIUS TRI NUGROHO WIDIYANTO ALIAS TUKUL
54 — 9
AGUNG PRIHESTUWATI,SH.
Terdakwa:
YULIUS TRI NUGROHO WIDIYANTO ALIAS TUKUL
54 — 9
No 419 tahun 1949),Obatobat keras adalah obatobatan yang digunakan untuk keperluanteknik, yang mempunyai' khasiat mengobati, menguatkan,membaguskan, mendesinfeksikan dan lainlain tubuh manusia, baikdalam bungkusan atau tidak yang ditetapkan oleh Secretaris Van Staat(BPOM).Bahwa sesuai peraturan Kepala BPOM RI No. 10 tahun 2019,Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan hanya boleh dapatdidistribusikan melalui Pedagang Besar Farmasi, Pedagang BesarFarmasi Cabang, Instalasi Farmasi, Apotek, Instalasi Farmasi
Register : 15-12-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 10-03-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 713/Pid.Sus/2014/PN.Jmb Tanggal 3 Februari 2015 — ERNI Als ERNA Binti M.MANSYUR (Alm)
26 — 8
26 — 8
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Register : 13-07-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 49/Pid.C/2020/PN Blb Tanggal 16 Juli 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
INDRA ADHIYANA, SH
Terdakwa:
ENCENG BIN ALM ROHMAN
38 — 17
INDRA ADHIYANA, SH
Terdakwa:
ENCENG BIN ALM ROHMAN
38 — 17
Prt/PM/014/1957 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa IzinHalaman 32 dari 38 halaman putusan nomor 49/Pid.C/2020/PN BibPemiliknya atau Kuasanya (didasarkan atas Regeling op de staat van oorlogen beleg (S.1939582)), menjadi Penguasa Perang Pusat untuk daerahAngkatan Darat No.Prt/Peperpu/011/1958;Menimbang, bahwa selanjutnya Penguasa Perang Pusat untuk daerahAngkatan Darat No.Prt/Peperpu/011/1958 diubah dengan Peraturan PenguasaPerang Pusat No.Prt/Peperpu/041/1959.