pedoman pinjam pakai kawasanhutan ;e Bahwa untuk melakukan usaha pertambangan dalam bentuk kegiatan eksploitasitersebut persyaratan yang diperlukan sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) PeraturanMenteri Kehutanan No : P. 43.MenhutII/2008 tanggal 10 Juli 2008 denganpersyaratan sebagai berikut :4040Rencana kerja penggunaan kawasan hutan yang dilampiri dengan peta lokasi skala 1 :50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutanyang dimohon serta citra satelit terbaru dengan resolusi

Dengandemikian nilai ambang batas serta rendahnya resolusi citra yangdigunakan sering mengakibatkan terjadinya kesalahan deteksi titikpanas. Oleh karena itu) pihak NASA memberikan tingkatkepercayaan (confidence level) untuk hot spot hasil deteksi dalamtiga kategori: rendah, sedang, dan tinggi. Pemakai informasi hotspot berkewajiban secara ilmiah untuk memverifikasi secara realtime, untuk memastikan apakah sebuah hot spot adalah bebarbenar fire spot.

Yang menurut hukum negara yang diakui oleh Republik Indonesiamempunyai kewarganegaraan negara tersebut, akan tetapi yang tidakturut oleh yang bersangkutan;UndangUndang Nomor 2 PNPS Tahun 1962 Tentang Larangan AdanyaOrganisasi yang Tidak Sesuai dengan Keperibadian Indonesia yangdiperkuat dengan Resolusi MPRS Nomor II/Res/ MPRS/1966, padapokoknya menyatakan terhadap organisasi yang tidak sesuai dengankepribadian Indonesia, menghambat penyelesaian revolusi ataubertentangan dengan citacita sosialisme

Ketentuan yang dikeluarkan oleh International MaritimeOrganization (IMO) yang berkaitan dengan Resolusi tentangkeselamatan navigasi (Safety of Navigation);d. Ketentuan yang dikeluarkan oleh International HydrographyOrganization (IHO) yang berkaitan dengan hidrografi; dane.

Sedangkan misinya sebagaimana tercantum dalamPasal 8 Anggaran Dasar adalah:1) Membangun, menyediakan, dan mengelola data dan informasi;2) Meningkatkan kapasitas petani, buruh, dan masyarakat adat:3) Memfasilitasi resolusi konflik antar petani, buruh, masyarakat adat diperkebunan besar kelapa sawit;4) Membangun sinergi gerakan petani, buruh, dan masyarakat adat;5) Mendorong lahirnya kebijakan negara yang berpihak kepadakepentingan petani, buruh, dan masyarakat adat;Halaman 9 dari 133 halaman.

danTERDAKWA melaporkan kepada Kepolisian bahwa RIO alias ICAARDEBORAN ingin melaksanakan amaliah, namun Terdakwa tidakmelakukannya sehingga RIO alias ICA ARDEBORAN berhasilmelakukan amaliyah yang menimbulkan korban jiwa serta ketakutan didalam masyarakat.Menimbang, bahwa fakta hukum diatas didukung oleh SaksiSaksi, abhllidan Terdakwa sendiri di dalam persidangan, bahwa pada tahun 2017, setelahTerdakwa berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI, pimpinan kelompokmilitan ISIS di Suriah yang berdasarkan Resolusi

guaranteeing protection of the right of thosefacing the death penalty, approved by the Economic andSocial Council in its resolution 1984/50 of 25 May 1984,states that the scope of crimes subject to the death penaltyshould net go beyond international crimes with lethal orother extremely grave consequences.Terjemahan resmi bahasa Indonesia :Di samping itu Ayat 1 dari Pengamanan yang menjaminperlindungan hakhak Terpidana yang menghadapihukuman mati, yang telah disahkan oleh Dewan Ekonomidan Sosial dalam Resolusi

sehingga dengan luasan tersebut berdasarkan resolusi spasialsatelit (1 km x 1 km hingga 2 km x 2 km) titik panas dapat dideteksimenjadi 14 titik tergantung posisi pendeteksian titik panasnya.Berdasarkan hal tersebut, titik panas terdeteksi pada wilayah tersebutpada tanggal 7 Agustus 2019 hingga 9 Agustus 2019;Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan ahli;Menimbang, bahwa Pengurus sebagai perwakilan Terdakwa PT.

dan tidak ada hubungansaudata ; 2222222 222 nnn nnn nnn nnn nee Bahwa ahli menekuni Hukum Pidana sejak masih kuliah sebagai mahasiswaS1, S2 sampai dengan lulus S3 hingga bekerja di Fakultas Hukum UGMsebagai pengajar Hukum Pidana ; Bahwa ahlipernah melakukan penelitian : Meneliti tentang Penegakan Hukum Perda yang mengandung sanksipidana; = ~ Meneliti tentang Pelaksanaan Tugas PPNS di lingkungan PemdaYogya; LA IS IS I TISMeneliti tentang Implikasi Reposisi TNI/POLRI di Bidang Hukum;Meneliti Kajian Resolusi

Program Aksi dariKonferensi Internasional PBB tentang Kependudukan danPembangunan menegaskan bahwa semua individu, memiliki hak atasstandar hidup yang layak untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka,Halaman 86 dari 302 halaman Putusan Nomor : 28/G/TF/2021/PTUN.BDGtermasuk makanan, pakaian, perumahan, air, dan sanitasi yangmemadai.61.Resolusi Majelis Umum PBB (2010) secara resmi mengakui hak atasair dan sanitasi dan mengakui bahwa hak tersebut penting untuk hakasasi manusia.

Resolusi menyerukan kepada negara dan organisasiinternasional untuk menyediakan sumber daya keuangan dan teknologiterutama untuk negara berkembang, untuk menyediakan air minum dansanitasi yang aman, bersih, dapat diakses, dan terjangkau untuk semua.Air adalah hak asasi manusia untuk dimiliki setiap orang.62.

Port, Media Card Reader Video Port: VGA port, HDMI port Sistem Operasi: Sistem operasi yang legal (asli/original)= Software Aplikasi: Aplikasi perkantoran (legal) yang memilikipaket lengkap dengan pemroses katakata (wordprocessor),pengolah data/lembar kerja (spreadsheet) dan presentasi(asli/original) Anti Virus: Paket antivirus untuk virus lokal dan internasionalserta kKeamanan internet Garansi : Minimal 1 tahun dan terdaftar di Kemendag,2. 2unit LCD Projector, dengan spesifikasi sebagai berikut: Resolusi

ada hubungansaudata ; ++ 2222222 nnn nn nnn nnn nn nee nee Bahwa ahli menekuni Hukum Pidana sejak masih kuliah sebagai mahasiswaS1, S2 sampai dengan lulus S3 hingga bekerja di Fakultas Hukum UGMsebagai pengajar Hukum Pidana ; Bahwa ahlipernah melakukan penelitian : Meneliti tentang Penegakan Hukum Perda yang mengandung sanksipidana; = ~ Meneliti tentang Pelaksanaan Tugas PPNS di lingkungan PemdaYogya; SSSR SS IES Re EEREMeneliti tentang Implikasi Reposisi TNI/POLRI di Bidang Hukum;Meneliti Kajian Resolusi

Program Aksi dariHalaman 90 dari 303 halaman Putusan Nomor : 28/G/TF/2021/PTUN.BDGKonferensi Internasional PBB tentang Kependudukan danPembangunan menegaskan bahwa semua individu, memiliki hak atasstandar hidup yang layak untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka,termasuk makanan, pakaian, perumahan, air, dan sanitasi yangmemadai.61.Resolusi Majelis Umum PBB (2010) secara resmi mengakui hak atasair dan sanitasi dan mengakui bahwa hak tersebut penting untuk hakasasi manusia.

Resolusi menyerukan kepada negara dan organisasiinternasional untuk menyediakan sumber daya keuangan dan teknologiterutama untuk negara berkembang, untuk menyediakan air minum dansanitasi yang aman, bersih, dapat diakses, dan terjangkau untuk semua.Air adalah hak asasi manusia untuk dimiliki Setiap orang.62.Sustainable Development Goals/SDGs atau Tujuan PembangunanBerkelanjutan (2015) oleh Majelis Umum Perserikatan BangsaBangsa, target atau sasaran capaian pada SDG 6 Tentang Menjaminakses atas air

Bahwa sebelumnya, yaitutepatnya pada tanggal 29 November 1957, Indonesia sekali lagi gagalmemperoleh mayoritas dua pertiga suara yang diperlukan dalam MajelisUmum (general Assembly) PBB.Dalam menyikapi kegagalan resolusi Indonesia di PBB tersebut, pada tanggal1 Desember 1957, pemerintah mengumumkan adanya aksi mogok selama duapufuh empat jam terhadap semua perusahaan Belanda sebagai kelanjutanaksi mogok tersebut, rapat Dewan Menteri pada tanggal 5 Desembermemutuskan bahwa seluruh transfer keuntungan

Seri :- Buatan ; Amerika .Spesifikasi: Ukuran gambar maksimal 742 mm(P)x 625 mm (L) kapasitas 30 lembar/jam, resolusi 1.800-3.600DPI(Dot Per Inch) digerakkan motor listrik sebesar 2.2Kw tahun pembuatan 2008 kondisi : Rusak

tahun pembuatan : 2008; kondisi : Cukup

Toshida Indonesiayaitu :e Rencana kerja dan peta rencana kerja skala 1 : 75.000;e Peta lokasi dan luas kawasan hutan yang dimohon skala 1 : 50.000;e Citra landsat resolusi 15 meter x 15 meter Citra landsat 7 ETM+Band 542Fuse Band 8 Path 113 Row 63 Liputan tanggal 23 Pebruari 2007; Copy KP Bupati Kolaka Nomor 309 Tahun 2007 tanggal 10 Oktober 2007tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Sebagai PeningkatanKP.

Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri dengan peta lokasiskala 1 : 50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasiluas kawasan hutan yang dimohon dan citra satelit teroaru dengan resolusidetail 15 (lima belas) meter atau resolusi lebih detail dari 15 (lima belas)meter dalam bentuk digital dan hard copy yang ditandatangani olehpemohon dengan mencantumkan sumber citra satelit;b.

membidangi Mineraldan Batubara terkait kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasiproduksi yang dilengkapi peta yang menggambarkan areal yang akandilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dan kegiatan operasi produksibagi pemohon IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahapoperasi produksi;. rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan;. pertimbangan teknis Perum Perhutani dalam hal permohonan beradadalam wilayah kerja Perum Perhutani;Izin Lingkungan;peta citra penginderaan jauh dengan resolusi

Resolusi Rapat Akbar Aliansi Penyelamat Bumi Murakata tanggal 5Maret 2015 Menolak Kegiatan Perkebunan Sawit Dan PenambanganBatubara Di HST;17. Surat Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalsel KepadaMenteri ESDM Nomor 013/B/WalhiKalsel/li/2015 Perihal Penolakan DanPermohonan Pencabutan Izin Tambang Batubara Pkp2b Di HST;18.

keberadaannya adasetelah penunjukan kawasan hutan dapat dikeluarkan darikawasan hutan dengan kriteria:1) Telah ditetapkan dalam Perda, dan2) Tercatat pada statistik Desa/ Kecamatan, dan3) Penduduk di atas 10 (Sepuluh) Kepala Keluarga danterdiri dari minimal 10 (Sepuluh) rumah;4) Ketentuan tersebut tidak berlaku pada provinsi yangluas kawasan hutannya dibawah 30% (per seratus);(7) Keberadaan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosialsebagaimana dimaksud pada ayat (6) didukung dengan citrapenginderaan jauh resolusi

Bidang Investigasi BPKPtahun 2018Sertifikat Pendidikan dan Pelatinan Penyidikan, Asset Tracing & RecoveryTahun 2018.Sertifikat Pendidikan dan Pelatihnan Reviu Penyerapan Anggaran danKualitas Belanja Tahun 2018.Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan JasaSrategis (Probity Audit) BPKP LKPP Millenium Challenge (MCA)Indonesia Tahun 2018.SertifikatWorkshop Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan InternalPemerintah (APIP) Pasca UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014.SertifikatPelatinan Resolusi

Toshida Indonesiayaitu :e Rencana kerja dan peta rencana kerja skala 1 : 75.000;e Peta lokasi dan luas kawasan hutan yang dimohon skala 1 : 50.000;e Citra landsat resolusi 15 meter x 15 meter Citra landsat 7 ETM+Band 542Fuse Band 8 Path 113 Row 63 Liputan tanggal 23 Pebruari 2007; Copy KP Bupati Kolaka Nomor 309 Tahun 2007 tanggal 10 Oktober 2007tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Sebagai PeningkatanKP.

Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri dengan peta lokasiskala 1 : 50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasiluas kawasan hutan yang dimohon dan citra satelit teroaru dengan resolusidetail 15 (lima belas) meter atau resolusi lebih detail dari 15 (lima belas)meter dalam bentuk digital dan hard copy yang ditandatangani olehpemohon dengan mencantumkan sumber citra satelit;b.

membidangi Mineraldan Batubara terkait kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasiproduksi yang dilengkapi peta yang menggambarkan areal yang akandilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dan kegiatan operasi produksibagi pemohon IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahapoperasi produksi;. rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan;. pertimbangan teknis Perum Perhutani dalam hal permohonan beradadalam wilayah kerja Perum Perhutani;Izin Lingkungan;peta citra penginderaan jauh dengan resolusi